MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2019 baru akan dilakukan setelah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, paling lama 1 November mendatang. Namun jika kabupaten/kota tidak mengajukan UMK, maka akan menggunakan besaran gaji berdasarkan UMP 2019.

Ketua Dewan Pengupahan Sumut, Maruli Silitonga mengatakan, usulan UMK tersebut bukan bersifat wajib untuk disampaikan ke gubernur. “Kalaupun tak ada usulan UMK, tak masalah. Artinya besaran UMK mengikuti UMP 2019,” ujarnya kepada Sumut Pos, Jumat (26/10).

Dia menjelaskan, setelah UMP diumumkan pemerintah kabupaten/kota baru akan membahas UMK di daerahnya masing-masing. Selanjutnya berdasarkan usulan dari kabupaten/kota tersebut, Dewan Pengupahan Sumut melakukan pembahasan lagi.

Adapun waktu dan tahapan paling lama UMK 2019 harus sudah diumumkan, sebut Maruli, yakni sampai 21 November 2018. “Pembahasan maupun usulannya dari 10 sampai 14 November. Dan maksimum 21 November harus sudah diumumkan semua (UMK),” kata Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Sumut itu.

Pihaknya kembali menegaskan, jika ada Dewan Pengupahan kabupaten/kota tidak mengajukan UMK, berarti akan memakai besaran gaji berdasarkan UMP 2019. “Jadi itu nggak wajib. Kalau dapat (mengusulkan) boleh, enggak pun ya gak apa-apa,” katanya.

Namun biasanya, kata Maruli, Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang kerap terjadi dinamika mengenai UMK dibanding daerah lain di Sumut. Menurut dia hal itu sangat wajar mengingat kedua daerah tersebut paling dominan keberadaan elemen buruh. “Hal itu biasalah karena merupakan aspirasi mereka (kaum buruh),” katanya.

Ia menambahkan, berita acara dan berkas usulan UMP 2019 sudah mereka serahkan ke Biro Hukum Setdaprovsu untuk selanjutnya dieksaminasi menjadi surat keputusan gubernur. “Jadi tinggal eksaminasi Biro Hukum saja. Kemarin, habis rapat kesepakatan UMP, kami langsung serahkan ke mereka untuk diproses,” pungkasnya.

Kepala Biro Hukum Setdaprovsu, Sulaiman Hasibuan saat dikonfirmasi mengatakan, eksaminasi atas usulan UMP tersebut sudah rampung mereka kerjakan. Dia menyebut, Senin (29/10) depan eksaminasi tersebut sudah diteruskan ke gubernur. “Jadi sekarang ini tinggal paraf-paraf dari pihak Disnaker, asisten, sekda dan pak wagub. Kalau eksaminasinya sudah selesai kami buat. Senin kami pastikan berkas usulannya sudah sampai di meja gubernur untuk selanjutnya diteken dan ditetapkan,” katanya.

Untuk diketahui, Dewan Pengupahan Sumut telah sepakat akan mengusulkan UMP 2019 kepada gubernur sebesar Rp2.303.403. Kesepakatan itu setelah ketiga unsur yakni pemerintah, pengusaha dan serikat buruh melaksanakan rapat pembahasan UMP Sumut 2019, di Hotel Putra Mulia Medan, Selasa (23/10). Keesokan harinya, mereka langsung menyerahkan berita acara hasil kesepakatan UMP tersebut ke Biro Hukum Setdaprovsu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah akademisi dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Medan menawarkan berbagai solusi penanganan banjir yang sering terjadi di Kota Medan.

Lesson Sihotang, dosen dari Universitas HKBP Nomensen mengatakan, solusi mengatasi banjir yakni dengan membuat sistem drainase yang representatif dan terpadu. Sehingga, mampu mengatasi luapan curah hujan. Selain itu, dibutuhkan pembangunan wadukn
minimal empat waduk untuk wilayah timur, barat, utara dan selatan.

“Penanganan banjir harus komprehensif, selain sistem drainase yang terkoneksi dengan baik juga perlu dibangun waduk. Waduk yang dibangun setidaknya ada empat,” ungkap rapat bulanan Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Medan yang digelar di Balai Kota baru-baru ini.

Usulan senada disampaikan Rektor UMSU Dr Agussani. Kata dia, perlu dilakukan perbaikan dan penataan drainase secara menyeluruh disertai dengan perawatan. Lalu, diikuti pembangunan waduk kota serta terowongan terintegrasi dan pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) 30 persen dari luas Kota Medan.

Hal berbeda diutarakan akademisi dari USU Dr Muryanto Amin. Ia menawarkan solusi penyusunan blue print penanggulangan banjir dalam program revitalisasi infrastruktur dan budaya pengelolaan sampah masyarakat.

Selain itu, melakukan revitalisasi dan pengembangan infrastruktur tersier, seperti parit dan lubang inlet secara masif. “Tak hanya itu, melakukan percepatan relokasi penduduk di sekitar pinggiran sungai untuk menjaga kebersihan aliran sungai,” sebutnya.

Pendapat yang hampir sama disampaikan Prof Dr R Hamdani Harahap dari Fakultas Teknik USU. Menurutnya, solusi banjir di Kota Medan dapat diatasi dengan melakukan pencegahan meluapnya banjir dengan tanggul. Lalu, melakukan normalisasi sungai dan parit serta mengurangi genangan air dengan pompa serta sistem drainase yang baik dan penghijauan serta reboisasi di daerah aliran sungai.

Kepala Balitbang Kota Medan Marasutan menyatakan, seluruh masukan yang disampaikan dalam rapat bulanan ini selanjutnya akan dirangkum dan disampaikan kepada Wali Kota. Dikatakannya, topik rapat bulanan kali ini dipilih persoalan banjir dan solusi mengatasinya.

Sebab, curah hujan cukup di Kota Medan saat ini cukup tinggi sehingga timbul genangan air.

“Dari hasil rapat yang dilakukan, solusi banjir dilakukan dengan menyusun blue print (kerangka kerja terperinci), pelebaran dan pendalaman drainase, pembangunan waduk/kolam retensi, pembangunan terowongan terintegrasi, pemenuhan RTH serta relokasi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai,” ujarnya.

Di samping itu, lanjut Marasutan, langkah itu perlu didukung edukasi masyarakat melalui penegakan Perda No.6 /2015 tentang pengelolaan persampahan, sosialisasi budaya hidup bersih dan sehat, mengajak masyarakat rutin gotong royong serta setiap melakukan pembangunan harus memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).”Semoga masukan yang diberikan dapat membantu menyelesaikan masalah genangan air maupun banjir yang terjadi di Kota Medan selama ini,” harapnya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga yang bermukim di Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan akan menggelar demo ke Kantor Wali Kota Medan pada Selasa (30/10). Dalam aksinya nanti, masyarakat menolak PT Jaya Sukses Prima melanjutkan pengerjaan jembatan Titi Dua Sicanang yang amblas sebelum rampung dikerjakan.

Ketua Forum Masyarakat Sicanang (Formasi), Togu Urbanus Silaen mengatakan, masyarakat Sicanang sangat dirugikan dengan amblasnya jembatan ini. Apalagi, pengerjaan yang terindikasi tidak professional. “Makanya kami kecewa mau demo ke Kantor Wali Kota Medan,” tegas Togu.

Selain itu, lanjutnya, dalam aksi yang akan mereka laksanakan, mereka menuntut agar penegak hukum memeriksa penyimpangan pelaksanaan proyek itu. Dan, masyarakat menolak pelaksanaan proyek itu dilanjutkan oleh PT Jaya Sukses Prima karena dianggap telah gagal.

“Kami akan orasi ke wali kota dan DPRD Medan meminta agar pelaksana proyek dialihkan kepada yang punya kompetensi. Kami meminta anggota dewan untuk turut mengawasi penyimpangan dari proyek itu. Masyarakat Sicanang tetap menolak pelaksanaan proyek itu kepada orang yang sama,” tegas Togu.

Dikatakan Togu, sikap masyarakat yang ingin melakukan demo, karena sudah kecewa dengan sikap Pemko Medan yang dinilai tidak serius membangun Jembatan Sicanag, sehingga jembatan itu amblas terbengkalai.

Togu kembali menjelaskan, semula, proses pembangunan jembatan Sicanang yang telah jadwalnya pada tahun 2016, dimenangkan oleh PT Jaya Star Utama dan pada tahun 2017 oleh PT Pillaren, keduanya diduga adalah orang yang sama pemenang tender tersebut, termasuk PT Jaya Sukses Prima.

“Jembatan yang tidak juga tuntas sejak terjadinya tender dari tahun 2016, hingga jembatan amblas dan runtuh selama 3 kali, dianggap pemenang tender tidak professional,” ujar Ketua Laskar Merah Putih Belawan ini.

Pantauan di lapangan, sejak amblasnya jembatan itu, hingga kini jembatan darurat untuk kendaraan roda dua dan empat belum dibangun, sehingga masyarakat masih melintas dengan berjalan kaki. Sejumlah alat berat untuk pembuatan jembatan darurat agar bisa dilintasi kendaraan sudah tiba dilokasi, hanya saja belum tahu kapan jembatan darurat tersebut selesai dikerjakan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Medan Khairul Syahnan mengatakan, jembatan yang ambruk tersebut sebenarnya merupakan bangunan yang lama, bukan bangunan yang baru. Itu terjadi saat ini jembatannya sedang dikerjakan untuk dibangun kembali. “Yang rubuh itu jembatan lama, bukan yang baru. Sekarang ini lagi dikerjakan,” kata Syahnan.

Diutarakan dia, jembatan yang baru belum dibuat karena sedang dalam proses. Pengerjaannya pun sedang tahap merencanakan pondasi dan konstruksinya yang bekerja sama dengan TNI. “Sebelumnya kita sudah bekerja sama dengan pihak Marinir (TNI AL) untuk melihat pondasinya. Selain itu, juga dengan Zipur (TNI AD) untuk konstruksinya,” ujar Syahnan.

Ia berharap nantinya jembatan tersebut dibangun dengan pondasi yang kokoh sehingga tidak gampang runtuh. “Pokoknya sekarang sedang kita kerjakan dan dikebut. Mudah-mudahan cepat selesai dan bangunannya kokoh tahan lama,” kata Syahnan.

Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution menyebut, jembatan yang ambruk merupakan jembatan pengganti. Sebab, saat ini jembatan yang asli sedang dalam tahap perbaikan. “Jembatan lama itu (yang ambruk) belum diperbaiki, dan sekarang mau diganti. Jembatan sebelumnya merupakan sementara yang dibangun agar masyarakat tetap memiliki akses,” kata Akhyar.

Namun demikian, sayangnya Akhyar tak menjelaskan lebih jauh ketika disinggung bagaimana proses pengerjaannya. Ia meminta wartawan agar melihat dulu ke lokasi jembatan yang ambruk. “Supaya bisa nyambung (diskusinya), jadi tengoklah dulu ke sana biar enak,” ucapnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kalangan DPRD Sumut meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera menyampaikan nota Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2019, agar pembahasan secepatnya dilakukan. Bahkan, jika belum juga ada revisi atas draf yang ditandatangani Pj Gubernur Eko Subowo sebelumnya, legislatif siap mendorong dan menjemputnya ke Eksekutif .

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan mengatakan, pihaknya telah menargetkan untuk dilakukan pembahasan atas KUA-PPAS. Yakni mulai awal hingga akhir November selama kurang lebih satu bulan, sebelum segera disahkan sebagiannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38/2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Karena itu, dirinya mempertanyakan bagaimana kesiapan Pemprov mengirimkan nota yang baru atau telah direvisi menyesuaikan visi misi Gubernur-Wakil Gubernur baru.

Meskipun, katanya dalam hal penandatanganan kesepakatan nota KUA-PPAS dimaksud sudah dilakukan oleh Pj Gubernur Eko Subowo pada Agustus lalu, namun ternyata penyesuaian harus dilakukan dengan mengacu pada Permendagri 38/2018. Di mana, di dalamnya mengkhususkan bagi daerah yang baru melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab secara otomatis, dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)-nya, juga berakhir.

“Sejak awal sebenarnya kita menunggu nota (KUA-PPAS) yang sudah ditandatangani oleh Pj Gubernur Eko Subowo, ditarik kembali oleh Pemprov. Tetapi akhirnya legislatif (melalui Ketua DPRD Sumut) berinisiatif menyerahkan draf tersebut untuk diperbaiki kembali sesuai aturan. Jadi sebenarnya, perubahan (penyesuaian) itu adalah perintah Permendagri,” ujar Sutrisno kepada Sumut Pos, Jumat (26/10).

Sebagaimana disebutkan dalam Permendagri 38/2018 dimaksud, yakni teknis penyusunan APBD 2019, pada poin 2, ‘Dalam hal daerah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan/atau dokumen RPJMD berakhir, penyusunan prioritas daerah dalam rancangan KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD Tahun 2019 yang mengacu pada: arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan memperhatikan visi, misi, program Kepala Daerah terpilih, serta mempedomani peraturan daerah mengenai organisasi perangkat daerah’.

“Jadi harusnya semangat untuk menempatkan penyesuaian dengan visi misi Gubernur-Wakil Gubernur yang baru ini ada di eksekutif. Nyatanya, untuk menarik nota KUA-PPAS saja, harus kita yang antarkan,” kata politisi PDIP ini.

Selain itu lanjut Sutrisno, batas waktu pengambilan keputusan persetujuan bersama (DPRD-Kepala Daerah), Ranperda APBD 2019, selambatnya satu bulan sebelum di dimulai tahun anggaran (1 Januari 2019). Sehingga batas waktu tersebut, harus sudah diputuskan pada 30 November 2018. Hal ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

“Kita kan sudah menjadwalkan setelah selesai reses (awal November), maka selanjutnya kita fokus ke pembahasan R-APBD Sumut 2019 sampai selesai (sebelum 30 November). Makanya kalau bisa lebih cepat, kan bisa dibahas lebih jauh. Atau kalau Pemprov tidak tahu ada ketentuan mengubah (menyesuaikan) sesuai visi misi Gubernur-Wakil Gubernur yang baru, kita siap menjemput notanya (KUA-PPAS),” sebutnya.

Untuk itu Sutrisno mengingatkan kembali, bahwa legislatif dalam hal ini jangan dianggap sebagai pihak yang punya kepentingan tertentu. Tetapi mereka sebagian lembaga perwakilan rakyat, menegaskan aturan yang ada, dijalankan oleh Pemprov. (bal/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Absensi Berbasis Online atau e-Absensi akan diterapkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai 1 November 2018. Penerapan e-Absensi akan banyak memberikan kemudahan. Selain terbebas dari antrian, absensi juga lebih mudah dan cepat.

Hal itu terungkap dalam acara sosialisasi penerapan e-Absensi bagi ASN di lingkungan Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut, Jumat (26/10) di Press Room, Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan. Sosialisasi yang dibuka oleh Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Ilyas Sitorus tersebut menghadirkan nara sumber Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Dinas Kominfo Provinsi Sumut M Alfian Jauhari SHut.

“Rencananya e-Absensi akan diterapkan mulai 1 November, karena itu seluruh ASN, terutama di lingkungan Biro Humas dan Keprotokolan diharapkan sudah memahami dan tahu bagaimana menggunakan aplikasi tersebut,” ujar Ilyas Sitorus.

Dikatakan Ilyas, acara sosialisasi e-Absensi ini penting bagi ASN untuk mengenal, memahami dan menggunakan aplikasi berbasis android tersebut. Karena itu, seluruh ASN yang hadir diharapkan dapat mengikuti dan mendengarkan dengan baik seluruh yang disampaikan oleh nara sumber. “Ini penting, karena itu, jika nanti ada yang kurang paham, kurang jelas atau masalah yang berkaitan dengan penerapan e-Absensi, bisa langsung ditanyakan kepada nara sumber,” ujar Ilyas.

Sementara itu, Kasi Pengembangan Aplikasi Dinas Kominfo Alfian Jauhari menyampaikan, e-Absensi merupakan aplikasi absensi berbasis online menggunakan android. Karena itu, untuk dapat menggunakan e-Absensi, para ASN harus memiliki smartphone berbasis android.

Alfian menyampaikan, e-Absensi memiliki beberapa kelebihan dibanding abensi konvensional. Dengan menggunakan e-Absensi, ASN akan terbebas antrian di depan mesin absen. Absensi juga lebih cepat dan mudah dilakukan. “Cukup datang ke kantor, login, cek lokasi, swafoto dan selesai. Jadi memang lebih mudah dan cepat,” ujar Alfian.

Dijelaskannya, aplikasi e-Absensi hasil karya anak Sumut ini berbasis lokasi. Jadi, ASN yang akan melakukan absensi harus datang ke kantor atau lokasi tertentu yang telah ditetapkan. Absensi tidak dapat dilakukan dari rumah atau lokasi lain yang tidak dikenal oleh aplikasi. “Jika ada upaya memanipulasi lokasi, hal tersebut akan terdeteksi oleh system dan absensinya akan dibatalkan,” jelasnya.

Kemudian, e-Absensi juga berbasis foto. ASN yang melakukan absensi harus melakukan swafoto. Sehingga absensi tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Selain itu, e-Absensi juga open data (transparan) dan terintegrasi dengan aplikasi lainnya, sehingga pimpinan dapat melihat langsung siapa saja ASN yang sudah atau belum hadir di kantor.

“Dengan e-Absensi, penghitungan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) atau pemotongan tunjangan, jika ada, juga akan dilakukan secara otomatis oleh sistem aplikasi,” jelasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan memproyeksikan penerimaan pajak daerah tahun 2019 meningkatkan dari tahun 2018.

Kepala BPPRD Medan Zulkarnain mengungkapkan pajak daerah 2019 yang diproyeksikan berjumlah Rp1.667.283.270.510. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun lalu yang mencapai Rp156.283.270.510. “Secara persentase, kenaikan pajak daerah yang diproyeksikan tahun depan mencapai 6,49 persen,” ujar Zulkarnain.

Dikatakannya, ada 9 jenis pajak daerah yang dikelola BPPRD saat ini. dari 9 jenis pajak tersebut akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mencapai target tersebut.

“Pajak hotel kita proyeksikan Rp128.700.000.000, pajak restoran Rp187.000.000.000, pajak hiburan Rp47.300.000.000, pajak reklame Rp107.229.883.742, pajak penerangan jalan Rp273.821.952.000, pajak parkir Rp27.500.000.000, pajak BPHTB Rp370.085.122.322, PBB Rp510.795.969.214 dan pajak air tanah Rp14.850.343.250,” beber dia.

Zulkarnain mengaku, untuk hingga triwulan ketiga tahun ini realisasi penerimaan sudah mencapai Rp1,003 triliun. Dari 9 jenis pajak daerah yang dikelola, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang tidak bisa diprediksi penerimaannya. “Penerimaan BPHTB tergantung transaksi jual beli tanah masyarakat. Saat ini, realisasi BPHTB hingga triwulan ketiga hanya 54,7 persen. Jadi, memang sulit diprediksi penerimaannya,” tuturnya.

Menurutnya, penerimaan BPHTB triwulan ketiga di tahun 2017 jauh lebih baik dibandingkan tahun ini. Sebab, pada waktu itu ada program sertifikasi aset milik salah satu BUMN. “Aset BUMN itu mau seluruhnya disertifikasi. Karena itu, makanya harus terlebih dahulu bayar BPHTB. Tapi, tidak setiap tahun seperti itu, beda dengan jenis pajak daerah lain makanya sulit diprediksi penerimaannya,” pungkasnya.

Sementara, Anggota DPRD Medan Godfried Efendi Lubis mengatakan untuk meningkatkan capaian realisasi pajak daerah diminta melakukan evaluasi nilai jual objek pajak (NJOP) terhadap penerimaan PBB. Sebab, tidak ada salahnya melakukan evaluasi terhadap NJOP karena di satu sisi masyarakat ingin transaksi jual beli mereka naik.

“Realisasi tahun 2018 harus ditingkatkan, apalagi targetnya meningkat. Makanya, mengevaluasi ulang NJOP harus segera dilakukan dan bukan hanya sekedar masukan,” tuturnya.

Menurut Godfried, kemungkinan yang terjadi pada NJOP di Medan baru sekitar 500 ribu rumah dan masih banyak belum ter-cover. Oleh karenanya, diyakini ketika NJOP naik paling tidak pendapatan naik juga. “Banyak informasi yang diterima dari laporan objek pajak tidak menunjukkan nilai otentik atau sebenarnya sesuai fakta,” pungkasnya. (ris/ila)