MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama tiga hari pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) formasi Pemprovsu 4-6 November 2018, hanya 9.042 dari 9.617 orang peserta terdaftar yang mengikuti ujian. Sebanyak 575 peserta di antaranya tidak hadir dan otomatis gugur mengikuti tahapan selanjutnya. Dari 9.042 yang ikut ujian, ada delapan orang yang memperoleh nilai hasil ujian tertinggi (cumlaude) SKD.

“Ada delapan orang yang tinggi. Tapi siapa orangnya, tidak bisa saya sebutkan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Kaiman Turnip, Selasa (6/11).

Terdapat sejumlah item melalui CAT yang digelar selama ujian SKD berlangsung. Antara lain seperti ujian Test Inteligensia Umum (TIU) dan Test Wawasan Kebangsaan (TWK) sebanyak 35 soal. Terdiri dari beberapa pertanyaan tentang Pancasila, UUD RI, dan NKRI. Berikutnya seputar analogi berfikir minimal nilai 35 dengan jumlah soal 30. Dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) sebanyak 35 soal.

Adapun passing grade yang ditetapkan BKN yakni Tes Intelegensia Umum (TIU) 85, Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 143, dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 75.

Data BKD Setdaprovsu, sekitar 4.528 orang tercatat mendaftarkan diri sebagai tenaga pengajar (guru), 2.518 peserta melamar pada instansi kesehatan, lalu 2571 pada bagian teknis.

Tentang formasi yang paling diminati, Kaiman belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. “Untuk pendaftar paling sedikit untuk posisi dokter spesialis. Hanya empat orang saja yang terdata melakukan pendaftaran. Untuk yang lainnya belum bisa saya beritahukan,” kata Kaiman.

Ujian yang diselenggarakan di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) I/BB, Jalan Gatot Subroto Medan itu, berlangsung lancar, aman dan tanpa kendala berarti. Sedangkan untuk tahapan selanjutnya, peserta tinggal menunggu hasil akhir yang akan diinformasikan melalui portal BKN (www.sscn.bkn.go.id).

Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan rata-rata tingkat kelulusan nasional passing grade peserta ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon aparatur sipil negara (CASN) 2018, hanya sekitar 9 persen.

Menurut Humas BKN, Muhammad Ridwan, persentase tersebut berdasarkan hasil ujian SKD seluruh peserta di masing-masing formasi baik instansi pusat maupun pemerintah daerah. “Iya, sama (antara daerah dan pusat). Rata-rata nasional tingkat kelulusan passing grade baru mencapai 9 persen,” ujarnya menjawab Sumut Pos, Selasa (6/11).

Sayang dirinya belum memegang data perihal peserta yang lulus untuk formasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, paska ujian SKD rampung dilaksanakan. “Wah, saya belum pegang datanya. Informasi yang bisa disampaikan baru itu dulu,” katanya tanpa ingin mengurai apa kendala tingkat kelulusan passing grade yang rendah tersebut.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium di lapangan, dapat mengakibatkan efek samping yang besar bagi perekonomian masyarakat. Karenanya, kalangan dewan meminta Pertamina tidak berbohong dengan alasan rakyat semakin pintar memilih produk berkualitas seperti Pertalite atau Pertamax.

“Pertamina jangan memakai bahasa politis, dengan mengatakan masyarakat sudah pintar menggunakan BBM bermutu. Bukan itu yang jadi pertanyaan. Yang ditanya itu, kenapa Premium langka? Kalau katanya stok ada sampai 1,2 Kl per hari, kenapa di hampir semua SPBU ditempel pengumuman ‘Premium habis,” ujar Anggota DPRD Sumut Dapil Sumut I Yulizar Parlagutan Lubis, Selasa (6/11).

Menurut Yulizar, apa yang disampaikan pihak Pertamina soal stok dengan kondisi di lapangan, sangat berbanding terbalik. Karena itu, dirinya menuding perusahaan plat merah itu berbohong untuk menyembunyikan persoalan. Apalagi dengan kondisi ini, masyarakat terpaksa membeli BBM jenis Pertalite yang selisih harganya cukup tinggi. Khususnya, bagi kendaraan angkutan umum maupun becak bermotor.

“Jadi jangan berapologi (mengkambinghitamkan,Red) mengatakan rakyat semakin pintar. Memang kalau rakyat pintar itu bagus, tetapi masalahnya ini kebutuhan primer. Kan bisa berefek bagi mereka, begitu juga kepada biaya operasional yang arahnya bisa kepada harga barang kebutuhan,” tegas Yulizar.

Naiknya harga barang, lanjut Politisi PPP ini, karena distribusi dan lainnya menggunakan kendaraan bermotor. Sudah tentu biaya lebih besar menggunakan BBM nonsubsidi. Sehingga, persoalan ini tidak sesederhana seperti apa yang disampaikan Pertamina. “Jadi Pertamina itu harus bijak. Pertamina jangan melihat Premium saja, tetapi dampaknya kepada rakyat yang terpaksa menggunakan BBM nonsubsidi,” ujarnya.

Dikatakan Yulizar, dari beberapa SPBU, diketahuinya ramai antrean kendaraan umum seperti taksi dan angkot saat waktu tertentu seperti malam dan pagi hari. Keramaian itu, katanya, karena saat itu tersedia BBM Premium yang harganya Rp6.450, berbeda dengan Pertalite yang kini sudah mencapai Rp7.800 per liter.

“Jadi kalau soal rakyat pintar, itu gak nyambung. Biarkan kesadaran masyarakat itu tumbuh. Toh juga kendaraan mewah sekarang ini kan memang sudah pakai Pertalite paling rendah. Jadi untuk apa ada Premium? Atau sengaja disimpan, dan kita tidak tahu untuk siapa itu? Makanya kita minta itu (Premium) didistribusikan kembali, prioritasnya angkutan umum,” tegasnya.

Senada disampaikan Anggota DPRD Sumut dapil Sumut 9, Juliski Simorangkir. Menurutnya kebijakan saat ini mengarahkan penggunaan BBM kepada Pertalite atau nonsubsidi. Alasannya, yakni agar emisi gas yang keluar, lebih sedikit dan ramah lingkungan. Sehingga, penggunaan Premium seperti sengaja dikurangi.

“Yang pasti dampaknya ke masyarakat kecil. Karena rata-rata mereka, khususnya angkutan umum masih menggunakan Premium. Karena masyarakat tidak melihat itu, tetapi bagaimana mendapatkan BBM dengan harga murah,” kata Politisi PKPI itu.

Selain itu, kondisi perekonomian yang sulit saat ini menurutnya akan semakin membebani masyarakat dengan kelangkaan Premium di lapangan. Apalagi di banyak SPBU, barang subsidi itu sudah tidak ditemui lagi di papan nama mesin pompa minyak. Saat ini, penyediaan bahan bakar lebih didominasi Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo, termasuk jenis Solar yakni Dexlit dan Pertamina Dex.

“Jadi Pertamina harus jujur soal stok Premium ini. Kalau memang ada pasokan, maka jangan ditutup-tutupi. Jangan sampai membuat masyarakat gerah. Pertamina jangan berbohong,” tegasnya.

Pengamat Ekonomi, Gunawan Benjamin menilai, harusnya Pertamina memberikan penjelasan dengan melakukan sosialisasi terhadap pembatasan tersebut. Karena, sebagai masyarakat masih membutuhkan premium sebagai BBM kendaraan bermotor.

Ia menilai pembatasan penggunaan Premium memberikan dampak positif dan negatif ditengah masyarakat.”Untuk akses itu, berkurang. Jadinya, juga terbatas. Dari sisi masyarakat terbatas dan disisi lainnya, bagus. Karena, mengurangi subsidi dilakukan pemerintah sendiri untuk BBM jenis Premium,” kata Gunawan.

Gunawan mengungkapkan, Premium sendiri memiliki kelas ditengah masyarakat. Namun, masyarakat menengah kebawah menggunakan Premium. Secara dampaknya bisa membantu masyarakat untuk memenuhi konsumsi BBM bersubsidi ini.

“Batas Premium itu sendiri, sudah berjalan lah. Kalau membantasi it’s oke lah. Tapi, baiknya dijelasi kepada masyarakat. Pembatasan ini, bisa menghemat anggaran contohnya,” tutur Gunawan.

Gunawan yang juga Dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) meminta, Selain memberikan penjelasan atas pembatasan penggunaan Premium, Pertamina juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk penggunaan BBM berkualitas seperti Pertalite, Pertamax dan lainnya.(bal/gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan kembali kosong. Kekosongan stok blanko tersebut terjadi sejak beberapa hari belakangan. Bahkan, juga tidak memiliki tinta untuk mencetak e-KTP.

Kepala Disdukcapil Kota Medan OK Zulfi mengatakan, kekosongan blanko dan tinta sudah terjadi sejak Senin (5/11). “Seharusnya di P-APBD ada penambahan untuk membeli tintan
Namun, kenyataannya tidak ada,” ujarnya, kemarin.

Dengan kekosongan stok blanko tersebut, OK Zulfi meminta masyarakat Kota Medan bersabar. Sebab, stoknya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Sebenarnya beberapa hari lalu ada pegawai yang menjemput blanko, tetapi sebanyak 2.000 keping. Padahal, permintaan yang diajukan 30.000 keping,” tuturnya.

OK Zulfi menyatakan, 2.000 keping blanko hanya cukup untuk mencetak permohonan masyarakat yang sudah ada. Sedangkan, untuk yang baru mengajukan terpaksa harus menunggu ketersediaan dari Kemendagri.”Kami sudah melayangkan surat resmi untuk meminta kepada Kemendagri sebanyak 100.000 keping. Kita berharap permintaan itu bisa dipenuhi,” harapnya.

Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Medan, Arpian Saragih mengatakan hal senada. “Kita sudah umumkan blanko kosong di kantor. Meski kosong, masyarakat bisa tetap mengurus KTP elektronik. Artinya, pelayanan tidak terganggu,” aku Arpian.

Ia menambahkan, ketersediaan stok blanko belum bisa dipastikan kapan waktunya karena tergantung dari Kemendagri. “Kita berharap secepatnya dikirim dan petugas kita sudah diberangkatkan ke sana,” katanya.

Sementara, Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Gede Suratha membantah Kota Medan kehabisan stok blanko e-KTP. “Tidak benar kosong, masih ada stok 1.000 keping lebih,” ujar Gede Suratha ketika dihubungi wartawan.

Menurutnya, guna menyiasati ketersediaan blanko e-KTP, pihaknya melakukan kebijakan distribusi atau perpindahan dari daerah yang ada di sekitarnya. Atau, bisa juga dikirim pegawai untuk menutup kekurangan seperti yang dilakukan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimatan Barat, Yogyakarta, Bali, Lampung, dan NTT.

“Sebagai contoh, di DKI butuh 1,4 juta hingga 17 April 2019. Maka, kita suplai hampir setiap hari 5-10 ribu. Bukan 1,4 juta kita kasih langsung, karena daerah lain membutuhkan juga. Jadi, perlu pengaturan demi pelayanan,” ujarnya. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hari ini, Rabu (7/11) dijadwalkan DPRD dan Pemprov Sumut akan menandatangani Nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) R-APBD Sumut untuk tahun anggaran 2019.

“Hari ini TAPD dan Banggar lagi sinkronisasi program, mungkin sampai malam dilakukan, karena akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dijadwalkan Rabu (6/11),” kata Anggota Badan Anggar (Banggar) DPRD Sumut Aripay Tambunan kepada wartawan, Selasa (6/11).

Sebelumnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut sudah membahas KUA-PPAS Rancangan-Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (R-APBD) 2019 di Gedung DPRD Sumut, sejak Senin (5/11).

Pembahasan yang dilakukan kemarin, dimulai dengan pengajuan pertanyaan dari Banggar kepada TAPD terkait KUA PPAS R-APBD 2019. “Kita menyerahkan pertanyaan kepada TAPD soal KUAPPAS R-APBD 2019. Pertanyaannya seputar masih relevankah KUA-PPAS yang disusun dan ditandatangani Pj Gubernur Eko Subowo dikaitkan dengan visi dan misi gubernur terpilih?,” kata Anggota Banggar lainnya Muhri Fauzi Hafiz.

Selanjutnya, pertanyaan juga diajukan ke TAPD karena banyak angka-angka (anggaran) yang tidak rasional, jika dibandingkan dengan kondisi terakhir keuangan Pemprovsu. Misalnya, muncul penerimaan pembiayaan sebesar Rp500 M yang bersumber dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya.

“Nah, faktanya dengan tidak adanya P-APBD 2018, selain munculnya utang bagi hasil ke kab/kota pada tahun 2018, maka APBD 2018 itu defisit. Ketika APBD itu defisit, bagaima pula ada uang lebih? Meskipun saya tahu nanti mereka akan jawab ini hasil efisiensi. Namun harus dulu dijelaskan kondisi yang ada saat ini,” tegasnya.

Muncul juga perdebatan seperti P-APBD 2018 kemarin, lanjutnya. Sebab sebagai anggota Banggar, Muhri mengaku trauma dengan kejadian saat membahas APBD perubahan pada waktu lalu baik itu di Jakarta, setelah berkunjung ke Kemendagri, maupun di Medan di DPRD Sumut. Di saat membutuhkan persetujuan Gubernur, ada yang dibatalkan. Padahal sudah sesuai dengan kesepakatan saat membahas P-APBD yang lalu antara Banggar dan TAPD.

“Inikan sudah diketahui publik, maka saya menginginkan TAPD itu menjelaskan ke gubernur, memberi pengetahuan yang baik dan benar. Kalau tidak mau membahas R APBD bersama DPRD, silahkan jangan diajukan ke DPRD, lakukan saja perubahan revisi pada APBD induk 2018 melalui Pergub yang ditandatangani sendiri,” tambahnya.

Sedangkan Anggota Banggar lainnya Zeira Salim Ritonga juga menyebutkan ada persoalan yang muncul dalam pembahasan R-APBD yang ingin dipertanyakan oleh Banggar ke TAPD. “Kita pertanyakan mengenai Rancangan KUA PPAS yang kita pertanyakan yang masih ditanda tangani Pj Gubernur Eko Subowo,” imbuhnya.

Satu yang dipertanyakan oleh TAPD adalah apakah memang masih ada revisi atau memang ada pergantian KUA-PPAS yang ditandatangani Gubernur yang baru dilantik Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah. (bal/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang di Kecamatan Medan Belawan hingga kini masih terus dikerjakan. Pembangunan proyek yang sempat tiga kali amblas tersebut ditargetkan rampung pada 2019.

Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengaku, saat ini sudah dibangun jembatan sementara dan bisa dilalui kendaraan roda dua maupun empat. Dengan begitu, warga di sana bisa beraktivitas. “Pembangunan jembatan tersebut terus dikebut pengerjaannya. Ditargetkan rampung
pada 2019,” kata Eldin sesuai mengikuti paripurna di gedung DPRD Medan, Selasa (6/11).

Eldin mengaku, dalam pembangunan jembatan tersebut sempat mengalami kendala hingga berakibat amblas atau roboh. Kendala yang dihadapi karena faktor alam. “Kita tidak bisa langsung main ganti kontraktornya karena harus mengikuti proses tender. Makanya, kita minta kepada mereka harus tuntas tahun depan,” akunya.

Untuk diketahui, jembatan tersebut pertama kali dikerjakan pada Oktober 2017 oleh PT Jaya Star Utama dengan pimpinan proyek Susi dengan anggaran Rp8 miliar lebih. Namun, belum selesai dikerjakan ternyata pada 6 November 2017 jembatan tersebut roboh.

Setelah terhenti beberapa bulan, maka pembangunan dilanjutkan dengan tender ulang dan dikerjakan PT Pillaren. Akan tetapi, kontraktornya merupakan orang yang sama dengan perusahaan sebelumnya. Lantas, pada 29 Agustus 2018 jembatan amblas lagi yang dianggap human error bukan faktor alam.

Usai longsor berhasil diatasi, pengerjaan kembali diteruskan. Kontraktor yang mengerjakan dengan nama berbeda yakni PT Jaya Suskes Prima dengan anggaran Rp13.642.000.000. Namun, oknum kontraktor ternyata sama yaitu Susi. Pada 20 Oktober 2018 tanah di sekitar jembatan kembali amblas dengan diameter yang lebar. Akibatnya, 11.000 jiwa lebih warga Kelurahan Sicanang terisolir dan aktifitasnya menjadi terkendala. (ris)

Dalam rangka memperingati Hari Deepawali, Lions Club Medan Merdeka Distrik 307-A2 menggelar bhakti sosial berbagi sembako di Vihara Loka Shanti, Jalan Pembangunan Medan, Minggu (4/11).

President Lions Club Medan Merdeka, Suryani Susilo mengatakan Kegiatan bakti sosial ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan tanpa memandang suku, agama dan ras tertentu.

Dalam kegiatan ini juga didukung mantan Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi. Ia pun berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat di acara sosial ini. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Tengku Erry Nuradi yang sudah mendukung kegiatan ini dan juga kepada donatur lainnya. Diharapkan ini menjadi semangat kebersamaan untuk berbagi dengan sesama,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, mantan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengatakan, kegiatan yang digelar Lions Club Medan Merdeka ini sebagai rangka kebersamaan untuk berbagi kasih dengan sesama sebagai warga negara Indonesia.

Koordinator Budhis Tamil Dharma Kelas, Baskara, mengaku juga berterima kasih kepada Lions Club dan Tengku Erry Nuradi berbagi kasih dalam rangka Hari Perayaan Deepawali tahun ini. Hal senada juga dikatakan Ketua Vihara Loka Shanti, Wimla Kirti. (ris/ila)