MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu menyayangkan jadwal ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon aparatur sipil negara (CASN) 2018 disusun Kemenpan RB bukan BKN. Alhasil, masih banyak formasi instansi daerah seperti Pemprovsu, belum menerima jadwal resmi ujian hingga saat ini.

“Sebenarnya hal ini sudah pernah saya sampaikan waktu rapat di Jakarta sebelum pelaksanaan CASN dibuka. Bahkan saat melapor ke sekda dan pak gubernur juga sudah saya sampaikan. Idealnya untuk jadwal harusnya disusun dan diserahkan ke BKN, jangan lagi Kemenpan,” katanya kepada wartawan, Selasa (30/10).

Pihaknya mengimbau kepada seluruh peserta ujian terkhusus instansi Pemprovsu, untuk rajin-rajin mengecek website BKN melalui www.sscn.bkn.go.id. Karena informasi seputar pelaksanaan CASN termasuk jadwal ujian SKD akan disampaikan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2018 melalui website tersebut. “Kalau sudah ada sama kami (disampaikan jadwal ujian), tentu kami sampaikan ke seluruh peserta. Jadi sering-sering ajalah melihat portal SSCN itu biar gak ketinggalan info,” katanya.

Ia menambahkan tidak hanya Pemprovsu, instansi lain diluar Sumut juga ada yang belum menerima jadwal ujian SKD. “Tapi di daerah lain di Sumut seperti Nias dan Asahan, itu sudah melaksanakan SKD,” katanya.

Sebelumnya Humas BKN Pusat, Muhammad Ridwan, menyampaikan bahwa jadwal ujian SKD khusus instansi pemerintah daerah sedang difinalisasi pihaknya. Menanggapi hal ini, Kaiman menyebut alasan tersebut tidak logis disampaikan. “Mengada-ada itu namanya. Apalagi yang mau difinalisasi rupanya,” kata dia dengan nada bertanya.

Terpisah, Kepala BKN Regional VI Medan, English Nainggolan mengatakan ujian untuk formasi Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Wilayah I Sumut, akan berakhir pada 2 November mendatang. “Meski kemarin sempat ada kendala, tapi sekarang ini semua sudah berjalan lancar dan tidak ada masalah,” katanya.

Dari informasi yang ia peroleh, setelah ujian SKD formasi Kemenkumham selesai, akan dilanjutkan dengan penyelenggaraan serupa untuk instansi pemda seperti Pemprovsu hingga kabupaten/kota. “Untuk lokasinya sebagian ditempatkan di kantor kami dan sebagian lagi di Makodam I/BB. Seleksi dasar yang diujikan juga antara lain meliputi test Inteligensi Umum (TIU), Test Wawasan Kebangsaan (TWK), dan Test Karakteristik Pribadi (TKP),” katanya. “Habis (Kemenkumham) ini akan lanjut provinsi, kabupaten/kota digelar di Kodam seperti Kota Medan, Langkat, Karo, Binjai, Serdangbedagai dan Deliserdang termasuk provinsi,” imbuh English. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Sumatera Utara akhirnya buka suara perihal ganti rugi lahan bagi warga yang terkena dampak pembangunan jalan tol Medan-Binjai seksi I, Tanjungmulia-Helvetia.

Melihat ‘benang kusut’ soal ganti rugi yang masih bergulir di Pengadilan Negeri (PN), BPN memprediksi, ruas tol tersebut tak akan siap tahun ini.

“Permasalahan ganti rugi ini belum dapat dituntaskan karena munculnya 11 gugatan perdata di PN Medan,” kata Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut, Bambang Priono kepada wartawan di Medan, Selasa (30/10).

Dijelaskan Bambang, munculnya 11 gugatan disebabkan adanya sembilan pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas lahan tersebut. “Di lahan ini muncul delapan sertifikat dengan sembilan nama pemilik yang kini sedang berproses gugatan di pengadilan.

Totalnya ada 11 gugatan perdata. Sepuluh di PN Medan dan satu di PTUN Jakarta. Satu gugatan sedang tahap banding dan satu lagi gugatannya kalah dan terindikasi perbuatan pidana. Ini juga sudah dilaporkan ke Poldasu dalam rangka mafia tanah,” katanya.

Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Binjai, ia menegaskan, sudah menjalankan amanah Menteri ATR/BPN No 4405/50/XII/2017 tertanggal 7 Desember 2017, perihal penyelesaian Permasalahan Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Binjai.

Dimana pihaknya, Pemko Medan dan Pemprovsu diminta menggunakan kewenangan sesuai UU No 23/2014 tentang Pemda, dalam menyelesaikan ganti rugi dengan porsi 70 persen kepada masyarakat kampung tua yang menguasai tanah dan 30 persen kepada pemegang sertifikat dan ahli waris pemegang Grant Sultan.

“Kalau hal ini sudah clear. Baik pemegang sertifikat, pemilik bangunan dan penggarap diberi porsi masing-masing 70 persen dan 30 persen. Namun selaku ketua pengadaan tanah, saya tidak mau membayar begitu saja sementara masih banyak perkara gugatan di PN Medan yang belum selesai. Kami tak mau blunder akan hal ini,” paparnya.

Tak hanya gugatan di PN Medan, permasalahan ini juga bergulir di PTUN Jakarta. Yakni adanya gugatan oleh ahli waris Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) pada 3 Desember 2017, terhadap pihak Kementerian PUPR dan BPN untuk dilakukan penitipan uang ganti kerugian ke PN.

“Putusan PN Medan pada 18 Juli 2018 menerima atas gugatan tersebut (dimenangkan ahli waris) yang mengakibatkan penyelesaian pengadaan tanah untuk jalan tol Medan-Binjai seksi I menjadi stagnan. Saat ini, Kementerian PUPR dan BPN telah mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Sumut (masih dalam proses banding),” ungkapnya.

Melihat peliknya permasalahan dan alokasi waktu yang tersedia, Bambang meyakini pembangunan jalan tol Medan-Binjai takkan selesai tahun ini. “Sepertinya begitu (akan molor). Jika pengadaan tanah tuntas tahun ini, artinya pengerjaan fisik baru bisa dilakukan 2019. Sekali lagi saya tekankan, bahwa jika masih terdapat gugatan di pengadilan masalah ganti rugi belum bisa kami berikan,” imbuhnya.

Dirinya bahkan sedang merancang konsep untuk percepatan ganti rugi lahan ini. Mengingat pembayaran uang ganti kerugian menggunakan dana APBN sehingga dalam proses penggantian tersebut tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. “Ya, memang dibutuhkan penyelesaian secara konkrit dengan adanya permasalahan hukum ini, sehingga pembayaran uang ganti kerugian tetap dapat dibayarkan kelada yang berhak dengan membuat keputusan bersama dalam bentuk berita acara,” katanya.

BPN mencatat, progres proyek jalan tol Medan-Binjai sudah dikerjakan sepanjang 22.825 kilometer, dan sisanya 2.616 kilometer atau hanya 7,36 persen saja. Sementara pada seksi II dan seksi III, yakni Helvetia-Sei Semayang dan Sei Semayang-Binjai. Praktis hanya tersangkut di seksi I yaitu Tanjung Mulia-Helvetia dengan panjang 6,071 kilometer atau sudah dikerjakan dengan progres 74,66 persen. “Yang menggugat, ya itu-itu saja orangnya.

Yang herannya, dulu waktu belum ada kegiatan pembangunan jalan tol tidak ada gugatan. Sekarang kok ada. Ya, mungkin saja tergiur akan ganti ruginya. Negara gak boleh kalah sama orang yang menganggu kegiatan pembangunan strategis nasional. Kalau pembiayaan tanah sudah selesai, masyarakat yang masuk Jalan Megawati menuju Kualanamu dan Tebingtinggi tidak akan lama jarak tempuhnya,” ucap Bambang.

Diberitakan sebelumnya, salah satu tim Forum Masyarakat Kawat Tanjung Mulia Bersatu, Edy, Minggu (28/10) mengatakan, masyarakat tetap menuntut hak ganti rugi pembebasan lahan yang telah ditetapkan menteri ATR/BPN dengan persentase untuk masyarakat 70 persen dan pemilik SHM 30 persen.

Anehnya, setelah ada penetapan itu, Sultan Deli melakukan gugatan di PN Medan. Hasil keputusan itu, PN Medan memenangkan Sultan Deli dengan 12 hasil. Di antaranya ganti rugi pembayaran diberikan sepenuhnya kepada Sultan Deli. “Kami masyarakat sangat dirugikan dengan adanya gugatan itu, pembayaran kami jadi tertunda. Ini ada permainan dari mafia tanah. Kalau memang mau gugat, kenapa tidak dari dulu, kenapa harus sekarang saat adanya pembebasan lahan,” kesalnya.

Dijelaskan warga Kawat 3, Tanjung Mulia Hilir ini, setelah adanya keputusan gugatan di PN Medan, tim pembebasan dari BPN akan melakukan gugatan banding di PT Sumut. Namun hingga kini proses gugatan belum juga berjalan. Harapannya, keputusan yang akan ditetapkan tidak menghilangkan hak dari masyarakat.

Dengan diperlamanya pembayaran karena ada gugatan, lanjut Edy, mereka telah meminta penjelasan kepada tim pembebasan melalui BPN Sumut. Rencananya, ganti rugi akan dibayarkan setelah ada kesepakatan bersama dengan gubernur, Kejaksaan, kepolisian dan stakeholder terkait.

“Kemarin kami terus mempertanyakan pembayaran ganti rugi. Kata tim pembebasan akan dibuat kesepakatan bersama. Artinya, ganti rugi kepada masyarakat akan dibayarkan segera, walaupun adanya gugatan. Tapi, kami minta penjelasan kapan kesepakatan itu dilaksanakan dan kami terus diberikan janji-janji,” ungkapnya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam kurun satu dekade lebih, kondisi drainase di kawasan Medan Utara hampir tak tersentuh pembangunan, baik menggunakan APBD Kota Medan maupun Provinsi. Hal ini memicu kritik mengingat banyak proyek yang kesannya kurang tepat.

“Kami prihatin atas kondisi infrastruktur Medan Utara khususnya ancaman banjir saat musim penghuja seperti sekarang ini. Terutama di daerah Medan Marelan. Tentu ini menjadi kritikan kepada pemerintah baik Kota Medan maupun Pemprov Sumut,” ujar Anggota DPRD Sumut HM Nezar Djoeli, Selasa (30/10).

Menurutnya dalam kurun satu decade lebih, drainase di kawasan Medan Utara hampir tidak tersentuh anggaran APBD Kota Medan maupun Provinsi. Sebab dari kondisi yang ada, harusnya infrastruktur di kecamatan tersebut dilakukan perbaikan atau revitalisasi.

Bahkan, kata politisi Nasdem ini, pihaknya berulang kali mengusulkan diberikan alokasi untuk pembangunan daerah itu.

“Kita sudah usulkan berulang kali baik lisan maupun tulisan. Kalau tidak bisa, kan ada bantuan keuangan provinsi (BKP). Dari hasil reses beberapa kali, sudah kita sampaikan,” sebutnya.

Namun, katanya, setelah usulan tersebut disetujui, justru diduga diubah sedemikian rupa sehingga berbeda antara yang diusulkan dengan yang dilaksanakan di lapangan. Karena itu pula dirinya menduga ada upaya mengalihkannya ke tempat lain atas dasar kepentingan tertentu.

“Anehnya saat usulan tersebut masuk ke Pemerintah Kota Medan, sepertinya kegiatan itu hilang dari usulan kita. Sepertinya saat masuk, hampir semua berubah sehingga seolah masukan masyarakat itu diabaikan begitu saja,” sebut Ketua Komisi A DPRD Sumut ini.

Bahkan, lanjut Nezar, tetap saja ia temui ada lokasi yang sudah dikerjakan tahun sebelumnya dan tergolong masih dalam kondisi bagus, tetap dilakukan kegiatan pengaspalan. Kondisi ini menurutnya tidak sesuai dan tepat sasaran. Sebab masih banya di tempat lain yang membutuhkan anggaran Negara untuk memperbaiki infrastruktur, khususnya Medan Utara.

“Pengaspalan di lokasi jalan yang masih bagus ini membuat kita menduga seolah-olah tidak tahu lagi mau kemana digunakan anggarannya. Sehingga kita menilai seperti tidak ada perencanaan yang matang,” sebutnya.

Untuk itu, Nezar meminta agar pemerintah khususnya Kota Medan memberikan perhatian lebih lagi untuk kawasan yang rawan banjir seperti Medan Marelan dan Medan Tembung. Hal ini agar ancaman banjir yang setiap tahun menjadi langganan bisa diantisipasi dan diatasi dengan perencanaan pembangunan yang matang.

“Kami menyayangkan memang, ada semacam ketidakpedulian seperti tak dijalankannya usulan kita. Padahal mungkin sudah ada anggaran bantuan provinsi untuk itu. Maka ke depan kita minta, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bisa bekerjasama melihat mana yang harusnya prioritas mana yang tidak,” pungkasnya. (bal/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tak berubah seperti pengesahan APBD 2018 yakni; Rp13.867.539.478.554.

Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut, Agus Tripriyono mengatakan, pengajuan Rancangan APBD 2019 melalui draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), sudah pihaknya sampaikan ke Badan Anggaran DPRD Sumut pada Agustus lalu “Total nilainya sama seperti tahun lalu, sekitar Rp13 triliun lebih. Tapi untuk itemnya apa saja saya tidak ingat, karena semua itu sudah ada di draf KUA-PPAS yang kita sampaikan ke Banggar Agustus kemarin,” katanya kepada wartawan di kantor Gubernur Sumut, Selasa (30/10).

Walau tidak mengingat secara rinci, Agus menyebut bahwa akan ada penambahan alokasi belanja daerah pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam RAPBD yang sudah diusulkan itu. Penambahan tersebut guna mengakomodir visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Ijeck) selama masa kampanye lalu.

“Seperti di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan bidang agraria yang meliputi pertanian, nelayan dan tanah. Lima sektor ini kan prioritas gubernur semasa kampanye yang akan disinkronisasi nanti saat pembahasan,” terangnya.

Pria yang juga Kepala BPKAD Setdaprovsu itu menambahkan, pihaknya sudah memprediksi kemungkinan soal penambahan anggaran pada lima sektor tersebut, mengingat masa kampanye lalu dimana Pemprovsu ada menggelar rapat koordinasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), turut mengundang kedua pasangan calon kepala daerah. Atas dasar itu pula, semasa Pemprovsu dinakhodai Penjabat Gubsu Eko Subowo, lantas menyusun RAPBD 2019 dan menyerahkan ke legislatif.

“Mereka (DPRD) sudah menjadwalkan, Senin 5 November nanti mulai melakukan pembahasan yang dimulai dengan pertanyaan dari seluruh fraksi. Kemudian pekan depan dilanjutkan (paripurna) jawaban gubernur dan pembahasan lalu Insyaallah 22 November paling lama APBD sudah disahkan,” katanya.

Ia juga menambahkan, penajaman dan sinkronisasi visi misi kepala daerah tersebut akan dilakukan pada saat pembahasan antara TAPD dan Banggar. “Hal ini berdasarkan surat menteri Dalam Negeri, rancangan APBD mesti memasukkan visi misi kepala daerah. Waktu pembahasan nanti akan kita masukkan,” pungkasnya.

Catatan Sumut Pos, jika tak ada perubahan struktur APBD Sumut 2019 seperti tahun lalu, maka total anggaran dari 49 OPD Pemprovsu berjumlah Rp13.867.539.478.554. Di mana, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp8,56 miliar, Belanja Langsung sebesar Rp4,904 miliar.

Untuk Belanja Tidak Langsung terdiri dari pegawai senilai Rp3,36 miliar, nonpegawai senilai Rp5,19 miliar. Sedangkan Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai Rp128,7 miliar dan nonpegawai senilai Rp4,77 miliar, serta turunan dari belanja nonpegawai yakni barang/jasa Rp2,65 miliar dan belanja modal senilai Rp2,12 miliar. (prn/ila)