MEDAN,SUMUTPOS.CO – Komisi C DPRD Kota Medan merekomendasikan kepada Pemko Medan agar pedagang Pasar Aksara yang ditertibkan dapat ditempatkan di gedung yang lama atau bangunan eks Pasar Aksara .

Rekomendasi itu disampaikan langsung Ketua Komisi C DPRD Medan Hendra DS dalam rapat dengar pendapat bersama dengan pedagang Pasar Aksara dan PD Pasar Medan diwakili Direktur Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (P&SDM) Arifin Rambe, kemarin.”Kami rekomendasi agar seluruh pedagang eks Pasar Aksara perlu (bukan pedagang kaki lima) agar tetap bisa berjualan kembali di area lahan eks Pasar Aksara,” kata Hendra.

Diutarakan Hendra, hasil rekomendasi tersebut akan segera disampaikan secara tertulis kepada Pemko Medan. Dengan begitu, bisa diteruskan kepada PD Pasar Kota Medan.”Pedagang menyampaikan keberatan dengan lokasi penampungan yang diberikan PD Pasar. Sebab, solusi yang diberikan berupa lapak di beberapa pasar dinilai tidak layak lokasinya,” katanya.

Menurut Hendra, dari pengakuan pedagang pasar penampungan yang diberikan PD Pasar Kota Medan seperti di Jalan Masjid, misalnya jelas tidak layak. Lokasinya terdapat dua rumah ibadah, sekolah dan jalan sempit.

Selain itu, pasar-pasar yang ditawarkan bisa dibilang sepi pembeli. Kemudian, pedagang juga harus memulai dari awal lagi mencari pelanggan dan mengeluarkan ongkos. Sementara, pedagang sendiri membutuhkan biaya untuk keperluan sehari-hari termasuk biaya sekolah anak.”Kalau seperti itu tempat penampungan pedagang jelas benar-benar tidak layak. Makanya, harus tetap berjualan di gedung yang lama,” cetusnya.

Tak jauh beda disampaikan Anggota Komisi C Dame Duma Sari Hutagalung. “Contoh Pasar Glugur, disana sudah sepi hanya beberapa pedagang saja yang berjualan dan yang membeli nyaris tidak ada. Hal ini karena kondisi pulau jalan sudah ditutup serta harus memutar jauh. Jadi solusi yang utama jangan pedagang dipisah kita tetap fokus ditempat awal,” sebutnya.

Sementara, Direktur P&SDM PD Pasar Medan Arifin Rambe menyatakan, jumlah seluruh pedagang Pasar Aksara yang sudah terdata sekitar 775 pedagang. “Untuk solusi pedagang sudah kami usulkan beberapa pasar baik Pasar Sambu dan lainnya,” ujar dia.

Sebelumnya, ratusan pedagang eks Pasar Aksara yang membuka lapak di badan Jalan Aksara/AR Hakim dan di atas trotoar/drainase dibongkar habis, Kamis (13/9) lalu. Dalam penertiban pedagang itu, petugas gabungan dari PD Pasar, Satpol PP yang dibantu Polri dan TNI, sempat mendapat perlawanan dari para pedagang yang tak rela lapak jualannya dibongkar.

Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Kota Medan Rusdi Sinuraya mengatakan, penertiban yang dilakukan terhadap para pedagang eks Pasar Aksara bukan tanpa solusi. Para pedagang diberikan tempat sesuai aturan yang berlaku.

“Pedagang sudah disediakan tempatnya berjualan di dalam pasar, bukan di tempat lain. Pedagang ini diberikan tempat di pasar tradisional terdekat dan bahkan pasar lainnya. Ini semua demi ketertiban dan kelancaran,” tuturnya.

Dijelaskan Rusdi, tempat yang sudah disediakan untuk pedagang eks Pasar Aksara sebagian di pasar dekat terminal Jalan Wiliem Iskandar sebanyak 120 tempat. Kemudian, di Pasar Bakti 15 tempat, Pasar Halat 60, Pasar Sentosa Baru 13, Pasar Glugur 160, Pasar Sambu 200, Pasar Pendidikan 30 dan pasar di Jalan Panglima Denai samping tol bisa menampung 250 pedagang.

“Kami telah menyiapkan 728 tempat berjualan dan jumlah ini cukup banyak. Semua pedagang eks Aksara bisa ditampung dan diberikan secara gratis atau tidak ada dikenakan biaya,” tegasnya. (ris/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Setelah dewan dan tokoh masyarakat mengkritik pembang-unan 90 kios di lahan PT KAI Belawan, kini giliran Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin memerintahkan bangunan di lahan BUMN itu dibongkar. Hal itu ditegaskannnya di sela – sela acara peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Umum Tipe C Pekan Labuhan, Rabu (19/9).

“Bangunan itu tidak bisa dikeluarkan izinnya, saya sudah perintahkan agar segera dihentikan dan bongkar. Mana Pak kadis, itu segera hentikan bangunan itu. Bongkar Segera!” tegas Eldin sembari memerintahkan Kadis PKP2R Kota Medan, Sampurno Pohan.

Menjawab perintah orang nomor satu di Pemko Medan, Sampurno Pohan menjelaskan, bangunan yang sudah berdiri sebanyak lebih kurang 20 unit kios, PT Agung Jaya Mutiara selaku pengembang tidak bisa mendirikan bangunan di lahan PT KAI tersebut. Karena, lahan itu masuk dalam kawasan ruang terbuka hijau (RTH), jadi, tidak diberikan izin untuk pembangunan di lahan tersebut.

“Dari awal sudah ditegaskan, izin di lahan itu tidak bisa keluar, kita sudah keluarkan surat ke Satpol PP untuk segera dibongkar. Karena, mereka pelaksananya, kapan dibongkar, tanya saja ke Satpol PP,” kata Sampurno.

Menyikapi sikap Pemko Medan untuk pembongkaran 90 kios di lahan PT KAI, Anggota DPRD Medan HT Bahrumsyah mendukung sikap wali kota dengan tegas membongkar dan menghentikan bangunan tersebut.”Kita dukung Pemko Medan jika mampu merubuhkan semua bangunan kois tersebut dan kami sangat berharap ini jangan hanya ucapan,” ujarnya.

Harapannya, pembongkaran itu dapat disegerakan, agar tidak berlanjutnya pembangunan di lahan BUMN tersebut.

“Ini sudah menyalahi dari awal, semoga janji pak wali, dapat dilaksanakan oleh bawahannya. Agar bangunan itu segera dihentikan,” tegas Bahrumsyah. (fac)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Primkol TKBM) Pelabuhan Belawan diminta memberikan hak-hak dasar para pekerja karena dinilai telah merugikan buruh, terkait jaminan sosial tenaga kerja. Begitu juga dengan kebijakan dan tindakan Primkop yang lain sangat merugikan.

Hal ini disampaikan anggota DPRD Sumut yang memimpin rapat dengar pendapat (RDP) Komisi E dengan TKBM Pelabuhan Belawan BPJS Ketenagakerjaan dan Otoritas Belawan, Rabu (19/9) di Aula gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan.

Didampingi Anggota Komisi E Zulfikar, dirinya menyebutkan bahwa beberapa poin yang menjadi tuntutan para buruh TKBM Belawan adalah terkait tindakan Primkop yang dinilai telah merugikan. Diantaranya, pemotongan dan perincian dalam gaji untuk BPJS Ketenagakerjaan tidak jelas.

Selain itu, lanjut Ahmadan Harahap, adanya masalah pasca perubahan Jamsostek ke BPJS Ketenagakerjaan, dimana tidak ada penjelasan rinci soal pergantian itu. Termasuk hak-hak pekerja, baik yang mengundurkan diri, di-PHK serta yang meninggal dunia, juga masih kabur menurutnya.

Untuk pekerja yang berusia 56 tahun ke atas, sampai ada yang bekerja dengan umur 70 tahun ke atas. Namun informasi yang ia terima, yang bersangkutan belum mendapat pensiunan sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan.

Para buruh juga melaporkan masalah status TKBM di Pelabuhan Belawan tidak jelas, apakah terdaftar di pemerintahan atau tidak. Jika usianya sudah lanjut dan tidak sanggup lagi bekerja dan dioffernamakan ke anggota yang lain, hak-haknya tidak diberikan dan statusnya tidak jelas sampai saat ini.

“Semua permasalahan yang dialami para TKBM Pelabuhan Belawan akan kita sikapi secara serius, karena persoalannya menyangkut hak-hak buruh yang harusnya dipenuhi bukan sebaliknya diabaikan,” kata politisi PPP dari dapil (daerah pemilihan) Sumut VII (Tabagsel) tersebut.

Karena itu, lanjut Ahmadan bersama Zulfikar, rapat terpaksa diskors, karena Komisi E akan memanggil pengurus Primkop TKBM agar permasalahan bisa diselesaikan sesuai aturan yang ada. “Untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi para buruh bongkar muat, harus dihadapkan semua pihak-pihak terkait melalui pertemuan lanjutan yang telah diagendakan dalam kegiatan bulan Oktober 2018,” pungkas Ahmadan. (bal/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Aksi ‘nginap’ puluhan anggota Himpunan Nelayan Kecil Modern (HNKM) di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Utara, Jalan Sei Batugingging Medan, akhirnya tak berlanjut pada Rabu (19/9). DKP Provsu berjanji memberi solusi kepada kelompok HNKM atas penolakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.71/2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan.

“Aspirasi yang mereka sampaikan sudah kami terima kemarin (Selasa, Red). Pokok persoalannya masih seputar penolakan atas Permen KP 71/2016. Jadi sudah clear dan kita sedang siapkan solusi kepada mereka. Pada hari itu mereka langsung bubar setelah menyampaikan aspirasi dan ketemu saya,” kata Kepala DKP Provsu, Mulyadi Simatupang kepada Sumut Pos, kemarin.

Pada dasarnya, kata Mulyadi, Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan rumah besar para nelayan Sumut apapun benderanya, mulai Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumut, Persatuan Nelayan Tani Indonesia (PNTI) Sumut, Aliansi Nelayan Sumut dan juga HNKM. “Dan semua nelayan tanpa terkecuali harus kita layani karena kita ada untuk melayani masyarakat khususnya para nelayan,” katanya.

Solusi yang pihaknya tawarkan yakni hasil koordinasi DKP Provsu dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan segera melakukan pergantian alat tangkap ikan bagi nelayan yang terkena dampak regulasi dimaksud.

“Koordinasi ke pusat yang kami lakukan itu berdasarkan seluruh aspirasi kelompok nelayan di Sumut yang sebelumnya kita fasilitasi. Nanti semua akan kita sampaikan ke kementerian termasuk data pengganti alat tangkap ikan yang kita kumpulkan dari kabupaten/kota,” paparnya.

Sebab diakui pihaknya, pemerintah pusat siap memfasilitasi pengganti alat tangkap ikan yang ramah lingkungan dan diluar dari yang dilarang seperti pukat hela atau pukat tarik (trawl). Maka dari itu dibutuhkan data yang akurat, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan dari pemerintah daerah setempat yang diusulkan pemerintah provinsi ke pusat.

Sejauh ini, lanjut Mulyadi, dari 18 kabupaten/kota di Sumut, baru enam daerah yang sudah melengkapi data soal pengganti alat tangkap. Yakni Kabupaten Langkat sebanyak 425 unit, Medan (5), Deliserdang (392), Serdangbedagai (40), Nias Selatan (5), dan Gunungsitoli (6). Dimana totalnya yang sudah memberi data dimaksud sebanyak 873 unit.

“Namun itu kita rasakan masih kurang lengkap. Datanya perlu kita validasi lagi. Sebab yang namanya bantuan inikan datanya harus jelas. Artinya ada format yang harus diisi. Dan masih ada 12 kabupaten yang belum memberikan data itu pada kita. Seperti Batubara, Asahan, Tanjungbalai yang termasuk sarangnya penggunaan trawl. Kemudian Labura, Labuhan Batu, Sibolga, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Nias Utara, Nias Barat, Nias, dan Tapsel,” paparnya.

Atas dasar itu pihaknya akan menjemput bola meminta data dimaksud ke kabupaten/kota pada pekan depan. “Minimal nanti kami kumpulkan kepala dinas perikanan masing-masing daerah untuk melengkapi data tersebut, sehingga bisa cepat kita usulkan ke pusat. Data ini harus lengkap karena bersifat bantuan.

Jadi tidak sembarangan dan asal jadi saja,” pungkasnya.

Seperti diketahui, HNKM melakukan aksi nginap di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Utara sejak Senin (17/8) hingga Selasa (18/9) pagi. (prn/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Pemko Medan diminta akhir tahun ini segera menuntaskan ganti rugi lahan pembangunan Islamic Centre di Jalan Rawe VII, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan yang sudah terkendala sejak tahun 2006. Hal itu ditegaskan Anggota DPRD Medan, HT Bahrumsyah, Rabu (19/8) .

Dikatakan wakil rakyat Dapil II ini, permasalahan pembangunan Islamic Centre masih terkendala ganti rugi lahan. Harapannya, pada akhir tahun ini, Pemko Medan harus menyelesaikan ganti rugi lahan, agar di awal tahun 2019 sudah masuk tahap pelaksanaan pembangunan.

“Kita minta kepada bapak wali, agar sebelum masa jabatannya habis di tahun 2020, pembangunan Islamic Centre segera terlaksana?. Yang jelas, kita tetap mendukung agar pembangunan Islamic Centre segera dikerjakan,” tegas Bahrumsyah.

Menyikapi itu, Wali Kota Medan, HT Dzulmi Edin mengatakan, untuk pembebasan lahan sudah mencapai 22 hektare dari 40 hektare yang akan dijadikan sebagai lahan pembangunan. “Untuk akses jalan sudah dibuka, mudah – mudahan tahun 2019 awal, sudah bisa terlaksana pembangunannya. Jadi, masih kita manfaatkan untuk lahan yang 22 hektare yang sudah dibebaskan,” kata Eldin.

Sementara itu, Ketua MUI Medan, Muhammad Hatta sangat mengharapkan agar pembangunan Islamic Centre agar segera dipercepat pembangunannya, karena sudah sangat dinanti umat Islam di Kota Medan.”Selama ini kita dengar, karena masalah lahan. Kita siap melakukan kordinasi dari forum umat Islam Kota Medan, agar membantu agar ini bisa terlaksana dengan cepat,” kata Hatta.

Sekadar diketahui, program pembangunan Islamic Center sudah mengalokasikan anggaran pelebaran jalan, akses menuju Islamic Centre sesuai dengan detail engineering desain (DED) dalam perencana konsultan.

Saat ini, pembebasan lahan seluas 22 hekter sudah berlangsung dengan menyerap anggaran sekitar Rp16 miliar. Kini, proses pembebasan lahan yang diperkirakan akan mencapai 40 hektere masih terus dilakukan oleh Pemko Medan. (fac/ila)