MEDAN,SUMUTPOS.CO – Ribuan orang yang mengatasnamakan diri Himpunan Nelayan Kecil Modern Sumatera Utara, protes terhadap aparat yang menangkap kapal mereka yang bermuatan 5 Gross Ton. Mereka juga mendesak agar Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016 dicabut. Karena dengan adanya Permen tersebut, membuat ribuan nelayan tidak bisa melaut.

Massa yang mengklaim berasal dari Belawan, Deliserdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Tanjungbalai dan Sibolga itu ‘mengepung’ Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Pangeran Diponegoro, Kamis (13/9). Akibat aksi itu, membuat arus lalu lintas di kawasan itu menjadi macet. Kendaraan dari arah Jalan Diponegoro menuju simpang Jalan Zainul Arifin, terpaksa dialihkan petugas kepolisian dan Dishub ke Jalan RA Kartini.

“Kami tidak butuh Permen, kami butuh makan. Saat ini banyak nelayan yang menganggur, dan kami tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan hidup,” kata Koordinator Aksi, Abdul Karim Lubis dalam orasinya.

Soal penangkapan yang dilakukan, menjadi ketakutan tersendiri bagi para nelayan. Tak sedikit nelayan yang memilih tidak melaut daripada ditangkap aparat. “Anak istri menjerit tidak bisa bayar uang sekolah dan makan karena tidak ada uang. Beberapa kawan kami ditembak dan ditangkap,” ujarnya.

Mereka juga menuntut soal penangkapan yang dilakukan polisi terhadap rekan mereka di Perairan Rokan Hilir. Ada tiga yang ditembak dalam peristiwa itu. Satu diantaranya meninggal. Rata-rata nelayan adalah warga Kota Tanjungbalai. “Kawan kami diberondong dan tiga korban berserakan di tengah laut. Kami diberondong seperti teroris. Padahal kami bukan penjahat, tapi kami saat ini terpenjara dengan Permen 71 yang seperti tidak berprikemanusiaan,” tegasnya.

Karenanya, mereka mendesak Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi agar berkomunikasi ke Pemerintah Pusat untuk mencabut Permen itu. Karena para nelayan juga butuh kehidupan. Mereka juga menuntut pemerintah, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjamin hak-hak nelayan. “Kami melaut hanya untuk cari makan bukan untuk kaya bisa beli mobil,” terangnya.

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Puluhan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) berunjukrasa mengkritik Presiden Jokowi atas kondisi perekonomian Indonesia yang makin terpuruk. Aksi tersebut digelar di depan gedung DPRD Sumut, Kamis (13/9).

Dengan membawa isu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, para mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu memaksa masuk ke lingkungan gedung dewan. Namun aparat kepolisian tidak mengizinkan massa untuk menduduki dan menggelar rapat dengan anggota dewan.

Akibatnya suasana sempat ricuh Kepolisian pun hanya memperbolehkan sebagian dari massa untuk masuk sebagai perwakilan. Namun tawaran tersebut ditolak dan mahasiswa tetap bersikeras agar semua peserta aksi diizinkan masuk ke gedung wakil rakyat tersebut. Aksi dorong pun terjadi.

Dalam orasinya, para mahasiswa menilai rezim pemerintahan Jokowi-JK tidak mampu memperbaiki tatanan hidup rakyat yang lebih layak sebagaimana dijanjikan dalam kampanye 2014 lalu.”Hari ini kita dihadapkan persoalan yang mirip dengan kondisi saat reformasi terjadi, di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar melambung tinggi sehingga terjadi krisis moneter,” kata Koordinator aksi M. Najib.

Menurut mereka, pemerintahan Jokowi-JK yang sudah memasuki tahun keempat ini, masyarakat Indonesia justru berada pada situasi terpuruk sepanjang era demokrasi berjalan. Rezim ini pun terbukti tidak mampu memimpin republik ini dengan baik.

Mereka juga mengungkapkan, pelemahan rupiah yang terus menerus merupakan bukti serta fakta yang tidak terbantahkan pada level Rp15.000 seharusnya menjadi lampu kuning bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan serta langkah-langkah strategis untuk memperbaiki masalah perekonomian. “Tapi itu tidak dilakukan dan terkesan dipandang sebelah oleh rezim saat ini, terbukti dengan jatuhnya rupiah di level Rp15 ribu,” bilang M. Najib.

Adapun janji pemerintah menurut mereka saat ini hanya omong kosong, seperti tidak mengimpor beras, buy back Indosat dan lainnya. Belum lagi persoalan ketimpangan yang melebar, kesejahteraan, KKN, penegakan HAM dan kebebasan berpendapat yang semuanya masih jauh dari arah dan tujuan. “Realitas negara layaknya berjalan mundur. Cita-cita bangsa tidak terwujud,” katanya lagi.

Karena itu, kata mereka, HMI UIN Sumut Medan menyatakan sikap, yakni meminta kepada pemerintah untuk menstabilkan rupiah, perbaiki perekonomian rakyat Indonesia dan turunkan Jokowi-JK karena tidak mampu memperbaiki tatanan hidup masyarakat yang lebih layak. (bal/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Polda Sumut kesulitan melacak keberadaan Ketua Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Marelan (P3TM) Ali S, aktor utama jual-beli lapak kios Pasar Marelan. Kasus inipun jadi mandeg, Kasubdit IV/Renakta Ditreskrimum Polda Sumut AKBP Leonardo yang dikonfirmasi mengakui, pihaknya saat ini tidak mengetahui keberadaan Ketua P3TM.

“Pada dasarnya semua kasus yang masuk kita proses, kita tangani. Semuanya atensi yang masuk. Tapi kalau tersangkanya tidak ada bagaimana mau diproses,” aku Leonardo kepada Sumut Pos, Kamis (13/9).

Pihaknya mengaku sudah menurunkan tim untuk mengejar Ketua P3TM yang saat ini kabur bahkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Begitupun, pihaknya saat ini masih minim informasi, di mana buruan mereka itu bersembunyi dari kejaran Polda Sumut.”Kita terus pantau. Cuma memang kami sekarang tidak tahu di mana posisi tersangka, apakah di luar kota atau di mana. Masih terus kita buru, sabar, ya,” ujarnya kepada wartawan Koran ini.

Melihat kasus ini, praktisi hukum Julheri Sinaga meminta kepada
Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto agar menegaskan kepada bawahannya tidak ‘main-main’ dalam menuntaskan sebuah perkara. “Polisi pada dasarnya memiliki kemampuan, trik dan strategi untuk memburu seseorang yang menjadi DPO.

Seperti kita ketahui, banyak kasus-kasus pembunuhan yang menyita perhatian berhasil diungkap Polda Sumut, saya rasa untuk menangkap satu orang Ketua P3TM bukan lah hal yang sulit,” kata Julheri.

Apalagi, lanjutnya, yang diburu merupakan aktor utama agar kasus ini jalan. Sehingga, sangat disayangkan bila polisi hanya menangkap pemain kecilnya, namun tak memberhasil membekuk otak pelaku. “Setingkat Polda Sumut, masak sih tak berhasil ditangkap. Kita tahu bagaimana sepak terjang dan kredibilitas Poldasu selama ini yang berhasil mengungkap kasus-kasus besar,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Poldasu berhasil menangkap tiga pengurus P3TM dan Kepala Pasar Marela, dalam operasi tangkap tangan jual beli lapak kios pada Jumat (24/8) lalu. Setelah dilakukan pengembangan, Ketua P3TM, Ali S merupakan otak pelaku dan berhasil melarikan diri. Sedangkan Kepala Pasar Marelan dilepas karena terbukti tidak bersalah.

Dalam penangkapan tersebut, turut diamankan barang bukti berupa uang tunai Rp2 juta, 1 buah tas ransel warna ungu berisikan berkas berkas dan kwitansi, dan 4 unit handphone. (dvs)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan akan segera dicabut dan tinggal menunggu waktu pengesahan. Kendati demikian, dicabutnya Perda tersebut jangan sampai disalahartikan.

Anggota DPRD Medan Fraksi PKS, Rajuddin Sagala mengungkapkan dengan dicabutnya Perda itu bukan berarti setiap orang atau badan usaha bisa bebas membangun dan melakukan kegiatan tanpa memperdulikan lingkungan sekitar. Untuk itu, Pemko Medan diminta menyiapkan langkah-langkah antisipasi setelah perda ini secara sah dicabut.

“Pencabutan Perda Retribusi Izin Gangguan tentunya untuk memberi kemudahan kepada investor untuk menanamkan modalnya di Kota Medan. Namun, bukan berarti seenaknya saja tanpa memperdulikan keadaan di sekitarnya dan tentu bukan itu maksudnya,” kata Rajuddin, kemarin.

Diutarakan dia, terkait dengan pencabutan aturan tersebut dipertanyakan dua hal kepada Pemko Medan. Pertama, soal PAD yang dihasilkan dari Perda ini. Kedua, langkah antisipasi ke depannya bagaimana.

“Berapa perolehan PAD dari retribusi izin gangguan yang diterima dalam dua tahun terakhir, kita ingin tahu. Begitu juga apa langkah antispasi setelah peraturan ini dicabut,” kata Rajuddin.

Ia mengingatkan kepada Pemko Medan untuk memetakan dampak positif dan dampak negatif dengan dicabutnya regulasi ini.

Dengan begitu, ke depan Kota Medan tidak disibukkan mengurusi konflik horizontal antara pemilik usaha dengan masyarakat di sekitarnya karena tidak lagi diperlukan izin gangguan dalam mendirikan usaha.”Alasan yang mendasari dicabutnya peraturan daerah ini secara prinsip adalah sudah dianggap tidak mendukung lagi kemudahan dalam dunia usaha,” tuturnya.

Menurut Rajuddin, Perda ini pada dasarnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan pendirian usaha atau kegiatan bisnis yang berpotensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat umum. Namun, dalam perjalanannya bahwa izin gangguan dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi oknum-oknum tertentu sehingga mempersulit dunia usaha.

“Secara sederhana peraturan daerah ini dianggap sudah ketinggalan zaman sehingga sudah tidak diperlukan lagi. Pada prinsipnya kami sangat sepakat bahwa iklim usaha harus dipermudah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran,” tukasnya.

Dia menambahkan, era birokrasi yang berbeli-belit harus segera bertransformasi menuju era kemudahan. Hal ini untuk mengikuti perkembangan dunia zaman modern yang serba mudah dan transparan.

Diketahui, tahap pencabutan Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2016 ini sudah memasuki proses pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Medan. Selanjutnya, tanggapan atas fraksi dari Pemko Medan dan kemudian akan disahkan.

Wakil Wali Kota Medan Akhyar mengatakan pencabutan Perda itu sebetulnya mempermudah investasi. Pun begitu, diakuinya, memang dampaknya ada pengurangan pendapatan PAD. “Tidak terlalu signifikan (pengurangan pendapatan PAD). Namun, nantinya apa yang menjadi harapan-harapan dewan (DPRD Medan) untuk meningkatkan PAD akan kita upayakan bagaimana ke depannya,” ujar Akhyar. (ris/ila)