MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, SH menyambut kedatangan ribuan petugas kebersihan Kota Medan, di halaman Mapolda Sumut. Dalam silaturahim tersebut, orang nomor satu di Mapolda Sumut ini membagikan bingkisan sembako dan santunan kepada 2.350 warga yang terdiri dari Petugas pembersih jalan, petugas pertamanan, pembersih selokan, pemulung dan pembantu rumah tangga, Sabtu (27/10).

Tanpa canggung, jendral bintang dua ini menyambut kedatangan orang-orang yang berjasa yang menurutnya merupakan pahlawan kebersihan. Satu persatu mereka mendatangi dan mengajak Agus bersalaman. “Pak, pak, salaman dulu pak, habis tu kita foto selfi,” kata Poniro, salah satu petugas kebersihan.

Tanpa ragu, Agus pun merapatkan diri dengan mereka, mengatur pose untuk berswafoto. “Boleh pak, yuk. Saya ini juga rakyat biasa dan milik bapak-bapak,” katanya tersenyum.

Agus mengatakan rasa terimakasihnya kepada pahlawan kebersihan dan keasrian Kota Medan ini, karena tanpa mereka, Medan akan semrawut dan terlihat kumuh.

Dalam kesempatan itu Agus berpesan agar masyarakat tidak mudah diadudomba jelang tahun politik 2019. “Jangan mau diadu domba, mari kita jaga Sumut tetap aman, damai dan kondusif,” pinta Agus.

Dalam tatap muka tersebut, Kapolda Sumut memaparkan program kerja menuju seratus harinya yang sudah dilakukan, yakni menertibkan kemacetan Kota Medan dengan membongkar baliho yang berdiri tak sesuai izin, membongkar pos polisi, pos OKP yang berdiri tak sesuai izin, menggelar silaturahim dengan kolompok masyarakat kecil seperti sopir angkot, tukang becak, komunitas biker, Bilal mayit, dan masyarakat pesisir.

Agus juga meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak cepat marah dan tersinggung. “Bapak, ibu, jangan dikit-dikit marah, tersinggung, tidak baik, ya,” ujarnya.

Agus berharap, setiap elemen masyarakat tetap menjaga keharmonisan, kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. “Sumut ini heterogen, terdiri dari banyak etis dan banyak profesi. Kita harus terus jaga kerukunan ini. Jangan mau terpecah belah, apalagi diadu domba untuk kepentingan politik,” pintanya. (dvs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ganti rugi pembangunan Tol Sesi I untuk masyarakat yang menetap di kawasan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, hingga kini belum juga tuntas.

Meski sudah memasuki waktu selama 2 tahun proses pembebasan lahan berlangsung, banyak masalah yang timbul. Sehingga, masyarakat menduga adanya peran mafia tanah telah mempersulit pembayaran ganti rugi tersebut.

Salah satu tim Forum Masyarakat Kawat Tanjung Mulia Bersatu, Edy, Minggu (28/10) mengatakan, masyarakat tetap menuntut hak ganti rugi pembebasan lahan yang telah ditetapkan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan persentase untuk masyarakat 70 persen dan pemilik surat hak milik (SHM) sebesar 30 persen.

Anehnya, setelah ada penetapan itu, Sultan Deli melakukan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Hasil keputusan itu, PN Medan memenangkan Sultan Deli dengan 12 hasil. Di antaranya, ganti rugi pembayaran diberikan sepenuhnya kepada Sultan Deli.

“Kami masyarakat sangat dirugikan dengan adanya gugatan itu pembayaran kami jadi tertunda. Ini ada permainan dari mafia tanah. Kalau memang mau gugat, kenapa tidak dari dulu, kenapa harus sekarang saat adanya pembebasan lahan,” kesal Edy.

Dijelaskan warga Kawat 3, Tanjung Mulia Hilir ini, setelah adanya keputusan gugatan di PN Medan, tim pembebasan dari BPN akan melakukan gugatan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Sumut. Namun hingga kini proses gugatan belum juga berjalan. Harapannya, keputusan yang akan ditetapkan tidak menghilangkan hak dari masyarakat.

Dengan diperlamanya pembayaran karena ada gugatan, lanjut Edy, mereka telah meminta penjelasan kepada tim pembebasan melalui BPN Sumut. Rencananya, ganti akan dibayarkan setelah ada kesepakatan bersama dengan Gubernur, Kejaksaan, kepolisian dan stakholder yang bersangkutan.

“Kemarin kami terus mempertanyakan pembayaran ganti rugi. Kata tim pembebasan, akan dibuat kesepakatan bersama. Artinya, ganti rugi kepada masyarakat akan dibayarkan segera, walaupun adanya gugatan. Tapi, kami minta penjelasan kapan kesepakatan itu dilaksanakan dan kami terus diberikan janji-janji,” ungkap Edy.

Sementara itu, Sahut Simaremare yang juga dari tim Forum Masyarakat Kawat Tanjung Mulia Bersatu, sangat menyesalkan ganti rugi pembayaran kepada 378 KK masih terkendala. Sebab, banyak pihak – pihak yang mengaku memiliki tanah dengan surat yang mereka pegang, merupakan permainan mafia tanah. Oleh karena itu, kita minta penegak hukum dan pemerintah jangan kalah dari oknum mafia.

“Kami dari tim masyarakat, sudah memperjuangkan 70 persen. Keputusan itu sudah mutlak ditetapkan oleh menteri. Tapi, mafia tanah terus mencari kesempatan atas pembebasan ini, sehingga ganti rugi terus tertunda,” terang Sahut.

Dijelaskan pria berusia 63 tahun ini, mereka dari tim masyarakat mulai resah adanya pihak – pihak tak bertanggung jawab, yang kini menghasut masyarakat dengan memberikan janji ganti rugi pembayaran secara cepat. Pihak – pihak memberikan janji akan menuntaskan pembayaran selama seminggu, bila masyarakat memberikan komisi 2,5 persen kepada pihak tersebut.

Selain itu, ada juga yang menawarkan ganti rugi akan dicairkan cepat, apabila masyarakat mau menerima 60 persen dari hak yang diterima. Dengan alasan 10 persennya untuk tim pembebasan yang akan mencairkan dana tersebut. Timbulnya pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab, adalah rangkaian dari peran mafia tanah.

“Kami sudah bekerja maksimal untuk masyarakat. Forum ini kami bentuk keputusan rapat bersama hasil musyawarah. Dengan adanya oknum tak bertanggung jawab, terkesan ingin memecah masyarakat, sehingga menimbulkan fitnah kepada forum,” ungkap Sahut.

Dengan demikian, lanjut Sahut, forum yang telah bekerja untuk masyarakat selama ini telah berkorban secara materi dan tenaga, telah dizolimi oleh mafia tanah yang mencoba memprovokasi masyarakat.

“Masalah ini sedang kami usut. Kepada pihak yang tidak bertanggung jawab yang telah memfitnah, akan kami ambil tindakan hukum. Kami minta juga kepada tim pembebasan BPN, untuk menjelaskan secara publik proses ganti rugi yang kini masih terkendala, agar dapat penjelasan dapat diterima langsung oleh masyarakat,” kata Sahut.

Terpisah, Lurah Tanjung Mulia Hilir, Maulana Harahap mengatakan, untuk ganti rugi sebanyak 378 KK, secara administrasi telah memenuhi lengkap. Mengenai pembayaran masih terkendala, karena adanya gugatan.”Yang jelas, secara administrasi sudah kita jalankan. Pembayaran itu dari tim nantinya. Saat ini ada gugatan, makanya tertuunda,” ujar Maulana. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wacana pembangunan jalan alternatif untuk membuka akses jalur pemadam kebakaran dari Pintu Tol Belawan menuju ke Kampung Kurnia, tidak jelas.Jjalur yang dimanfaatkan di sisi pinggiran tol, sebagai lintasan alternatif tidak juga terlaksana.

Hanya sebatas jalur alternatif bagi perusahaan kontainer PT Mitra Jaya Bahari (MJB). Jalur alternatif itu hanya untuk kepentingan usaha depo kontainer yang berada di pintu Tol Belawan, Padahal sebelumnya, Dirjen Bina Marga melalui Kementrian PUPR mengeluarkan izin jalur alternatif di pinggir Jalan Tol Belawan tersebut. Pimpinan daerah sudah melakukan perundingan dan mendapat restu dari Kementrian PUPR.

Jalur alternatif tersebut rencananya akan dibuka di pintu tol Belawan, untuk membuka akses lintasan pemadam kebakaran bagi masyarakat yang menetap di Kampung Kurnia.

Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution yang ditanyakan tentang perkembangan jalur alternatif itu, tidak mau memberi komentar banyak. “Sudah kamu lihat progresnya, jangan tanya saya, lihat aja sendiri,” jawabnya sambil meninggalkan kru koran ini di acara HUT Karang Taruna di Wisma Hanafiah, Belawan beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Belawan, Abdul Rahman Mengatakan, harusnya di pintu tol dibuka jalur alternatif, namun kenyataannya tidak juga dibuka. “Hanya untuk jalur truk kontainer demi kepentingan perusahaan saja. Ada apa ini,” ungkap Ketua Karang Taruna Belawan, Abdul Rahman, Minggu (28/10).

Dijelaskan pria akrab disapa Atan, izin mengenai pembangunan jalur alternatif itu sudah ada sejak 3 bulan lalu. Harapannya, jalur itu sangat membantu masyarakat sebagai jalur alternatif, pihaknya sangat mendukung kepada Pemko Medan untuk segera membuka jalur alternatif tersebut. “Saya dengar, pembangunan itu akan bekerja sama dengan perusahaan MJB, tapi kenapa sampai sekarang tidak juga terlaksana, harusnya Pemko Medan harus tegas,” ungkap Atan.

Sebelumnya, Kasi Sarana dan Prasarana, Robby mengatakan, jalur alternatif yang akan dibuka berdasarkan hasil keputusan dari perundingan pimpinan daerah dengan Kementrian PUPR bersama unsur lainnya. Ini agar akses mobil pemadam kebakaran dalam melintas di pemukiman warga di Lingkungan 9 dan 11, Kelurahan Bahari, Kecamatan Medan Belawan.

Dalam pertemuan itu, lanjut Robby, untuk pembangunan jalur alternatif itu sudah mendapat izin dari Kementrian PUPR. Dana pembangunan itu akan dibantu juga dari perusahaan PT MJB dan perusahaan lain melalui dana CSR. “Jadi tahun ini akan rampung.

Pembukaan jalur alternatif ini, merupakan perhatian serius dari perusahaan melalui dana CSR. Harapannya, pembangunan jalur yang sedang dibuka terlaksana dengan lancar,” harap Robby. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tunggakan klaim BPJS Kesehatan rumah sakit yang belum dibayar pihak BPJS Kesehatan, akan berdampak kepada peserta BPJS.

Praktisi Kesehatan, dr Umar Zein menilai keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan akan menyulitkan pelayanan. “Itu dapat mempengaruhi kualitas, kesejahteraan dan semangat kerja. Rumah sakit kewalahan untuk menutupi kebutuhannya, sementara rumah sakit tidak boleh menolak pasien,” ujar Umar Zein.

Dikatakan Umar Zein, pada dasarnya peserta BPJS sudah membayar sebelum sakit. Ketika berobat, maka kebutuhan berobatnya sudah harus ada. Namun, dengan adanya keterlambatan pembayaran klaim, akan menyulitkan pelayanan sehingga merugikan peserta BPJS Kesehatan.

“Ini bentuk keanehan. Seharusnya membantu masyarakat, tapi buktinya banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan BPJS. Belum lagi antrean yang lama dan obat yang dibatasi,” kata Umar Zein.

Umar Zein juga menilai, banyak aturan administratif yang tidak sesuai dengan penanganan medis. Hal ini tak hanya merepotkan masyarakat, namun rumah sakit dan tenaga medis juga. “BPJS perlu dikelola lebih baik,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Jaringan Kesehatan Masyarakat, dr Delyuzar. “Pelayanan oleh tenaga medis khususnya dokter, tidak akan jauh berbeda. Hal ini mengingat adanya kode etik dari tenaga medis, khususnya dokter. Seorang dokter harus melayani secara profesional dan kemanusiaan.

Untuk itu, Delyuzar berharap pemerintah bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Memang pembangunan infrastruktur penting, namun harus fokus juga di persoalan pembangunan kesejahteraan dan juga kesehatan masyatakat,” harapnya. (ain/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Medan Masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

Keputusan tersebut terkait pembiayaan rolling stock atau sarana dan prasarana pendukung.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wirya Alrahman mengatakan, sejauh ini pembiayaannya belum tertampung. Tetapi, sudah didesak kepada pemerintah pusat. “Saat ini sedang dibahas struktur pembiayaan di pusat.

Kalau ini sudah diputuskan selanjutnya masuk ke tahap transaksi. Target kami kalau bisa diharapkan pada Oktober (2019), makanya kami minta pembiayaan rolling stock-nya dibayar oleh pusat. Sebab, jika tidak maka Pemko tak akan mampu,” ungkap Wirya baru-baru ini.

Menurutnya, pembiayaan rolling stock membutuhkan biaya besar, paling tidak Rp2,5 triliun. “Bayangkan apabila ini ditampung dalam lingkup Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), mau berapa dicicil dan sampai kapan? Makanya, kita sudah sampaikan ke pusat bahwa beban biaya tersebut selain kami, semua daerah juga tidak akan mampu terkecuali Jakarta,” sebut Wirya.

Namun demikian, sambung dia, dalam pembiayaan rolling stock oleh pemerintah pusat terbentur regulasi. Karena, ada peraturan yang melarang pemerintah pusat menyediakan atau membiayai rolling stock itu.”Pada pertemuan beberapa lalu dijanjikan peraturan bisa diubah sehingga nanti bisa ditampung atau disesuaikan. Sebab, kapasitas fiskal Medan terbatas untuk membiayai itu,” ujarnya.

Wirya menyebutkan, jika pembiayaan ditampung dalam lingkup KPBU, Pemko jelas tak mampu. Oleh sebab itu, bila belum ada juga kesepakatan antara pemerintah pusat dengan Pemko Medan maka mau tidak mau harus ditunda dulu.”Tidak akan mungkin pak wali kota menggadaikan APBD untuk pembangunan tersebut. Jika itu dipaksakan, tentu berdampak terhadap keuangan kita. Makanya, kita tidak mau ambil risiko,” tegasnya.

Wirya menuturkan, pembangunan LRT dan BRT sudah mendesak di Medan. Dari hasil studi atau kajian yang dilakukan, pada 2024 kalau tidak ditangani apapun mulai sekarang maka Kota Medan akan mengalami green lock atau lalu lintas berhenti dan tak bisa jalan.

“Jumlah peningkatan jalan dengan kendaraan sangat jauh perbandingannya. Memang untuk mengatasi bisa dengan jalur layang salah satu solusinya. Namun, yang menjadi kendala dari mana biayanya? Oleh karena itu, inilah harapannya sebagai solusi persoalan kemacetan di Medan yaitu dibangun LRT dan BRT,” tukasnya.

Wirya mengatakan, proyek ini hampir menghabiskan anggaran mencapai Rp13 triliun. Untuk itu, pembangunan proyek yang ditargetkan rampung pada 2020 mendatang ini struktur pembiayaannya lewat pemerintah pusat dan KPBU atau melibatkan investor.”Struktur pendanaannya masih dibahas untuk dirumuskan berapa persentasenya. Namun yang jelas, dananya sebagian dari APBN dan KPBU,” pungkasnya.

Sementara, Anggota DPRD Medan Parlaungan Simangunsong mendukung adanya proyek tersebut karena dinilai dapat mengatasi permasalahan kemacetan. Namun demikian, pembangunan fasilitas moda transportasi itu diharapkan jangan sampai menimbulkan masalah baru.

“Harus melalui perencanaan yang matang. Dengan kata lain, harus disusun melalui skema perencanaan yang mendalam sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Kita minta Pemko Medan jangan hanya memberi angan-angan saja dalam pembangunan infrastruktur ini,” ujarnya.

Kata Parlaungan, pembangunan LRT bisa memanfaatkan jalan layang. Lain halnya dengan BRT (Bus Rapid Transit) yang membutuhkan jalur tersendiri. Namun begitu, hambatannya adalah soal anggaran karena tentu membutuhkan biaya yang sangat besar.

“Pembangunan proyek infrastruktur transportasi ini harus juga memikirkan dampak terhadap pelaku usaha jasa di Medan. Jangan sampai adanya proyek ini, malah membuat pelaku usaha angkutan umum massal gulung tikar. Oleh karena itu, ini juga harus dipikirkan pemerintah,” imbuhnya.

Diketahui, kajian sementara Pemko Medan, jalur LRT akan melintasi Stasiun Besar Kereta Api Medan, Jalan Williem Iskandar, Jalan M Yamin, Jalan Gatot Subroto, Jalan Iskandar Muda, Jalan Universitas Sumatera Utara (USU), Jalan Setia Budi, Jalan Djamin Ginting, dan terakhir di Pasar Induk Laucih, Tuntungan. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Struktur belanja daerah pada Rancangan APBD Kota Medan tahun 2019 yang diproyeksikan sebesar Rp5,94 triliun lebih. Rinciannya, belanja tidak langsung sebesar Rp2,07 triliun atau 34,93 persen dan belanja langsung sebesar Rp3,87 triliun atau 65,07 perse, dinilai tak rasional dan belum mencerminkan rasa keadilan.

“Memang benar bahwa proyeksi belanja langsung lebih besar daripada belanja tidak langsung. Namun, harus disadari prioritas pembangunan yang dialokasikan pada belanja langsung khususnya yang bersentuhan dengan masyarakat belum mencerminkan prinsip yang berkeadilan dan partisipatif,” ungkap Anggota DPRD Medan Beston Sinaga.

Menurut anggota dewan dari PKPI ini, bila melihat porsi belanja yang dialokasikan untuk pelayanan publik melalui belanja modal hanya mencapai Rp1,18 triliun atau 20,01 persen dari total belanja daerah. Sedangkan belanja barang dan jasa mencapai Rp1,93 triliun atau 32,56 persen dari total belanja daerah dan belanja pegawai mencapai Rp2,17 triliun atau 45,70 persen dari total belanja daerah.

Menurutnya, anggaran infrastruktur tahun 2019 mencapai Rp1,7 triliun terlalu bombastis dan tidak realistis. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan dewan, apakah dengan belanja modal sebesar Rp1,18 triliun atau 20,01 persen dapat mengatasi persoalan Kota Medan.

“Seriuskah Pemko dalam mengatasi persoalan Kota Medan yang terjadi saat ini, seperti mengatasi banjir, perbaikan jalan dan drainase, penataan pasar tradisional, menata dan menambah fasilitas publik, taman kota, penerangan kota dan area publik lainnya,” kata Beston.

Sementara, Anggota DPRD Medan Roby Barus menilai, setelah mencermati dan mempelajari secara umum R-APBD 2019, dinilai pesimistis. Hal ini dibuktikan dengan asumsi angka defisit anggaran yang mencapai Rp250 miliar lebih dan peningkatan pendapatan hanya 0,02 persen dari Rp5,23 triliun pada 2018 menjadi Rp5,69 triliun. “Sangat tidak tak rasional R-APBD 2019 yang diajukan dan perlu dikaji ulang,” ujar Roby.

Menurut Roby, dari sisi porsi belanja tidak langsung dengan belanja langsung diakui sudah cukup baik bila dibandingkan tahun 2018. Namun begitu, dalam anggaran belanja langsung masih dianggarkan belanja pegawai sebesar Rp742,8 miliar. Sementara, porsi belanja pegawai telah ditampung pada anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp1,9 triliun. Sehingga, bila ditotal jumlahnya menjadi Rp2,7 triliun.

“Ini menjadi pertanyaan besar, karena dengan total anggaran belanja pegawai sebesar itu sudah tentu menjadi beban. Besarnya anggaran belanja pegawai tersebut tidak sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan umum yang diberikan ASN di lingkungan Pemko Medan kepada masyarakat. Untuk itu, diminta supaya menjadi perhatian serius untuk disikapi,” tegasnya. (ris/ila)