MEDAN,SUMUTPOS.CO – Sebanyak 39 anggota DPRD Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung harus menelan kecewa saat berkunjung ke kantor DPRD Medan, Kamis (20/9).

Bagaimana tidak, mereka yang hendak studi banding tentang sejauhmana peran legislatif meningkatkan pariwisata dan perolehan pajak serta pembenahan infrastruktur ternyata tidak membuahkan hasil. Sebab, tak seorang pun anggota DPRD Medan menerima kunjungan mereka.

Kunjungan rombongan ke-39 anggota DPRD Kabupaten Way Kanan dipimpin Ketua DPRD Nikman bersama staf ini, hanya diterima Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Medan Hj Alida dan Kasubbag Kajian Perundang-undangan Hasanuddin. Akibatnya, kunjungan mereka tampak seadanya dan tidak membuahkan hasil maksimal.

Saat rapat dimulai, Hj Alida menyampaikan maaf kepada rombongan karena keberadaan anggota DPRD Medan yang tidak bisa menerima kunjungan. Hal ini dikarenakan sejumlah anggota DPRD Medan sedang menjalankan tugas luar. “Mohon maaf kedatangannya tidak langsung diterima anggota dewan (Medan), karena kebetulan di waktu bersamaan ada kegiatan di luar,” kata Alida.

Mendengar penuturan Alida, sejumlah rombongan terlihat kecewa dan kurang semangat. Namun, pertemuan tetap berlangsung yang juga dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Medan Agus Suriyono, mewakili Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah (BPPRD).

Ketua DPRD Way Kanan Nikman menyebutkan, maksud kedatangan mereka untuk mengetahui peran anggota dewan dalam memacu kunjungan wisata untuk menunjang PAD. Selain itu, bagaimana kolaborasi legislatif dan eksekutif mengoptimalisasi peningkatan PAD serta penataan pembangunan infrastruksur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.”Jauh hari kita sudah menyurati dan koordinasi. Mau bagaimana lagi, kita legowo aja kah dan dapat memaklumi ketiadaan anggota DPRD Medan,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Ketegasan Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto dipuji banyak pihak. Bahkan, banyak yang menganggapnya sebagai sejarah di provinsi ini. “Belum 100 hari ia dilantik sebagai Kapolda Sumut, tapi manfaatnya langsung dirasakan warga, terutama kita sebagai warga Kota Medan,” kata pengamat sosial Dr Arifin Saleh Siregar SSos MSP, Kamis (20/9).

Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan ini kemudian menyebut, gebrakannya membuat orang tercengang. Di antaranya, pembongkaran pos polisi, pos OKP/Ormas yang dibangun di trotoar.

Lalu, pembongkaran reklame ilegal di 13 ruas jalan pusat Kota Medan, yang selama ini bertahun-tahun tak ada yang berani menyentuhnya. “Makanya, saya bilang Kapolda Sumut yang ini merupakan sejarah,” ujarnya.

Arifin menyebut, Pemko Medan selama ini gamang melakukan pembongkaran terhadap reklame ilegal dan pos-pos OKP/ormas, sehingga dibiarkan mengganggu pejalan kaki dan merusak estetika kota.

“Tapi dengan dukungan Kapolda Sumut, bahkan ikut turun langsung, membuat tim gabungan Pemko Medan pun berani melakukan pembongkaran. Satu lagi, selama ini saya belum pernah lihat foto Kapolda muncul di baliho atau reklame yang bertebaran di Kota Medan,” tambahnya.

Lulusan doktor Universitas Sumatera Utara (USU) Medan ini mengatakan, Irjen Agus mengenalkan dirinya kepada publik di Sumut bukan dengan foto di baliho, tapi dengan kinerja. “Sebelumnya belum ada yang seperti ini, makanya sekali lagi, ini sejarah bagi Sumatera Utara,” tegasnya.

Ada yang menjadi catatan Arifin terkait kinerja dan ketegasan Irjen Agus. Dia mengatakan, penangkapan dan penindakan terhadap bandar narkoba juga semakin intens dilakukan. “Lihat saja, baru tiga hari dilantik, sudah ada 3 bandar narkoba yang tewas ditembak mati,” ujarnya.

Komitmen Irjen Agus terhadap pemberantasan tindak pidana premanisme dan kejahatan jalanan yang selama ini sangat meresahkan masyarakat, juga wajib mendapat acungan jempol.

Tak lama setelah dilantik, ia mengeluarkan maklumat untuk menyikat habis aksi premanisme, pemerasan hingga kejahatan jalanan. Ini membuat efek jera kepada para pelaku,” imbuhnya.

Irjen Agus menurut Arifin merupakan sebuah fenomenal. Biasanya, acara pisah sambut atau farewell pejabat baru selalu dilakukan di tempat mewah. Dan, itu lumrah dilakukan. Namun, lanjutnya, Irjen Agus lebih memilih merayakannya bersama orang-orang kecil.

“Tapi ini tak dilakukan oleh Kapolda Sumut. Ia lebih suka merayakan pelantikannya sebagai Kapolda Sumut dengan makan bersama ribuan tukang becak. Nah, kemarin, saya lihat ia merayakan kenaikkan pangkatnya menjadi bintang dua dengan acara tasyakuran bersama ribuan penggali kubur, bilal mayat dan marbot masjid,” ujarnya.

Dia berharap ketegasan dan kinerja Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto menjadi cermin dan diikuti oleh seluruh pejabat kepolisian di Sumatera Utara, sehingga masyarakat merasakan pelayanan yang baik. (mea/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Dua tersangka kasus korupsi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) pada tahun 2012 di Kelurahan Besar dan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, ditahan petugas Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Belawan, Kamis (20/9).

Keduanya adalah mantan Kepala Devisi Air Limbah Ir MS yang saat itu juga menjabat sebagi pejabat PPK dan pihak swasta atau rekanan berinisial FS yang merupakan Direktur Utama PT Promit LGU.

Selama proses pemeriksaan yang berlangsung 6 jam, salah satu tersangka FS sempat jatuh pingsan setelah dirinya ditahan pihak Kejari Belawan.

Kasi Pidsus Kejari Belawan, Nurdiono mengatakan, kedua tersangka telah diperiksa sejak pukul 10.00 WIB. Dalam proses pemeriksaan berlangsung, pihaknya telah memeriksa kondisi kesehatan kedua tersangka. “Dari hasil pemeriksaan medis, keduanya tidak ada mengalami gangguan kesehatan secara kejiwaan. Setelah pemberkasan dan pembuktian telah cukup, kedua tersangka resmi kita tahan,” ujar Nurdiono.

Pada saat penetapan penahanan kepada kedua tersangka, lanjut Nurdiono, FS sempat jatuh pingsan ketika akan diminta untuk menandatangani surat penahanan.”FS sempat pingsan, kita coba menenangkannya. Setelah yang bersangkutan normal, mau menandatangani penahanan terhadap mereka masing – masing. Keduanya, kita titip di rumah tahanan Tanjung Gusta Medan,” kata Nurdiono.

Dijelaskannya, korupsi proyek PDAM Tirtanadi Sumut ini dilakukan tersangka dalam pengerjaan proyek IPA dan jaringan pipa transmisi di Kelurahan Martubung dan Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan.

Anggaran pembiayaan sebesar Rp58,3 miliar berasal dari dana penyertaan modal Pemprovsu yang dikerjakan PT Wijaya Karya (Wika) bekerja sama dengan PT Cemerlang Samudra Kontrindo (CSK).

Ternyata, pengerjaan itu telah terjadi penyimpangan anggaran korupsi senilai Rp18,3 miliar. Setelah melakukan penyelidikan selama selam tiga tahun serta memeriksa 60 saksi, keduanya ditetapkan sebagi tersangka.

“Penanganan perkara ini sudah makan waktu sekitar tiga tahun. Alhamdulillah hari ini (kemarin,Red), kedua tersangka kita tahan. Walau banyak pihak yang telah bermohon untuk dilakukan penangguhan penahanan, tidak kita kabulkan,” jelas Nurdiono.

Disinggung tentang akan bertambahnya tersangka lainnya, Nurdiono mengatakan, pihaknya akan terus mendalami proses penyelidikan serta kemungkinan ada tersangka lain yang masih dalam proses penyelidikan.”Kita masih menyelidiki lagi kasus ini, kemungkinan ada lagi keterlibatan tersangka lain. Jadi, kita masih terus mengumpulkan bukti – bukti baru,” jelas Nurdiono.

Seperti diketahui, proyek IPA PDAM Martubung pada tahun 2012, menggunakan anggaran penyertaan modal Pemprovsu ?dengan anggaran senilai Rp 58,3 miliar meliputi pembangunan Direksi Keet, kantor lapangan, barak, gudang, jalan atau akses, pagar proyek, pembersihan lokasi, papan nama proyek dan lainnya dengan pagu anggaran Rp75 juta.

Kemudian, perizinan dengan pagu anggaran Rp150 juta, perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan, akomodasi, transportasi, air tiket, office dengan pagu anggaran Rp50 juta.

Pengukuran atau staking out Rp7,5 juta, investigasi atau survei Rp15 juta, utilitas pelaksanaan dan pek Rp85 juta, mobiliasasi personil dan peralatan Rp45 juta, pengadaan dan pelaksanaan pembangunan IPA kapasitas minimum 200 liter per detik Rp15.494.727.115, pengadaan pelaksanaan pekerjaan instrumentasi atau SCADA Rp3.491.269.750, pengadaan dan pelaksanaan pembangunan rehabilitasi booster pump existing Rp7.676.874.459, pengadaan pelaksanaan pembangunan rumah daya di IPA Martubung Rp6.109.211.627.

Untuk pembangunan kantor seluas 200 m2, untuk pengadaannya sebesar Rp1.449.135.315, dan untuk pelaksanaan chemical building sebesar Rp3.140.386.966. Sedangkan pembangunan sludge lagoon IPA menelan biaya Rp988.531.712.

Lalu, untuk unit bangunan penunjang sebesar Rp2.326.919.475, pengadaan pemasangan pipa transmisi air baku sebesar Rp4.396.041.648, pengadaan dan pelaksanan pembangunan intake Rp7.480.827.223, uji coba Rp25 juta, laporan Rp15 juta. Ada juga untuk pelatihan atau transfer of knowladge sebesar Rp25 juta, pembersihan Rp7,5 juta dan demobilisasi Rp18 juta. (fac/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Polisi mendalami kasus dugaan di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri (MAPN) 4 Martubung. Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan pemeriksaan sebanyak 12 orang saksi.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Jerico Lavian Chandra, Kamis (20/9), mengatakan, pihaknya masih terus mengumpulkan bukti – bukti baru atas kasus dugaan korupsi yang disangkakan kepada Kepala Sekolah MAPN 4, Nurkholidah Lubis.

Selama proses penyelidikan berlangsung, pihaknya sudah memeriksa 12 orang saksi termasuk tim dari Kemenag Kota Medan. Hingga proses penyidikan berlangsung, pihaknya belum menetapkan tersangka.

“Kita masih mendalami penyelidikan dan mengumpulkan bukti baru, kita juga masih mengecek dana BOS yang diduga menjadi masalah dalam penyelewengan dana itu,” terang Jerico.

Dijelaskan perwira berpangkat tiga balok emas ini, pihaknya masih mengembangkan bukti baru, karena, pihak guru pemegang data dengan pihak kepala sekolah, memiliki masing – masing ?keterangan atas dugaan yang disangkakan tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya masih mempelajari kedau temuan yang menjadi masalah dalam kasus itu, kemungkinan besar, akan ada lagi saksi lain yang akan diperiksa.”Sampai sekarang, kita belum bisa tetapkan tersangka. Yang jelas, bukti baru masih terus kita kumpulkan, “ jelas Jerico.

Sementara itu, Kuasa Hukum Nurkholidah Lubis, Johan Arifin SH mengatakan, pihaknya tetap men?ghargai proses penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dengan kliennya.

Harapannya, penyidik dapat bekerja dengan transparan, agar kasus yang sedang ditangani tidak berat sebelah. Artinya, kasus itu bisa diproses untuk mencari kebenaran dan keadilan. “Kami dari pihak yang terlapor, siap mempertanggung jawabkan dugaan yang disangkakan. Tapi, perlu dilakukan transparan dalam proses penanganan kasus ini,” sebut Johan.

Harapan Johan, dengan berjalannya proses penyelidikan di polisi, bagi pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab, tidak menunggangi proses belajar mengajar di sekolah.”Kita minta, tidak ada lagi oknum yang mempengaruhi murid untuk berdemo. Kalau, nanti terjadi lagi, kita minta penegak hukum harus menindak tegas,” tegas Johan.(fac/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Keseriusan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mencari solusi dalam penanggulangan banjir di Kota Medan, mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Bahkan, Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) siap jika diminta ikut terlibat mencari solusi dalam mengurangi dampak banjir yang kerap melanda Kota Medan.

REKTOR USU Prof Runtung Sitepu mengatakan, dirinya terbuka dan bersedia bekerjasama dengan Pemko Medan dan Pemprov Sumut dalam memecahkan masalah banjir di Kota Medan. “Tidak perlu saling salah dan menyalahkan. Kita, USU siap bekerjasama dengan Pemko Medan dan Pemprov Sumut untuk mencari solusi dalam rangka untuk mengurangi dampak banjir di masa-masa mendatang,” kata Runtung Sitepu kepada Sumut Pos, Rabu (19/9) siang.

Runtung menjelaskan, USU memiliki Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia
(Hathi) Cabang USU, yang terdiri dari pakar dan dosen-dosen teknik USU yang sangat berkompeten untuk memecahkan masalah dan mencari solusi masalah banjir di Ibu Kota Provinsi Sumut ini. “Kita siap melakukan penelitian untuk mengetahui faktor penyebab banjir dan apa solusinya. Kita siap membuat tim dan berdiskusi dengan pemko dan Pemprov Sumut,” ungkap Runtung lagi.

Dalam persoalan banjir ini, Runtung mempertanyakan fungsi kanal yang dibangun di kawasan Titi Kuning atau Meriendal sekira tahun 2008 silam. Proyek kanal itu merupakan proyek besar yang dananya pinjaman dari Japan Bank for International Corporation (JBIC) senilai Rp 240 miliar. Dibangunnya kanal itu bertujuan untuk mengurangi banjir yang kerap melanda Kota Medan. Tetapi kenyataannya, setiap kali turun hujan dengan intensitas tinggi, warga Kota Medan tetap saja menjadi korban banjir meluapnya beberapa aliran sungai seperti Sungai Deli, Babura, dan lainnya.

MEDAN,SUMUTPOS.CO –Polda Sumut menggelar Apel Operasi Mantap Brata Toba 2018 di Lapangan Benteng Medan. Hal ini dilakukan dalam rangka kesiapan pengamanan dan mensukseskan dan mengkawal pelaksanaan pemilu 2018-2019 yang aman dan damai, khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Hadir dalam gelar apel tersebut, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin, Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan dan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman.

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto mengatakan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan bersama seluruh elemen masyarakat Sumut, telah bersama-sama melakukan deklarasi terkait pemilu yang aman dan damai di Sumut.”Kita seluruh elemen keamanan dan ketertiban masyarakat, siap untuk mengkawal dan melaksanakan pemilu yang aman dan damai di Sumut,” kata Agus, Rabu (19/9).

Kapoldasu memamaparkan, ada ancaman keamanan dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi terjadi di Sumut. Untuk itu, ia berharap pihak-pihak yang terkait di dua kubu Pasangan Calon (Paslon) pada pemilu mendatang agar bersam-sama menjaga keamanan.

“Untuk menghindari politik identitas, para polisitisi silahkan adu program, adu rekam jejak dan sebagainya. Sehingga kepada masyarakat menjadi gambaran yang seluas-luasnya. Jangan timbulkan pertentangan dan perpecahan kerukunan masyarakat di Sumut,” harapnya.

Menurutnya, saat ini, ujaran kebencian dan hoax terus bermunculan. Jendral bintang dua ini mengatakan pihaknya dengan komponen Cyber yang ada dibantu TNI bakal melaksanakan patroli dunia maya rutin.

Tujuannya, untuk menghempang dan menindak pelaku-pelaku penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Ia mengatakan tidak akan main-main untuk hal ini.”Kita juga kerjasama dengan Mabes Polri bersinergi. Sehingga sinergi dengan jajaran di pusat dan daerah bersatu padu. Mudah-mudahan para pelaku ini, bisa dilakukan penindakan dan mereka harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya,” jelas Agus.

Dia berharap, pada pemilu mendatang masyarakat disuguhkan oleh program untuk memilih pemimpin negara tanpa terjadi perpecahan, pengkotak-kotakan. “jadi pesta demokrasi benar-benar untuk memilih pemimpin negara. Lihat rekam jejaknya, biar masyarakat bebas memilih sesuai hati nuraninya,” ungkap mantan Waka Polda Sumut ini.

Terkait banyaknya ujaran kebencian dan hoax yang mulai naik kepermukaan, Agus menjelaskan bahwa ia bersama dengan komponen Cyber yang ada, bekerjasama dengan TNI untuk terus melaksanakan Patroli terhadap dunia maya dan kegiatan-kegiatan penyebaran-penyebaran informasi palsu dan menyesatkan akan dilakukan penindakan tegas.

Usai gelaran apel Apel Operasi Mantap Brata Toba 2018 digelar simulasi penanganan gangguan-gangguan yang dapat mengganggu dan menyerang saat pesta demokrasi pemilu berlangsung. (dvs)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Portal atau website sscn.bkn.go.id akhirnya bisa diakses sejak pukul 19.00 WIB, kemarin. Hanya saja, setelah Sumut Pos berselancar di portal tersebut, disampaikan bahwa pembukaan calon aparatur sipil negara (CASN) 2018 belum dibuka. “Opening soon. Pendaftaran CPNS belum dibuka,” begitu bacaan yang tertulis pada portal tersebut.

Dalam portal tersebut, ada diterangkan panduan cara registrasi untuk formasi CASN, kolom registrasi dan juga persyaratan yang mesti dilengkapi peserta. Berdasarkan postingan tersebut, alur pendaftaran dimulai dengan mengakses situs https://sscn.bkn.go.id, membuat akun SSCN 2018 dengan cara melakukan registrasi, mengisi NIK, Nomor KK, alamat email, password akun.

Peserta juga harus mengunggah pas foto min.120 kb max 200kb dengan format .JPG atau .JPEG. Kemusian Log in kembali ke portal SSCN dengan NIK dan password yang telah kalian daftarkan sebelumnya; mengunggah foto diri, memilih instansi, melengkapi data diri dan dokumen yang diperlukan dan mencetak kartu pendaftaran, menunggu proses verifikasi berkas, dan bagi peserta yang lulus seleksi administrasi selanjutnya melakukan tes CAT BKN. Sementara untuk pendaftaran CASN 2018 di Kementerian BUMN, sesuai informasi yang diperoleh yakni pada 26 September.

Menurut Kepala BKN Regional VI Medan, English Nainggolan, sejatinya pada 19 September pendaftaran CASN memang belum dibuka. Kata dia, pemerintah pusat lebih lanjut akan memberitahukan tanggal pendaftaran yang dilakukan secara online itu. “Informasinya dalam bulan ini juga. Karena memang masih persiapan perangkat dan lainnya oleh BKN,” katanya.

Berdasarkan informasi yang diketahuinya, pada 19 September masih tahapan pengumuman alur, formasi, lowongan jabatan hingga persyaratan melamar CASN. “Itu keterangan dari bagian publikasi BKN Pusat. Untuk pendaftaran akan diumumkan lebih lanjut. Jadi saat ini memang belum dibuka,” katanya.

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Medan menjatahkan satu galon berisi lima liter air zam-zam untuk satu orang jamaah haji. Peraturan ini bukan kali pertama karena tahun sebelumnya juga sudah diberlakukan.

Koordinator Humas PPIH Debarkasi Medan, Imam Mukhair mengatakan, ketentuan itu telah diatur oleh Kementerian Agama. Untuk oleh-oleh, seperti air zam-zam, panitia telah menjatah sebanyak 5 liter bagi jamaah “Kalau air zam-zam sudah disediakan oleh panitia sebanyak 5 liter. Jamaah hanya membawa baju-baju kotor saja, tidak diperkenankan membawa yang lain,” ungkapnya kepada Sumut Pos, Rabu (19/9).

Peraturan ini, lanjut Imam, sudah lama diterapkan bagi jamaah. Hal itu untuk keselamatan jamaah selama dalam perjalanan pulang. “Ini untuk keselamatan jamaah. Biasanya mereka (jamaah) membeli oleh-oleh setelah sampai di Medan,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Kemenag membuat 8 ketentuan penimbangan bagasi dan barang bawaan jemaah haji. Diantaranya; Tempat penimbangan dilakukan sesuai dengan penempatan hotel jemaah, Penimbangan bagasi dilakukan 48 jam sebelum pesawat take off.

Kemudian, Jemaah haji hanya diperbolehkan membawa tas paspor, tas tentengan (tas kabin) dengan berat maksimal 7 kg dan berat maksimal koper (bagasi) adalah 32kg. Perusahaan penerbangan hanya akan mengangkut tas tentengan dan koper yang diberikan oleh penerbangan. Lalu, Dilarang memasukkan air zam-zam ke dalam koper (bagasi) dan membawa parfum lebih dari 100 ml.

Dilarang membawa carian melebihi 100 ml dalam tas tentengan, kecuali obat-obatan. Kemudian, benda yang mengandung aerosol, gas, magnet, senjata tajam dan mainan yang menggunakan baterai harap dilepas. Terakhir, dilarang menggunakan pelindung net atau jaring tali tambang untuk koper yang masuk bagasi.

Imam menambahkan, aturan-aturan ini diterapkan demi kelancaran jemaah haji dalam proses persiapan keberangkatan agar tidak terlalu lama, serta menjaga keselamatan penerbangan yang akan ditempuh dalam waktu 8-9 jam.

Ia mengatakan, pemerintah tidak pernah membatasi jamaah untuk membawa air zam-zam maupun buah tangan. Namun tidak dibawa bersamaan saat pulang.”Selain berat maksimal 32 kg untuk tas koper dan berat tas tenteng 7 kg, sisanya dikargo, caranya begitu,” pungkasnya.(man/ila)