MEDAN,SUMUTPOS.CO – Polda Sumut kesulitan melacak keberadaan Ketua Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Marelan (P3TM) Ali S, aktor utama jual-beli lapak kios Pasar Marelan. Kasus inipun jadi mandeg, Kasubdit IV/Renakta Ditreskrimum Polda Sumut AKBP Leonardo yang dikonfirmasi mengakui, pihaknya saat ini tidak mengetahui keberadaan Ketua P3TM.

“Pada dasarnya semua kasus yang masuk kita proses, kita tangani. Semuanya atensi yang masuk. Tapi kalau tersangkanya tidak ada bagaimana mau diproses,” aku Leonardo kepada Sumut Pos, Kamis (13/9).

Pihaknya mengaku sudah menurunkan tim untuk mengejar Ketua P3TM yang saat ini kabur bahkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Begitupun, pihaknya saat ini masih minim informasi, di mana buruan mereka itu bersembunyi dari kejaran Polda Sumut.”Kita terus pantau. Cuma memang kami sekarang tidak tahu di mana posisi tersangka, apakah di luar kota atau di mana. Masih terus kita buru, sabar, ya,” ujarnya kepada wartawan Koran ini.

Melihat kasus ini, praktisi hukum Julheri Sinaga meminta kepada
Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto agar menegaskan kepada bawahannya tidak ‘main-main’ dalam menuntaskan sebuah perkara. “Polisi pada dasarnya memiliki kemampuan, trik dan strategi untuk memburu seseorang yang menjadi DPO.

Seperti kita ketahui, banyak kasus-kasus pembunuhan yang menyita perhatian berhasil diungkap Polda Sumut, saya rasa untuk menangkap satu orang Ketua P3TM bukan lah hal yang sulit,” kata Julheri.

Apalagi, lanjutnya, yang diburu merupakan aktor utama agar kasus ini jalan. Sehingga, sangat disayangkan bila polisi hanya menangkap pemain kecilnya, namun tak memberhasil membekuk otak pelaku. “Setingkat Polda Sumut, masak sih tak berhasil ditangkap. Kita tahu bagaimana sepak terjang dan kredibilitas Poldasu selama ini yang berhasil mengungkap kasus-kasus besar,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Poldasu berhasil menangkap tiga pengurus P3TM dan Kepala Pasar Marela, dalam operasi tangkap tangan jual beli lapak kios pada Jumat (24/8) lalu. Setelah dilakukan pengembangan, Ketua P3TM, Ali S merupakan otak pelaku dan berhasil melarikan diri. Sedangkan Kepala Pasar Marelan dilepas karena terbukti tidak bersalah.

Dalam penangkapan tersebut, turut diamankan barang bukti berupa uang tunai Rp2 juta, 1 buah tas ransel warna ungu berisikan berkas berkas dan kwitansi, dan 4 unit handphone. (dvs)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan akan segera dicabut dan tinggal menunggu waktu pengesahan. Kendati demikian, dicabutnya Perda tersebut jangan sampai disalahartikan.

Anggota DPRD Medan Fraksi PKS, Rajuddin Sagala mengungkapkan dengan dicabutnya Perda itu bukan berarti setiap orang atau badan usaha bisa bebas membangun dan melakukan kegiatan tanpa memperdulikan lingkungan sekitar. Untuk itu, Pemko Medan diminta menyiapkan langkah-langkah antisipasi setelah perda ini secara sah dicabut.

“Pencabutan Perda Retribusi Izin Gangguan tentunya untuk memberi kemudahan kepada investor untuk menanamkan modalnya di Kota Medan. Namun, bukan berarti seenaknya saja tanpa memperdulikan keadaan di sekitarnya dan tentu bukan itu maksudnya,” kata Rajuddin, kemarin.

Diutarakan dia, terkait dengan pencabutan aturan tersebut dipertanyakan dua hal kepada Pemko Medan. Pertama, soal PAD yang dihasilkan dari Perda ini. Kedua, langkah antisipasi ke depannya bagaimana.

“Berapa perolehan PAD dari retribusi izin gangguan yang diterima dalam dua tahun terakhir, kita ingin tahu. Begitu juga apa langkah antispasi setelah peraturan ini dicabut,” kata Rajuddin.

Ia mengingatkan kepada Pemko Medan untuk memetakan dampak positif dan dampak negatif dengan dicabutnya regulasi ini.

Dengan begitu, ke depan Kota Medan tidak disibukkan mengurusi konflik horizontal antara pemilik usaha dengan masyarakat di sekitarnya karena tidak lagi diperlukan izin gangguan dalam mendirikan usaha.”Alasan yang mendasari dicabutnya peraturan daerah ini secara prinsip adalah sudah dianggap tidak mendukung lagi kemudahan dalam dunia usaha,” tuturnya.

Menurut Rajuddin, Perda ini pada dasarnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan pendirian usaha atau kegiatan bisnis yang berpotensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat umum. Namun, dalam perjalanannya bahwa izin gangguan dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi oknum-oknum tertentu sehingga mempersulit dunia usaha.

“Secara sederhana peraturan daerah ini dianggap sudah ketinggalan zaman sehingga sudah tidak diperlukan lagi. Pada prinsipnya kami sangat sepakat bahwa iklim usaha harus dipermudah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran,” tukasnya.

Dia menambahkan, era birokrasi yang berbeli-belit harus segera bertransformasi menuju era kemudahan. Hal ini untuk mengikuti perkembangan dunia zaman modern yang serba mudah dan transparan.

Diketahui, tahap pencabutan Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2016 ini sudah memasuki proses pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Medan. Selanjutnya, tanggapan atas fraksi dari Pemko Medan dan kemudian akan disahkan.

Wakil Wali Kota Medan Akhyar mengatakan pencabutan Perda itu sebetulnya mempermudah investasi. Pun begitu, diakuinya, memang dampaknya ada pengurangan pendapatan PAD. “Tidak terlalu signifikan (pengurangan pendapatan PAD). Namun, nantinya apa yang menjadi harapan-harapan dewan (DPRD Medan) untuk meningkatkan PAD akan kita upayakan bagaimana ke depannya,” ujar Akhyar. (ris/ila)

SUMUTPOS.CO – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan belum melakukan pembangunan Jembatan Sicanang yang sebelumnya amblas. Padahal, masa pengerjaan proyek tersebut tersisa tiga bulan lagi untuk tahun anggaran 2018.

Namun ,Pemko Medan berjanji pembangunan tersebut akan tuntas tahun ini Anggota Komisi D DPRD Medan Landen Marbun menyatakan, ia telah berkomunikasi dengan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tentang progres percepatan pembangunan jembatan itu. “Wali kota menyatakan bahwa Pemko Medan serius untuk mempercepat pembangunannya dengan memerintahkan Dinas PU Medan. Ditargetkan, pada tahun ini jembatan tersebut tuntas pengerjaannya,” kata Landen, kemarin.

Menurut Landen, Jembatan Sicanang merupakan akses satu-satunya untuk warga Kelurahan Sicanang. Oleh sebab itu, harus segera dikerjakan secepatnya karena tak ada jalan alternatif lain. “Kita berharap jangan sampai peristiwa robohnya jembatan itu terulang kembali lantaran disebabkan kurangnya perencanaan yang matang,” ujar anggota dewan yang pindah partai dari Hanura ke Nasdem.

Ia menegaskan, komitmen Pemko Medan untuk menyelesaikan pembangunan jembatan tahun ini harus benar-benar diwujudkan. Jangan sampai, karena lambannya pengerjaan yang sudah hampir di penghujung tahun terkendala lagi.”Saat ini sudah memasuki penghujung tahun.

Biasanya, akhir tahun masuk musim hujan dan cuaca buruk. Jadi, jangan sampai karena faktor alam pengerjaan jembatan tertunda. Makanya, kita berharap dipercepat pembangunan dengan menambah tenaga kerja,” kata Landen.

Seperti diketahui, jembatan titi dua Sicanang amlas. Penyebabnya, tanah di sekitar tiang penyangga jembatan amblas tergerus arus laut. Tanah yang longsor semakin parah, sudah memakan badan jalan hampir mengenai konstruksi jembatan. Masyarakat yang melintasi jembatan tersebut harus ekstra hati-hati, agar tak tergelincir dan jatuh ke laut. (ris/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan bersama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan, dibantu TNI dan Polri kembali menertibkan ratusan pedagang eks Pasar Aksara yang membuka lapak di badan Jalan Aksara/AR Hakim dan di atas trotoar/drainase, Kamis (13/9).

Dalam penertiban tersebut sempat terjadi adu mulut antara pedagang dan personel Satpol PP.

Dalam penertiban itu, petugas gabungan sempat mendapat perlawanan dari para pedagang yang tak rela lapak jualannya dibongkar.

Aksi saling dorong antara pedagang dengan petugas tak terelakkan. Namun, setelah diberikan sosialisasi dan imbauan akhirnya pedagang pasrah lapaknya dibongkar.”Kami sudah dapat izin berjualan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi udah kemari melihat kondisi kami. Pak Jokowi bilang, tidak ada penggusuran sebelum dibangun kembali pasar yang baru buat kami,” kata seorang ibu pedagang baju sambil teriak-teriak tak terima.

Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Kota Medan Rusdi Sinuraya yang memimpin langsung penertiban mengatakan, tidak boleh lagi ada pedagang yang berjualan di badan jalan, trotoar, di atas drainase/parit hingga lainnya yang menyalahi aturan. Sebab, selain mengganggu kelancaran arus lali lintas, keberadaan pedagang itu juga membuat estetika Kota Medan menjadi kumuh dan berantakan.”Penertiban ini bagian dari program Pemko Medan. Jadi, tidak ada lagi pasar-pasar tumpah yang berjualan menyalahi aturan dan kepentingan umum,” kata Rusdi saat diwawancarai.

Disebutkan Rusdi, pedagang yang ditertibkan ini merupakan pedagang yang berjualan di gedung Pasar Aksara sebelum terbakar. Namun, karena sudah terbakar gedungnya lalu mereka membuka lapak di badan jalan, trotoar hingga di atas drainase/parit.”Jumlah pedagang eks Pasar Aksara sebetulnya tidak terlalu banyak. Namun, banyak pedagang baru yang terus tumbuh dan membuka lapak di sana sehingga jumlahnya mencapai sekitar 250 lebih,” ungkapnya.

Rusdi memastikan, penertiban yang dilakukan terhadap para pedagang eks Pasar Aksara bukan tanpa solusi. Para pedagang diberikan tempat sesuai aturan yang berlaku.”Pedagang sudah disediakan tempatnya berjualan di dalam pasar, bukan di tempat lain. Pedagang ini diberikan tempat di pasar tradisional terdekat dan bahkan pasar lainnya. Ini semua demi ketertiban dan kelancaran,” tuturnya.

Dijelaskan Rusdi, tempat yang sudah disediakan untuk pedagang eks Pasar Aksara sebagian di pasar dekat terminal Jalan Williem Iskandar sebanyak 120 tempat. Kemudian, di Pasar Bakti 15 tempat, Pasar Halat 60, Pasar Sentosa Baru 13, Pasar Glugur 160, Pasar Sambu 200, Pasar Pendidikan 30 dan pasar di Jalan Panglima Denai samping tol bisa menampung 250 pedagang.

“Kami telah menyiapkan 728 tempat berjualan dan jumlah ini cukup banyak. Semua pedagang eks Aksara bisa ditampung dan diberikan secara gratis atau tidak ada dikenakan biaykata dia.

Rusdi mengimbau kepada pedagang agar jangan memaksakan kehendaknya untuk berjualan bukan pada tempat yang semestinya atau dilarang. Apalagi, dalam waktu dekat Medan menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Nasional. Tentu, banyak orang datang dari seluruh Indonesia ke Medan. Kondisi seperti ini jelas menggangu estetika. “Paling penting, penertiban dilakukan permanen dan ke depan tidak boleh lagi ada ‘pasar tumpah’ di Kota Medan,” tegas Rusdi.

Sementara Sekretaris Satpol PP Medan Rakhmat Harahap mengatakan, sebelum dibongkar telah disampaikan surat peringatan dan juga sosialisasi hingga berulang kali. Oleh sebab itu, sebagian lapak-lapak para pedagang umumnya sudah kosong, tak satu pun barang dagangan mereka yang berada dalam lapak.

“Sebelumnya kita telah mensosialisasikannya kepada para pedagang agar mereka tidak lagi berjualan di tempat tersebut. Sebab, kita telah menyediakan tempat yang baik dan layak. Namun tawaran yang kita ajukan tidak direspon, para pedagang tetap berjualan sehingga kita lakukan penertiban,” paparnya.

Menurut Rakhmat, usai dilakukan penertiban kini kawasan depan eks Aksara Plaza telah bersih dari lapak pedagang. “Sudah terlihat bersih, rapi dan tertata. Efek dari penertiban yang dilakukan, arus lalu lintas pun kini lancar.

Untuk mengantisipasi dibangunnya lagi lapak pedagang, maka didirkan posko, dimana sebanyak 60 orang per-shift dari Kecamatan Medan Perjuangan, Medan Tembung dan Timur diturunkan untuk melakukan penjagaan,” pungkasnya.

Pemerintah Diminta Lebih Akomodatif

Sementara itu, Anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan menilai bahwa pemerintah daerah dalam menertibkan pedagang eks pasar Aksara tidak memiliki kebijakan yang memberikan solusi dengan membersihkan lapak dagangan tanpa memberikan alternatif setelahnya.

Hal ini disampaikannya usai pembongkaran paksa oleh Pemko Medan dan Pemkab Deli Serdang di Jalan Aksara dan Jalan Pancing Medan, Kamis (13/9) kemarin.

“Padahal lokasi berjualan itu, Presiden Jokowi juga sudah pernah masuk ke situ. Jadi harus ada kebijakan pemerintah daerah yang memberikan solusi,” ujar Sutrisno.

Dirinya mengaku telah bertemu dan mempertanyakan kesediaan para pedagang untuk tidak berjualan jika memang alasannya adalah untuk kepentingan pelaksanaan MTQN Oktober mendatang.

Namun setelahnya diberikan kembali kesempatan berjualan sampai ada solusi jelas dari pemerintah setempat. Sebab katanya, berdagang adalah jalan hidup bagi masyarakat yang berusaha di kawasan tersebut sejak Pasar Aksara masih berdiri hingga harus dirobohkan karena terbakar.”Ternyata mereka (pedagang) bersedia berhenti berjualan selama MTQ berlangsung, tetapi setelah itu berjualan lagi. Karena itu jalan hidup mereka sebelum ada tempat yang layak. Artinya mereka ini mau diatur,” katanya.

Dirinya bahkan melihat peluang di mana lahan eks Pasar Aksara yang kini telah rata bisa digunakan sebagai lokasi sementara para pedagang berjualan. Namun dia memperkirakan tanah tersebut sudah dijual dan tidak dibolehkan lagi untuk digunakan.

“Dalam kondisi ekonomi yang begini sulit, harusnya pemerintah itu lebih akomodatif. Tentu kita tidak sepakat bahwa jalan umum yang fungsinya untuk berjalan (kendaraan)digunakan untuk berjualan. Tetapi itu juga bisa kita kesampingkan ketika ada persoalan mendasar soal kehidupan,” sebutnya.

Setidaknya para pedagang itu, lanjut Sutrisno, yang kemudian akan dididstribusikan ke berbagai tempat. Hal itu menurutnya tidak mudah bagi pedagang yang bisa seenaknya digeser ke lokasi lain dan terpisah-pisah tanpa ada pertimbangan mendasar soal peluang ekonomi. Bahka dirinya melihat ada peluang untuk memberikan lokasi sekitar MTQ agar bisa dimanfaatkan untuk berjualan selama dua pekan event tersebut berlangsung.

“Jangan-janga kebutuhan mereka satu bulan bisa terpenuhi dengan berdagang selama dua minggu di lokasi MTQ. Solusi seperti itu hanya mungkin kalau pemerintahnya bersih. Kalau dari dasar pikirnya mereka punya niat untuk membenahi masyarakatnya,” pungkasnya. (ris/bal/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Pembangunan 90 kios di lahan PT KAI Belawan yang tak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) masih terus berlangsung. Pemerintah Kota Medan dinilai tutup mata dalam hal ini. Penegasan ini disampaikan Tokoh Masyarakat Medan Utara, Saharudin, Ia meminta Wali Kota Medan jangan tutup mata membiarkan bangunan ilegal itu berdiri. Sehingga, tidak terkesan wali kota melindungi bawahannya membekingi bangunan liar tersebut.

“Wali Kota jangan tinggal diam, ini harus segera disikapi. Ini sangat merugikan sumber PAD restribusi dari bangunan. Kalau ini dibiarkan terus, citra baik Kota Medan sangat buruk di mata masyarakat, khususnya di Medan Utara,” kata Saharudin.

Dikatakan Ketua Gerbaksu ini, adanya pembiaran terhadap bangunan ilegal itu, ada indikasi main mata antara pihak pengembang dengan oknum – oknum tertentu di kecamatan maupun di dinas terkait. “Sudah jelas itu tidak ada izinnya, kenapa belum dibongkar. Ini menjadi tanda tanya besar. Bisa jadi ada oknum pejabat di Pemko Medan yang sengaja membekingi bangunan itu,” tegas Saharudin.

Dijelaskan aktivis pembangunan ini, tidak keluarnya izin mendirikan bangunan di lahan itu, bisa diduga adanya penyalahgunaan masalah aset negara. Karenanya, pihak kejaksaan sudah bisa melakukan investigasi untuk mengecek kerja sama yang dilakukan oleh PT KAI dengan pihak pengembang.

“Bisa saja, ada indikasi penyalahgunaan aset, kalau memang aset ini mau diberikan kerja sama, kenapa izin bangunan tidak bisa keluar. Mungkin, surat izin dari pusat tidak keluar, sehingga alas hak untuk mengurus izin tidak keluar, maka kita duga adanya penyalahgunaan wewenang di PT KAI untuk mendapat keuntungan bisnis oleh oknum tertentu di perusahaan BUMN itu,” beber Saharudin.

Anggota DPRD Medan, Mulia Asri Rambe menegaskan, izin untuk mendirikan bangunan di lahan PT KAI sudah jelas tidak bisa dikeluarkan, karena status tanah itu adalah milik negara. Jadi, yang berhak mengelola itu adalah PT KAI, bukan pihak ketiga.

“Ini sudah salah, kenapa dibiarkan. Jangan dinas terkait tutup mata, ini harus segera diambil tindakan. Jangan biarkan bangunan itu tetap berdiri,” tegas wakil rakyat akrab disapa Bayek ini. (fac/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatera Utara menenggat Rumah Sakit Martha Friska hingga pekan depan untuk membayarkan gaji dokter spesialis yang tertungak. Bila tenggat waktu itu lewat, IDI Sumut tidak lagi melakukan mediasi. Hal itu disampaikan Ketua IDI Sumut, dr Edy Ardiansyah SpOg pada Sumut Pos.”Kita tidak lagi memediasi, namun cara administrasi. Sudah 3 kali kita lakukan pertemuan, terakhir dua pekan lalu, dihadiri pimpinan RS Martha Friska,” ucap Edy.

Dijelaskan Edy, cara administrasi itu, di antaranya pengawasan dokter di RS Martha Friska dan rekomendasi. Namun Edy berharap semua dapat berjalan baik. Pihak RS Martha Friska berniat baik untuk menyelesaikan namun kemampuan terbatas.

“Kita berharap semua berjalan dengan baik. Rumah Sakit tidak ditutup karena tidak ada ketenagaan. Kalau masalah ini sudah sampai ke ranah hukum, kita tidak ingin ganggu. Kita harap semua berjalan deng-an baik,” kata Edy.

Dijelaskan Edy, sejauh ini ada 5 dokter spesialis yang belum dibayar honornya oleh RS Martha Friska. Namun, masih ada sejumlah dokter belum dibayar juga honornya. Dari skemanya, tidak semuanya belum dibayar dari awal 2017, namun ada yang sudah dibayar sebagian.”Sementara untuk 5 dokter menggugat ini, memutuskan tidak lagi bekerja di RS Martha Friska,” kata Edy.

Sebelumnya, Direktur Utama RSU Martha Friska Pulo Brayan, dr Robert PH Siahaan MHA mengatakan, belum dibayarkannya jasa medis dokter spesialis dikarenakan kesulitan dana.

Pasalnya, dana untuk membayarkan jasa medis tersebut terpakai membeli lahan yang lokasinya berada di depan rumah sakit untuk dijadikan lokasi parkir rumahsakit. ”Sesudah membeli lahan tersebut, kita berpikir bisa membayar jasa medis sambil berjalan. Tapi ternyata tidak cukup dananya,” kata Robert PH Siahaan MHA.

Mulanya pihak rumahsakit berencana membayarkan gaji dokter spesialis yang tertunggak melalui dana klaim dari BPJS Kesehatan, namun tidak cukup menutupi untuk membayar jasa medis yang belum dibayarkan. “Kita terima klaim dari BPJS Kesehatan tapi ternyata hanya cu-kup untuk menutupi honor karyawan, operasional rumahsakit, dan membayar rekanan.

Sisanya baru untuk honor jasa medis, makanya masih ada yang belum dibayarkan,” ujar Robert.

Ia mengklaim tidak ada niat rumah sakit tidak membayar. “Kita pikir bisa bayar ternyata belum bisa dan hitungannya meleset, maklum namanya usaha,” ungkapnya didampingi Direktur Medis & Keperawatan dr Roslina dan Direktur Penunjang Medis dr Nurlaila.

Permasalahan ini sudah disampaikan kepada dokter spesialis yang belum dibayarkan jasa medisnya pada Desember 2017 dan bulan Juni 2018 untuk bersabar. Oleh karena itu pemilik rumah sakit akan menjual asetnya untuk menutupi itu. “Jumlah jasa medis yang mau dibayarkan sekitar Rp4 miliar,” timpal Direktur Medis & Keperawatan dr Roslina.

Roslina menjelaskan jasa medis yang belum dibayar dimulai dari awal 2017. Selama satu tahun itu, sudah sebagian jasa medis yang telah dibayarkan pada bulan Desember 2017 dan Juni 2018. “Jumlah dokter kita sekitar 39 orang. Honor jasa medis sudah ada yang dibayarkan sampai bulan 10, 11 dan 12 tahun 2017,” ujarnya. (ain/ila)