MEDAN,SUMUTPOS.CO – PT Musim Mas menggelar aksi donor darah sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat. Kegiatan donor darah dilakukan di aula perusahaan Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, bekerja sama dengan PMI Kota Medan, Sabtu (29/9).

Ketua Panitia Nicolas mengatakan, kegiatan donor darah ini merupakan program n nrutin yang diadakan oleh PT Musim Mas setiap tiga bulan sekali. “Aksi donor darah ini merupakan bentuk solidaritas sosial PT Musim Mas kepada sesama. Melalui kegiatan ini diharapkan bisa memberikan manfaat serta membantu pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan,” katanya.

Dalam acara yang diselenggarakan oleh PT Musim Mas ini setidaknya terkumpul 108 kantong darah dari sekitar 120 pendaftar yang ingin mendonorkan darahnya. Para peserta terdiri dari karyawan di lingkungan PT Musim Mas.”Dari peserta yang mendaftar rata-rata banyak yang lolos sementara sebagian kecil yang tidak lolos karena tekanan darah dan hemoglobinnya tidak memenuhi syarat,” jelas Nicolas.

Sementara itu, Humas PT Musim Mas Fandi mengatakan, selain donor darah, pihaknya juga menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan dan perawatan kecantikan kulit bagi karyawan. “Kita juga melakukan pemeriksaan kolesterol dan jantung serta perawatan kecantikan,” ucapnya.

Aksi donor darah ini mendapatkan apresiasi positif dari Ketua KNPI Medan Deli Fisal Haris, SH. Ia mengaku dari beberapa perusahaan yang ada di Kecamatan Medan Deli, hanya PT Musim Mas yang rutin melakukan aksi donor darah. “Kegiatan ini harus kita beri apresiasi karena hasilnya sangat bermanfaat,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang staf PMI Kota Medan menyampaikan bahwa persediaan darah di PMI Kota Medan sering kurang. Sehingga, pihaknya sangat mendukung setiap ada aksi donor darah di Kota Medan.”Menjelang akhir tahun biasanya banyak pihak yang mengadakan aksi donor darah sehingga stok darah masih aman tetapi biasanya di awal tahun mulai jarang,” ujarnya. (fac/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO -Tony Harsono kembali dipercaya menjabat Ketua Umum (Ketua) Yayasan Sosial Angasapura (Yasora) Medan, periode XIV 2018-2021. Sementara jabatan Sekretaris Umum (Sekum) dan Bendahara Umum dijabat Daddy Iskandar SH dan Drs Tirta Salim.

Prosesi Pelantikan Kepengurusan Yasora tersebut dipusatkan di Regale Convention Center Jalan H Adam Malik Medan, Sabtu (29/9/2018) malam. Dalam kesempatan tersebut turut dikukuhkan Kepengurusan Anggota Muda Yasora. Pada pelantikan yang dimeriahkan atraksi, tari-tarian, dan pemberian cenderamata dan penghargaan kepada 3 Ketua Kehormatan Senior Yasora Djumin, Eddy Chandra dan Ardjan Leo .

Tony Harsono dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para senior Yasora dan para pembina yang telah mempercayakannya kembali memimpin Yasora periode 14 untuk 3 tahun mendatang.“Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh jajaran Pembina, Pengawas, perwakilan daerah di seluruh Sumut dimana dalam kepemimpinan saya mendapat dukungan dan bim-bingan hingga berjalan lancar dan sukese dalam segala bidang.  Ini tentunya tugas sangat berat dan mulia untuk kita,” ujar Tony.

Di bagian lain, Tony Harsono juga menyampaikan ucapan selamat menjalankan tugas yang baru kepada seluruh jajaran pengurus yang baru saja dikukuhkan. Dan kepada generasi muda yang baru saja bergabung, Tony berharap untuk dapat bekerja keras meningkatkan kinerja lebih baik di masa mendatang.

“Kalianlah yang akan menjadi penerus generasi-generasi suku Hai Luk Hung Yasora. Kita ketahui pada umumnya generasi muda adalah militan dan juga pekerja keras dan berpendidikan S1-S2 sampai malah ada yang S3. Ini semua adalah penerus generasi yang profesional yang mampu membawa Yasora lebih baik dan profesional,” harap Tony Harsono.

Dalam kesempatan tersebut,  Tony Harsono berharap kepada seluruh organ Yasora dan perwakilan daerah untuk dapat mewujudkan bersama-sama  visi misi III bidang Pendidikan. Dimana saat ini dipimpin ketua bidang yang profesional dan berpendidikan.  Dan kepada setiap anggota bidang,  Tony berharap untuk terus berjuang dan seluruh personil Yasora tetap mendukung demi tercapainya visi misi III.

Sementara, Ardjan Leo mewakili 3 Ketua Pembina Senior Yasora menyampaikan rasa bangga dan bahagia karena bisa mengungkapkan kesan dan pesan dihadapan tokoh dan keluarga besar Yasora. “Kami bersama para pembina, pengawas dan pengurus Yasora selama 34 tahun terus berjuang mempertahankan eksistensi dan prestasi Yasora untuk pengabdian dan kemanusiaan bagi kepentingan masyarakat pada umumnya. Selalu tetap berpegang teguh pada semangat para pendahulu yang telah mendirikan Hui Chew Hwe Kuan sejak tahun 1895 berjuang pantang mundur dalam menghadapi segala rintangan, “ urai Ardjan Leo.

Kepada para pengurus yang baru saja dilantik, Ardjan Leo mengaku bangga. Dimana,  kombinasi pengurus baru disamping pengurus lama masih tetap berkenan mengabdi,  juga terdapat wajah-wajah muda dan berpendidikan tinggi dengan penuh energi.

“Kami selaku Ketua Pembina Senior dan Badan Pembina Yasora berkeyakinan akan kemampuan kepengurusan terpilih untuk selalu berjuang, pantang mundur dalam menghadapi segala rintangan untuk memajukan Yasora,” ujarnya. (rel/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melakukan tata ulang Jalan Guru Patimpus dalam upaya mengurai kemacetan yang terjadi selama ini. Jalan yang sebelumnya dua arah, kini dirubah menjadi satu arah kembali. Perubahan itu kemudian diikuti pelebaran ruas jalan dengan membongkar median jalan yang ada, Sabtu (29/9) dinihari.

Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution mengatakan, pembongkaran median dilakukan untuk memperlebar ruas jalan. Selama ini Jalan Guru Patimpus terbelah menjadi dua yang dipisah oleh media jalan di tenga-tengahnya.

“Dengan pembongkaran median yang dilakukan, Jalan Guru Patimpus akan semakin lebar sehingga memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan ketika melintasinya. Di samping itu tentunya sebagai upaya mengurai kemacetan, terutama jam-jam sibuk,” kata Wakil Wali Kota.

Selama ini, lanjut Wakil Wali kota, Jalan Guru Patimpus yang dua arah tidak mampu menampung kendaraan bermotor dari arah Jalan Merak Jingga mau Jalan Balai Kota menuju Jalan Gatot Subroto. Kondisi itu membuat arus kendaraan bermotor tertahan hingga terjadi kemacetan di seputaran kawasan tersebut.

“Sebagaimana diketahui bahwa, Jalan Guru Patimpus ini yang dahulunya dua arah, kini telah diberlakukan perubahan lalu lintas menjadi satu arah menuju jalan Gatot Subroto. Dengan pelebaran jalan ini diharapkan Jalan Guru Patimpus mampu menampung kenderaan bermotor sehingga masyarakat pengguna jalan akan merasa lebih leluasa ketika berkendara, sekaligus mengurangi kemacetan yang selama ini terjadi,” jelasnya.

Guna mendukung kelancaran pembongkaran median jalan, Dinas PU menurunkan sekitar 170 personil dibantu sejumlah pekerja dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Kemudian para pekerja didukung sejumlah alat berat seperti excavator standar 1 unit, skid loader 2 unit, mesin Slender (pemadat jalan) serta 8 unit dump truk.

Pembongkaran yang dilakukan dini hari itu berjalan dengan lancar, sebab kenderaan bermotor yang melintas sangat sedikit sehingga tidak mengganggu para pekerja maupun alat berat melakukan pembongkaran. Usai pembongkaran, material median jalan dibersihkan serta dilanjutkan dengan pemerataan dan pemadatan bekas median jalan.

Sebelumnya, jembatan penyeberangan orang (JPO) yang berada di Jalan Guru Patimpus juga telah dibongkar oleh satpol PP kota Medan. Selain mengganggu estetika kota, keberadaan JPO itu sering dimanfaatkan untuk tempat memasang reklame. Keseluruhan kegiatan yang dilakukan itu sebagai upaya mendukung penataan kota yang tengah dilakukan Pemko Medan saat ini. (prn/ila)

SUMUTPOS.CO – Pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2018 melalui portal sscn.bkn.go.id sudah dilaksanakan sejak Rabu (26/9) lalu. Namun sejumlah calon pelamar tak dapat mendaftar atau membuat akun dalam portal tersebut, karena masih down alias tak bisa terbuka. Atas kondisi itu, calon pelamar pun mengaku kecewa.

SEJAK masa pendaftaran dibuka, Rabu (26/9) lalu, portal tersebut belum dapat diakses untuk pembuatan akun. Ini diakui Ari Anhari, warga Kota Medan kepada Sumut Pos, yang belum berhasil membuat akun di portal SSCN. “Belum bisa-bisa. Masih down terus situsnya,” ungkap Ari Anhari, Jumat (28/9).

Ari mengaku, sejak pembukaan pendaftaran CASN diumumkan, dia langsung mencoba formasi yang cocok sesuai kualifikasi lulusannya. “Tapi nggak jalan-jalan servernya. Mungkin di awal-awal pendaftaran banyak yang akses, jadi down websitenya,” katanya.

PALU,SUMUTPOS.CO – Gempa bumi berkekuatan 7,4 SR berpusat di Donggala, Sulawesi Tengah, memicu terjadinya tsunami di Palu dan Mamuju, Jumat (28/9). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan, tsunami yang terjadi di Palu setinggi 1,5 meter. Namun sekira pukul 17.36 WIB atau 18.36 Wita, tsunami dinyatakan telah selesai.

Di media sosial beredar video yang menunjukkan ombak besar menerjang pantai sekitar pesisir Palu. Video lain menunjukkan, air bah menerjang masuk pemukiman. Belum jelas, apakah ada jatuh korban. Selain di Palu dan Donggala, tsunami juga melanda Mamuji di Sulawesi Barat.

Kepala BMKG Dwi Korita Karmawati memastikan, benar terjadi tsunami menghantam kawasan pantai Talise, Kota Palu dengan ketinggian hingga 1,5 meter akibat gempa berkekuatan 7,7 pada skala Richter yang mengguncang Donggala, Sulawesi Tengah, tetapi air sudah surut.

“Dari pemantauan di lapangan, benar terjadi tsunami, dan bahwa video yang beredar itu memang benar,” kata Dwikorita Karmawati dalam jumpa pers di kantor BMKG, Jumat (28/09) malam.

“Tsunami mencapai ketinggian sekitar 1,5 meter, terjadi pada pukul 17:32. Namun kemudian setelah beberapa lama, air sudah surut,” katanya.

BMKG memang sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini tsunami 5 menit setelah gempa terjadi. Gempa yang berpusat di Donggala terjadi pukul 17.02 WIB atau 18.02 WITA. Peringatan dini tsunami itu kemudian diakhiri pukul 17.36 WIB atau 18.36 WITA setelah mendapat keterangan air telah surut. BMKG memastikan tsunami telah berakhir.

“Jadi kami mengeluarkan peringatan dini tsunami saat gempa terjadi kurang lebih lima menit setelah gempa, dan peringatan itu diakhiri setelah tsunami terjadi dan airnya surut jadi memang SOP untuk mengakhiri peringatan dini itu harus diketahui dulu pengamatan,” kata Dwikorita.

Dia menegaskan, peringatan tsunami diakhiri BMKG setelah air laut surut. Sebelum air surut dari daratan, BMKG belum mengakhiri peringatan tsunami. “Namun yang kami maksud surut itu air laut yang naik ke darat itu sudah surut. Tadinya ada air jadi tidak ada air lagi,” jelas Dwikorita.

Sebelumnya, dua gempa di Sulawesi Tengah dalam selang tiga jam sempat memicu peringatan tsunami yang kemudian dicabut dan gempa besar itu diikuti dengan gempa-gempa susulan. Gempa pertama terjadi di Donggala, sekitar pukul 14:00, sementara gempa berikutnya terjadi pada pukul 17:02. Di antara dua gempa besar, terjadi setidaknya tiga gempa kecil lain. Peringatan dini tsunami aktif saat gempa di Palu terjadi.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan, gempa pertama bermagnitudo 5,9 dengan pusat gempa 2 km utara Kota Donggala pada kedalaman 10 km. Saat itu, gempa tidak berpotensi tsunami. Sementara gempa susulan terjadi pada pukul 17.02 terjadi 27 km timur laut Donggala, atau 80 km barat laut Palu, dan menimbukan peringatan tsunami.

Akibat bencana alam ini, terjadi kerusakan di berbagai tempat, dengan banyak rumah rubuh. Warga di daerah yang terkena dampak, keluar dari rumah masing-masing, berkumpul di tempat terbuka. Kondisi itu juga dialami warga di Palu, sekitar 40 km dari Donggala.

Hingga kini, BNPB masih terus melakukan pendataan korban. Sejauh ini, satu keluarga dilaporkan hilang di Pantai Palu saat tsunami menerjang. “Laporan yang ada, 1 orang meninggal siang tadi karena gempa 6,4 SR. Dampak tsunami itu satu keluarga di pantai hilang,” kata Sutopo.

Belum diketahui jumlah anggota keluarga yang hilang itu. Selain itu, sejumlah warga dilaporkan tertimpa reruntuhan bangunan. “Kami juga dapat laporan ada beberapa warga yang tertimpa bangunan di Kota Palu dan Donggala. Jumlahnya masih didata,” ujarnya.

Petugas BPBD, TNI, Polri, Basarnas, SKPD, dan relawan melakukan evakuasi dan pertolongan pada korban. Sutopo memastikan penanganan darurat terus dilakukan. “Komunikasi yang lumpuh saat ini menyebabkan kesulitan untuk koordinasi dan pelaporan dengan daerah. Kondisi listrik padam juga menyebabkan gelap gulita di Palu dan Donggala. Gempa susulan masih terus berlangsung,” paparnya.

Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) malam ini langsung bergerak ke Donggala, yang diterpa gempa besar 7,4 SR. Karena bandara Palu lumpuh, tim bergerak melalui Balikpapan dan Makassar.

Tim tersebut langsung dipimpin oleh Kepala BNPB Willem Rampangilei. Tim yang dipimpin Willem bertolak dari Jakarta via Makassar. “Dari Makassar, tim yang dipimpin Kepala BNPB berangkat ke Donggala dengan helikopter karena bandara Palu ditutup,” ujar Sutopo.

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Niat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk membuat Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai payung hukum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2018 sudah bulat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprovsu mengisyaratkan, mereka tidak mau lagi melakukan upaya lobi-lobi politik dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut terkait KUA-PPAS P-APBD 2018 yang sebelumnya ditolak.

“Kita akan membuat Pergub. Kan sudah keputusan (DPRD Sumut menolak penandatanganan KUA-PPAS),” kata Ketua TAPD Provsu, R Sabrina yang buru-buru masuk mobil dinas, saat ditemui wartawan di Kantor Bappeda Sumut, Jalan P Diponegoro Medan, Jumat (28/9).

Sabrina menegaskan, Pemprovsu akan mengandalkan Pergub untuk mengakomodir sejumlah kegiatan paskatidak adanya kesepakatan KUA-PPAS P-APBD 2018 bersama DPRD Sumut.

Sabrina yang juga Sekdaprovsu, bahkan mengaku kalau saat ini TAPD sedang menyusun draf Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provsu Tahun Anggaran 2019. Dia pun optimis kalau Pemprovsu tidak kembali mengulangi kebiasaan yang sama, manyampaikan draf APBD ke DPRD Sumut dengan waktu pembahasan yang sangat mepet. Begitu juga halnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) yang akan dibahas setelah selesai pembahasan APBD 2019.

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Timbulnya proses gugatan Sultan Deli terkait ganti rugi Tol Sesi I, menghalangi proses ganti rugi pembebasan lahan bagi 378 kepala keluarga (KK) yang bermukim di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli. Untuk itu, warga mendesak Pengadilan Tinggi Sumut untuk membatalkan putusan gugatan Sultan Deli tersebut.

Mewakili warga, Sahut Simaremare, mengatakan, masyarakat tidak menghalangi proses pembangunan yang akan berlangsung. Hanya saja, masyarakat tetap menuntut hak ganti rugi yang sudah ditetapkan Menteri BPN dengan kesepakatan 70 persen kepada masyarakat. “Dengan adanya gugatan Sultan Deli yang memenangkan hasil di PN Medan, memutuskan 12 hasil putusan dengan poin ganti rugi diberikan sepenuhnya kepada Sultan Deli merugikan masyarakat,” ujarnya, Jumat (28/9).

Mereka mendesak Pengadilan Tinggi Sumut untuk membatalkan putusan gugatan Sultan Deli.”Kemarin kita sudah lakukan pertemuan, kita tetap meminta agar hak ganti rugi itu tetap direalisasikan kepada masyarakat. Karena, keputusan itu sudah penetapan dari pemerintah melalui menteri,” ungkap Sahut.

Dijelaskannya, adanya pihak – pihak yang mengaku memiliki tanah dengan surat yang mereka pegang, merupakan permainan mafia tanah. Oleh karena itu, pihaknya meminta penegak hukum dan pemerintah jangam kalah dari oknum mafia.

“Coba kita cek, sertifikat itu sudah banyak berpindah tangan. Mereka mendapatkannya dari hasil lelang bank, logikanya, bagaimana pemegang surat tidak tahu objek tanahnya. Ini semua rancu, yang jelas kami yang sudah puluhan tahun tinggal di lahan itu, tetap ingin hak kami diberikan 70 persen,” tegas Sahut.

Dikatakan Sahut, apabila nantinya dalam proses gugatan, dimenangkan oleh Sultan Deli. Masyarakat tetap meminta haknya sesuai dengan hasil keputusan yang sudah ditetapkan, apabila tidak terealisasi, akan menimbulkan masalah baru.

“Masyarakat sudah siap bertumpah darah, kalau haknya tidak diberikan. Intinya, kepemilikan tanah itu nomor 2, yang jelas hak rakyat harus prioritas, “ kata dia.

Terpisah, Lurah Tanjung Mulia Hilir, Maulana Harahap membenarkan, ganti rugi masyarakat tertunda, karena adanya gugatan di PN Medan.”Kita belum tahu, kapan ganti rugi itu dibayarkan. Karena masih ada gugatan, untuk lebih jelas hasilnya, tanya ke pengadilan,” kata Maulana. (fac/ila)

Eksportir ikan di Belawan dari Perusahaan Soon Ho, memprotes petugas Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II karena dinilai menghalangi ekspor ikan dari pengusaha perikanan Belawan.

“Kami kecewa dengan standart kerja Karantina Belawan, sepertinya kurang propesional dan tidak sesuai dengan SOP. Akibatnya kami kena suspend dari data online Karantina Ikan,” GM CV Soon Ho, Syarial Amir, Jumat (28/9) Dijelaskan, awal permasalahan yang mengakibatkan perusahaannya kena sanksi suspend dari Karantina Ikan berawal saat mereka berencana mengekpor satu kontiner ikan ke negara Cina pada 28 September 2018.

Beberapa hari sebelum pemberangkatan, CV Soon Ho mengirim laporan secara on line ke Stasion Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II. Namun akibat lambat direspon, satu kontiner ikan tetap diekpor ke Cina walau belum memiliki sertifikat kesehatan.”Kami sudah melaporkan kalau barang kami harus berangkat tanggal 28. Namun kenapa mereka datang tanggal 31 atau setelah barang berangkat. Jadi yang salah petugas Karntina, bukan kami,” kata Amir.

Merasa diperlakukan tidak adil, CV Soon Ho melayangkan surat protes dan dibalas Karantina Belawan bahwa tindakan yang dilakukan CV Soon Ho melanggar UU Perikanan dan saat ini sedang dalam proses penyelidikan.”Kami tidak terima dengan kebijakan ini karena memberatkan, kami meminta suspend dibuka kalau tidak kami akan melapor ke Ombusmen,” tegas Syahrial Amir.

Menyikapi tudingan mereng tersebut, Kepala Stasion Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II Edi Susanto membantah.. “Kami ini sebagai pelayan tidak mungkin menghalangi ekspor ikan dari pengusaha karena akan bertentangan dengan program pemerintah,” katanya.(fac/ila)