31 C
Medan
Saturday, April 18, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 5786

Duel Persija U-19 dan Persib U-19 Diwarnai Kericuhan

net PANAS: DUEL Persib U-19 dan Persija U-19 berlangsung panas.
net
PANAS: DUEL Persib U-19 dan Persija U-19 berlangsung panas.

SUMUTPOS.CO – Pertandingan Persija Jakarta U-19 versus Persib Bandung U-19 di Stadion Moch Soebroto, Magelang, Rabu (7/11) sempat berakhir sebelum waktunya. Hal itu karena adanya kericuhan suporter yang nekat memasuki area lapangan.

Bentrokan kedua tim terjadi dalam lanjutan babak 8 besar Liga 1 U-19. Saat kericuhan pecah, Persija sedang tertinggal 0-3.

Laga terhenti di menit 89. Beberapa suporter memanjat tribun dan masuk ke dalam lapangan. Sejauh ini belum jelas suporter tersebut berasal dari kubu mana.

“Cuma keributan kecil saja. Penonton masuk ke dalam lapangan,” ungkap Anjas, Media Officer pertandingan di Stadion Moch Soebroto, saat dihubungi JawaPos.com.

Setelah situasi mereda, laga tersebut akhirnya kembali dilanjutkan. Pihak keamanan berhasil mengamankan situasi hingga akhir pertandingan. “Pertandingan kembali dilanjutkan dengan kemenangan 4-0 Persib atas Persija,” ujarnya.

Di laga tersebut, Beckham Putra Nugraha sukses menjadi bintang kemenangan Persib U-19. Dirinya berhasil mengemas hattrick dan satu gol lainnya dibuat Ilham Qalba untuk melengkapi kemenangan Maung Ngora. (ies/jpc/don)

Terkait Sekeluarga Ditabrak Kereta Api, Masyarakat Minta Dibangun Palang

SELAMAT: Ridho, salah satu korban yang selamat dalam kecelakaan yang merenggut nyawa tiga kerabatnya, Selasa (6/11).
SELAMAT: Ridho, salah satu korban yang selamat dalam kecelakaan yang merenggut nyawa tiga kerabatnya, Selasa (6/11).

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Pasca sekeluarga ditabrak kereta api, Selasa (6/11), masyarakat mendesak PT Kereta Api Indonesia (KAI) membangun palang perlintasan rel di kawasan Medan Utara. Sebab, beberapa titik perlintasan kereta api tanpa palang di ujung utara kota Medan banyak memakan korban jiwa.

“Kita minta PT KAI harus memasang palang kereta api, ada beberapa titik di Medan Utara tidak ada palang. Jangan ini dibiarkan terus, karena akan memakan korban lagi,” kata Tokoh Masyarakat Medan Utara, Rion Aritonang SH, Selasa (7/11).

Dijelaskan Rion, dengan terjadinya musibah kecelakaan kereta api menewaskan 3 orang, sudah menjadi catatan penting bagi PT KAI dan pihak Kepolisian. Itu agar segera mengevaluasi seluruh titik perlintasan yang tidak memiliki palang.

“Tidak ada alasan bagi PT KAI untuk menunda pemasangan palang. Kalau memang terkendala dana, perusahaan BUMN itu bisa memohon ke Menteri Keuangan atau BUMN, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya,” beber Rion.

Rion mengharapkan, dengan terlaksananya pembangunan palang di perlintasan kereta api, akan menyelamatkam jiwa masyarakat dari ancaman kecelakaan.

“Ini adalah wujud program nawacitanya presiden, untuk tentu memprioritaskan program-program yang untuk penyelamatan jiwa masyarakat,” ungkap Rion.

Terpisah, Kasat Lantas Polres Polres Pelabuhan Belawan, AKP MH Sitorus SH mengatakan, pembangunan palang itu adalah wewenang PT KAI. Dengan adanya kecelakaan akibat tidak ada palang, pihaknya sudah menyurati PT KAI.

“Melalui Ditlantas, sudah disurati. Kita sudah tegaskan, agar palang segera dibangun. Mengingat, banyak korban yang terjadi selama ini,” ungkap MH Sitorus.

Diberitakan sebelumnya, mobil Suzuki Ertiga BK 1525 HE bermuatan satu keluarga ditabrak kereta api (KA) tanpa gerbong. Akibatnya, 3 penumpang tewas. Sedangkan 10 lainnya luka-luka.

Peristiwa terjadi di perlintasan KA, Jalan Iliyas, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Selasa (6/11) pukul 00.45 WIB.(fac/ala)

Terkait Suap Kasus Tamin Sukardi, Panitera Muda Perdata Diperiksa KPK

Jamaluddin
Jamaluddin

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri (PN) Medan, Yusman Harefa dalam perkara suap yang terjadi di PN Medan beberapa waktu lalu.

Itu diungkapkan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dalam pesan WhatsApp yang diterima wartawan, Selasa (6/11) sore.

“Penyidik hari ini memeriksa dua orang saksi untuk tersangka Tamin Sukardi (swasta) dalam perkara suap kepada Hakim PN Medan terkait penanganan perkara Tipikor di Pengadilan Negeri Medan,” kata Febri.

Dua orang saksi itu masing-masing, Yusman Harefa selaku Panitera Muda Perdata PN Medan dan Kennedy NP Sibarani selaku Kabag Hukum dan Pertanahan PTPN II.

“Materi pemeriksaan yakni penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dugaan peran Tamin Sukardi yang lain terkait dengan kasus-kasus lain di PN Medan,” pungkas Febri.

Terpisah, Humas PN Medan Jamaluddin mengaku tak tahu kalau ada pegawai di PN Medan dipanggil KPK.

“Saya belum dapat info. Sebab dari pagi sidang terus. Yang bersangkutan juga belum ada menginfokan ke saya,” katanya.

Diketahui, kasus ini bermula saat KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (28/8) lalu. Mereka saat itu mengamankan 4 hakim. Termasuk Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibobo.

Selain itu, ada 2 panitera yang juga turut diamankan. Keduanya masing-masing, Helpandi dan Oloan Sirait. KPK juga menyatakan ada pihak swasta yang turut diamankan.

OTT ini terkait suap penanganan perkara korupsi Rp132,4 miliar yang melibatkan Tamin Sukardi di Pengadilan Tipikor pada PN Medan.

KPK hanya menetapkan 4 di antara mereka sebagai tersangka dalam kasus suap ini. Kempatnya masing-masing, Hakim Adhoc Tipikor Merry Purba, Panitera Pengganti Helpandi, Pengusaha Tamin Sukardi dan staf Tamin bernama Hadi Setiawan.(man/ala)

23 OPD Berserapan Anggaran Rendah

.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 23 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinilai tidak mampu mengelola anggaran secara maksimal. Ironinya, meski sudah memasuki triwulan IV, nyaris tak satupun mencapai serapan anggaran minimal 80 persen.

Sesuai data yang diperoleh Sumut Pos dari aplikasi Smart Sumut Province terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja daerah per OPD Pemprovsu hingga Senin (30/10), OPD dimaksud itu seperti Biro Humas dan Keprotokolan dengan anggaran Rp17,63 M, baru terealisasi Rp10,50 M atau 59,58%, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan anggaran Rp76,7 M, baru terserap Rp31,04 M atau 40,44%, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggaran Rp25 M, baru terserap Rp15 M atau 60,63%, dan Inspektorat bertotal anggaran Rp68 M baru realisasi Rp33 M atau 48,95%.

Pada OPD teknis atau berkenaan dengan program infrastruktur, realita serapan anggarannya pun jauh dari ekspektasi. Yakni seperti Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) dengan total anggaran Rp1,027 T, baru realisasi Rp271,442 M atau 26,41%, Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ru ang bertotal anggaran Rp144 M baru realisasi Rp44 M atau 30,64%, Distarukim bertotal anggaran Rp144 M baru terealisasi Rp44,25 M atau 30,64%.

Sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertotal anggaran Rp77 M, baru terealisasi Rp33 M atau 42,93%, BPSDM bertotal anggaran Rp77 M baru realisasi Rp33 M atau 57,48%, Biro Umum dan Perlengkapan bertotal anggaran Rp203 M baru realisasi Rp93 M atau 45,86%, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan bertotal anggaran Rp187 M, baru terealisasi Rp68,26 M atau 36,45%, Dispora bertotal anggaran Rp113 M, baru realisasi Rp42 M atau 37,85%, Diskominfo bertotal anggaran Rp55 M, realisasi Rp30 M atau 58,85%.

Selanjutnya, Dinas PMPTSP bertotal anggaran Rp24 M dengan realisasi Rp15 M atau 62,13%, Dinas Koperasi dan UMKM bertotal anggaran Rp47,87 M dengan realisasi Rp29,45 M atau 61,54%, Disdukcapil bertotal anggaran Rp17 M baru realisasi Rp8,9 M atau Rp50,48%, Disbudpar bertotal anggaran Rp78 M baru realisasi Rp32 M atau 41%, Dinas Lingkungan Hidup bertotal anggaran Rp69 M dengan realisasi Rp33 M atau 47,53%, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) bertotal anggaran Rp223 M, baru realisasi Rp113 M atau 50,62%, Dinas ESDM bertotal anggaran Rp36 M baru realisasi Rp21 M atau 57,58%, Dinas Pendidikan bertotal anggaran Rp2,7 T, baru realisasi Rp1,71 T atau 64,74%, Dinkes bertotal anggaran Rp448 M baru realisasi Rp296 M atau 66,62%, Dishub dengan total anggaran Rp61 M baru terealisasi Rp34 M atau 55%.

Adapun satu OPD yang mencapai serapan anggaran 70%; Dinas Tenaga Kerja dengan total anggaran Rp53 M, realisasi Rp38 M atau 72,17%. Sisanya hanya mampu mendekati 70% seperti Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah bertotal anggaran Rp41 M, dengan realisasi Rp28 M atau 67,8%, Rumah Sakit Jiwa bertotal anggaran Rp58 M dengan ralisasi Rp39,04 M atau 67,31%, Satpol PP bertotal ang garan Rp21 M dengan realisasi Rp14 M atau 68,3%, Biro Hukum bertotal anggaran Rp4,1 M, realisasi Rp2,7 M atau 66,51%, dan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama bertotal anggaran Rp7,5 M, realisasi Rp5,07 M atau 66,89%.

Namun dua OPD terakhir jika dibanding pagu anggaran milik OPD lainnya, masih sangat kecil sehingga realisasi yang diperoleh angkanya cenderung signifikan.

Secara keseluruhan dari total 49 OPD di jajaran Pemprovsu sampai 30 Oktober lalu, serapan anggaran masih berada diangka 58,66 persen atau Rp8,13 triliun lebih dari total APBD Sumut 2018 Rp13,86 triliun lebih.

Sekdaprovsu yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut, R Sabrina saat dikonfirmasi belum bisa memberikan keterangan karena belum menerima laporan terbaru tentang serapan anggaran OPD.

“Jadi memang sampai sekarang aku belum menerima laporan serapan anggaran, gak mungkin kukarang nanti salah,” ujarnya kepada wartawan disela rapat pembahasan Rancangan APBD Sumut 2019 di gedung DPRD Sumut, Senin (5/11).

Menurut dia, setelah menerima laporan serapan anggaran baru bisa menanyakan ke OPD bersangkutan apa kendala belum maksimal serapan anggaran tersebut dilaksanakan. “Ini (serapan anggaran) memang belum kita evaluasi. Kita masih fokus membahas RAPBD 2019. Jadi bagaimana aku berkomentar atas apa yang belum kutengok,” katanya.

Nutrisi yang Cukup Pengaruhi Pertumbuhan Anak

sopian/sumut pos BERSAMA: Kadis Kesehatan dr Nanang Fitra Aulia bersama Kepala UPTD Puskesmas dan bidan se-Kota Tebingtinggi.
sopian/sumut pos
BERSAMA: Kadis Kesehatan dr Nanang Fitra Aulia bersama Kepala UPTD Puskesmas dan bidan se-Kota Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pemberian nutrisi sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun, sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak.

Demikian dikatakan Kadis Kesehatan dr Nanang Fitra Aulia pada kegiatan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah yang dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan, Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi, Rabu (7/11).

Menurut Fitria, periode pemberian nutrisi yang cukup dengan status kesehatan yang baik akan membantu anak tumbuh sehat.”Ini merupakan kesempatan emas sekaligus masa rentan terhadap pengaruh negatif,”katanya.

Dengan pengasuhan yang benar dan stimulasi yang tepat pada perioede ini, lanjut Fitria, akan membantu anak tumbuh sehat dan mampu mencapai kemampuan optimalnya serta dapat berkotribusi lebih baik di masyarakat.

“Kegiatan stimulasi, deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita yang menyeluruh dan terkoordinasi dalam bentuk kemitraan antara keluarga (orangtua, pengasuh anak, dan anggota keluarga lainya), masyarakat (kader, tomas, organisasi profesi) akan meningkatkan tumbuh kembang anak usia dini,”terangnya.

Disebutkannya, indikator keberhasilan pembinaan tumbuh kembang tidak hanya meningkatkatnya status kesehatan dan gizi anak, tetapi juga mental emosional sosial dan kemandirian anak berkembang secara optimal. Pada kegiatan yang diikuti oleh UPTD Puskesmas bidan se-Kota Tebingtinggi ini,juga diserahkan bantuan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang. (ian/han)

Pengurus DPD PKS Tebingtinggi Dilantik

SOPIAN/SUMUT POS LANTIK: Ketua MPW DPD PKS Provinsi Sumatera Utara H Salman Alfarizi melantik kepengurusan DPD PKS Kota Tebingtinggi Periode 2015-2020.
SOPIAN/SUMUT POS
LANTIK: Ketua MPW DPD PKS Provinsi Sumatera Utara H Salman Alfarizi melantik kepengurusan DPD PKS Kota Tebingtinggi Periode 2015-2020.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Utara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melantik DPD PKS Kota Tebingtinggi kepengurusan periode 2015-2020 di Aula Bayu Lagon, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Padang Hulu Kota Tebingtinggi, Rabu(7/11).

Pada kesempatan itu, DPD PKS Provinsi Sumut juga melantik kepengurusan DPD PKS Kota Pematangsiantar.

Kepengurusan DPD PKS Kota Tebingtinggi priode 2015-2020 dijabat Muheri sebagai Ketua Umum, Suwarno SE sebagai Sekretaris, dan sebagai Bendahara Sinung Sri Hartini SPd, Wakil Ketua Umum Deni Januar Darma Surya Siregar, Kepala Bidang Kaderisasi Yudi Franjaya SPdI.

Tampak hadir Ketua FKUB Abu Hasyim Siregar, Sekjen FPI Muslim Istiqomah, Ketua MPW DPD PKS Provinsi Sumatera Utara H Salman Alfarizi LC MA, Kordinator Teritorial Dakwah (KTD) DPD PKS Provinsi Sumatera Utara H Hidayatullah SE dan ratusan pengurus DPD PKS se Kota Tebingtinggi.

Dalam amanatnya, Ketua MPW DPD PKS Provinsi Sumatera Utara, H Salman Alfarizi mengatakan bahwa dengan kepengurusan DPD PKS Kota Tebingtinggi yang baru bisa membawa keberkahan untuk PKS kedepannya dan lebih baik.

Kepada kader PKS Kota Tebingtinggi untuk bisa memenangkan pemenangan dalam Pilpres dan Pemilihan Umum tahun 2019, semua kader PKS mulai dari akar rumput untuk terus bekerja dan mengambil simpatik masyarakat untuk lebih mencintai PKS.

Sementara itu, Ketua Umum DPD PKS Kota Tebingtinggi Muheri mengatakan, akan lebih fokus untuk membesarkan PKS di Kota Tebingtinggi.

Dengan kepemimpinannya nanti, Muheri berjanji untuk Pilpres dan Pemilihan Umum tahun 2019 mendatang akan memenangkan pasangan Pilpres yang ditunjuk oleh DPP PKS dan meraih kursi terbanyak di DPRD Kota Tebingtinggi. (ian/han)

Tingkatkan Kualitas dan Potensi ASN, Pakpak Bharat Jalin Kerja Sama dengan BKN

.

PAKPAK BHARAT, SUMUTPOS.CO – Untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik dan keberhasilan tata kelola pemerintahan, Kabupaten Pakpak Bharat jalin kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kesepapakatan bersama ini langsung ditandatangani Bupati Pakpak Bharat, Dr Remigo Yolando Berutu, MFin MBA bersama Kepala BKN, Dr Ir Bima Haria Wibisana, MSIS tentang Pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat di Gedung I BKN, Cililitan, Jakarta, Selasa (6/11).

Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan hubungan kelembagaan dalam rangka pembinaan ASN di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat, dan meliputi penerapan aplikasi e-Kinerja, pendampingan penyusunan dokumen analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK), pemanfaatan sistem Computer Assisted Test (CAT), serta integrasi data kepegawaian.

Dalam kesempatan ini, Bupati Remigo juga mempresentasikan potensi yang ada di Pemkab Pakpak Bharat, terkait urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Hal ini juga seiring dengan visi-misi Kabupaten Pakpak Bharat, yang salah satunya menekankan Pakpak Bharat sebagai sentra pendidikan yang unggul.

“Pemkab Pakpak Bharat merupakan salah satu Kabupaten yang baru mekar dan selalu berupaya melakukan perbaikan manajemen ASN sehingga banyak terobosan yang dilakukan, seperti penggunaan aplikasi e-Kinerja, penyusunan Anjab dan ABK, penyediaan fasilitas CAT System, membuat aplikasi, serta membangun sarana dan prasarana diklat.

Namun kami merasa bahwa masih perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan”, jelas Remigo yang turut didampingi Ka. BKD, Sartono Padang, SSos MM, Kadis Dukcapil, Petrus Saragih, SE MM, Staf Ahli Bupati, Kasiman Berutu, SE, Kepala Bagian Organisasi Setda, Chairul Pane, SP, dan Kepala Bagian Pemerintahan Setda, Robincem Habeahan, SIP beserta jajarannya.

Bupati juga mengutarakan, bahwa hal ini dilakukan dalam rangka menghadapi era industri 4.0, yang ASN-nya memerlukan spesialisasi keahlian dan melek teknologi. “Beragam fasilitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia terus diupayakan, termasuk yang terakhir melakukan simulasi ujian CASN dengan menggunakan fasilitas CAT System yang dimiliki Pemkab Pakpak Bharat dengan melibatkan hampir seribu orang peserta”, paparnya.

Sementara itu Kepala BKN menyambut baik kerja sama ini. “BKN memiliki banyak service point dan mengkompilasi ini semua dengan institusi serta pemerintah daerah yang memilikinya, sehingga manajemen ASN akan semakin baik lagi”, tuturnya.

Hal yang penting juga menurut beliau adalah merubah mindset ASN, termasuk dalam penerapan Anjab dan ABK sehingga ASN tidak terkonsentrasi hanya untuk menuntaskan pekerjaan serta urusan teknis semata, tetapi juga akan menciptakan pemimpin di masa depan. “Harus ada inovasi yang memadai sehingga ASN akan memahami talent-nya. Mudah-mudahan ASN akan semakin baik lagi dengan inovasi-inovasi yang ada”, pungkasnya. (tam/han)

Peringatan HUT ke-71 Koperasi di Sergai, Wabup: Jeli Melihat Peluang Usaha

surya/sumut pos BERIKAN: Bupati Sergai Ir Soekirman memberikan sertifikat tanah dan CSR Bank Sumut pada peringatan HUT ke-71 Tahun Koperasi di Sergai.
surya/sumut pos
BERIKAN: Bupati Sergai Ir Soekirman memberikan sertifikat tanah dan CSR Bank Sumut pada peringatan HUT ke-71 Tahun Koperasi di Sergai.

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Memperingati HUT ke-71 Tahun Koperasi, Pemerintah Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) menggelar temu aspirasi dengan sejumlah penggiat koperasi di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Ramapah, Rabu (7/11).

Dalam sambutannya Plt Kadis Nakerkopum Abdul Haris SSos MAP mengatakan, temu aspirasi yang dilaksanakan mengambil tema “Penguatan Koperasi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi untuk Sumut Bermartabat”. Dengan tujuan menjalin kebersamaan antara pemerintah daerah dengan seluruh penggiat koperasi yang ada di Kabupaten Sergai.

Sementara itu, Ketua Dekopinda Sergai H Adam Nuh mengajak para penggiat koperasi yang hadir untuk mengevaluasi tentang keberadaan koperasi di Sergai.

Dijelaskan Adam Nuh, koperasi dilahirkan pada hakikatnya sangat penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Oleh karenanya, Koperasi Fungsional binaan Dinas Pendidikan patut diapresiasi, yang sampai sekarang terus konsisten dan kompak. “Jika Koperasi Fungsional tersebut bersatu, bukan tidak mungkin mendirikan suatu usaha yang besar, misalnya SPBU atau usaha transportasi,”katanya.

Pada kesempatan itu, Adam Nuh pun meminta saran dan masukan agar koperasi semakin berkembang dengan dilakukannya peningkatan kualitas SDM dengan cara studi banding guna berbagi ilmu dan mencontoh yang baik, sekaligus temu usaha sebagai sarana sharing bagi pelaku usaha. Kemudian, dilakukan nya bedah koperasi setahun sekali.

“Hal ini guna mengubah mainset masyarakat terhadap koperasi, agar nantinya koperasi di Sergai menjadi barometer koperasi di seluruh Indonesia,”harapnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Ir H Soekirman menyambut baik usulan dari Ketua Dekopinda untuk melakukan banyak pelatihan.

Selain itu, juga usulan studi banding dan temu aspirasi para pengusaha dianggap sangat penting. Seperti sekarang ini ada BUMDes atau unit usaha desa lainnya.”Saya pikir aset koperasi yang terbengkalai selama ini dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat,”kata Soekirman.

Hal ini adalah bentuk re-orientasi bahwa masyarakat saat ini lebih suka meniru hal yang tidak baik ketimbang yang baik. “Dengan demikian, mari bangkitkan kembali semangat untuk lebih menumbuhkan koperasi di Tanah Bertuah Negeri Beradat ini,”tandasnya.

Kepada para penggerak Koperasi, Bupati berharap agar menjadikan Koperasi seperti akar rumput teki, yang kelihatannya mati di atas, akan tetapi akarnya ibarat kerja sama dan persatuan tetap terjalin kuat sehingga tetap hidup dan menunjukkan eksistensi di masyarakat.

”Pada momen peringatan Hari Koperasi, ini mari kita lakukan gerakan rehabilitasi (perbaiki kepengurusan yang belum baik), re-orientasi (mengubah mainset usaha sesuai perkembangan teknologi saat ini) serta pengembangan koperasi agar lebih kuat dan besar lagi. Saya sangat yakin koperasi akan semakin maju jika hal tersebut kita terapkan,” harap Soekirman.

Hal senada juga disampaikan Wabup Sergai H Darma Wijaya. Dia men contohkan dalam kunjungannya ke Vietnam kemarin, di wilayah sungai Mekong dapat ekonomi yang bangkit dan semakin berkembang, meski kemarin mereka tertinggal oleh negara kita, hal tersebut karena segala usaha dipermudah, selain jeli melihat peluang usaha yang ada.

Menurutnya, hal yang luar biasa yang bisa ditiru dari perekonomian di Vietnam dengan mengandalkan koperasi sebagai bapak angkat usaha, yang dapat menstabilkan harga serta menjamin distribusi komoditi, dan akhirnya mensejahterakan masyarakat melalui usaha koperasi.

“Untuk itu diminta kerja sama dari semua pengurus Koperasi agar dapat memberikan solusi pemasaran komoditi yang dikelola melalui usaha koperasi tersebut,” kata Darma Wijaya.

Kegiatan temu aspirasi ini juga diisi dengan gerak jalan sehat dan senam bersama, serta penyerahan sertifikat tanah dan CSR Bank Sumut kepada Koperasi Berprestasi dan penggiat Koperasi di Kabupaten Sergai, katanya. (sur/han)

Sekjen PDIP: Enggak Usah Pakai Catatan

.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto, telah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas pidatonya yang menyebut ‘Tampang Boyolali’.

Dalam permintaan maafnya, mantan Danjen Kopassus itu, menegaskan, ucapannya itu hanya sebatas candaan bukan bermaksud menyinggung kelompok tertentu.

Menanggapi itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, mengapresiasi langkah Prabowo. Hanya saja dia berpesan, agar hal itu dilakukan secara ikhlas.

“Kalau permintaan maaf kepada rakyat itu, ya itu hal yang tanpa syarat. Maaf ya maaf, enggak usah pakai catatan,” ujar Hasto di DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/11).

Lebih lanjut, Hasto juga mengklaim, selama ini koalisinya tidak pernah mempolitisasi kasus tampang Boyolali. Justru yang selama ini dilakukan kubu petahana yakni melakukan pendidikan politik terhadap para calon pemimpinnya.

“Sebenarnya kami enggak pernah mempolitisasi. Yang kami lakukan adalah pendidikan politik agar setiap pemimpin itu berdisiplin dalam berbicara,” imbuhnya.

Hasto menilai, pidato tampang Boyolali Prabowo memang kurang baik disampaikan ke publik. Terutama dari seorang tokoh negara. Sehingga wajar akhirnya menyampaikan permohonan maaf.

“Jangan karena biasa masuk hotel, kemudian mengatakan masyarakat sana enggak bisa masuk hotel. Kurang pas bagi seorang pemimpin,” katanya.

Sebelumnya diketahui, usai candaanya soal ‘Tampang Boyolali’ yang kemudian berujung polemik, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, akhirnya secara tulus meminta permohonan maaf secara terbuka. Ucapan tersebut dilontarkan melalui unggahan akun media sosial Dahnil Anzar Simanjuntak, Selasa (6/11) malam.

Dalam video yang berdurasi sekitar 2 menit tersebut, Prabowo mengakui candaannya tidak bermaksud mengarah negatif. Ia juga tak sungkan meminta maaf bila selorohnya membuat tersinggung pihak lain.

“Maksud saya tidak negatif. Tapi kalau ada yang merasa tersinggung, ya saya minta maaf. Karena maksud saya tidak seperti itu,” kata Prabowo yang tampak mengenakan safari cokelat tersebut. (ce1/sat/jpc/saz)

Napi Kursus Elektronik Sebulan

Bambang/sumut pos DIABADIKAN: Kalapas KlasIII Langkat Anton Setiawan bersama para pengajar Dinas Tenaga Kerja Langkatdiabadikan bersama narapidana pria yang mendapat kursus Elektronik.
Bambang/sumut pos
DIABADIKAN: Kalapas KlasIII Langkat Anton Setiawan bersama para pengajar Dinas Tenaga Kerja Langkatdiabadikan bersama narapidana pria yang mendapat kursus Elektronik.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Lembaga Pemasyarakatan Klas III Langkat memberikan pelatihan dan pendidikan elektronik kepada para narapidana (Napi) pria selama sebulan penuh. Kursus tersebut diharapkan agar nantinya saat bebas berguna bagi masyarakat. Pemberian pelatihan dan pendidikan tersebut atas kerja sama Lapas Klas III Langkat dengan Dinas Tenagga Kerja (Disnaker) Kabupaten Langkat.

Kepala Lapas pria Klas III Langkat, Anton Setiawan menyatakan, kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, merupakan bagian kegiatan positif yang diperuntukkan kepada warga binaan. Dan diharapkan akan terus ada kegiatan-kegiatan positif lainnya dengan menggandeng berbagai instansi terkait. “Iya, kebetulan kali ini kita menggandeng Dinas Tenaga Kerja,” kata Anton Setiawan.

Dengan diberikannya berbagai pendidikan dan keterampilan positif, lanjut Anton, diharapkan para napi mempelajarinya dengan baik dan serius. “Sehingga ilmu atau bekal yang dipelajari selama menjalani hukuman dapat dipergunakan di tengah-tengah masyarakat,”katanya.

Sebab, tambah Anton, dengan terus diasanya ilmu dan pendidikan, ilmu yang didapat saat menjalani hukuman di Lapas dapat dipergunakan untuk mencari kerja atau membuka usaha, sehingga para napi yang sudah keluar tidak lagi terjerumus pada kegiatan ilegal dan melanggar hukum,” timpal Anton.

Anton juga berharap kepada masyarakat luas, jangan memandang rendah kepada para napi yang sudah keluar nantinya. “Mari kita gandeng mereka dan sama-sama kita mengarahkan kepada hal-hal yang positif, sehingga mereka merasa dihargai dan dihormati, serta enggan berbuat kegiatan yang dapat merugikan masyarakat dan diri mereka sendiri,” pinta Anton.

Pada kesèmpatan tersebut, antusias dari para napi pria untuk mengikuti pendidikan dasar elektronik seperti mensolder dan memperbaiki alat elektronik lain, serta pendidikan secara lisan yang diberikan para pendidik. (bam/han)

1...5,7855,7865,787...15,823Page 5,786 of 15,823

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor