MEDAN,SUMUTPOS.CO – Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) I, menggelar acara penggalangan dana bencana alam gempa Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Penggalangan dana bekerja sama dengan Sahabat Marinir dan Marine Shooting Club (MSC) Medan, berlangsung di Kakatua Lounge – Tijili Square Jalan Patimura, Medan,  Jumat (05/10) malam.

Acara yang dikemas dengan menampilkan hiburan musik dari Himalaya Band. Para undangan yang hadir menyantap makan malam bersama. Ajang silaturahim bentuk kepedulian sosial, Yonmarhanlan I melelang 3 patung khas Marinir dan senjata softgun untuk donasi bencana alam di Sulawesi Tengah.

Komandan Batalyon Marinir Petahanan Pangkalan (Danyonmarhanlan) I – Belawan, Letkol Marinir James Munthe, M.Tr.Hanla dalam sambutannya mengatakan, kegiatan malam penggalangan dana yang mereka laksanakan, tidak terlepas berkat kerja sama dengan Sahabat Marinir dan Marine Shooting Club Medan.

Tujuannya sebagai wujud solidaritas terhadap saudara – saudara yang mengalami musibah di Palu dan Donggala yang saat ini sangat membutuhkan uluran bantuan.“Semoga kegiatan donasikan malam ini, mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa serta dapat meringankan beban saudara kita yang sedang berduka di Sulawesi Tengah,” harap James Munthe.

Orang nomor satu di Yonmarhanlan I menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran, serta donasi yang diberikan dari undangan yang hadir. Sehingga, acara luar biasa yang mereka laksanakan dapat berjalan sukses.

“Kami dari Yonmarhanlan I merasa bangga, bisa berkumpul bersama, untuk mendonasikan sedikit rezeki kita. Dengan kebersamaan ini, kita bisa merasakan duka yang dialami saudara kita di Sulawesi Tengah,” kata James Munthe.

Kegiatan penggalangan dana yang dilaksanakan, para undangan yang hadir tampak antusias mengikuti acara itu, mendonasikan rezeki mereka ke kota donasi yang telah disediakan. Hasilnya, sebesar Rp 99,6 juta donasi terkumpul pada malam acara penggalangan dana tersebut.

Sebagai wujud penghargaan dan terimakasih, Donmarhanlan I memberikan piagam kepada penawar lelang tertinggi kepada Samito dari Sahabat Marinir.

Turut hadir dalam acara itu, Pasiops Yonmarhanlan I, Mayor Marinir Ahmad Yani, Camat Medan Belawan Ahmad SP,  Pimpinan Kakatua Lounge Gracio, Ketua Sahabat Marinir Nasty Yongkiat dan Ketua Marine Shooting Club Muhhariza I Nasution serta undangan lainnya.

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Proyek revitalisasi Pasar Kampung lalang belum juga rampung. Namun begitu, proyek yang sempat bermasalah ini dikabarkan pengerjaannya telah masuk tahap finalisasi. Dan, ditargetkan jtuntas tahun ini.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (Perkim-PR) Kota Medan Samporno Pohan mengaku, proses pengerjaannya masih terus dikerjakan kontraktor PT Budi Mangun KSO. Namun, Samporno tak menjelaskan secara gamblang bagaimana progres perkembangan proyek dengan nilai kontrak Rp26,2 miliar tersebut.”Coba lihat aja sendiri bagaimana progres pembangunannya, kan bisa tahu. Tapi, yang jelas tahun ini harus kelar,” katanya ketika dihubungi, Minggu (7/10).

Sementara, Ketua Pedagang Pasar Kampunglalang, Erwina Pinem menuturkan, dari informasi para pedagang memang masih terus dikerjakan pembangunannya. Saat ini, lagi proses pemasangan kunci-kunci kios. “Lagi pencocokan kunci-kunci kios. Kalau bangunannya bisa dibilang sudah hampir selesai dan kabarnya bulan depan (November 2018) serah terima,” kata Erwina.

Diutarakan dia, jumlah kios dan lapak yang tersedia dari bangunan baru Pasar Kampunglalang tersebut mencapai 741 unit. Jumlah tersebut sudah dihitung secara pasti oleh pedagang sendiri yang turun menghitungnya. “Jumlah kios dan lapak yang dibangun tersebut menampung seluruh pedagang dengan total 732 orang. Sisanya lebih 9 unit kami kurang tahu akan diberikan kepada siapa, karena yang bagi kami seluruh pedagang terakomodir,” ungkap Erwina.

Meski demikian, sambungnya, sebagian pedagang ada yang komplain dengan lapak yang dibangun terutama para pedagang sayur. Sebab, lapak yang disediakan lebih kecil dibanding sebelum digusur. “Lapak meja sayur yang dibangun ukuran 1,2 x 1 meter persegi. Padahal, dulunya 1,8 x 2 meter persegi. Namun karena sudah terlalu lama tak ada lapak sehingga mau tidak mau pedagang menerima,” tuturnya.

Erwina menyebutkan, para pedagang sayur sudah mempertanyakan kenapa lapak yang dibangun terlalu kecil. Alasannya agar semua pedagang tertampung. “Kalau enggak kayak gitu (lapaknya kecil), kemungkinan tidak tertampung semua pedagang dan muncul masalah lagi. Makanya, lapak pedagang sayur harus diperkecil,” papar dia.

Ia menambahkan, seluruh pedagang yang akan menempati bangunan pasar tersebut tidak dikenakan biaya sepeserpun untuk menempati kios atau lapak. “Palingan nanti dikenakan biaya untuk perawatan per tahun, cuma kami belum tahu apakah dikutip saat menempati kios/lapak yang berkisar di bawah Rp1 juta,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Pembangunan pagar gedung baru PT Pelindo I berdiri di areal ruang terbuka hijau (RTH), telah menyalah. Pemko Medan diminta tegas  menerapkan aturan dan peraturan untuk menertibkan bangunan di kawasan jalur hijau.

Tokoh Pemuda Belawan, Alfian MY, mengatakan, bangunan pagar milik Pelindo yang berdiri di areal drainase, membuktikan perusahaan BUMN tidak taat pada aturan dan peraturan. Oleh karena itu, Pemko Medan untuk segera melakukan penertiban

“Pemko Medan harus tegas, jangan hanya berani dengan pedagang kecil. Pagar itu jelas berdiri di atas drainase dan menyerobot jalur hijau. Jadi, kita minta agar pagar itu ditertibkan,” tegas Alfian, Minggu (7/10).

Dikatakan pria yang menjabat sebagai Ketua Relawan Perjuangan Demokasi (Repdem) Belawan ini, apabila Pemko Medan tidak mampu melakukan penertiban, maka terkesan adanya tebang pilih melakukan penertiban di kawasan Belawan.

“Kita mau penegakan aturan harus ditegakkan. Karena pagar itu sudah jelas menyerobot areal RTH sekitar 1 sampai 2 meter. Ini sudah jelas pelanggaran, kita selaku masyarakat Belawan minta keadilan. Jangan hanya rakyat kecil saja yang ditegakkan aturan,” beber Alfian.

Dijelaskan Dewan Pembina Alinasi Belawan Bersatu ini, masyarakat sangat mendukung perkembangan kemajuan pembangunan di Belawan, tetapi, pembangunan yang taat aturan. Sehingga, penataan bangunan tidak menzolimi masyarakat kecil.

“Apabila Pemko Medan tidak mampu bertindak tegas. Kami akan duduk diskusi untuk mengorasikan itu, kami juga siap turun ke jalan, agar Pemko Medan bisa mendengar langsung tentang masalah bangunan yang ada di Belawan. Kita akan investigasi masalah restribusi IMB untuk PAD di Belawan,” tegas Alfian.

Menyikapi itu, aktivis kebijakan pembangunan Kota Medan, Bambang Santoso, SH, MH menegaskan, Pemko Medan harusnya proaktif untuk melihat segala aspek bangunan, agar mampu menerapkan aturan dan peraturan bagi kemajuan pembangunan di Kota Medan.

“Itu semua harus dilakukan investigasi, secara hukum dan lingkungan perlu dilakukan peninjauan, kalau memang adanya pelanggaran, maka Pemko Medan harus mampu mendorong langkah penyelesaian secara terbuka kepada publik,” urai Bambang.

Terkait ini, Satpol PP Medan seolah buang badan. Sekretaris Satpol PP Medan Rakhmat Harahap yang dikonfirmasi tak berbicara banyak. Rakhmat mengaku, persoalan tersebut bukanlah kewenangan mereka karena menyakut RTH.”Itu Dinas Perkim-PR untuk lebih teknisnya, yang mana ada RTH. Nanti salah jawab kami,” ujarnya singkat kepada Sumut Pos akhir pekan lalu.

Sementara, Kepala Dinas Perkim-PR Samporno Pohan yang dihubungi tak bersedia memberikan tanggapan. Samporno berdalih menghadiri acara. “Aku mau pesta ini,” ucapnya singkat sembari memutus sambungan telepon seluler, Minggu (7/10). (fac/ris/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Utara tengah melakukan pemasangan rel pada jalur layang kereta api (KA) Stasiun Besar Medan-Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) Kabupaten, untuk mengejar target agar bisa dioperasikan pada akhir tahun 2018 ini.

“Sedang pemasangan rel di atas dan penyelesaian pemasangan box girder 40 span lagi,” ungkap Kasubag Tata Usaha Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Oktaviandy Ali kepada Sumut Pos, Minggu (7/10) siang.

Ali mengungkapkan, pihaknya menargetkan di bulan Desember 2018 ini bisa dioperasikan keseluruhan untuk untuk menunjang opersionalnya kereta Railink. Namun, kondisi fisik pembangunan ?jalur layang kereta api belum 100 persen.”Untuk pekerjaan jalur Kereta Api sudah 91 persen totalnya saat ini. Pembangunan fisik tengah dilakukan dengan waktu sudah ditentukan untuk dioperasikan,” paparnya.

Disinggung soal kendala pada jalur layang kereta api tersebut, Ali mengaku, karena akses yang terbatas. Tapi, hal tersebut bukan kendala untuk pembangunan jalur layang ketera api itu.”Lokasi kerja berada di atas jalur rel aktif. Jadinya, untuk box girder harus double handling dan dilakukan secara berhati-hati,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Utara, Fakhrul Rivai Hasibuan menyebutkan, pihaknya juga tengah melakukan pengerjaan untuk pembangunan stasiun bagi kereta api layang akan kereta api Rallink Indonesia atau disebut dengan kereta api bandara.

“Iya, termasuk melakukan pembangunan Depo juga yang ada di Pulo Brayan. Kita lagi kerjar progres semua untuk penyelesaian pengerjaannya,”jelas Fakhrul.

Untuk Stasiun Bandara Kualanamu, tidak ada pengerjaan. Menurut Fakhrul sudah ada stasiun sebelum jalur layang kereta api itu dibangun. Sedangkan stasiun untuk di Medan juga sedang dilakukan pembangunan untuk keseluruhannya. “Untuk Stasiun Kualanamu kan sudah selesai. Kita gak ada pekerjaan disitu,” ungkap Fakhrul.

Dia menambahkan, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Utara juga melakukan In Schedule untuk hal-hal menjadi kendala. Namun, Fakhrul enggan membeberkan kendala tersebut.

Untuk diketahui, jalur layang kereta api Medan-Bandara Kualanamu memiliki panjang rel 10,8 kilometer. Bila operasi akan mengurai kemacetan lalu lintas saat kereta api Railink melintas di sejumlah titik perlintas kereta api.

Dengan jalur layang ini, PT Railink Indonesia akan bisa melayani kereta api bandara Medan-Kualanamu dengan frekuensi pelayanan sebanyak 70 kali perjalan perharinya. Yang sebelumnya, 40 kali perhari. Dengan jarak tempuh 20 sampai 22 menit. Yang sebelumnya, hanya bisa ditempuh 30 menit.(gus/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Sistem rujukan online BPJS Kesehatan, berdampak pada penurunan jumlah pasien di rumah sakit type A dan B.

Humas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi, Edison Peranginangin mengakui, kondisi sepi pasien karena ada sistem rujukan peserta BPJS Kesehatan dari FKTP ke rumah sakit type C.”Tidak bisa langsung ke RS Pirngadi. Harus berjenjang, harus ke rumah sakit kelas C dulu. Kalau tidak mampu, rumah sakit kelas C baru ke RS Pirngadi, ” ungkap Edison.

Hal serupa juga disampaikan Humas Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik, Rosa Simamjuntak. Wanita yang akrab disapa Ocha ini mengatakan, khususnya pasien jantung di RSUP H Adam Malik menurun cukup drastis.”Namanya mereka yang punya regulasi, kita harus terima. Saya dapat info dari Pusat Jantung Terpadu RSUP H Adam Malik, lumayan penurunan jumlah pasien itu, ” ungkap Ocha.

Meski begitu, lanjutnya, pasien jantung memang biasanya lebih untuk kontrol saja sehingga rumah sakit type C dan B masih bisa menangani. Namun, bila untuk penanganan lebih intens, pihak rumah sakit type C atau B akan merujuk juga ke rumah sakit type A, dimana RSUP H Adam Malik satu-satunya rumah sakit type A di Sumatera Utara.

Sementara itu, berdasar rilis berita yang dikirim pihak BPJS Medan, bahwa BPJS Kesehatan memperpanjang masa ujicoba rujukan online sampai 15 Oktober 2018. Hal itu bertujuan untuk menyempurnakan implementasi sistem rujukan berbasis digital tersebut di fasiitas kesehatan agar manfaat lebih dirasakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Menurut Deputi Direksi Bidang Pelyanan Peserta BPJS Kesehatan, Arief Syaefudin, tantangan terbesar dalam penyelenggaraan sistem rujukan online adalah bagaimana agar sistem memberi kemudahan dan kepastian layanan bagi peserta yang memerlukan rujukanke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Menurutnya anggapan bahwa sistem itu berdampak pada berkurangnya jumlah rujukan ke rumah sakit kelas B atau A secara signifikan, kurang tepat. Fakta memang terjadi pergeseran distribusi pelayanan antar kelas rumah sakit. Namun jumlahnya tidak terlalu besar, yakni berkisar antara 3-4% saja.

Ditegaskannya, sistem rujukan online juga tidak menutup kesempatan bagi peserta JKN-KIS untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit tujuan rujukan kelas B dan kelas A selama sesuai dengan kebutuhan medisnya.  Adapun rujukan kasus-kasus tertentu yang kompetensinya hanya dimiliki oleh rumah sakit kelas B, bisa langsung dirujuk dari FKTP ke rumah sakit kelas B.

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan, Budi Mohammad Arief  mengatakan, untuk pasien JKN-KIS dengan kasus-kasus rujukan dengan kondisi khusus antara lain gagal ginjal (hemodialisa), hemofilia, thalassemia, kemoterapi, radioterapi, jiwa, kusta, TB-MDR, dan HIV-ODHA dapat langsung mengunjungi rumah sakit kelas manapun berdasarkan riwayat pelayanan sebelumnya selama ini. (ain/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut)  Irjen Agus Andrianto menilai, pecandu narkoba tak seharusnya dipenjara. Sebab, pecandu adalah orang yang harus diselamatkan dengan cara rehabilitas. Karena ia meminta agar kepala daerah membangun fasilitas rehab pecandu narkoba.

“Pecandu narkotika harus diobati. Dasar pemikirannya itu sama halnya seperti yang tertuang dalam amanat UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika. Saya telah mengimbau kepada polres sejajaran Polda Sumut untuk mendorong kepala daerah membangun fasilitas rehab bagi pecandu narkotika,” ujar Kapoldasu, Kamis (4/10).

Agus mengimbau kepada masyarakat yang belum menjadi pecandu agar dapat menghindari dan menjauhi narkotika. Menurutnya, lebih sulit mengobati kecanduan dari pada menolak mencoba barang haram yang tidak ada artinya itu.

“Karena kita juga harus melindungi masyarakat yang belum jadi korban (narkotika). Sedangkan bagi pecandu atau penyalahguna bagi dirinya sendiri agar disembuhkan, diselamatkan. Karena dia juga merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan meneruskan tongkat estafet pembangunan Indonesia,” jelasnya.

Setidaknya hal itu menjadi langkah awal yang digagasnya guna memberantas peredaran narkoba. Pecandu sebagai tingkatan awal dari pusaran penyalahgunaan narkoba. Di kelas inilah harusnya pemberantasan awal dimulai.

Metode kedua, katanya, perang terhadap pengedar narkotika. Ia menegaskan tidak akan segan untuk menindak tegas pelaku pengedar, bandar narkoba yang melakukan perlawanan ketika berhadapan dengan petugas.

“Sekarang kita juga mendorong bagaimana masyarakat berpartisipasi aktif dalam membantu Polri memberantas narkotika. Agar narkotika bisa menjadi common enemy (musuh bersama) bagi kita semua, sehingga ruangnya akan semakin sempit untuk mengedarkan narkotika,” pungkasnya.

Polda Sumut juga memiliki startegi dalam memberantas peredaran narkoba di Provinsi ini. Strategi itu, berupa strategi reaktif, preventif dan penegakan hukum. “Intinya kita terus melaksanakan perang terhadap narkotika ini,” pungkasnya.  (dvs/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Persoalan gaji ratusan pegawai honorer RSUD dr Pirngadi Medan masih belum teratasi sepenuhnya. Sebab dari lima bulan yang tertunggak, baru dibayar satu bulan saja. Karenanya, dewan Kota Medan meminta Direksi RSUD dr Pirngadi Medan segera diaudit.

Anggota Komisi B DPRD Medan H Jumadi mengatakan, masih tertunggaknya gaji ratusan tenaga honorer rumah sakit tersebut dinilai mencoreng nama baik Pemerintah Kota Medan. Keadaan ini juga membuktikan buruknya pengelolaan manajemen RSUD dr Pirngadi Medan.”Ini bukti buruknya manajemen Pirngadi. Sebab, masih tersisa tertunggak empat bulan lagi dan mengindikasikan adanya salah urus di dalam tubuh rumah sakit tersebut,” kata Jumadi, akhir pekan lalu.

Jumadi mengaku, Komisi B akan mendalami permasalahan ini. Ia meminta agar direksi diaudit supaya jelas dimana ‘benang merah’ permasalahan yang terjadi setiap tahunnya ini. “Kita minta (direksi) Pirngadi diaudit, karena telah mencoreng marwah Pemko Medan. Sebab, kejadian yang terus berulang ini jelas mempermalukan Pemko Medan,” cetusnya.

Menurut anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan ini, persoalan yang terjadi tersebut dinilai sangat tidak manusiawi. Karena, para pegawai memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. “Kalau terlambat beberapa hari saja mungkin bisa ditolelir. Tapi, dengan belum dibayar honor empat bulan lagi, maka pekerja mau makan pakai apa. Untuk ongkos kerja saja mungkin mereka harus berutang, belum lagi cicilan setiap bulan yang harus dibayar,” ungkapnya.

Sebelumnya, pasca didemo oleh pegawai honor yang belum menerima gaji, manajemen RSUD dr Pirngadi Medan membayarkan satu bulan gaji. Hal itu diakui Humas RSUD dr Pirngadi Medan, Edison Peranginangin.“Pembayaran klaim BPJS yang diterima baru Rp6 miliar dari Rp20 miliar tagihan yang diajukan,” ujar Edison.

Oleh karena itu, lanjut dia, Rp1 miliar digunakan membayar 1 bulan gaji 600 pegawai honor. Sisanya membayar obat dan operasional lainnya seperti pengecatan tembok ruangan. (ris/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sepatutnya menganggarkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) seiring peralihan pengelolaan sekolah tingkat menengah atas  (SMA) sederajat dari kabupaten/kota sejak awal 2017 lalu. Pasalnya, Bosda sangat diperlukan untuk membantu kelancaran pendidikan para siswa SMA/SMK di daerah ini.

“Bosda merupakan pendamping untuk dana BOS dari pemerintah pusat, supaya pihak sekolah  tak perlu  mengutip iuran atau uang sekolah dari para siswa,” kata Andries Sibarani, salah seorang direktur di Tanri Abeng University Center of Excellence kepada wartawan di Medan, Minggu (7/10).

Saat itu, Andries bersama Effendi MS Simbolon, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan yang juga Ketua Umum Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI).

Menurut Andries, dana BOS dari pemerintah pusat dialokasikan hanya Rp1,4 juta per tahun untuk setiap siswa, sedangkan kebutuhannya mencapai Rp4 juta per siswa per tahun. Karena itu, katanya, Pemprov Sumut perlu menyediakan anggaran Bosda untuk menutupi kekurangan tersebut. “Kalau pun tidak seluruhnya tertutupi, setidaknya Pemprov Sumut bisa menambahkan anggaran BOS pemerintah pusat lewat Bosda,” kata calon anggota legislatif (Caleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk DPR RI dari Daerah Pemilihain (Dapil) Sumut II ini.

Dia mengingatkan, pengalokasian dana Bosda dalam APBD Sumut itu merupakan tanggung jawab moral pemerintah provinsi membangun dunia pendidikan di daerah ini, karena pengelolaan SMA/SMK sudah di tangan gubernur sejak awal 2017 lalu. “Tetapi sampai kini Sumut belum punya Bosda, karena itu banyak sekolah terutama SMA/SMK negeri masih memungut iuran atau uang sekolah dari para siswa padahal tidak wajib, sebagaimana diatur dalam Permendikbud  No 75 Tahun 2016,” katanya.

Andries mengemukakan, pungutan uang sekolah tentu memberatkan bagi orangtua siswa di SMA/SMK Negeri karena mereka tahu sekolah negeri  sudah dibiayai oleh negara. “Makanya sering ada penolakan dari para orangtua siswa untuk membayar uang sekolah tersebut, akibatnya kerap timbul konflik dengan pihak sekolah atau komite sekolah, sehingga dapat mengganggu proses belajar mengajar,” katanya.

Effendi Simbolon menambahkan, pemerintah provinsi di beberapa daerah sudah menganggarkan dana Bosda dalam APBD masing-masing sebagai pendamping BOS pemerintah pusat. Contohnya, dia menyebutkan,  Riau menganggarkan Bosda hingga ratusan miliar rupiah setiap tahun sehingga sekolah tidak lagi mengutip iuran pendidikan atau uang sekolah dari para siswa. Demikian pula Jogjakarta dan daerah lain.

“Jakarta pun sudah  menganggarkan Bosda sejak lama, tetapi entah kenapa Sumut masih tak punya Bosda sampai kini. Heran juga provinsi sebesar  ini tak menganggarkan Bosda untuk membangun dunia pendidikannya,”  kata Effendi yang diketahui maju kembali sebagai Caleg PDIP dari Dapil DKI Jakarta III.(adz)