NISEL, SUMUTPOS.CO – Sumatera Utara (Sumut) mempunyai garis pantai yang sangat panjang. Kondisi itu, kerap digunakan untuk para pelaku kejahatan melancarkan aksinya.

Penyelundupan narkoba misalnya. Selain itu, penangkapan ikan ilegal kerap terjadi di laut Sumatera. Itu juga yang membuat Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, langsung melakukan peninjauan ke pulau terluar di Sumut, yakni Pulau Nias.

Agus bersama rombongan melakukan blusukan ke Pulau Sibele, Pulau Telo, dan Pulau Hibala di perairan Nias. Agus menumpang kapal cepat MV Mentawai Past. Satu per satu pulau-pulau terluar itu didatanginya, Kamis (8/11).

“Pengecekan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi pulau terluar dan masyarakatnya. Selain itu, juga untuk mengantisipasi penyelundupan dan terorisme,” tutur Agus.

Jenderal bintang 2 itu juga mengatakan, selain untuk mencegah peredaran narkoba dari jalur laut, Agus juga berdiskusi dengan masyarakat, soal bahaya radikalisme. Dia tidak ingin, masyarakat terkontaminasi. Apalagi sudah mendekati Pemilu 2019 mendatang.

“Sumut itu sangat luas dan luar biasa. Inilah satu upaya untuk mengantisipasi berkembangnya paham radikal dan terorisme di masyarakat. Kalau untuk persiapan Pilpres dan Pileg, Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan terkendali,” katanya, seraya mengatakan, kondusifitas tetap terjaga yang tercipta karena peran masyarakat, dan diakui Agus, itu sangat membantu tugas Polri.

Dalam perjalanan, mereka harus bertarung dengan ombak. Cuaca juga tidak terlalu baik. Bahkan angin kencang dan hujan mengguyur kapal. Kapal yang ditumpangi rombongan sempat terhenti dan mati mesin, setelah diterjang ombak setinggi 2 meter.

Pengecekan pulau terluar merupakan rangkaian kunjungan kerja Agus pada hari ketiga di Nias Selatan. Selain itu, dia juga menyosialisasikan keberhasilan program 100 hari kerjanya. Mulai dari bagaimana mengatasi kemacetan, menertibkan baliho dan pos polisi yang berdiri di luar tempat yang ditentukan.

Polda Sumut juga mendorong dan mensukseskan program Kapolri menjadi polisi yang promoter dalam melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. (pra/jpc/dvs/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) H Edy Rahmayadi, melantik RM Harry Nugroho sebagai Bupati Batubara untuk sisa periode 2013-2018, Kamis (8/11). Meski singkat, 48 hari masa tugas diharapkan dapat dimanfaatkan sebaiknya untuk menahkodai daerah di tepi Selat Malaka itu.

“Saya percaya, anda dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya,” ungkap Edy membacakan teks pelantikan. Hadir dalam acara pelantikan tersebut, Wakil Gubernur Sumut H Musa Rajekshah, Ketua TP PKK Sumut Hj Nawal Lubis Edy Rahmayadi, dan Wakil Ketua Dekranasda Sumut Sri Ayu Mihari Musa Rajekshah.

Usai menandatangani naskah pelantikan, Edy pun menyampaikan pesan kepada Harry, yang masa tugasnya terbilang singkat. Menurutnya, menjadi pemimpin ibarat menahkodai sebuah kapal, membutuhkan kesunguhan dan sikap amanah, agar dapat mengarungi lautan luas. Namun dalam perjalanan, jika lalai, dalam hitungan detik bisa saja terjadi tabrakan dan mencelakai seluruh awak serta penumpang.

“Jadi sumpah ini tidak main-main. Khusus kepada Bupati, Kitab Suci (Alquran) yang disandingkan ke orang yang mengucapkan sumpah. Ini benar-benar mempengaruhi kehidupan bagi orang yang menjalankan amanah, dunia dan akhirat. Selama itu (48 hari), Bapak bisa membuat satu hal berguna bagi masyarakat, karena rasa cinta,” katanya.

Sehingga, lanjut Edy, persoalan kepemimpinan bukan hanya bicara waktu, sebab satu detik saja telah diatur Allah Subhanahu wa Taala. Begitu juga dengan pengalaman Harry selama ini sebagai Wakil Bupati Batubara, Edy yakin, Batubara akan terjaga baik.

“Saya akan tetap me-monitor, titip salam saya kepada masyarakat Sumut di Batubara,” pesannya.

Sementara Bupati Batubara RM Harry Nugoroho, didampingi istri, usai dilantik menyampaikan, dia akan berbuat maksimal selama sisa masa jabatan untuk periode 2013-2018. Meski singkat, dia tetap akan menjalankan tugas dengan baik. Bahkan diakuinya, sudah ada program yang disiapkan sejak 2015 lalu untuk membangun kabupaten tersebut.

“Konsepnya sudah saya buat. Kami akan fokuskan bagaimana membangun kawasan di pinggiran Selat Malaka. Karena dibandingkan Malaysia dan Singapura, kita masih jauh tertinggal. Makanya, dalam waktu singkat, saya akan mengejar itu,” ungkapnya optimis, seraya menyebutkan, antara dia dengan Bupati Batubara terpilih H Zahir sudah terbangun komunikasi sebagai langkah awal masa transisi.

Karena itu, Harry meyakinkan, antara dia dengan Bupati terpilih H Zahir, telah terbangun hubungan yang baik dan koordinatif. Sehingga apa yang dia rancang saat ini, akan diteruskan oleh kepala daerah periode berikutnya. Apalagi, dalam beberapa bulan terakhir, mereka juga telah berkomunikasi terkait proses transisi, hingga perannya setelah habis periode.

“Saya pun masih tetap berkomunikasi denga beliau (Zahir). Jadi setelah ini, mungkin kami akan ikut berperan memberikan masukan kepada Bupati Batubara yang baru. Intinya saya tidak tinggalkan Batubara,” jelasnya.

Diketahui, Harry sebelumnya menjabat Plt Bupati Batubara menggantikan Ok Arya Zulkarnain, yang tersangkut kasus hukum, dan harus diberhentikan secara tetap. Harry pun akan bertugas hingga pertengahan Desember mendatang, menghabiskan sisa masa tugas Bupati untuk periode 2013-2018, sebelum Bupati-Wakil Bupati terpilih H Zahir-Iqbal Firma dilantik. (bal/saz)

SUMUTPOS.CO – Usai menjalani kurungan badan selama delapan bulan, lima nelayan asal Sumatera Utara dipulangkan dari negeri jiran, Malaysia, Rabu (8/11) siang. Mereka diterbangkan dari bandara di Penang sekira pukul 11.00 WIB dan tiba di Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang pukul 12.00 WIB.

Kelima nelayan asal Kabupaten Langkat itu masing-masing, Riduwan (42), Imam Safil bin Rusli (28), Armansyah (36), Ismail bin Yusuf (35) dan Juriansyah bin Syahfirudin (30). Kecuali Riduwan sebagai nahkoda kapal, keempat nelayan lainnya merupakan anak buah kapal (ABK).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumut, Mulyadi Simatupang mengatakan, nelayan asal Sumut yang dipulangkan setelah dipenjara di Malaysia periode Januari sampai November 2018 mencapai 19 orang. Jumlah itu sudah termasuk 5 nelayan yang dipulangkan, Rabu (8/11).

“Total nelayan kita yang ditahan itukan ada 25 orang, hingga November sudah dipulangkan 19 orang dan 6 orang lagi masih ditahan atau sedang menjalani hukuman,” katanya kepada wartawan, kemarin (8/11).

Diungkapnya, nelayan yang ditangkap oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) itu karena memasuki zona abu-abu atau batas perairan antara Indonesia-Malaysia. “Sebenarnya mereka sudah dibekali dengan GPS sebagai kelengkapan saat menangkap ikan.

Setelah empat sampai lima hari berada ditengah laut, mereka baru sadar bahwa telah memasuki perairan Malaysia. Saat saya menemui mereka dan menanyakan kenapa bisa ditangkap, mereka menjawab karena ketiduran dan tiba-tiba sudah berada di laut Malaysia. Salah seorang di antara mereka beralasan tidak memakai GPS,” paparnya.

Padahal sebelum peristiwa penangkapan terjadi sekitar Januari 2018, sambung Mulyadi, pihaknya baru saja melakukan sosialisasi mengenai aturan main melaut pada kelompok nelayan di Langkat. Bahkan diakuinya, GPS maupun perangkat kelengkapan lainnya saat melaut pun sudah diberikan kepada mereka.

“Mereka yang ditangkap itu nelayan kecil (tradisional). Ada GPS sama mereka, tapi hanya sekadar dipakai untuk petunjuk arah pulang pergi. Dan pengakuan pihak APMM kepada kami, bahwa sebenarnya banyak nelayan Indonesia yang masuk perairan mereka namun tidak sampai ditangkap dan hanya diusir.

Tapi karena nelayan kita ini sudah terlalu jauh masuk, makanya terpaksa ditangkap,” ungkap mantan Kasubbag Anggaran pada Biro Keuangan Setdaprovsu ini. “Hukuman denda atas pelanggaran tersebut 50 ribu Ringgit Malaysia (RM). Lantaran mereka tak ada uang makanya diganti dengan hukuman badan (penjara),” sambungnya.

Sementara enam nelayan lain, lanjutnya, mesti harus menjalani hukuman serupa dan diprediksi akan bebas pada Agustus 2019. Keenamnya masing-masing, Mohammad Fahrul Rozi, Abdul Rahman Ritonga, Elfan, M Parlen alias Ucok, Zulkifli, dan Danur Dirja yang semuanya berasal dari Langkat.

“Semua biaya pemulangan nelayan kita difasilitasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena kita tidak punya anggaran khusus untuk itu,” kata Mulyadi.

Ia menambahkan, pada APBD Sumut 2019 pihaknya sudah mengalokasikan anggaran untuk pemulangan nelayan yang ditangkap tersebut senilai Rp50 juta. Pihaknya juga mendesak agar pemerintah kabupaten/kota melakukan hal serupa supaya ketika ada masalah seperti ini, tidak repot lagi menanganinya.

“Ya, provinsi ikut repot mengurusi biaya untuk memulangkan mereka. Untungnya KKP ada menganggarkan sehingga bisa difasilitasi memakai dana mereka. Apalagi untuk wilayah pantai timur yang notabene banyak nelayan tertangkap di perairan Malaysia,” pungkasnya. (prn/ala)