MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim gabungan Pemko Medan terus tancap gas me-nertibkan papan reklame bermasalah di Kota Medan. Tanpa kompromi sedikit pun , papan reklame bermasalah yang selama ini berdiri kokoh, kini terus bertumbangan. Rabu (7/11) malam.

Sebanyak 19 papan reklame bermasalah dibabat habis di sejumlah ruas jalan. Pembongkaran dilakukan karena keseluruhan papan reklame yang ditumbangkan itu terbukti berdiri tanpa izin.

Menurut Sekretaris Satpol PP Kota Medan Rakhmat Adi Syahputra Harahap, 19 unit papan reklame bermasalah yang dibongkar itu berada di Jalan Pandu sebanyak 4 unit, Jalan Brigjend Katamso (6 unit ), Jalan Pemuda (3 unit ) dan Jalan Juanda (6 unit). Dikatakannya, 19 unit papan reklame itu dibongkar mulai pukul 22.00 WIB sampai Kamis (8/11) pukul 08.00 WIB.

Mantan Camat Medan Petisah itu menjelaskan, pembongkaran berlangsung lancar dan aman. Puluhan personel yang berasal dari unsur Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang , Bagian Tata Pemerintahan serta jajaran Kecamatan Medan Maimun dan Medan Kota.

“Sebanyak 19 unit papan reklame bermasalah yang kita bongkar tersebut lokasinya berada di dua kecamatan berbeda. Itu sebabnya dalam melakukan penertiban, jajaran Kecamatan Medan Maimun dan Medan Kota turut serta membantu tim gabungan. Alhamdulillah, pembongkaran berjalan dengan aman dan lancar,” kata Rakhmat.

Pembongkaran juga didukung dua unit mobil crane serta peralatan mesin las. Papan reklame berukuran kecil, pembongkarannya tidak menggunakan mobil crane. Tim gabungan mengikat papan reklame dengan tali, kemudian salah seorang pekerja memotong tiang papan reklame.

Setelah itu beberapa tim gabungan menarik papan reklame berukuran kecil hingga tumbang.

Sedangkan untuk papan reklame berukuran sedang dan besar, pembongkaran harus didukung mobil crane. Selain lebih dulu mematikan aliran listrik, tim gabungan juga membuka materi iklan yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan pembongkaran, termasuk tiang reklame yang selama ini sebagai penyokong berdirinya papan reklame.

Meski bekerja mulai tengah malam hingga pagi hari, semangat tim gabungan tidak kendur sedikit pun. Mereka berpacu dengan waktu agar jumlah papan reklame yang ditumbangkan lebih banyak guna mempercepat terwujudnya Medan Rumah Kita yang bersih dari papan reklame bermasalah.

Usai pembongkaran, Rakhmat menegaskan, pembongkaran papan reklame tidak akan dihentikan. Ditegaskannya, penghentian pembongkaran baru dilakukan setelah Kota Medan benar-benar bersih dari papan reklame. “Dengan dukungan semua, insya Allah kita bisa mewujudkan Kota Medan bersih dari papan reklame bermasalah,” pungkasnya. (ris/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Polsek Medan Labuhan menggelar razia ke sejumlah kafe di Kecamatan Medan Marelan dan Kecamatan Medam Labuhan, Rabu (7/11) malam. Operasi Yustisi kali ini untuk menindak peredaran narkoba, senjata tajam, senjata api dan kejahatan lainnya.

Razia dipimpin langsung Kapolsek Medan Labuhan, Kompol Rosyid Hartanto bersama Wakapolsek, AKP Ponijo. Bersama para anggota, keduanya merazia kafe di Jalan Speksi, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan dan Jalan Pulau Rimau, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan.

Razia melibatkan kepala lingkungan, POM AL dan AD. Petugas memeriksa sejumlah pria dan wanita yang menenggak minuman keras. Selain itu, petugas mengamankan ratusan botol miras dari kafe tersebut.

“Razia ini, kita lakukan untuk menindak penyakit masyarakat untuk mencegah peredaran narkoba. Selain itu, untuk menyadarkan masyarakat dari wabah penyakit kelamin menular,” ungkap Rosyid.

Harapan orang nomor satu di Polsek Medan Labuhan ini, dengan adanya razia rutin yang dilakukan, dapat menyadarkan masyarakat. Sekaligus dapat menjaga kamtibmas di wilayah mereka.

“Kita tahu, kafe adalah tempat sasaran prostitusi dan kejahatan, makanya pemilik kafe kita periksa untuk dimintai keterangan. Sedangkan warga yang kita amankan kita lakukan pembinaan,” sebut kapolsek.(fac/ala)

KARO, SUMUTPOS.CO – Tak kunjung mencopot dua pejabat yang telah berstatus tersangka dalam kasus korupsi, Pemkab Karo dituding ‘memelihara’ dan mempertahankan koruptor. Tudingan itu disampaikan puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Peduli Sesama (GPS) di depan Kantor Bupati Karo, Kamis (8/11) siang.

SELAIN dianggap ‘memelihara’, Pemkab Karo dibawah kepemimpinan Terkelin Brahmana dan Cory Sebayang juga dianggap tak menjaga wibawa dan marwah masyarakat Tanah Karo. Tudingan ini bukan tanpa alasan, karena Pemkab Karo adalah wajah rakyat Bumi Turang.

Sebagai warga Karo, massa mengaku malu atas ketidaktegasan Bupati Karo yang tetap membiarkan Candra Tarigan dan Radius Tarigan menjabat sebagai Kepala Dinas dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas Perkim Karo.

Padahal, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Tugu Mejuah-juah dengan pagu Rp679.573.000 yang ditampung dalam APBD Karo Tahun Anggaran 2016.

“Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dari tanggal 31 Juli 2018 lalu di Kejaksaan Negeri Karo. Namun, sampai hari ini keduanya (Candra dan Radius) masih bebas dan menjabat,” protes Kordinator Aksi, Loyd Reynold Ginting.

Bahkan yang lebih miris lagi, pejabat itu juga masih dipercaya sebagai pengelola anggaran. “Pecat kedua pejabat yang terjerat kasus korupsi itu, selamatkan wibawa rakyat Tanah Karo. Selamatkan anggaran rakyat,” teriak massa.

Karena terkesan melakukan pembiaran, pejabat-pejabat Pemkab Karo juga dicurigai ikut terlibat dan menikmati uang korupsi dari tersangka.

Tudingan ini mencuat karena ada dugaan pihak Inspektorat Pemkab Karo mengirim stafnya untuk diperiksa sebagai saksi meringankan ke Kejari Karo. Aksi massa kemudian disambut oleh Wakil Bupati Karo, Cory Sebayang didampingi Kepala BKD Mulianta dan Filemon selaku Kepala Inspektorat.

Cory mengaku sampai hari ini pihak Pemkab Karo, belum menerima surat pemberitahuan secara resmi dari Kejari Karo mengenai status Candra dan Radius.

Namun pernyataan itu langsung ‘dimentahkan’ massa. Massa menegaskan pihak Kejari Karo sudah mengirimkan surat pemberitahuan melalui Bagian Umum.

Bahkan massa juga menyebut nomor surat pemberitahuan tersebut. Kepala BKD, Mulianta sempat diteriaki massa. Pasalnya, dia berdalih tak mengetahui siapa oknum pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka. “Siapa nama kedua pejabat itu, karena secara resmi kami belum ada menerima surat pemberitahuan,” elaknya.

Mulianta juga mengaku pemecatan Candra dan Radius bisa dilakukan jika statusnya sudah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan undang-undang. Jika masih tersangka, pihaknya mengaku belum bisa memberikan sanksi.

Sementara Filemon tak menyangkal pihak Kejari ada memanggil stafnya. Namun bukan sebagai saksi meringankan, melainkan untuk melengkapi berkas kedua tersangka.

Meski menjelaskan panjang lebar, namun massa tetap tak puas. Mereka mendesak Bupati Karo untuk mencopot jabatan Candra dan Radius. “Kalau belum bisa dipecat, kenapa bupati tidak mencopot jabatan Candra dan Radius? Apa tidak ada lagi pejabat lain di Kabupaten Karo ini yang mampu menggantikannya?, tanya massa.

Karena tak mampu memberi kepastian dan keputusan, Wakil Bupati Karo Cory akhirnya mengajak perwakilan massa untuk menggelar pertemuan lima hari kedepan.

“Lima hari ini kita akan menggelar pertemuan lagi, disana nanti akan ada keputusan,” ajak Cory.

Mendengar pernyataan itu, massa pun sepakat menunggu lima hari kedepan. Massa berharap Bupati Karo mendengar aspirasi rakyat yang berharap pejabat korup segera dipecat.

Diketahui, sebelumnya Kejari Karo menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Namun para tersangka tak kunjung ditahan.

Keempat tersangka masing-masing Radius Tarigan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Edi Perin Sebayang (rekanan dan pelaksana kegiatan), Roy Hefry Simorangkir selaku Direktur CV Askonas Kontruksi Utama dan Chandra Tarigan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Saat ini, Chandra Tarigan menjabat sebagai Kepala Dinas Tarukim Kabupaten Karo. Dari hasil audit BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, total kerugian negara dalam kasus korupsi proyek tersebut sekitar Rp 607 juta.(deo/ala)