ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj
Polda Metrojaya berhasil mengungkap kasus peluru nyasar ke gedung DPR pada hari Senin (15/10) lalu dan mengamankan dua orang tersangka berinisial I dan R serta menyita dua pucuk senjata api beserta pelurunya.
ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj Polda Metrojaya berhasil mengungkap kasus peluru nyasar ke gedung DPR pada hari Senin (15/10) lalu dan mengamankan dua orang tersangka berinisial I dan R serta menyita dua pucuk senjata api beserta pelurunya.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, saat diamankan, tersangka kasus peluru nyasar di Gedung DPR RI sudah menembakkan hampir 300 butir peluru dari total 450 peluru yang dimiliki.
“Dia (tersangka) kan membeli 9 dus (peluru), tiap dusnya ada 50 butir. Dia sudah menembakkan 290-an (peluru) lebih lah,” ujar Argo, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (18/10/2018).
Argo mengatakan, awalnya tembakan tersangka mengarah ke sasaran yang tepat. Namun, pada tembakan terakhir, senjata api jenis Glock 17 yang digunakan dipasangi perangkat tambahan bernama switch auto.
“Hal ini membuat peluru yang ditembakkan tak terkontrol karena tersangka kaget tiba-tiba terjadi tembakan bertubi-tubi ke arah atas, padahal hanya sekali menekan pelatuk,” kata dia.
Kepada polisi, tersangka berinisial I mengaku memasukkan 4 butir peluru pada tembakan terakhir. Namun, polisi menemukan 5 butir peluru dan 6 bekas tembakan di Gedung DPR RI. “Kami masih mendalami berapa sebenarnya peluru yang ditembakkan,” tutur Argo.
Polisi menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta mengatakan, dua tersangka tersebut berinisial I (32) dan R (34). Nico mengatakan, kedua tersangka diamankan di Lapangan Tembak Senayan yang berada di samping Kompleks Parlemen. Saat ini, kedua tersangka menjalani masa penahanan di Mapolda Metro Jaya.
Polisi masih melakukan penyisiran di Gedung DPR RI guna menyelidiki kemungkinan ditemukannya proyektil lain. (kps)
Para peserta saat mengikuti ujian masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Para peserta saat mengikuti ujian masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pendaftaran CPNS 2018 sudah ditutup dengan jumlah pelamar 3.627.981 orang. Banyak formasi minim pelamar. Di antaranya formasi dosen dari profesi dokter yang mengampu pendidikan kedokteran di fakultas kedokteran.
Formasi dosen kedokteran yang sepi peminat ada di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia (UI). Dari satu formasi yang tersedia, hanya ada satu pelamar. Kemudian untuk satu formasi dosen dari dokter gigi di Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) UI pelamarnya hanya dua orang.
Contoh lainnya satu formasi dosen dari profesi dokter di FK Brawijaya Malang, hanya dilamar satu orang. Sementara itu satu formasi dosen dari profesi dokter gigi di FKG Universitas Airlangga Surabaya hanya dilamar dua orang.
Sekjen Kemenristekdikti Ainun Naim mengatakan, minimnya pelamar untuk formasi dosen dari kalangan profesi dokter dipicu persyaratan awal yang mengharuskan berijazah S2 (magister). Seperti umumnya formasi dosen, memang mewajibkan ijazah minimal S2.
’’Tetapi bagi profesi dokter, untuk mendapatkan profesi saja kuliahnya tujuh tahun,’’ katanya. Perinciannya adalah empat tahun untuk sarjana kedokteran, dua tahun untuk program internship, dan satu tahun untuk mengambil profesi dokter.
Dengan fakta tersebut, Kemenristekdikti akhirnya merevisi syarat untuk bisa melamar menjadi dosen bagi kalangan profesi dokter. Dari semula wajib S2 kini cukup berstatus dokter profesi. Termasuk juga untuk dokter gigi juga cukup berstatus profesi sudah bisa melamar formasi dosen di Fakultas Kedokteran Gigi.
’’Idealnya pelamar harus banyak. Sehingga ada kompetisi yang baik,’’ tuturnya. Sebaliknya jika pelamar hanya satu atau dua orang, maka tidak terjadi kompetisi yang baik atau ketat.
Sayangnya revisi syarat melamar untuk menjadi dosen bagi prefesi dokter tersebut baru disampaikan Kemenristekdikti ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jumat pekan lalu (12/10). Atau hanya tiga hari sebelum penutupan masa pendaftaran CPNS 2018.
Ainun menduga banyak pelamar profesi dokter yang awalnya berminat melamar formasi dosen, tetapi pindah ke formasi dokter umum. Dia menyesalkan sistem pendaftaran online cukup kaku dan tidak bisa melakukan revisi pemilihan formasi.
TINJAU: Ditjen ILMATE, I Gusti Putu Suryawirawan bersama Direktur Utama PT Inalum, Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung pabrik diversifikasi Aluminium Billet milik INALUM di Kuala Tanjung. (istimewa)
TINJAU: Ditjen ILMATE, I Gusti Putu Suryawirawan bersama Direktur Utama PT Inalum, Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung pabrik diversifikasi Aluminium Billet milik INALUM di Kuala Tanjung. (istimewa)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Delapan bank asing siap mendanai PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk pembelian saham divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI).
Sebelumnya ada sebelas bank yang siap mendanai aksi korporasi itu. Namun, tiga bank ternyata mengundurkan diri.
Saat ini salah satu faktor penghambat untuk menuntaskan aksi akuisisi itu adalah belum selesainya isu lingkungan yang menerpa Freeport Indonesia.
Dengan demikian, Kementerian ESDM belum bisa menerbitkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) permanen kepada Freeport.
Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin menyatakan, hal tersebut tidak membuat sejumlah perbankan asing ragu mendanai pembelian divestasi saham PTFI.
Namun, dia mengakui pencairan dana pinjaman dapat terhambat jika persoalan lingkungan tidak segera diselesaikan, terutama limbah tailing yang dihasilkan dari proses produksi tembaga.
’’Kalau isu lingkungan tidak selesai, tidak ada pencarian dana, payment tidak jadi,’’ kata Budi, Rabu (17/10).
Isu lingkungan mencuat ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis hasil penghitungan tenaga ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB).
Dalam penghitungan itu terdapat kerugian negara Rp 185 triliun akibat kerusakan ekosistem.
Direktur Eksekutif PTFI Tony Wenas menyatakan, laporan BPK tersebut tidak mutlak. Angka itu masih perlu dikonsultasikan dengan Kementerian LHK.
’’Angka tersebut berdasar hitungan IPB dan pembukaan lahan dari satelit Lapan. Jadi, bukan audit yang dilakukan BPK dan itu bukan temuan BPK yang direkomendasikan kepada kami,’’ kata Tony.
Selain itu, BPK memberikan delapan rekomendasi yang harus dilakukan Freeport. Saat ini enam di antara delapan rekomendasi sudah selesai dan dua sisanya sedang dalam proses.
’’Sisa dua itu, yaitu dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) dan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Semestinya sudah siap diterbitkan KLHK, jadi saya optimistis akhir tahun proses divestasi selesai,’’ kata Tony. (vir/c22/oki)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu, Khairul Pakhri Siregar. Khairul rencananya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, Khairul akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati nonaktif Labuhanbatu Pangonal Harahap. “Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PH,” kata Febri saat dikonfirmasi, Kamis (18/10/2018).
Selain Khairul, KPK memanggil seorang pihak swasta bernama Hendri Syahputra Daulay dan seorang PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu, Masnoni Tambunan.
Dalam kasus ini, KPK menduga pemberian uang dari pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi Effendy Sahputra kepada Pangonal terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018.
“Bukti transaksi sebesar Rp 576 juta dalam kegiatan ini diduga merupakan bagian dari pemenuhan dari permintaan bupati (Pangonal) sekitar Rp 3 miliar,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers, Rabu (18/7/2018).
Dari cek yang dicairkan, uang Rp 500 juta yang diberikan Effendy ke Pangonal melalui orang kepercayaan Pangonal, Umar Ritonga dan orang kepercayaan Effendy, Afrizal Tanjung, bersumber dari pencairan dana pembayaran proyek-proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat. (kps)
SUMUTPOS.CO – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara terus mengimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat sadar akan potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Apalagi, sampai akhir tahun cuaca ekstrem di Sumut diprediksi akan terus terjadi dan intensitasnya makin tinggi.
MENURUT Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis, sesuai data yang mereka peroleh dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementrian ESDM, mayoritas kabupaten/kota di Sumut berpotensi mengalami gerakan tanah selama Oktober ini. Paling tinggi intensitasnya, kata dia, bisa dirasakan pada wilayah-wilayah di sekeliling bukit barisan.
“Levelnya itu ada yang menengah dan menengah tinggi. Umumnya level menengah tinggi terjadi di daerah seperti Asahan, Dairi, Deliserdang, Humbanghasundutan, Karo, Gunung Sitoli, Labura Labusel, Madina, Nias, Pakpak Bharat, Samosir, Simalungun, Tapteng hingga Tapsel,” kata Riadil kepada Sumut Pos, Rabu (17/10).
Daerah yang mempunyai potensi menengah untuk terjadi gerakan tanah, sebut Riadil, jika curah hujan di atas normal terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. “Untuk daerah yang mempunyai potensi tinggi terjadi gesekan tanah, jika curah hujan di atas normal sedangkan tanah lama dapat aktif kembali,” katanya.
MENUMPUK: Seorang warga berdiri diantara tumpukan kayu yang terseret banjir bandang yang melanda Desa Muara Saladi, Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing Natal, Senin (15/10).
MENUMPUK: Seorang warga berdiri diantara tumpukan kayu yang terseret banjir bandang yang melanda Desa Muara Saladi, Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing Natal, Senin (15/10).
MADINA ,SUMUTPOS.CO – KECURIGAAN Polda Sumut terkait adanya aktivitas pembalakan liar di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tak terbukti. Tim dari Ditreskrimsus yang melakukan pengecekan ke lapangan, tidak menemukan adanya aktivitas pembalakan liar di sana.
Kasubdit IV/Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Ditreskrimsus Polda Sumut, AKBP Herzoni Saragih yang diberi tugas oleh Kapolda Sumut untuk mengecek ke lapangan menyebutkan, bencana banjir bandang yang menewaskan sedikitnya 17 orang, 12 di antaranya pelajar itu merupakan murni faktor alam.
“Setelah kita lakukan pengecekan ke lokasi, yakni daerah Desa Muara Saladi, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Madina bersama KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) wilayah 8 unit 30/Panyabungan, banjir bandang itu murni karena banjir dari gunung,” ungkap AKBP Herzoni Saragih, Rabu (17/10) sore.
Ia mengatakan, kayu-kayu besar yang terbawa dalam banjir bandang itu memang terseret arus air dari pegunungan. “Ya (kayu) itu lengkap sama akar-akarnya hanyut tergerus air dari bukit-bukit sekitar,” katanya.
Dari amatan di daerah itu, banyak terbentuk aliran-aliran air yang turun dari gunung yang dilanda hujan terus-terus sebelum terjadinya banjir bandang, Jumat (12/10).
Sebelumnya, petugas dari Dinas Kehutanan Pemkab Madina seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Kotanopan, telah melakukan investigasi penyebab banjir bandang di Desa Muara Saladi. Untuk melihat langsung penyebab banjir, petugas kemudian pelakukan pengecekan kondisi di atas hutan yang tak jauh dari desa tersebut.
Hasil dari penyelidikan petugas dilapangan, penyebab banjir bandang yang menimpa Desa Muara Saladi, Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing Natal ini diduga karena disebabkan jebolnya bendungan air yang terbentuk karena longsor beberapa waktu yang lalu. Penyebab jebolnya material longsor ini sendiri diduga karena tingginya intesitas hujan selama beberapa hari terakhir.
“Setelah kami cek di hulu, banjir bandang ini disebabkan karena pecahnya bendungan air yang terbentuk akibat longsor yang terjadi di hulu. Hasil dari pecahnya bendungan ini, menyebabkan banjir bandang di Desa Muara Saladi,” kata Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Kotanopan, Ridwan, Selasa (16/10).
Ridwan juga mengklaim, banjir bandang ini merupakan fenomena alamiah. Dia juga memastikan jika praktik pembalakan liar (illegal logging) tidak ada di hulu Sungai Aek Saladi. “Tidak ada aktivitas sama sekali (ilegal logging), ini merupakan siklus dari alam yang menyebabkan banjir bandang,” ucapnya.
istimewa for SUMUT POS
TAHLILAN: Arsalan, orangtua korban banjir bandang saat ikut tahlilan, Senin (15/10) malam.
istimewa for SUMUT POS TAHLILAN: Arsalan, orangtua korban banjir bandang saat ikut tahlilan, Senin (15/10) malam.
MADINA, SUMUTPOS.CO – Banjir bandang yang menerjang Desa Muara Saladi, Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing Natal, meninggalkan luka mendalam bagi Arsalan Lubis (48). Tak cuma rumah beserta isinya, dia pun harus merelakan kehilangan nyawa putri bungsunya.
HANYA satu dua kata saja yang diucapkan Arsalan, dalam Bahasa Indonesia. Selebihnya, orangtua Khoirunnisa Lubis, korban banjir bandang ini menggunakan bahasa daerah Mandailing untuk menceritakan, bagaimana saat itu mereka harus kehilangan tempat tinggal dan anggota keluarga dalam waktu singkat.
Gelondongan kayu beserta akar yang datang dari hulu sungai menuju pemukiman warga Desa Muara Saladi, membuat warga panik untuk menyelamatkan diri. Setelah memastikan istri dan anaknya cukup aman dari terjangan banjir bandang, Jumat 12 Oktober 2018 lalu. Bersama warga lainnya, mereka berusaha menghindar dari bahaya.
Namun seketika itu juga, dirinya berlari ke arah hulu sungai, ke gedung sekolah dasar tempat putri bungsunya sekolah madrasah. Bersama orang tua lainnya yang takut dan resah kondisi anak-anaknya, Arsalan pun berusaha secepatnya sampai di lokasi untuk menyelamatkan anak-anak yang diketahui menjadi korban banjir bandang. Begitu juga putrinya.
Sampai di lokasi sekolah, Arsalan pun langsung mencari sambil terus memanggil anak-anak di sekitar tempat belajar mengajar. Tumpukan kayu, atap seng sekolah hingga tembok sekolah yang runtuh, satu persatu mereka periksa. Yang terpenting saat itu, bagaimana menemukan anak-anak yang selamat atau tidak. Proses evakuasi sederhana dan cepat dari warga setempat sebelum bantuan petugas merapat.
“Nggak dipikirkan lagi yang ini anak siapa yang itu anak siapa. Mana yang kita temukan, itu diselamatkan. Kalaupun masih hidup, tak bisa kita kenali (cepat) karena sudah berlumpur semua,” sebut Arsalan menceritakan upaya mereka mengevakuasi korban selamat.
Sementara saat ia mencari anaknya di tumpukan kayu dan sisa lumpur, Arsalan juga harus merelakan kehilangan tempat tinggal yang disapu banjir. Rumahnya bukan hanya rusak, tetapi hilang tersapu gelondongan kayu yang dibawa air berlumpur. Tak ada yang dapat diselamatkan selain diri sendiri dan keluarga. Semuanya hanyut ke arah Sungai Pungkut, sekitar 30 meter dari pemukiman warga.
Namun memang malang tak dapat dielakkan. Setelah Arsalan menyelamatkan beberapa anak yang selamat dari maut, justru dirinya menerima jasad putrinya dari orang lain yang bersamanya mengevakuasi korban sebelum hari semakin gelap. Dia pun memeriksa dan memastikan bahwa yang digendong tersebut adalah putri bungsunya.
Semua seakan harus ia relakan. Kehilangan tempat tinggal, juga mengikhlaskan kepergian putri bungsunya yang meninggal dunia. Arsalan pun terlihat berusaha tegar menghadapi musibah tersebut. Di pengungsian, ia masih sempat membahas bagaimana kelanjutan kehidupan bersama keluarga, kerabat dan sahabat. Maklum, di Desa itu, mereka sudah seperti satu keluarga, saling terikat norma adat serta nilai luhur budaya.
Tak ada keinginannya untuk keluar dari pengungsian. Juga tak sanggup bagi Arsalan melihat bekas tempat tinggal mereka yang telah rata dengan batu. Bahkan kebun karet, ladang ubi serta Sasha miliknya, masih terlantar sejak kejadian itu.
“Belum bisa saya ke sana (ladang), karena pasti melewati kampung itu. Masih belum sanggup saya, masih trauma,” sebut Arsalan yang duduk bersama adiknya Erwin Lubis (32) yang juga kehilangan putra tercinta.
Mereka hanya berdoa, semoga bisa mendapatkan tempat tinggal pengganti di lahan yang lain, yang katanya akan disediakan pemerintah untuk membangun rumah. Dapat kembali mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga juga permintaan penting. Namun tak kalah penting, pendidikan bagi anak-anak usia sekolah yang selamat dari maut atau yang berada di pengungsian.
“Karena itu serahkan saja ke pemerintah,” pungkas Arsalan sembari menegaskan, bagi mereka hutan adalah penting, karena itu dirinya yakin tidak ada pembalakan liar di tempat mereka, bahkan seluruh warga masyarakat desa, menyepakati larangan penebangan kayu. (bal)
TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
WISATA: Keindahan panorama Danau Toba difoto dari Hotel Inna Parapat, beberapa waktu lalu. Untuk menarik wisatawan mancanegara, khususnya Malaysia dan Singapura, Kemenpar menawarkan paket Wonderful Huta Toba.
TRIADI WIBOWO/SUMUT POS WISATA: Keindahan panorama Danau Toba difoto dari Hotel Inna Parapat, beberapa waktu lalu. Untuk menarik wisatawan mancanegara, khususnya Malaysia dan Singapura, Kemenpar menawarkan paket Wonderful Huta Toba.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menteri Pariwisata Republik Indonesia (Menpar RI), Arief Yahya, mengatakan Pemerintah Indonesia sedang membangun infrastruktur untuk pengembangan destinasi wisata Danau Toba, mulai tahun 2018 hingga 2019 mendatang. Pembangunan pembangunan aksesibilitas dilakukan secara bertahap, dan sudah mendapat persetujuan dari Presiden RI, Joko Widodo.
“Semua utilitas dan fasilitas dasar seperti fasilitas jalan, air, listrik, dan internet di kawasan Danau Toba ditargetkan selesai tahun 2019. Pemerintah juga akan membangun infrastruktur pendukung lainnya, seperti bangunan-bangunan yang dapat diselesaikan dalam jangka pendek. Rencananya, berbagai bangunan dan fasilitas tersebut akan dimulai pembangunannya pada tahun 201,” kata Arief saat memberikan keterangan pres, usai menghadiri acara wisuda Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Medan, Rabu (17/10).
Pembangunan akses menuju danau vulkanik terbesar di dunia tersebut juga dibuka dari darat, laut, dan udara. Semua jalur dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Pemerintah Pusat akan memperluas jarak tol yang ada saat ini. Saat ini, jalan tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi, segera rampung. “Kemudian akan disambung sampai Pematangsiantar. Nanti dari Pematangsiantar ke Parapat. Itu tanggungjawab saya,” ungkap Arief.
Adapun rencana pembangunan jalan tol dari Parapat ke Kota Sibolga, merupakan tanggungjawab Direktur Utama Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT), Arie Prasetyo dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. “Tapi jangan khawatir. Proyek itu sudah disetujui (Presiden Joko Widodo). Karena itu saya katakan… besar sekali (pembangunan infrastruktur untuk Danau Toba, Red),” tutur Arief.
Dalam rencana pembangunan tersebut, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Seperti pembangunan infrastruktur udara Bandara Sibisa di Kabupaten Toba Samosir dan pengembangan daya tampung Bandara Silangit Internasional Airport di Kabupaten Tapanuli Utara. “Nantinya Danau Toba akan punya dua bandara. Tiga bandara kalau ikut Bandara Kualanamu. Akses ke Bandara Sibisa akan kita bangun,” sebutnya.
Saat ini Bandara Sibisa hanya bisa didarati jet pribadi. Karena itulah, akan dilakukan pembenahan terhadap bandara yang sudah tidak aktif itu. Dengan demikian, Danau Toba memiliki jarak tempuh singkat melalui jalur udara.
“Bandara Silangit sudah menjadi bandara internasional. Kapasitas 1 juta penumpang. Dulu hanya 100 ribu penumpang. Saya minta 200 ribu. Pak Luhut minta 500 ribu. Ternyata sudah 300 ribu penumpang. Akhirnya kita sepakati 1 juta penumpang. Sekarang tengah dilakukan pengembangan,” jelas Arief.
Selain itu, kata Arief, pemerintah akan segera membangun akses ke Danau Toba menggunakan kereta api. Saat ini, akses kereta baru dari Medan ke Pematangsiantar. Kemenhub akan segera membangun jalur kereta api hingga ke Prapat.
“Selain ada jalan biasa, ada jalan tol, ada jalan kereta api nantinya. Termasuk membangun dermaga di Danau Toba dan akses laut dari Pelabuhan Kuala Tanjung Kabupaten Batubara,” jelasnya.
Kepada Pemprov Sumut yang dalam jumpa pers itu hadir Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, Arief mengingatkan agar pembangunan besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Pusat, jangan disia-siakan. Karena Pemprov Sumut merupakan koordinator terhadap 8 Kabupaten di kawasan Danau Toba. Yakni Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Tapanuli Utara.
“Danau Toba menjadi super prioritas. Jangan disia-siakan. Ingat pak Wagub, rahasianya kompak. Dan jangan menganakemaskan salah satu kabupaten di kawasan Danau Toba. Semua saya samakan,” tandas Arief.
Direktur Utama Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT), Arie Prasetyo, mengungkapkan Kemenhub dalam waktu dekat akan segera membangun jalur kereta api dari Medan hingga Parapat. Sehingga jarak tembuh menuju ke Danau Toba lebih efisien.
“Infrastruktur luar biasa dibangun pemerintah. Jalur kereta api juga akan dibangun hingga Parapat,” jelas Arie.
Arie mengungkapkan, jalur kereta api Medan-Pemantangsiantar akan diupgrade tahun 2019 mendatang. Ditandai dengan surat yang disampaikan dari Menteri Pariwisata ke Menteri Perhubungan. “Kalau bicara upgrading, kita bicara rel, sarana dan prasana akan di upgrade oleh Kementerian Perhubungan dimulai Januari 2019. Dan itu, tidak terlalu membutuhkan waktu yang banyak,” kata Arie.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur Danau Toba harus selesai di akhir tahun 2019. Dengan demikian, target 1 juta wisatawan mancanegara bisa tercapai. “Begitu juga sudah akan dibuka penerbangan dari Hongkong ke Bandara Kualanamu. Mudah-mudahan wisatawannya bisa berkunjung ke Danau Toba. Tren ke depannya sangat baik,” pungkasnya.
1. Tapanuli Utara (Pahae Jae, Siborongborong, dan Adian Koting)
2. Humbang Hasundutan (Lintong Nihuta)
3. Toba Samosir (Porsea dan Silaen)
4. Samosir (Onan Runggu dan Palipi)
5. Tapanuli Tengah (Barus dan Andam Dewi)
6. Tapanuli Selatan (Dolok)
7. Dairi (Sumbul, Parbuluan, PWK, Siempat Nempuh Hulu, Pegagan Hilir, Siempat Nempuh, Tiga Lingga, Pinem, dan Silima Punggapungga)
8. Pakpak Barat (Kerajaan dan Salak)
9. Simalungun (Girsang Sipangan Bolon, Sidamanik, Dolok Pardamean dan Purba)
10. Deliserdang (Bangun Purba, Sibirubiru, Sibolangit dan STM Hilir)
11. Karo (Merek, Barus Jae, Mardinding dan Payung)
12. Langkat (Bahorok dan Sei Lepan)
13. Nias (Hiliduho, Gunung Sitoli dan Mandrehe)
14. Nias Selatan (Gomo)
Berpotensi Sedang
1. Tapanuli Utara (Sipoholon, Garoga dan Tarutung)
2. Humbang Hasundutan (Onan Ganjang)
3. Toba samosir (Balige, Lumban Julu, Muara dan Habinsaran)
4. Tapanuli Tengah (Tapian Nauli, Lumut dan Barus)
5. Tapanuli Selatan (Padang Sidempuan Timur, Batang Angkola, Batang Toru)
6. Mandailing Natal (Batang Natal, Natal, Batahan, Panyabungan, Kota Nopan, Muara Sipongi)
7. Asahan (Bandar Pulau dan Pulau Rakyat)
8. Simalungun (Dolok Panribuan, Raya, Panei, Jorlan Hataran, Tanah j Jawa, Dolok Silau dan Pematang Tanah Jawa)
9. Karo (Simpang Empat dan Munthe)
10. Langkat (Padang Tualang)
11. Nias Selatan (Lahusa, Lolowu dan Teluk Dalam).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Alokasi anggaran Rp1,7 triliun lebih untuk pembangunan infrastruktur yang diajukan Pemko Medan, dalam formulasi Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (R-APBD) tahun 2019 sebesar Rp5,94 triliun, masih perlu dikaji. Sebab, anggaran tersebut belum final atau diputuskan.
Menurut Sekretaris Komisi D DPRD Medan Salman Alfarisi mengatakan, R-APBD 2019 baru sebatas nota pengantar. Artinya ada pembahasan atau pengkajian di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan. “Nantinya, Banggar akan melihat secara rinci alokasi anggaran tersebut, apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan kata lain, apakah benar-benar dapat menjawab persoalan inrastruktur di Medan,” kata Salman, Rabu (17/10).
Diutarakan dia, melihat dari gambaran pembangunan tahun 2018 tentunya Pemko Medan diharapkan sudah melakukan riset untuk mengalokasikan anggaran tersebut. Sebab, alokasi anggaran yang diajukan untuk proyek infrastruktur tahun 2019 sebesar Rp1,7 triliun itu cukup besar.
“Harapan-harapan masyarakat dari pembangunan infrastruktur di Medan tentunya bisa terakomodir, seperti persoalan banjir, jalan rusak dan lainnya. Kalau ternyata tidak, maka sangat disayangkan dan mubazir atau membuang-buang anggaran saja,” kata Salman.
Ia menyebutkan, anggaran Rp1,7 triliun untuk infrastruktur atau sekitar 30 persen dari R-APBD 2019 perlu disoroti apa saja alokasinya. “Belum dijelaskan secara detial pos-pos anggarannya seperti apa. Namun, saya berpendapat terpenting harus memuat perihal banjir, jalan rusak dan drainase,” tuturnya.
Lebih dari itu, sambung Salman, dalam pelaksanaan proyek pembangunan tersebut juga harus memperhatikan dampak atau akibat yang ditimbulkan. Artinya, kontraktor yang mengerjakan harus profesional dan bukan amatiran.
“Jangan sampai terjadi lagi tumpukan-tumpukan tanah yang dibiarkan di pinggir jalan pada proyek pengorekan drainase. Dinas PU (Pekerjaan Umum) harus tegas dan memberi pengawasan lebih kepada kontraktor yang mengerjakannya. Jika tidak profesional, maka tahun 2019 jangan dipakai lagi karena merugikan masyarakat di sekitarnya,” tegas dia.
Sementara, pengamat anggaran Elfenda Ananda menilai, Rp1,7 triliun yang dialokasi tersebut bisa dibilang sesuai dengan tingkat kebutuhan Kota Medan yang saat ini tengah fokus mengembangkan infrastruktur. Akan tetapi, apabila beberapa tahun terakhir alokasi anggaran ini cenderung besar maka sepatutnya perlu dilakukan evaluasi.
“Sebetulnya bisa dibilang Kota Medan jauh tertinggal dengan kota-kota di negara yang maju. Sebab, fokus pembangunan mereka tak lagi porsinya besar terhadap infrastruktur. Makanya, kalau porsi yang diberikan kepada infrastruktur besar tetapi hanya bertahan beberapa tahun tentu sangat disayangkan. Harusnya, mampu bertahan hingga belasan atau bahkan puluhan tahun,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengatakan, dari perencanaan anggaran sebesar Rp1,7 triliun, sebanyak Rp675,8 dialokasikan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk perawatan, pembangunan jalan dan drainase. Sementara untuk Dinas Perumahan dan Pemukiman, anggaran yang direncanakan sebesar Rp546,5 miliar serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Rp568,4 miliar.”Total anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur sekitar Rp1,7 triliun dari total anggaran belanja langsung Rp3,87 triliun,” katanya.
Pemko Medan, lanjut Akhyar, pada tahun depan untuk mengatasi banjir masih melakukan normalisasi drainase yang sudah puluhan tahun tidak terawat. “Tahun depan kita fokuskan terhadap normalisasi drainase. Sudah puluhan tahun tidak dirawat. Normalisasi dilakukan dari parit-parit yang sudah ada, menyambungkan antar drainase supaya mengalir,” tuturnya. (ris/ila)
