MEDAN,SUMUTPOS.CO – Asosiasi pengusaha travel umroh bersama puluhan masyarakat, melakukan aksi damai ke Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumut, di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Rabu (3/10). Dalam aspirasinya, mereka menolak kebijakan pemerintah Arab Saudi, yang menerapkan visa biometrik melalui VFS-Tasheel.

Terhitung tanggal 24 Oktober 2018, pemerintah Arab Saudi mulai memberlakukan kebijakan pengurusan visa ini. “Kami dari seluruh komunitas per-umrohan se Sumatera, menyampaikan aspirasi kepada Kanwil Kemanag Sumut. Kami menitipkan pesan, menolak VFS-Tasheel.

Proses ini adalah pengambilan sidik jari biometrik dan pemotretan wajah kepada seluruh jamaah umroh yang akan berangkat umroh,” ungkap koordinator aksi, Ikhwan Syah kepada wartawan.

Proses ini mereka yakini, akan menyulitkan jamaah umroh. Pasalnya, kantor VFS-Tasheel baru ada di beberapa titik, seperti Aceh, Medan, Jakarta, Semarang, Makassar dan lain-lain.

“Anda dapat bayangkan, semua jamaah umroh harus datang ke kantor Tasheel, untuk mengambil foto biometrik dan sidik jari, jauh sebelum mereka berangkat umroh. Setelah mereka diproses sidik jari dan biometrik, barulah mereka mengajukan visa seperti biasa. Ada dua proses di sini. Yang paling tidak kita suka adalah adanya tambahan biaya 7 dollar kepada jamaah,” terang Ikhwan.

Artinya, jika dalam satu tahun jamaah umroh Indonesia sebesar 1.005.086 orang, maka VFS-Tasheel akan meraup uang dari jamaah sebesar Rp102 miliar per tahun.

“Dan yang paling memberatkan khususnya kita di Sumut ini, ada saudara-saudara kita dari Nias, harus terbang ke Medan hanya untuk sidik jari, sebelum mereka berangkat umroh. Berapa tiketnya? Berapa waktu yang dihabiskan? Ini tentu sangat menyulitkan,” jelasnya.

Atas dasar itulah, mereka menolak proses biometrik yang dilakukan perusahaan VFS-Tasheel.

Untuk saat ini, Ikhwan mengaku, belum ada jamaah yang komplain terkait kebijakan ini. “Tapi nanti setelah diberlakukan 24 Oktober, pasti seluruh jamaah komplain. Tentu ini akan membawa efek berkurangnya orang berangkat ke tanah suci. Pemerintah Saudi menargetkan 30 juta per tahun, tapi bagaimana target ini tercapai kalau mereka menetapkan hal-hal yang sangat memberatkan jamaah,” keluhnya.

Selain itu, pengusaha travel juga mempersoalkan adanya penerapan visa progresif. Visa ini adalah visa yang diterapkan pemerintah Arab Saudi bagi jamaah yang berangkat umroh berulang kali.

“Misal saya berangkat tahun ini, tahun depan berangkat lagi. Tahun depan saya dikenai visa sebesar 2000 rial atau sekitar Rp8 juta. Untuk itu kami juga memohon, agar visa progresif ini dibatalkan bersama visa Tasheel tahun ini,” pungkasnya.

Setelah menyampaikan aspirasi, Kanwil Kemenag Sumut menerima perwakilan massa untuk melakukan audiensi. Menanggapi permintaan asosiasi pengusaha travel tersebut, Plt Kakanwil Kemenag Sumut, H T Darmansah, menyatakan akan menyampaikan hal ini secara tertulis ke kedutaan Arab Saudi.

“Saya menyarankan karena hal-hal yang baik, dalam menyampaikan aspirasi untuk melakukan pelayanan kepada jamaah. Tentunya pihak-pihak yang berkompeten ini kita buatlah surat resmi dengan baik-baik, untuk kita sampaikan ke kedutaan, oleh Kementerian Agama sebagai kepanjangan tangan,” tandasnya. (man)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Perubahan atau revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan di wilayah utara yang akan dijadikan kawasan komersil dan industri, dinilai bakal menuai penolakan masyarakat. Pasalnya, rencana itu membuka peluang terjadinya penggusuran secara besar-besaran.

“Selama ini Medan Utara ‘kan memang sudah menjadi wilayah industri. Jadi, kalau mau dijadikan kawasan komersil dan industri, saya yakin akan terjadi penggusuran besar-besaran terhadap pemukiman warga,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Salman, Rabu (3/10).

Diutarakan Salman, apabila semua kawasan pemukiman kumuh mau dijadikan kawasan komersil dan industri, maka mayoritas warga tidak mampu pasti kena gusurn
“Ini kejam, sistem kapitalis tidak boleh diberlakukan seperti itu. Kami selaku legislatif meminta agar eksekutif agar meninjau ulang jika memang demikian perencanaannya,” sebut dia.

Diakuinya, kawasan Medan Utara memang kerap menjadi permasalahan karena pemukimannya tidak tertata dan kumuh. Karena itu menurutnya, harus dipetakan lagi mana kawasan pemukiman mana perlu ditata. Tapi bukan dengan langsung menjadikannya kawasan komersil dan industri.

“Selain pemukiman, Pemko seharusnya mengatasi persoalan yang ada, seperti masalah infrastruktur jalan dan banjir rob. Apabila hal itu teratasi, bukan tidak mungkin iklim usaha akan tumbuh dengan sendirinya seiring pertumbuhan pembangunan yang semakin baik,” tukasnya.

Kepala Bappeda Medan Wiriya Alrahman mengakui adanya rencana fokus pembangunan di Medan Utara ke depan. Tapi ia meminta masyarakat jangan salah persepsi. Karena pembangunan akan memanfaatkan lahan semaksimal mungkin, tanpa menggusur pemukiman warga. “Enggak ada itu penggusuran. Tata ruang tidak harus menggusur,” tegasnya.

Menurut Wiriya, dasar merevisi RTRW Kota Medan di wilayah utara, karena deskripsi perencanaan pembangunan yang sebelumnya untuk kawasan penghijauan, ternyata tidak sesuai rencana. Sebab, di peta banyak mengalami perubahan. “Sebelumnya kawasan utara direncanakan menjadi kawasan hijau. Namun dalam deskripsi RTRW Kota Medan disebutkan, perkembangan pembangunan ke arah utara. Kan kontradiktif? Karenanya dilakukan perubahan,” katanya.

Ia menyebutkan, revisi RTRW Medan memang fokus di wilayah utara. Tetapi ada juga beberapa wilayah lain. “Revisi RTRW Medan yang sedang disusun masih menunggu persetujuan lebih lanjut. Salah satunya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan Provinsi Sumut. Apabila rekomendasi sudah keluar, akan dikirim ke pemerintah provinsi dan Kementerian ATR. Kita masih menunggu,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan, Surianto mengatakan, Pemko Medan telah gagal soal penggunaan anggaran skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemko dinilai tidak memiliki indikator yang jelas dan nyata untuk penyusunan perencanaan pembangunan kota Medan ke depan.

Menurut Surianto, akibat lemahnya penggunaan anggaran skala prioritas, mengakibatkan Sisa Laporan Penggunaan Anggaran (SILPA) APBD TA 2017 sebesar Rp43,70 miliar lebih. Sehingga, banyak pembangunan di kota Medan yang terbengkalai.

“Sangat disayangkan serapan anggaran Tahun 2017 yang masih sangat minim di seluruh SKPD. Hal tersebut diharapkan menjadi catatan penting dalam penyusunan rencana kerja ke depan agar lebih terukur dan terencana sehingga tidak terjadi revisi maupun pergeseran kegiatan,” ujarnya.

Untuk itu, sambung Surinato, Pemko Medan diminta supaya lebih meningkatkan kinerja pembangunan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Terlebih, masalah infrastruktur perbaikan jalan dan drainase supaya tepat sasaran. “Pemko Medan dinilai belum mampu membuat rencana induk masterplan dalam pembangunan infrastruktur kota Medan secara utuh, rinci dan jelas,” kritiknya. (ris)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Tim gabungan kembali melanjutkan pembongkaran pos polisi yang dibangun di atas trotoar jalan, Rabu (3/10). Kali ini yang dibongkar pos polisi di persimpangan Jalan Imam Bonjol dan Jalan Sudirman, persisnya samping Taman Ahmad Yani.

Selain menghindari masyarakat pengguna jalan terganggu, terutama pejalan kaki, pembongkaran dilakukan guna mendukung penataan yang dilakukan Kota Medan dalam rangka memperindah estetika kota.

Pembongkaran dimulai pukul 14.00 WIB dengan mengerahkan puluhan petugas Satpol PP, dibantu Polrestabes Medan, Denpom I/5 Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta jajaran Kecamatan Medan Maimun. Guna mendukung kelancaran pembongkaran, tim gabungan dibantu 1 unit back hole loader dan ekskavator mini milik Dinas PU.

Sebelum pembongkaran dilakukan, Sekretaris Satpol PP Kota Medan Rakhmat Adi Syahputara Hararap menginstruksikan kepada petugas Satpol PP dan Dishub, untuk menutup separuh ruas Jalan Imam Bonjol. Selan menghindari terganggunya kelancaran pembongkaran, Rakhmat tidak ingin masyarakat pengguna jalan yang melintas terkenal material pembongkaran pos polisi.

Pembongkaran diawali dengan membuka alumnium pembungkus dinding pos polisi. Setelah terbuka seluruhnya, barulah back hole loader menghancurkan bangunan pos polisi. Tidak sampai satu jam, bangunan rata dengan tanah. Setelah itu dilanjutkan dengan pembersihan seluruh material bongkaran.

Seluruh material diangkut menggunakan dua unit truk milik Dinas PU untuk dibuang ke tempat pembuangan. “Proses pembongkaran bangunan pos polisi yang kita lakukan siang ini berjalan dengan lancar. Kita harapkan dengan pembongkaran ini, masyarakat pengguna jalan sudah dapat melintasi trotoar jalan kembali,” kata Rakhmat.

Dikatakan Rakhmat, pembongkaran bangunan pos polisi akan terus dilakukan. Selain menghalangi pejalan kaki, bangunan pos polisi sering digunakan sejumlah pengusaha advertising untuk mendirikan papan reklame, sehingga sangat mengganggu estetika kota. “Itu sebabnya Bapak Wali Kota menginstruksikan untuk dilakukan pembongkaran. Alhamdulillah, pembongkaran pos polisi mendapat dukungan penuh Bapak Kapoldasu Irjen Pol Agus Andrianto,” ungkapnya.

Selain bangunan pos polisi, tegas Rakhmat, tim gabungan juga akan menertibkan seluruh bangunan yang berdiri di atas media maupun jalur pedestrian, termasuk bangunan pos milik Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). “Beberapa bangunan pos milik OKP sudah kita bongkar. Oleh karenanya pembongkaran akan terus kita lakukan!” tandasnya. (ris)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Diduga terlalu santai, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan tak dapat lagi membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2018. Pasalnya, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahn
menyebutkan batas waktu pengesahan P-APBD Kabupaten/Kota per 30 September.

“Selama ini Permendagri Nomor 13 tahun 2006 itu banyak toleransi bagi Pemko/Pemkab, termasuk Medan. Itu membuat kita (Medan) nyantai dan mengulur-ulur dalam pembahasannya. Jadi, pada saat peraturan diperketat, banyak Pemkab/Pemko terkejut,” ungkap anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Medan, Mulia Asri Rambe, yang akrab dipanggil Bayek, Rabu (3/10).

Bayek mengakui, Pemerintah Kota (Pemko) dan DPRD teledor melakukan pembahasan. “Akibat tidak dibahasnya P-APBD 2018, berdampak terhadap hak-hak keuangan dalam APBD,” katanya.

Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung. Henry Jhon juga mengakui tahun ini DPRD Medan tidak membahas P-APBD 2018. “Benar, kita (DPRD-red) langsung akan membahas R-APBD 2019,” katanya.

Disinggung apakah tidak dibahasnya P-APBD 2018 berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, Henry Jhon mengaku, tidak akan berdampak. “Enggak, enggak ada pengaruhnya,” ujarnya singkat.

Kepala Bappeda Medan, Wiriya Alrahman menampik tidak dibahasnya P-APBD 2018 akibat terlambatnya Pemko Medan mengajukan KUA-PPAS P-APBD 2018. Kata Wiriya, Pemko Medan telah mengajukan KUA-PPAS P-APBD 2018 sejak 28 Juni lalu.

“Sesuai aturan, kalau tidak salah pertengahan Juli atau Minggu kedua. Namun, kita (Pemko) sudah mengajukan KUA-PPAS-nya lebih awal pada akhir Juni,” ucapnya.

Wiriya menambahkan, untuk menyiasati penganggaran nantinya kemungkinan dikeluarkan peraturan wali kota (Perwal).

Terpisah, informasi dihimpun tidak dibahasnya P-APBD 2018 akibat agenda rapat di DPRD Medan yang acak-acakan. Persoalan acak-acakan agenda di DPRD Medan itu pernah dikeluhkan oleh Ketua Fraksi PAN DPRD Medan Bahrumsyah pada sidang paripurna, tentang sistem pengendalian dan pengawasan LPG yang digelar bersamaan dengan rapat Pansus LPj 2017 pada 17 September 2018 lalu.

Tak hanya itu, disebut-sebut anggota DPRD Medan sering melakukan kunjungan ke luar kota setiap minggunya. Akibatnya banyak agenda yang telah di-Bamus-kan batal dilaksanakan oleh DPRD Medan. (ris)