MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana Wali Kota Medan Dzulmi Eldin yang ingin menjadikan lahan bekas Pasar Aksara menjadi taman atau ruang terbuka hijau (RTH) dikritik oleh Komisi C DPRD Medan.

Menurut Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan, wali kota seharusnya memberikan penjelasan kepada pedagang terlebih dahulu terhadap nasib mereka, bukan membangun RTH.

“Sudah berapa tahun gedung eks Pasar Aksara terbakar tapi sampai saat sekarang belum jelas, di mana pasar penggantinya akan dibangun. Anehnya, tiba-tiba wali kota bilang mau jadikan taman. Semestinya, nasib pedagang dulu yang dipikirkan bukan bangun taman,” ujar Boydo yang baru beberapa hari terpilih menjadi Ketua Komisi C, kemarin.

Menurut dia, bangunan pengganti Pasar Aksara di lokasi yang tidak jauh dari lahan yang lama masih sebatas wacana belaka. Sebab, hingga kini belum juga dibangun. “Kalau pasar pengganti mau dibangun kementerian, tentu Pemko Medan harus siapkan DED (Detail Enggenering Design). Tapi, kenyataannya itu belum jelas. Padahal, sudah lebih dari dua tahun pasar itu terbakar, dan bangunan pasar pengganti belum juga jelas,” sebutnya.

Diutarakan Boydo, Pemko Medan belum memiliki rencana yang jelas terhadap permasalahan pedagang Pasar Aksara. Padahal, pemerintah pusat sudah memprioritaskan anggaran untuk pasar tradisional. “Dulu sebenarnya kalau untuk pasar yang terbakar itu, ada prioritas bantuan dari pemerintah pusat. Kalau tidak salah mencapai Rp30 miliar, tapi itu enggak bisa direalisasikan Pemko Medan. Padahal, Medan ini sebagai kota yang terbesar ketiga di Indonesia tapi aparaturnya masih tergolong lambat,” tandasnya.

Boydo berpendapat, rencana pembangunan fly over atau jembatan layang di Aksara tidak akan memakan seluruh lahan bekas Pasar Aksara. Sehingga, tidak masalah jika dibuat pasar kembali. “Tapi inilah, kadang-kadang Pemko ini suka membuat aset-asetnya terbengkalai. Padahal kita sangat membutuhkan PAD,” ucapnya.

Untuk itu, sambung dia, diminta agar Pemko Medan tidak membiarkan aset-asetnya terbengkalai. Seperti lahan Medan Plaza yang kini milik pihak swasta. “Dari tahun 2015 terbakar, ternyata akhirnya sudah sama orang lain. Nanti Pasar Aksara tiba-tiba sudah sama orang lain juga. Alasannya kalah sidang sengketa, padahal pembiaran sebenarnya sepertinya ada unsur kesengajaan,” cetusnya.

Anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengaku, pihaknya akan melihat rencana Pemko Medan dalam pembahasan anggaran 2019. Apakah, pembangunan pasar aksara menjadi salah satu prioritas atau tidak? “Pembahasan anggaran 2019 nanti kita lihat sajalah seperti apa. Sejauh ini belum ada dimasukkan, dan ini akan kita bahas dalam R-APBD2019,” tukasnya.

Sementara, Direktur Utama PD Pasar Rusdi Sinuraya mengatakan, semua pedagang bekas Pasar Aksara yang terbakar akan ditampung di pasar baru Jalan Mesjid. “Saat ini pedagang ditampung di Terminal Aksara dan sebagian lagi di pasar-pasar terdekat. Mereka akan berada di sana sampai pembangunan pasar baru selesai di Jalan Mesjid. Semua pedagang akan tertampung di Pasar Aksara yang baru nantinya,” kata Rusdi.

Mengenai masih ada pedagang yang menolak berdagang di tempat penampungan sementara dan tetap ingin lahan bekas Pasar Aksara kembali dibangun, Rusdi menyatakan tidak bisa seperti itu. “Kita sudah siapkan, bagi mereka yang enggak mau jualan. Tapi ada yang tidak tertampung karena dia bukan pedagang yang terdaftar di Pasar Aksara yang dulu. Jadi, yang terdaftar itu kita tampung di Terminal Aksara dan pasar-pasar terdekat,” bebernya.

Menurut Rusdi, pedagang yang saat ini menempati kios-kios penampungan sementara bisa tetap berjualan di tempat itu jika nanti pasar baru telah selesai. Artinya, pedagang bebas memilih ingin tetap berdagang di tempat penampungan atau di pasar baru. “Mau dipakai pasar yang baru silakan, mau dipakai yang sekarang (penampungan sementara) silakan juga. Artnya, bisa pakai dua-duanya tergantung keinginan pedagang dimana,” katanya.

Ia menambahkan, pembangunan pasar yang baru kewenangannya ada di Dinas Perkim-PR. Namun begitu, kata Rusdi, bangunan baru Pasar Aksara sudah positif dibuat di Jalan Mesjid.

Sebelumnya, setelah dua tahun terbengkalai Pemko berencana akan membuat taman di lahan bekas Pasar Aksara. “Dijadikan taman, nanti kita rancang untuk RTH.

Anggaran pembuatannya akan diusulkan pada APBD 2019,” ujarnya. Untuk diketahui, pascaterbakar pada 12 Juli 2016 lalu, hingga kini penggunaan lahan bekas Pasar Aksara belum jelas. Sebelumnya, Pemko Medan merencanakan pembangunan fly over di lahan tersebut. Artinya, tidak bisa kembali membangun pasar. Pemko Medan berinisiatif membangun pasar baru di Jalan Mesjid dan akan memindahkan seluruh pedagang ke tempat tersebut. (ris/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kalangan DPRD Sumut menyebut dana hibah bantuan sosial (Bansos) akan menjadi satu hal yang diperjuangkan untuk disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Hal itu terkait pembahasan draft Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang masih berjalan.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut Iskandar Sakty Batubara mengungkapkan pihaknya banyak berharap untuk dana hibah bansos yang diperuntukkan bagi rumah ibadah tersebut, dapat ditampung di Ranperda APBD 2019. Sebab katanya, hal itu akan menjadi bagian dari upaya mereka sebagian wakil rakyat yang menampung aspirasi masyarakat khususnya konstituen masing-masing.

“Itu seperti utang bagi kita. Karena di 2018 lalu itu sudah kita masukkan di APBD Perubahan. Tetapi karena ketiadaan P-APBD 2018, maka usulan tersebut tidak dapat ditampung,” ujar Sakty kepada Sumut Pos, Jumat (9/11).

Usulan agar dana hibah bansos itu ditampung di APBD 2019, karena pada tahun lalu, para anggota dewan sudah meminta itu. Setelah sebelumnya mereka menerima proposal bantuan untuk rumah ibadah di seluruh kabupaten/kota (dapil) dari setiap konstituen legislator.

Sehingga jika direalisasikan, maka kepercayaan masyarakat kepada legislator bisa terjaga.

“Yang kita harapkan ini kan bantuan untuk rumah ibadah. Karena kita sudah berjanji memasukkan (bantuan) itu ke anggaran daerah. Mudah-mudahan mereka (Pemprov) bisa merealisasi,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Selain itu menurutnya, dengan hibah bansos yang direalisasikan, maka akan menambah nilai lebih bagi anggota dewan yang saat ini kembali mencalonkan diri di Pileg 2019. Dengan begitu, masyarakat akan menaruh kepercayaan bahwa apa yang menjadi aspirasi rakyat, bisa diperjuangkan wakilnya di gedung dewan.

“Saya kira itu tidak besar, hanya puluhan juta. Itupun kan nanti dievaluasi lagi oleh Biro Binsos. Kita juga sudah minta agar proposal (bantuan) yang sudah dikirimkan untuk diperbaharui. Kita akan perjuangkan ini, karena ini janji kita ke konstituen pada 2018 lalu,” sebutnya.

Sebelumnya, anggota Banggar DPRD Sumut Yulizar Parlagutan Lubis menegaska bahwa tidak menjadi masalah jika bansos dapat diberikan dalam membantu masyarakat khususnya seperti membangun/merenovasi rumah ibadah.

“Saya kira tak ada yang salah dengan itu (Bansos). Kan ada aturan yang membolehkan. Kecuali ada larangan atau disalahgunakan, itu baru salah,” ujar politisi PPP ini.

Menurutnya jika yang menjadi batu sandungan adalah kerena rencana alokasi Bansos, hal itu tidak ada kaitannya secara langsung dengan anggota Dewan. Sebab, bantuan dimaksud ditujukan kepada rakyat selaku penerima. Sehingga prosesnya dari Pemprov ke masyarakat.

“Itukan untuk rakyat. Kalaupun ada urusan dewan itu, adalah tanggungjawab dia kepada pemilihnya dulu. Jadi bukan untuk pemilihan. Inikan balas jasa wakil rakyat dengan memperjuangkan konstituen yang pernah menghantarkan seseorang ke DPRD,” sebut pria yang akrab disapa Puli ini.

Bahkan disebutkan Puli, Bansos juga selain bermanfaat bagi rakyat, bisa dijadikan sebagai bukti bahwa Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah peduli dengan rumah ibadah. Ditambah lagi, tidak semua anggota DPRD aktif saat ini, mencalonkan diri di Pileg 2019. Mengingat keputusan yang diambil adalah jamaah, berdasarkan kesepakatan seluruh fraksi. (bal/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi D DPRD Medan berencana menurunkan tim ahli untuk melihat proyek pembangunan Jembatan Titi II Sicanang, Medan Belawan. Hal itu dilakukan karena proyek tersebut sudah beberapa kali amblas dengan alasan faktor alam.

Ketua Komisi D DPRD Medan Parlaungan Simangungsong mengaku, dipastikan pada pekan depan akan melakukan peninjauan ke lokasi proyek tersebut bersama tim ahli. “Kita ingin melihat secara fisik pengerjaan jembatan tersebut bersama tim ahli, yang direncanakan pada minggu depan dan sudah kita jadwalkan,” kata Parlaungan kepada wartawan, kemarin.

Diutarakan dia, sebenarnya peninjauan dilakukan pada Selasa (6/11) lalu. Namun, karena berbenturan dengan jadwal paripurna kunjungan tersebut terpaksa ditunda. “Kita juga mau tahu bagaimana konsep pembangunan yang dilakukan pemborongnya, apakah benar-benar matang? Selain itu, menelusuri juga soal penyebab amblasnya proyek tersebut beberapa kali,” sebutnya.

Ia menyebutkan, pada pengerjaannya sudah diingatkan untuk menjaga kualitas jembatan karena arus air yang cukup deras. Makanya, kontraktor yang mengerjakan harus profesional dan memiliki konsep yang matang. “Jembatan di atas laut saja bisa dibangun dengan kokoh, tapi kenapa di sana tidak? Apalagi, jembatan yang akan dibangun tidak terlalu besar,” tuturnya.

Dia menambahkan, pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan kualitas dan bukan sekadar asal jadi. Sebab, jembatan itu menyangkut keselamatan orang banyak yang tinggal di kawasan Kelurahan Sicanang. “Beberapa kali amblas harus jadi pelajaran pahit, dan berikutnya jangan sampai terulang lagi. Terlebih, jembatan itu akses satu-satunya masyarakay yang tinggal di sana,” tukasnya.

Sementara, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengatakan, pembangunan jembatan yang sempat roboh beberapa waktu lalu sudah memiliki studi. Artinya, telah dilakukan kajian sebelumnya dan Detail Enggenering Design (DED) perencanaan dari konsultan. “Existing (bangunan) yang putus tempo hari itu bukan merupakan konstruksi jembatan yang akan dibangun. Lagi pula, robohnya konstruksi akibat kondisi tanah yang labil atau faktor alam,” ujarnya.

Untuk diketahui, jembatan tersebut pertama kali dikerjakan pada Oktober 2017 oleh PT Jaya Star Utama dengan pimpinan proyek Susi dengan anggaran Rp8 miliar lebih. Namun, belum selesai dikerjakan ternyata pada 6 November 2017 jembatan tersebut roboh.

Setelah terhenti beberapa bulan, maka pembangunan dilanjutkan dengan tender ulang dan dikerjakan PT Pillaren. Akan tetapi, kontraktornya merupakan orang yang sama dengan perusahaan sebelumnya. Lantas, pada 29 Agustus 2018 jembatan amblas lagi yang dianggap human error bukan faktor alam.

Usai longsor berhasil diatasi, pengerjaan kembali diteruskan. Kontraktor yang mengerjakan dengan nama berbeda yakni PT Jaya Suskes Prima dengan anggaran Rp13.642.000.000. Namun, oknum kontraktor ternyata sama yaitu Susi. Pada 20 Oktober 2018 tanah di sekitar jembatan kembali amblas dengan diameter yang lebar. Akibatnya, 11.000 jiwa lebih warga Kelurahan Sicanang terisolir dan aktifitasnya menjadi terkendala. (ris/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kondisi bayi dengan usus di luar masih stabil di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik Medan. Tim Medis yang dikomandoi dr Erjan Fikri SpBA (K) terus merawat intensif bayi yang ususnnyna kini dibungkus menggunakan pembalut khusus.

Hal itu akan terus dilakukan hingga waktu yang tidak ditentukan. “Tidak bisa diprediksi sampai kapan. Pokoknya lamalah. Dulu juga pernah ada bayi seperti ini, sampai sudah bisa berjalan bayi itu baru pulang dari rumah sakit,” ungkap Kasubbag Humas RSUP H Adam Malik, Rosa Dorothy Simanjuntak saat diwawancarai Sumut Pos, Rabu (7/11).

Kata Ocha, memilih bayi itu untuk tinggal lama di rumah sakit untuk menghindari kekhawatiran, termasuk perawatannya dan sterilisasi pencernaan dan kesehatannya. Menurut Ocha, kondisi usus bayi di luar itu sangat rentan infeksi dan harus dilakukan tindakan yang kompleks. Terlebih selaput yang menutupi usus sang bayi itu sudah pecah, dan harus dioperasi.

“Jadi seperti kata dokter kemarin, dilakukan tindakan konservatif. Terus dilakukan perawatan sampai selaput yang menutupi usus menjadi kulit sehingga usus kembali berada di dalam tubuh, “ sambung Ocha.

Soal biaya perawatan sang bayi selama di rumah sakit, Ocha menyebutkan bahwa bayi asal Kisaran, Asahan itu berstatus sebagai pasien BPJS Kesehatan. Jadi, selama berada di rumah sakit, ayah sang bayi, Nurul Azmi Ritonga yang menjaga sang bayi.

Ocha mengakui bahwa pihaknya juga meminta agar keluarga sang bayi selalu ada di rumah sakit.

Sebelumnya, Dokter Penanggungjawab Pasien, dr Erjan Fikri SpBA (K) kepada wartawan di RSUP H Adam Malik, Jumat (2/11) mengatakan bayi itu dirawat di Ruang Feto Maternal-Neonatologi. Karena usus berada di luar perut, bayi itu diberi tindakan konservatif. Apabila ada timbul inveksi di tubuh, akan dilakukan tindakan yang kompleks.

“ Memang dari pertama masuk ke ruangan, diberi asupan makanan bayi untuk melihat respon pada ususnya. Saat buang air besar dan buang air kecil masih bagus, bahkan tidak muntah, “ ujar dr Erjan.

Lebih lanjut, Erjan Fikri menuturkan meski usus bayi rujukan RSUD H Abdul Manan Simatupang Kisaran Asahan itu tidak berada di dalam badan, namun masih terbungkus selaput. Artinya, Meski tipis dan tembus pandang serta bukan kulit namun masih ada pembungkusnya.

Menurut Erjan dengan perawatan intensif, masku selaputnya bisa berubah menjadi kulit.

Namun, ada kalanya kondisi yang dialami bayi baru lahir ini, selaputnya pecah sehingga terpaksa dilakukan operasi. Selain ada selaput yang menutupi, jenis yang lain bayi memang lahir ususnya di luar dan tidak ada pembungkus sama sekali. Untuk kasus ini, harus mendapat pertolongan segera.

“Untuk semua kasus ini, sebenarnya sangat tergantung dari perawatan sebelum dilahirkan. Sebab sebelum bayi dilahirkan, saat hamil sudah terdeteksi oleh ahli kandungan, “ sambungnya.

Untuk faktor, Erjan mengaku yang menyebabkan terjadinya kasus usus di luar ini di antaranya, terpapar asap rokok, ibu kurang gizi dan ada penyakit tertentu yang diderita ibu saat hamil.

Menurut Erjan, kasus bayi dengan usus di luar tubuh itu, mortalitasnya cukup tinggi. Untuk itu, pasien harus segera dibawa ke rumah sakit agar tidak terkena infeksi.

“Jadi perlu kita anjurkan hendaknya, rumah sakit daerah memiliki ahli obgyn dan alat USG. Dengan begitu sejak masih dalam kandungan sudah diketahui ada kelainan. Saat melahirkan bisa dirujuk ke rumah sakit untuk tindakan sesar. Bila melahirkan normal risiko pecah, robek, kena infeksi cukup tinggi. Selain itu bayi bisa langsung dikirim ke tempat khusus, dan ditangani dokter ahli neonatilogis, “ papar Erjan.

Disinggung soal tindakan yang akan dilakukan terhadap bayi dengan usus di luar perut yang sedang ditangani, Erjan menyebut akan dilakukan operasi. Tapi, ditegaskannya hal itu menunggu bayi sampai bayi lebih besar dan lebih kuat. (ain/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dari 170 ribu nelayan di Sumatera Utara, baru 70 ribu nelayan yang tercover asuransi nelayan. Padahal asuransi jiwa dirasa penting diberikan karena profesi nelayan cukup rentan dan berisiko tinggi.

“Ya, memang dari 170 ribu nelayan baru 70 ribu yang tercover asuransi baik yang bersumber dari dana APBN maupun APBD. Makanya di 2019 kita telah anggarkan dana sebesar Rp 2 miliar untuk 10 ribu nelayan agar mendapatkan asuransi sehingga ada sekitar 50% nelayan di Sumut tercover asuransi,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut, Mulyadi Simatupang kepada wartawan di ruang kerjanya usai memberikan klaim asuransi kepada lima orang nelayan Jaminan Hari Tua (JHT), Jumat (9/11).

Dikatakannya, untuk asuransi nelayan di Sumut berdasarkan hasil lelang yakni pada perusahaan asuransi Bumiputera, Ramayana dan Jasindo. Dimana untuk asuransi Bumiputera dari 2011 hingga 2014 ada sebanyak 3.382 nelayan yang terdaftar dan asuransi Ramayana sebanyak 29.125 nelayan dari 2016-2017.

“Kita akan berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan antara lain dengan mengasuransikan mereka. Kami juga mengapresiasi DPRD Sumut yang mendukung program kesejahteraan nelayan sehingga menyetujui anggaran berbagai program untuk kesejahteraan nelayan termasuk asuransi di anggaran 2019,” ungkapnya didampingi Plt Kabid Perikanan Tangkap, Ahmad Efendi Harahap.

Sepanjang 2018, sebut dia, total premi asuransi nelayan dari Asuransi Ramayana sudah sebanyak 61 orang dengan total premi mencapai Rp 3,7 miliar. Angka ini lebih besar dari anggaran yang diajukan pada APBD sebesar Rp 3,1 miliar. “Artinya asuransi ini sangat membantu nelayan dalam pekerjaannya karena ada jaminan hidupnya dalam bekerja. Untuk klaim asuransi itu 99% mencover karena kematian,” imbuhnya.

Sementara untuk nelayan yang mendapatkan JHT sebanyak lima orang peserta asuransi Bumiputera yakni asal Tanjung Balai (empat orang) dan Serdangbedagai (1 orang) dengan uang premi sebesar Rp 5 juta pernelayan.

Nelayan asal Serdang Bedagai penerima klaim JHT, Sumar Coo, mengaku gembira mendapatkan klaim JHT sebesar Rp5 juta.

“Alhamdulillah uangnya bisa untuk menambah modal usaha. Apalagi, premi asuransi itu juga dibayarkan oleh pemerintah,” katanya.

Di tempat yang sama, Perwakilan Kacab Asuransi Bumiputera Sumut, Rifa Nasution mengatakan, pihaknya menyerahkan dana premi JHT untuk nelayan yang sudah habis kontrak sebesar Rp 5 juta perorang.

“Dan diharapkan ditahun-tahun berikutnya, dapat terus bekerjasama kepada nelayan di Sumut,” tuturnya. (prn/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi diharapkan terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Di antaranya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pasokan air ke para pelanggan di Sumatera Utara (Sumut).

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut yang juga sebagai Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Dr Ir Hj Sabrina MSi pada Rapat Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi di Ruang Rapat Kantor PDAM Tirtanadi Medan, Kamis (8/11).

Sabrina mengatakan, pelayanan terhadap pelanggan harus diutamakan. “Karena itu memastikan kualitas dan kelancaran pasokan air kepada pelanggan harus menjadi prioritas. Jangan sampai pelanggan merasa dirugikan,” ujarnya.

Untuk mengatasi keterbatasan pasokan air ke pelanggan, Sabrina juga menyarankan agar PDAM Tirtanadi segera mencari sumber-sumber air baru. Sehingga sumber daya air yang tersedia mampu memenuhi seluruh kebutuhan pelanggan.

“Ketersediaan air dan kebutuhan pelanggan harus singkron. Kalau kebutuhan air pelanggan lebih besar dari pada ketersediaan air, maka dampaknya pelayanan kepada pelanggan akan menjadi jelek,” ujar Sabrina.

Selain itu, Sekda juga mendorong agar PDAM Tirtanadi terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi. Diantaranya dengan mendirikan unit-unit pengolahan limbah, yang mampu mengolah atau mendaur ulang air limbah dari drainase, sehingga menjadi air layak pakai yang dapat disalurkan ke pelanggan.

“Terutama di daerah pariwisata seperti di Danau Toba. Sehingga air limbah tidak dialirkan langsung ke Danau Toba. Tetapi diolah dan dimanfaatkan kembali. Selain dapat menjadi sumber air baru, juga sekaligus dapat menjaga kelestarian lingkungan Danau Toba,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sutedi Raharjo ST menyampaikan upaya peningkatan layanan ke pelanggan masih menghadapi berbagai kendala. Di antaranya, keterbatasan sumber air dan jumlah menara yang tersedia. Sementara jumlah pelanggan terus bertambah, terutama pelanggan di Kota Medan sebagai daerah niaga.

Untuk menambah jumlah menara, kata Sutedi, pihaknya terkendala dengan ketersediaan lahan. Seperti di Kota Medan, sangat sulit untuk mencari lahan yang akan digunakan membangun menara. “Jadi menara tidak bisa ditambah, karena keterbatasan lahan,” ujarnya.

Turut hadir dalam rapat itu Anggota Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi H Hasban Ritonga SH, Anggia Ramadhan Harahap, dan H Farianda Putra Sinik. Serta para pejabat di lingkungan PDAM Tirtanadi Medan. (prn/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) memastikan berkas perkara empat tersangka kasus pungli operasi tangkap tangan (OTT) Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Marelan (PT3M) dinyatakan P21 (lengkap).

“Berkas 4 tersangkanya sudah P21. Tinggal kita (Kejatisu) menunggu P22 (penyerahan barang bukti dan tersangka) dari penyidik Poldasu,” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu, Sumanggar Siagian, kepada Sumut Pos Jumat (9/11).

Setelah penyerahan barang bukti berikut tersangka, kata Sumanggar, barulah Kejatisu melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk disidangkan.

“Jaksa Penuntut Umum (JPU) nya, Rehulina br Sembiring,” tandas Sumanggar.

Sebagaimana diketahui, Ketua P3TM Aliswan (57) sempat diburon polisi lantaran kabur pasca ditetapkan menjadi tersangka. Ia ditangkap Sabtu (15/9) lalu, di Pagurawan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara.

Aliswan ditangkap berdasarkan pengakuan anggotanya yang telah terjaring OTT Polda Sumut dan sudah mendekam dalam sel. Ketiganya adalah, Roni Mahera (47), warga Jalan Takenaka Gang Family, Lingkungan V Paya Pasir Marelan, Resty (49), warga Pasar Nippon Siombak Labuhan Deli Marelan dan M Ali Arifin (50), warga Marelan Raya, Lingkungan 7 Rengas Pulau Marelan.

Aliswan disebut-sebut merupakan aktor utama terjadinya pungli yang dilakoni tiga pengurus P3TM. Nainggolan mengatakan, untuk itu pihaknya masih menyelidiki kebenaran itu.

Dalam penangkapan waktu lalu, diamankan barang bukti berupa uang tunai Rp2 juta, 1 buah tas ransel warna ungu berisikan berkas-berkas dan kwitansi, serta 4 unit handphone. (man/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 11.269 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara akan mengikuti Ujian Computer Assisted Test (CAT) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Tahun 2018.

“Ujian SKD akan dilaksanakan mulai tanggal 17 S/D 21 November 2018 di Kodam I Bukit Barisan Jalan Jenderal Gatot Subroto Km 7,5 Kota Medan,” kata Kasubbag Ortala dan Kepegawaian Kanwil Kemenag Sumut, Zulkarnaen saat rapat persiapan ujian CAT SKD Kemenag Sumut di Aula Kanwil Kemenag Sumut, Kamis (8/11).

Zulkarnaen menjelaskan, formasi CASN yang diterima terdiri dari 9.922 orang di lingkungan Kanwil Kemenag Sumut, 66 orang di Balai Diklat Keagamaan Kota Medan, 572 orang di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, 173 orang di IAIN Padangsidimpuan, 414 orang di STAIN Mandailing Natal dan 122 orang di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung.

Kasubbag Ortala dan Kepegawaian mengatakan, pada saat pelaksanaan ujian, peserta SKD wajib membawa cetakan (print out) kartu peserta ujian dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) asli atau asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP.

Dia menjelaskan, pakaian saat pelaksanaan SKD, untuk pria, atasan kemeja putih polos, celana panjang berbahan kain warna gelap polos, mengenakan pita hijau di lengan kanan (ditempel peniti), dan menggunakan sepatu (rapid an sopan.

“Untuk wanita, atasan kemeja putih polos, rok panjang/dibawah lutut (sopan) berbahan kain warna gelap polos, mengenakan pita hijau di lengan kanan (ditempel peniti), dan menggunakan sepatu (rapi dan sopan), bagi yang berkerudung warna gelap polos. Zulkarnaen menambahkan, peserta ujian wajib hadir 120 menit sebelum pelaksanaan ujian dimulai.

Acara tersebut dihadiri Kabid Penais, Zakat dan Wakaf Abdul Manan, perwakilan UIN Sumut, IAIN Padangsidimpuan, STAIN Madina, Balai Diklat keagamaan Kota Medan, IAKN Tarutung serta Panitia Pengadaan CPNS kemenag Sumut Tahun 2018. (man)