MEDAN,SUMUTPOS.CO – Hingga Minggu (30/9) kemarin, portal Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) Badan Kepegawaian Negara melalui sscn.bkn.go.id, masih sulit untuk diakses. Terutama bagi calon aparatur sipil negara (CASN) 2018 yang ingin melihat informasi seputar lowongan atau formasi.

Amatan Sumut Pos saat mencoba portal tersebut, ketika sudah mengklik pencarian lowongan, kondisi portal atau halaman tidak berfungsi dengan tampilan yang terlihat dalam gambar hanya layar putih Berbeda saat mengklik kolom lain seperti registrasi dan alur petunjuk, yang dengan mudah untuk diakses.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu mengakui bahwa hingga kemarin portal sscn.bkn.go.id belum dapat diakses. Pihaknya mengaku, setiap waktu mengikuti perkembangan yang terjadi. “Sekarang portal SSCN bermasalah dan tidak bisa diakses,” ujar Kepala BKD Setdaprovsu, Kaiman Turnip saat dikonfirmasi Sumut Pos, kemarin.

Pihaknya juga mengaku sudah mengirimkan semua kualifikasi formasi CASN ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Medan untuk diverifikasi lebih seksama dan teliti. “Sudah bisa atau tidaknya diakses, kan tentu tergantung BKN. Tapi bagaimana kita mau lihat lowongan yang tersedia kalau portalnya saja tak dapat diakses. Kalau untuk urusan (kualifikasi formasi/pendidikan), sudah di ranahnya BKN,” katanya.

Kepala BKN Regional VI Medan, English Nainggolan saat dikonfirmasi mengamini bahwa pihaknya sudah selesai melakukan verifikasi atas kualifikasi formasi CASN untuk Provinsi Sumut. “Ya, sudah selesai,” ujarnya. Kata dia, saat ini masyarakat sudah bisa mengajukan lamaran sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. “Dan setahu saya banyak juga yang sudah melamar,” ungkap English.

Pihaknya pun mengakui bahwa untuk aksebilitas portal tersebut yang masih dalam kondisi down, menjadi domain dari BKN Pusat. Dia hanya bisa menyarankan kepada calon pelamar untuk tidak berhenti mencoba mengakses portal dimaksud. “Dicoba saja terus,” katanya.

Disebutnya, masyarakat yang ingin melamar masih memiliki waktu hingga 10 Oktober 2018 mendatang untuk mendaftarkan diri. “Bagi pendaftar masih ada waktu sampai tanggal 10 Oktober masih berjalan,” ujar English.

Diketahui, adapun kuota formasi CASN Provinsi Sumut sebanyak 1.242. Dimana terdiri dari guru 892 orang; tenaga kesehatan 250 orang dan tenaga teknis sebanyak 100 orang. Sementara itu secara keseluruhan, pada tahun ini pemerintah akan membuka 238.015 Iowongan CASN yang terdiri dari 51.271 formasi instansi pusat di 76 kementerian/Iembaga dan 186.744 di 525 instansi daerah sejak Rabu, 19 September lalu.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengakui ada permasalahan teknis di website SSCN. Sebagai solusi, pihaknya sudah menambah kuota jaringan atau bandwidth hingga 5 kali lipat.

Dia menjelaskan, kuota bandwidth yang sebelumnya diberikan untuk situs Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sebesar 2 megabyte per detik (megabyte per second/mbps). Hal tersebut yang menyebabkan penumpukan saat melakukan registrasi. “Dukcapil kita lebarkan hingga 10 mbps, sebelumnya 2 mbps. Kita tingkatkan lima kali lipat. Untuk yang SSCN kita tingkatkan dua kali lipat jadi 4 mbps mudah-mudahan cukup,” ujar Bima di gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), akhir pekan lalu.

Proses penambahan bandwith sudah dilakukan sejak Jumat (28/9) malam. Dengan begitu, dia berharap tidak akan ada lagi masalah terkait akses website ke depannya. “Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi karena jaringannya itu sudah bekerja sama dengan Telkom, dan Telkom bersedia untuk membantu,” paparnya.

Meski disebutkan bandwidth akses portal sscn.bkn.go.id sudah diperbesar, BKN menyebut per 30 September pukul 00.00 – 05.00 WIB kemarin, juga masih dilakukan upgrading jalur komunikasi. Informasi tersebut di unggah akun Twitter Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Namun setelah perbaikan selesai, pengguna internet akan dapat kembali mengakses website secara normal untuk pendaftaran CPNS 2018.(prn/bbs/adz)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir mengharapkan kepada Pemerintah Pusat, untuk mendatangkan pelaku-pelaku usaha yang sukses skala internasional, untuk memberikan pengalaman di bidang usaha pariwisata di Danau Toba. Tujuannya, untuk mendorong perekonomian masyarakat sekitar.

“Contohnya, Samosir memerlukan hotel-hotel ternama bintang lima. Mengapa? Karena di Samosir hotel-hotel kebanyakan dikelola dengan pemahaman lokal. Ada hotel berbintang. Tetapi karena manajemennya lokal tastenya pun lokal, dan hasilnya pun standar lokal,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir, Ombang Siboro kepada Sumut Pos, Minggu (30/9).

Menurutnya, jika manajemen hotel dilakukan secara profesional, hasilnya pasti lebih baik lagi. Contohnya, masih banyak wisatawan yang bertanya ke pihka hotel: ada air panasnya? “Jika ada hotel-hotel dikelola dengan manajemen profesional, tidak akan ada lagi pertanyaan tersebut,” ucap Ombang.

Untuk itu, Ombang berharap kepada Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, untuk memerintahkan 8 Pemkab yang berada di Danau Toba, agar serius mengelola dan mengembangkan Danau Toba ke depannya.

“Kemendagri berwenang memerintahkan Pemkab yang ada di kawasan Danau Toba, agar menjadikan pariwisata sebagai prioritas. Cek SKPD-nya, sudah sadar pariwisata atau belum. Cek lembaganya, apa pariwisata bercampur-campur? Misalnya, dinas pariwisata, olahraga, dan perindustrian. Kadisnya apa berkompeten mengelola pariwisata atau tidak,” tutur Ombang.

Menurutnya, target Kementerian Pariwisata untuk mendatangkan wisatawan mancanegara sebanyak 1 juta wisatawan tahun 2019, merupakan target yang harus dicapai bersama.”Kita berlari kencang untuk mengalahkan Malaysia. Dari 10 destinasi prioritas yang dikembangkan, Danau Toba menjadi super prioritas.

Jadi kita tidak bisa bermain-main,” sebut Ombang.

Ia juga mengkritisi soal indikasi pencemaran alam dan air di Danau Toba. Ombang meminta Pemerintah Pusat menyelesaikan permasalahan tersebut, demi kelestarian alam Danau Toba.

“Langkah-langkahnya harus jelas. Jangan berhenti di forum-forum diskusi. Pakailah time line.

Petakan siapa perusak-perusak Danau Toba. Time line pembangunan infrastruktur sudah ada. Tapi penindakan perusahaan-perusahaan pencemar Danau Toba, kapan?” tanyanya.

Jika ada time line, menurutnya, masyarakat akan sadar dan tidak membuka keramba baru. “Harus ada instrumen clear untuk itu semua, di sini saya memakai istilah time line,” jelas Ombang.

Di sisi lain, Ombang menilai Kemenpar masih minim melakukan promosi-promosi terhadap objek wisata Danau Toba, dibandingkan dengan destinasi wisata lainnya di Indonesia. “Aku melihat dari slot-slot di televisi, promosi Danau Toba masih kurang. Danau Toba ada di 8 Kabupaten, ‘kan banyak harus dipromosikan? Apalagi di Danau Toba banyak yang baru. Harusnya promosinya diblow up. Banyak event-event di Danau Toba yang tidak pernah masuk di slot-slot televisi,” kata Ombang.

Ia juga berharap Pemerintah Pusat membangun perguruan tinggi, yakni akademi pariwisata di Danau Toba. “Untuk pembangunan SDM, harus membangun akademi pariwisata di Danau Toba. Itu menjadi tanda dibukanya tenaga-tenaga profesional dalam bidang pariwisata,” sebutnya.

Ia menilai, perkembangan pariwisata di Bandung terjadi berkat Akademi Pariwisata. “Kabupaten Samosir juga perlu sadar pariwisata. Tetapi yang dibangun baru SMK Pariwisata. Nah, itu bisa ditingkatkan menjadi Akademi Pariwisata Danau Toba,” jelasnya.

Pemerintah Pusat bersama pemkab se-kawasan Danau Toba diharapkan bekerja sama memberikan edukasi sadar pariwisata kepada masyarakat. Sehingga Danau Toba semakin banyak pengunjungnya.

“Untuk pendidikan informal melakukan advokasi kepada masyarakat, anggarannya diperbanyak. Pendidikan kepada masyarakat itu digarap beramai-ramai, untuk mengubah mindsetnya,” pintanya. (gus)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Proses konsinyasi (ganti rugi) pembebasan lahan tol sesi I di Kelurahan Tanjungmulia Hilir, Kecamatan Medan Deli yang tertunda, ditanggapi Kuasa Hukum Sultan Deli Afrizon SH, MH. Agar proses ganti rugi tidak berlarut-larut, dia menawarkan kepada 380 masyarakat dan 8 sertifikat hak milik (SHM) yang berdiri di tanah Grand Sultan untuk ‘berdamai’ agar uang ganti rugi bisa dibagi-bagi kepada warga, pemilik SHM dan pihak Sultan Deli.

“Kepada warga masyarakat dan pemilik SHM bodong, untuk dimusyawarahkan kita buat perdamaian. Dari 100 persen, untuk tanah 40 persen please untuk warga masyarakat, SHM porsi 30 persen kami porsi 30 persen,” ujar Aprizon kepada wartawan, Minggu (30/9).

Menurut Aprizon, hal tersebut merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Apalagi, pengadilan telah memutuskan sebelum ada kekuatan hukum yang mengikat (inkrah), maka proses ganti rugi belum bisa dibayarkan.

“Karena perdamain lebih win-win solution. Kalau menunggu inkrah berarti menang kalah, dan prosesnya bisa sampai 3 sampai 4 tahun. Pasti ada yang dirugikan, sekarang kami mengajak jangan sampai ada yang dirugikan. Ya kita bagilah, ambil sama masyarakat sikit, SHM sikit, sama kami sikit,” katanya.

Aprizon menjelaskan, jauh-jauh hari pihaknya telah menawarkan perdamaian dan menjelaskan duduk persoalan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Sebelum ini dihitung ganti rugi, kami sudah sampaikan kepada BPN bahwa kami pemilik sebenarnya. Kami sudah menangkan putusan, batal itu semua sertifikat. Kami minta bagi-bagi sajalah, kita tidak menuntut semua,” terangnya.

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Kalangan aktivis mendorong Panglima TNI Hadi Tjahjanto untuk membentuk tim investigasi dalam meng-usut kasus atas hancurnya toko “Tomb Rider” oleh oknum berseragam loreng di Jalan Brigjen Hamid Medan, Minggu (23/9) lalu. Penyelidikan sampai tuntas ini perlu dilakukan agar nama baik TNI tidak tercemar atas rekaman video kasus dugaan pengrusakan yang sudah viral tersebut.

“Pembentukan tim investigasi ini penting untuk perbaikan dalam melaksanakan tugas. Jika menemukan indikasi pelanggaran, tidak hanya oknum yang terlibat saja ditindak. Kita juga mendorong supaya Panglima TNI juga mencopot jabatan komandan dari aparat berseragam itu,” ujar aktivis anti kekerasan, Agus Yohanes melalui siaran persnya, Minggu (30/9).

Agus mengatakan, pimpinan tertinggi TNI tidak melakukan kesalahan jika melakukan evaluasi. Ini dapat dilakukan jika hasil penyelidikan oleh internal Mabes TNI menemukan adanya dugaan pelanggaran anggotanya. Banyak alasan jika pergantian itu dilakukan. Sebab, orang bersangkutan tidak bisa membina anak buahnya. Selain itu, tindakan pengrusakan itu sudah mencoreng citra TNI.

“Kita juga siap membantu dalam mengungkap kebenaran dari kasus tersebut. Kita memberikan dukungan ini karena tetap menginginkan TNI menjadi bagian dari masyarakat. Kita tidak menginginkan adanya stigma negatif di masyarakat, bahwa TNI sudah kembali ke masa orde baru, dan tidak lagi bersahabat dengan masyarakat,” katanya.

Agus mengungkapkan, banyak kejanggalan yang mereka temukan saat melakukan investigasi kasus dugaan penyerangan dan pengrusakan toko PlayStation (PS) milik Jhoni tersebut. Dimana, closed circuit television (CCTV), berdasarkan keterangan keterangan dari masyarakat, tidak ada ditemukan. Padahal, pemilik toko diketahui memasang kamera perekam itu.

“Berdasarkan keterangan sejumlah warga yang menyaksikan kejadian itu, kamera pengawas dihancurkan. Kita tidak menuduh siapa orang yang dengan sengaja menghancurkan CCTV tersebut. Patut diduga, ini sengaja dilakukan pihak tertentu agar rekaman wajah saat peristiwa itu sedang berlangsung, supaya tidak terlihat. Barang bukti itu pun sengaja dihilangkan,” katanya.

Sebagai pihak independen, Agus menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pembelaan terhadap salah satu pihak yang bertikai dan sudah berdamai itu. Investigasi yang mereka lakukan hanya untuk mengungkap kebenaran. Sehingga, kejadian itu tidak serta merta menyudutkan institusi militer. Sebab, TNI sudah banyak melakukan transformasi, yang kehadirannya dinilai positif oleh masyarakat.

Secara terpisah, video dengan judul “Anggota TNI di Medan, Disekap dan Dipukul Orang Cina” sempat menghebohkan masyarakat. Dalam rekaman video yang ditampilkan itu, ternyata tidak ada rekaman penyiksaan. Sebaliknya, rekaman video memperlihatkan kehancuran toko. Bahkan, ada teriakan yang bernuansa provokasi dalam rekaman video itu. Dimana, ada suara yang berteriak agar toko “Tomb Rider” dibakar.

Sayangnya, beberapa saat setelah video yang menggegerkan itu muncul di media sosial (Medsos), tidak lama kemudian video langsung terhapus. Banyak kalangan yang sudah melihat rekaman video tersebut. Namun, masyarakat juga tidak mengetahui alasan rekaman video hilang secara tiba – tiba. Kendati demikian, masyarakat tetap menilai penghilangan rekaman video di medsos itu dengan tujuan positif.

“Mungkin ada alasan tertentu yang membuat orang yang sebelumnya menampilkan rekaman video itu, melakukan pencabutan. Misalnya, demi situasi keamanan tetap kondusif. Apalagi, pihak yang berpekara kan sudah berdamai. Kita juga mengapresiasi Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Suwondo, Kolonel Dirk P Lengkey. Sebagai pimpinan, Dirk P Lengkey bijaksana menyelesaikan perselisihan anak buahnya dengan Jhoni selaku pengusaha PS,” ujar pemerhati masalah keamanan, Andi Panggabean.

Sementara itu, Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Suwondo, Kolonel Dirk P Lengkey, melalui rekaman video saat diwawancarai wartawan, yang juga beredar di medsos menyampaikan, kasus dugaan penganiayaan yang berujung pada kerusakan di lokasi usaha PS itu, terjadi karena Jhoni meminta biaya cash PS anak Muhammad Chalik meski belum diperbaiki.

“Biaya yang diminta itu sebesar Rp 100 ribu. Kejadian ini memanas karena Jhoni tidak mau menyerahkan PS itu. Muhammad Chalik kemudian mendatangi lokasi, dan terjadi keributan. Anak buah saya dicegat penjaga toko, dan Jhoni mengaku secara spontas langsung memukul anak buah saya menggunakan stik besi. Muhammad Chalik mengalami luka sampai berdarah di bawah mata sebelah kiri. Ada luka memar di bawah mata sebelah kanan dan punggung,” jelasnya.

Ditambahkan, pascakejadian saat kedua pelaku diamankan, mereka sudah memohon-mohon untuk berdamai. Namun, keluarga dari korban penganiayaan masih keberatan atas kejadian kekerasan tersebut. Bahkan, pihaknya sudah menyampaikan kasus ini sebelumnya ke Polrestabes Medan. Perdamaian anggotanya dengan Jhoni akhirnya dilakukan setelah ada kesepakatan, Senin malam.

Menurutnya, pihaknya bersama korbandan keluarga korban bersedia berdamai lantaran atas pemikiran ke depan yang lebih panjang. Ditambah lagi, karena tahun ini merupakan tahun politik, sehingga pihak TNI AU beralasan bahwa keharusan bagi prajurit dalam menyambut Pilpres yang netral dan tidak mengganggu dengan adanya perkara tersebut.

“Alasan kita damai, kalau masalah ini berlanjut maka seterusnya bisa gak selesai-selesai.

rosesnya kan makin panjang. Karena kita melihat, ini tahun politik. Secara pribadi sebenarnya korban sendiri bisa dikatakan terima, tapi keluarganya yang tidak terima. Kemudian, kita kasih pengertian bahwa, kalau permasalahan ini terus diangkat, kedua belah pihak ini bisa saling dendam. Keluarga anak buah saya akhirnya menerima,” jelasnya.

Disebutkan, beberapa anggota TNI AU turun ke lokasi setelah mendapatkan laporan tentang anggotanya yang dianiaya dan disekap di lokasi usaha PS. Kedatangan anggota TNI AU itu merupakan tindakan pengamanan untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan. Di lokasi, ada kejadian saling melempar. (azw/ila)