MEDAN,SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Dzulmi Eldin berencana membuat program sertifikasi vaksin campak Measles Rubella (MR) pada calon pengantin. Hal ini untuk membentengi si calon ibu lewat pemberian vaksin agar tak terkena campak tersebut. Hal ini dikatakan Ketua Komda PP KIPI Sumut, Prof Munar Lubis.

Dikatakan Munar, wacana ini mengemuka lantaran pengakuan orangtua yang terserang campak rubella, ternyata sebelum hamil, sang ibu tidak tertular rubella. Namun ternyata saat buah hatinya lahir, justru tertular campak tersebut.

“Memang belum diprogramkan, karena kita juga baru tahu bahwa seorang ibu yang tidak mengidap rubella, anaknya tetap berpotensi untuk terkena virus tersebut. Bisa saja karena kakeknya yang kena rubella, janinnya tertular,” ungkap Munar.

Kata dia, bila menulari ibu hamil pada trimester pertama atau awal kehamilan, dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan pada bayi yang dilahirkan. Kondisi ini dikenal sebagai sindroma rubella kongenital atau congenital syndrome.

“Gejala penyakit ini di antaranya, demam ringan, bercak kemerahan/rash makulopapuler di kulit terutama wajah, lengan dan kulit kepala mirip campak biasa karenanya disebut campak jerman, ruam hanya 2 – 3 hari dan hilang sendiri. Kemudian ada pembesaran kelenjar limfe di belakang telinga, leher belakang dan sub oksipital,” katanya.

Program tersebut nantinya menjadi benteng atau pencegahan bagi sang ibu untuk anak yang dikandungnya. “Ini yang kita harapkan, dari awal ada pencegahannya. Ibu bisa dibentengi lewat pemberian vaksin. Begitu ada di sekelilingnya yang kena, dia bisa imun,” ucapnya.

Bagi para calon ibu yang ingin mendapatkan vaksin MR ini, bisa mendapatkan di dokter – dokter spesialis dengan nama imunisasi Mums Measles Rubella (MMR). Namun, vaksinasi ini dikenakan biaya sekitar Rp750 ribu hingga Rp800 ribu.

Dipaparkannya, campak MR merupakan penyakit infeksi virus akut yang sangat menular dan biasanya berupa penyakit ringan pada anak. Namun, bukan berarti hanya anak – anak yang dapat terserang virus yang menular melalui pernapasan dan percikan ini.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Agustama mengungkapkan, kampanye imunisasi MR Agustus hingga September 2018 ini ditargetkan kepada 4.291.857 anak di Sumut. Namun hingga akhir Agustus, realisasi vaksinasi tidak sampai 50%.

Untuk itu Agustama meminta masyarakat tidak perlu takut terkait keamanan vaksinasi ini. Sebab telah dijamin oleh Kementerian Kesehatan.(dvs/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Penetapan Kecamatan Medan Marelan menjadi zona pemukiman dan bisnis dianggap belum layak. Karena, tidak seimbang dengan pembangunan insfrastruktur jalan dan drainase.

Hal itu dikatakan Tokoh Masyarakat Medan Utara, Awalludin, Rabu (12/9). Dijelaskan pria yang akrab disapa Awel ini, keputusan Pemko Medan menjadikan Kecamatan Medan.

Marelan menjadi kawasan strategis untuk pemukiman serta zona ekonomi bisnis harus mampu menyeimbangi kondisi insfrastruktur.

Alasannya, kondisi ruas jalan yang kini menjadi akses perlintasan masyarakat cukup sempit, ditambah dengan belum dibukanya jalur alternatif sebagai ruang gerak lintasan bagi masyarakat di Marelan.”Kita sangat mengapresiasi kebijakan Pemko Medan untuk Marelan, tapi, bila kebijakan yang fungsinya untuk perkembangan pembangunan di Marelan tidak sejalan dengan pembenahan jalan, maka prioritas kebijakan itu tidak layak,” kata Awel.

Harapan Ketua Bapillu PAN Kota Medan ini, permasalahan insfrastruktur lain seperti drainase dianggap belum memberikan hasil yang maksimal, sehingga genangan air masih terjadi di berbagai kawasan di Marelan.

Selain itu, penataan bangunan yang semrwawut di sepanjang jalan kawasan Marelan, telah mengganggu proses aliran air dan mengganggu fungsi jalan. Serta, merusak keindahan tatanan jalan dari masalah papan reklame yang berserakan.

“Bagaimana kita ini mau berkembang dari sisi binsis dan ekonomi, kalau penataan bangunan, jalan, drainase dan papan reklame belum juga dibenahi. Ini akan merusak perkembangan pembangunan dari sisi ekonomi dan keindahan Marelan,” papar Awel.

Menurutnya, Pemko Medan harus mampu membenahi seluruh sektor insfrastruktur yang kini masih semrawut di Marelan. Harapannya, mampu membenahi kesetabilan pembangunan yang dipengaruhi jumlah penduduk yang cukup siginifikan.

“Kita tahu, Jalan Marelan sempit, ini perlu dibenahi. Jangan hanya membiarkan pembangunan berkembang, tapi memberikan dampak buruk kepada masyarakat. Kita minta, pembanahan jalan menjadi prioritas, agar terbangun pembangunan yang tidak semrawut,” tegas Awel.

Menanggapi itu, Camat Medan Marelan, T Chairunizza mengatakan, kondisi akses jalan yang sempit, sudah masuk tahap pembahasan oleh Dinas PU Kota Medan. Dalam waktu dekat, akan dilakukan penertiban papan reklame dan bangunan yang memakan ruas jalan.

“Penertiban sudah dibahas, surat edaran akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini. Seluruh bangunan dan lainnya yang menamakan badan jalan akan segera ditertibkan, harapannya ini dapat terlaksana,” kata Chairunizza. (fac/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Beberapa ruko berderet yang tengah dalam proses pembangunan, tepatnya di Pulo Brayan Darat I, Medan Timur, berdiri tanpa ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Banyaknya bangunan tak memiliki IMB membuat kalangan DPRD Medan prihatin. Pasalnya Pemko Medan akan kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  dari retribusi pengurusan IMB. Institusi yang harusnya mengawal Perda No. 5 tahun 2014 dianggap lalai menjalankan tugas.

“Kita akan menggunakan hak pengawasan kita dan memanggil institusi terkait bersama pemilik bangunan, apa mungkin pemko kecolongan,” kata Ketua Komisi D DPRD Medan Parlaungan Simangunsong, kemarin.

Parlaungan menyebutkan, menurut peraturan pemilik bangunan harus mengantongi dulu IMB baru melaksanakan pembangunan. Namun, kenyataannya seringkali terjadi saat ini di kota Medan, pemilik malah membangun dulu baru mengurus izin.

“Harusnya aparat Pemko Medan mulai dari paling bawah yaitu kepala lingkungan, lurah dan camat pro aktif mengawasi warga yang mendirikan bangunan. Kan ada trantib, seharusnya trantib menertibkan pendirian bangunan tanpa izin dan melaporkan ke atasan agar si pemilik bangunan ditegur dan mengurus dulu izin baru membangun,” sebut Parlaungan.

Diutarakan dia, salah satu PAD Kota Medan adalah dari retribusi pengurusan IMB. Jika banyak pendirian bangunan tanpa izin, maka khawatir target pendapat dari sektor itu tidak tercapai. “Ini tak bisa dibiarkan, kami akan segera memanggil pemilik bangunan dan institusi terkait membahas masalah ini,” tandasnya.

Tak jauh beda disampaikan Anggota Komisi D DPRD Medan Ahmad Arief. Ia sangat menyesalkan dinas atau instansi terkait kecolongan sehingga bangunan ruko tersebut berdiri tanpa izin. “Tentu saja dinas atau instansi terkait telah kecolongan. Seharusnya, sebelum bangunan itu berdiri telah dilakukan penindakan. Kalau sudah berdiri seperti ini, kan terkesan ada pembiaran,” ujar Arif.

Ditegaskan Arief, sesuai perda yang ada jelas mengatur bahwa setiap pendirian bangunan harus ada izin. Untuk itu, ia mendesak agar dinas atau instansi terkait menindak tegas dengan membongkar bangunan ruko itu. “Persoalan ini akan kita tindaklanjuti untuk dibahas nantinya di Komisi D. Dalam waktu dekat akan kita panggil pemilik tembok tersebut,” ujarnyanya. (ris/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan berbeda versi soal jumlah data pemilih ganda. Tak tanggung-tanggung, selisih jumlah pemilih ganda tersebut cukup jauh.

Ketua KPU Medan Herdensi Adnin menyebutkan, berdasarkan penyisiran terhadap dugaan data pemilih ganda di Kota Medan mencapai 117.000 orang.

“Pada saat rekapitulasi dan penetapan ditinggkat nasional, ada rekomendasi dari parpol yang menduga ada 25 juta pemilih ganda, dimana 117.000 di antaranya ada di Kota Medan,” kata Herdensi, Rabu (12/9).

Diutarakannya, KPU RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1033 yang ditujukan kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota agar melakukan kroscek terhadap keberatan partai politik (parpol) tentang dugaan pemilih ganda.

“Setelah dikroscek, dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang telah ditetapkan dugaan saat ini 13.479 diantaranya data ganda atau bermasalah,” ungkap Herdensi.

Diakui dia, temuan KPU tentang data ganda berbeda dengan temuan Bawaslu Medan. Sebab, data ganda versi KPU berjumlah 13.479, sedangkan versi Bawaslu 25.032.

“KPU punya aplikasi untuk mengolah data, begitu juga dengan Bawaslu punya aplikasi sendiri. Jadi, sepertinya mungkin terjadi karena bacaan aplikasi dan bacaan manual pada saat melakukan percermatan data pemilih. Artinya, ada mis data,” sebutnya.

Ia mengaku, telah melakukan pertemuan baik dengan Bawaslu, Parpol dan Disdukcapil untuk menyelesaikan masalah pemilih ganda ini. Nantinya, dari hasil pertemuan itu akan diputuskan hasilnya bagaimana dalam rapat pleno penetapan DPT yang direncanakan besok (hari ini, red).

Sementara, Ketua Bawaslu Kota Medan, Payung Harahap mengatakan pihaknya menemukan banyak pemilih bermasalah atau ganda. Dari hasil temuan, ada 25.023 pemilih berpotensi ganda.

“Permasalahan pemilih ganda karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) ditemukan di beberapa e-KTP. Bahkan, satu NIK terdapat pada 29 nama di Kecamatan Medan Area,” ungkapnya.

Kegandaan itu, sambung Payung, belum tentu bermasalah. Sebab, bisa terjadi kesalahan petugas PPS saat melakukan entry data.

“Satu NIK kok ada di 29 nama yang berbeda. Bisa saja salah input, untuk memastikannya maka dilakukan kroscek dan verifikasi ke lapangan,” tandasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya melalui rapat pleno terbuka pada 21 Agustus 2018 KPU Medan menetapkan DPT sebanyak 1.579.354 jiwa untuk Pemilu dan Pilpres 2019 mendatang. Dengan rincian, jumlah pemilih perempuan sebanyak 804.402 orang dan laki-laki 774.952 jiwa.

Jumlah DPT yang sekarang ini naik 59.053 jiwa bila dibandingkan dengan DPT pada Pilgubsu 2018 lalu, yang berjumlah 1.520.301 jiwa. Kenaikan 59 ribu lebih pemilih tersebut di antaranya sebanyak 30.000 merupakan pemilih pemula. Sedangkan sisanya adalah warga Medan yang menggunakan hak suara memakai e-KTP ketika Pilgubsu 2018. (ris/azw)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Warga di sekitar kawasan Jalan Raya Pelabuhan, Lingkungan 14, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, mengeluhkan kehadiran sebuah pembangunan depo kontainer milik PT Masaji Tatanan Container (MTCON). Pasalnya, pembangunan tersebut tanpa mengantongi izin IPAL dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) .

“Dulu kawasan ini berawa, tapi sekarang menjadi daratan keras setelah ditimbun dengan menggunakan tanah hitam atau limbah industri pabrik kelapa sawit,” kata warga sekitar yang namanya tak mau dikorankan.

Dikatakan pria berusia 49 tahun ini, jika musim hujan datang, jalan menuju lokasi depo yang belum di aspal menjadi becek. Sedangkan jika musim kemarau datang, maka debu berwarna hitam akan beterbagangan hingga masuk ke rumah warga.

“Polusi udaranya berwarna hitam. Lubang hidung anak kami menjadi berwarna hitam akibat menghirup debu ini dan lantai rumah juga menghitam,” keluh warga.

Warga berharap, pemerintah dalam hal ini Pemko Medan segera bertindak untuk melindungi warganya dari penyakit dan bahaya kerusakan lingkungan sekitar depo serta bising lalu lalang mobil pengangkut kontiner.”Kami lebih dulu tinggal di sini daripada pembangunan depo ini. Mulai pagi hingga pagi lagi, bising selalu di sini. Namun mau protes kami tidak berani karena pengawas depo ini berasal dari oknum TNI AL,” ungkap warga.

Pantauan di lapangan Selasa (11/9), dengan tidak adanya pengawasan terhadap pembangunan depo yang sudah berlangsung selama sebulan lebih, proses bongkar muat berjalan lancar tanpa ada tindakan. Selain itu, tidak adanya dokumen IPAL serta IMB atas pembangunan itu, mengakibatkan lingkungan dan warga sekitar terganggu.

Menyikapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Medan asal Belawan HT Bahrumsyah mengaku bingung dengan sikap Pemko Medan yang tidak tegas mengatasi semua bangunan tanpa IMB khususnya di Kec. Medan Belawan. “IMB itu salah satu sumber pendapatan daerah tapi kok dibiarkan lewat begitu saja dan aku curiga semua itu terjadi karena ada permainan oknum pengawas di lapangan,” ujarnya.

Terpisah, Lurah Bagan Deli, Zul Asri mengaku tidak tahu kalau di wilayah kerjanya ada depo kontiner dibangun tanpa dokumen Ipal dan IMB. “Aku belum tahu kalau ada depo di situ, apalagi mengenai izinnya,” katanya saat dikonfirmasi melalui HP. (fac/ila)