Home Blog Page 5970

Tempat Wisata Terbaru di Medan

Pemandangan Danau Toba yang bisa dinikmati melalui Taman Sipinsur Humbahas .
Pemandangan Danau Toba.

SUMUTPOS.CO – Medan merupakan ibukota dari provinsi Sumatera Utara, sama seperti di kota lain disini juga banyak terdapat tempat wisata terbaru di Medan yang indah. Tempat yang menyediakan akan keindahan panorama alam yang memikat setiap wisatawan yang datang untuk kembali datang. Bukan Cuma itu namun juga tempat makan yang unik dan pastinya lezat. Sekarang kita akan membahas tempat wisata di Medan  yang sudah banyak dikenal oleh para wisatawan :

Danau toba

Siapa yang tak kenal akan tempat yang menyimpan banyak keindahan alam ini.tempat yang sudah dikenal hingga dunia, yang merupakan danau vulkanis terbesar dan terluas di dunia. Danau toba terbentuk karena terjadinya letusan gunung berapi. Danau ini memiliki air yang berwarna kebiruan dan juga jernih. Yang dikelilingi oleh pegunungan yang hijau yang membuat pemandangan danau begitu indah.

Kita juga bisa melakukan beberapa kegiatan saat berada di danau toba, seperti berkeliling menggunakan sepeda, jogging dan juga berenang. Disini juga tersedia fasilitas penginapan bagi pengunjung yang berasal dari luar daerah yang ingin beristirahat.

Pulau samosir

Pulau samosir berada ditengah-tengah danau toba, yaitu letaknya di kota Medan Sumatera Utara. Di Pulau samosir kita bisa belajar mengenai sejarah suku Batak. Kita juga bisa melihat langsung baju adat, aksesoris, hingga kain adat suku batak.

Air terjun telaga sibolangit

Air terjun sibolangit atau yang biasa disebut air terjun dua warna,  air terjun yang indah yang memiliki dua gradasi  warna yang berbeda. Air yang tertampung dari pancuran air terjun memiliki warna putih keabu-abuan sementara air terjun yang mengalir berwarna biru. Perbedaan warna disebabkan oleh airnya yang mengandung fosfor dan belerang.untuk masuk kesini kita cukup membayar Rp. 25.000 saja.

Air terjun sikulikap

Air terjun yang indah  yang ada di Sumatera Utara yang diberi nama air terjun sikulikap yang terletak  di desa Doulu, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Tidak ada kutipan uang untuk dapat masuk ke wisata ini atau bisa dibilang gratis. Banyak terdapat tempat istirahat berbentuk kursi yang dibuat dari batu, namun sangat disayangkan kursinya tidak terurus. Namun setelah sampai ditempat kita akan melihat keindahan air terjun yang berada ditengah-tengah hutan hujan tropis.

Huta siallagan

Jika ke huta siallagan akan melihat rumah tradisional yang merupakan rumah etnis di Sumatera Utara. Yang membuat lokasi ini istimewa adalah adanya batu set batu besar yang diukir. Terdapat kursi persidangan  yang dipergunakan sebagai tempat pertemuan Raja dan pengetua adat untuk membahas  berbagai peristiwa kehidupan di sekitar.

Pemandian air soda tarutung

Terletak di kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Mata air soda terletak dikaki bukit. Pemandian air soda hanya ada dua di dunia yaitu di Tarutung dan di Venezuela. Warna airnya berwarna merah sehingga diberi nama pemandian air soda Tarutung. Bila mandi disini tubuh kita akan berbusa dan mata juga akan terasa perih, airnya juga lengket di badan. Namun setelah mandi badan kita terasa halus dan juga terasa ringan.

Gundaling

Bukit gundaling memiliki panorama alam yang begitu indah  di Bukit Berastagi. Gundaling menjadi tempat favorit para wisatawan yang datang. Kita dapat melihat pemandangan yang indah sambil menelusuri puncak yang indah dengan berjalan kaki. Kita dapat menyewa tikar selama kita ingin melihat pemandangan yang indah dan duduk dibawah pepohonan. Kita juga bisa menaiki kuda sambil mengitari bukit.

Kebun raya tongkoh

Dikebun ini kita akan merasakan dinginnya pegunungan Berastagi yang seakan menembus persedian, kebun yang ditumbuhi tanaman alpukat, markisa, bawang dan masih banyak lagi jenis tanaman di kebun ini. Apabila kesini kita akan disuguhi pemandangan kebun yang penuh dengan beragam jenis tanaman.

Diatas merupakan beberapa tempat wisata baru di Medan dan masih banyak lagi tempat lainnya yang tak kalah menarik untuk dikunjungi. Jadi jangan ragu-ragu untuk datang ke tempat wisata di medan karena banyak tempat yang bisa untuk dikunjungi. Bersiaplah untuk datang dan berpetualang di Sumatera Utara.(*)

PSMS Punya Jersey dan Bus Baru

Bus baru PSMS
Bus baru PSMS
BARU:
Manajemen, pemain dan pelatih saat memamerkan jersey baru PSMS.

SUMUTPOS.CO – PSMS resmi meluncurkan jersey barunya. Laga menghadapi PSIS Semarang di Stadion Teladan, Rabu (12/9) akan menjadi pertama kalinya Legimin Raharjo dkk menggunakan jersey anyar tersebut.

Jersey dengan desain terbaru tersebut dipamerkan di Sekretariat PSMS, Kebun Bunga Medan, Selasa (11/9). Kali ini PSMS tidak lagi bekerjasama dengan apparel DJ Sport. “Kali ini kami memproduksi jersey kami sendiri dengan desain sendiri,” kata Media officer PSMS, Bobi Septian.

Jersey tentunya masih dengan full hijau dengan garis emas di lengannya. Sementara lengan berwarna hijau yang lebih pekat. Di bagian dada ke bawah terdapat motif garis-garis menyamping yang dibuat dengan motif bayangan.

Bobi mengatakan untuk saat ini pihaknya masih menyediakan jersey untuk kebutuhan tim. Yakni warna hijau untuk home, putih untuk away dan warna abu-abu untuk kiper. “Masih untuk tim dulu karena memang mepet waktunya untuk lawan PSIS. Kami akan segera produksi jersey ini untuk dijual,” bebernya.

Sebelumnya selama lebih separuh musim PSMS masih menggunakan jersey berapparel DJ sport. Namun apparel asal Sragen itu memutuskan mundur karena PSMS sempat dilanda permasalahan hak paten logo dan nama. Akibatnya fans yang menginginkan jersey original PSMS tak bisa mendapatkannya karena produksi dihentikan.

PSMS mengikuti jejak Persebaya, dan Bali United yang memproduksi jersey sendiri tanpa apparel. Ini tentu membuat keuntungan PSMS dari penjualan merchandise tak harus berbagi dengan sponsor.

Beberapa sponsor lama terlihat masih melekat di jersey. Namun ada dua sponsor yang hilang yakni Pelindo dan Auto 2000. Sementara ada tambahan sponsor baru yakni perusahaan asal Singapura, M88FC yang terletak di jajaran paling atas sponsorship.

Selain jersey, PSMS juga akan segera meluncurkan bus baru yang saat ini hampir rampung. “Mungkin siap satu bulan ini, sudah tinggal pemasangan bangku. Oktober selesai,” bebernya.

Untuk pertama kalinya PSMS punya bus yang menggambarkan identitas tim. Wujud utuh bus PSMS tersebut akhirnya ditunjukkan ke publik. Bus tersebut berwarna hijau gelap dengan logo daun tembakau PSMS di sisi kanan dan kiri. Tidak banyak corak-corak seperti foto-foto pemain. Di kaca depan tertulis Ayam Kinantan. Sementara di belakang bertuliskan PSMS.co.id, website resmi klub.

Bus tersebut merupakan bus Hino Zeppelin dan dengan kapasitas 40 penumpang. Nantinya jok alias tempat duduk penumpang akan juga ditempelkan logo PSMS. “Artinya bikin kombinasi hijau di joknya, pakai logo PSMS di dalamnya supaya cantik,” tambahnya.

Seperti diketahui bus tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Kota Medan untuk PSMS. Sebelumnya PSMS juga menggunakan bus milik Pemko Medan yang cukup legendaris sejak awal 90an. Namun bus berplat merah itu saat ini sudah terlihat tua meski mesinnya masih bagus.

Raja mengatakan prosesi serah terima akan dilakukan sebelum digunakan skuad PSMS. Untuk sementara ini PSMS masih menggunakan bus milik Pemerintah Provinsi Sunut. “Belum bisa dipakai, masih pakai bus Pemprov (Sumut). Itu kan nanti berproses dari Pemko ke PSMS. Bagian aset yang menyerahkan, ada seremoninya syukuran” ungkapnya.

Kehadiran bus tersebut membuat PSMS kini mengikuti jejak tim-tim lain seperti Persib Bandung, Persija, Borneo FC, Arema serta timnas Indonesia yang punya bus dengan branding klub. Hal ini turut membuat pemain PSMS bangga. (don)

Kuota CASN 2018 di Sumut, Nias 198 Orang, Deliserdang 720 Orang

Ilustrasi
Ilustrasi

SUMUTPOS.CO – Tahun 2018 ini, ada 186.744 lowongan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di instansi daerah yang tersedia untuk diperebutkan oleh para pelamar. Untuk Sumut, Kabupaten Deliserdang mendapat kuota paling banyak, yakni 720 orang. Sementara, Kabupaten Nias mendapat jatah 198 orang.

HINGGA sepekan sebelum dibukanya pendaftaran CASN 2018 via online, 19 September mendatang, masih ada beberapa daerah di Sumut yang belum mendapatkan formasi CASN. Satu diantaranya Pemerintah Kota Binjai.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai, Amir Hamzah kepada Sumut Pos mengatakan, ada sekitar 6 kabupaten kota di Sumut yang belum mendapat formasi CASN 2018, termasuk Kota Binjai. “Saya tidak berani mendahului. Untuk kami Kota Binjai, belum ada dapat informasi soal formasi CPNS tahun ini. Ada enam kabupaten/kota di Sumut yang belum keluar, mungkin Medan, Tanjungbalai juga, selebihnya saya tidak ingat. Kalau kendala tanya ke Menpan kenapa Binjai belum,” kata Amir Hamzah, Selasa (11/9).

Amir tidak dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai formasi CPNS untuk Kota Binjain
Ia berharap masyarakat bersabar menunggu waktu. “Formasi dari Kemenpan RB belum keluar. Coba akses onlinenya, mungkin Rabu (12/9) atau Kamis (13/9) kalau sudah akan segera dikabari,” katanya.

Begitupun, dia memprediksi, kuota yang diperoleh Kota Binjai hanya seratusan. Sebab, kata dia, kuota tersebut dilihat dari sisi geografis kota, anggaran belanja dan kemampuan keuangan daerah.

Kata Amir, Pemko Binjai saat ini paling banyak membutuhkan PNS bidang tenaga pengajar untuk menanggulangi masalah di Dinas Pendidikan. Kendala yang dihadapi, krisis untuk guru Sekolah Dasar (SD). “Kota Binjai paling butuh formasi untuk diisi guru SD. Guru sekolah dasar memang yang paling kurang kita. Saya tidak tahu di daerah lain, yang pasti Binjai kekurangan guru sekolah dasar,” pungkasnya.

Lain halnya dengan Pemkab Nias. Tahun ini, Pemkab Nias telah mendapatkan formasi dari Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nias, Marulam Sianturi SE, mereka menerima CASN sebanyak 198 orang. “Dari 220 kuota CPNS yang diajukan oleh Pemkab Nias, yang disetujui Kemenpan-Rb sebanyak 198 orang,” kata Marulam Sianturi SE kepada Sumut Pos di ruang kerjanya, Senin (10/9).

Marulam mengungkapkan, informasi tersebut diterima pada Sabtu (8/8) lalu, namun dia belum bisa menyampaikan secara terperinci formasi CASN yang akan dibuka, karena amplop yang berisi informasi tersebut masih dalam keadaan tersegel dan telah diserahkan ke Bupati Nias. “Nanti kalau sudah diteruskan ke kita akan segera kita umumkan,” janji Marulam.

Namun demikian, Marulam mengatakan, dari 198 kuota CASN 2018 yang ada, sebagian besar untuk bidang kesehatan dan pendidikan, sementara untuk tingkat pendidikan adalah Diploma III dan Strata I.

Sedangkan untuk pelaksanaan ujiannya, Marulam mengaku belum bisa menjelaskan. Namun begitu, seandainya ujian akan dipadukan lima daerah se-Kepulauan Nias, maka kemungkinan besar ujian sistem CAT akan diadakan di Gedung STT Sunderman Kota Gunungsitoli. “Tapi pelaksanaannya nanti dibolehkan masing-masing daerah, kita di Kabupaten Nias akan melaksanakan ujiannya di kantor Bupati Nias,” terangnya.

Marulam berharap, kepada calon pelamar untuk bersabar akan rincian masing-masing bidang karena pada hari Rabu dan Kamis mendatang, pihaknya masih ke kantor BKN Regional VI untuk membahas hal tersebut dan direncanakan akan diumumkan secara serentak pada tanggal 19 September 2018 mendatang. “Mohon bersabar, kami masih ke BKN Regional pada Rabu dan Kamis ini, nanti pas turun petunjuk kita akan umumkan melalui pengumuman diKantor BKD ini,” ucap Marulam.

Sementara, Kabupaten Deliserdang menjadi salah satu Kabupaten di Sumatera Utara yang jumlah kuota untuk penerimaan CASN terbanyak dibanding dengan kabupaten kota lainnya. Meski belum diumumkan secara resmi apa-apa saja formasinya, namun jumlah kuota yang dibutuhkan sebanyak 750 orang.

Terkait pelaksanaan perekrutan ini, Pemkab Deliserdang akan berkoordinasi dengan Pemprov Sumut. “Untuk tahun 2018 ini jumlahnya sebanyak 750 orang. Kabupaten Kota lain tidak sampai segitu. Tidak ada untuk tamatan SMA. Hanya untuk lulusan D3 hingga S1 saja yang dipinta,” ucap Sekda Deliserdang Darwin Zein ketika dihubungi Sumut Pos, beberapa hari lalu.

Disebutkannya, Pemkab Deliserang akan mengumumkan penerimaan CASN tersebut secara resmimbaik melalui media cetak maupun online. Oleh karena itu, masyarakat yang berminat mendaftar, agar mempersiapkan diri. “Silakan lihat persyaratannya di portal nasional via http://sscn.bkn.go.id. Tidak ada pendaftaran melalui portal madiri,”terangnya.

Berdasarkan Permen PANRB, instansi pemerintah pusat wajib mengalokasikan minimal 10 persen untuk sarjana lulusan terbaik (cumlaude).Instansi daerah, persentasenya minimal 5 persen dari total alokasi yang ditetapkan.

Pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi maupun program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan. Adapun untuk penyandang disabilitas, setiap instansi wajib mengalokasikan formasi jabatan, persyaratan, jumlah, dan unit penempatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas.

Adapun formasi khusus pendaftaran CPNS 2018 adalah tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari eks tenaga honorer kategori II (THK-II) yang memenuhi syarat.Berdasarkan Permen PANRB No. 36/2018, THK-II itu harus terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Persyaratan lain soal formasi bagi honorer K2 diatur dalam ketentuan UU ASN, PP 48/2005 dan terakhir diubah menjadi PP No. 56/2012, UU No. 14/2005 bagi tenaga pendidik, dan UU No. 36/2014 bagi tenaga kesehatan. Tercatat ada 13.347 orang di dalam database BKN.

Berdasarkan Permen PANRB No. 36/2018, THK-II itu harus terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Persyaratan lain soal formasi bagi honorer K2 diatur dalam ketentuan UU ASN, PP 48/2005 dan terakhir diubah menjadi PP No. 56/2012, UU No. 14/2005 bagi tenaga pendidik, dan UU No. 36/2014 bagi tenaga kesehatan. (ted/mag-5/btr)

Hindari Juru Kunci

sutan siregar/sumut pos LATIHAN: Para pemain PSMS Medan latihan di Stadion Kebun Bunga Medan, belum lama ini. Rabu (12/9) sore ini, PSMS akan menjamu PSIS Semarang mengemban misi wajib menang untuk menghindari juru kunci di klasemen Liga 1 Tahun 2018.
sutan siregar/sumut pos
LATIHAN: Para pemain PSMS Medan latihan di Stadion Kebun Bunga Medan, belum lama ini. Rabu (12/9) sore ini, PSMS akan menjamu PSIS Semarang mengemban misi wajib menang untuk menghindari juru kunci di klasemen Liga 1 Tahun 2018.

MEDAN,SUMUTPOS.CO – PSMS kedatangan tamu yang punya misi yang sama pada laga lanjutan Liga 1. Adalah PSIS Semarang yang juga sama-sama menghuni zona degradasi menjadi ujian di Stadion Teladan, Medan, Rabu (12/9). Poin penuh menjadi harga mati bagi anak asuh Peter Butler.

Saat ini PSMS berada di posisi 18 sebagai juru kunci dengan 19 poin sementara PSIS berada satu strip di atasnya dengan koleksi 20 poin. Kemenangan membuat PSMS bisa menggeser posisi Laskar Mahesa Jenar.

Jeda kompetisi sebulan membuat PSMS kini sudah siap untuk bertarung lagi. Peter Butler dan beberapa amunisi baru punya waktu adaptasi tambahan dengan skuad. Tak ada alasan bagi PSMS untuk kembali kecolongan di kandang sendiri.

Butler mengatakan PSMS dalam kondisi yang siap untuk bertarung. Kondisi pemain juga tidak ada masalah. Semuanya fit untuk berlaga. “Persiapan kami bagus, terakhir lawan Persija kami dapat satu poin. Pemain sangat bagus kondisinya. Saya yakin pemain bisa ambil poin penuh,” ucapnya.

Di masa jeda, PSMS mengisinya dengan dua kali uji coba kontra tim Liga 3, USU dan Medan Utama. Hasilnya Legimin Raharjo dkk menang 13 gol tanpa kebobolan. Itu menjadi modal berharga untuk Ayam Kinantan bisa kembali menang.

Menurut eks pelatih Persipura ini, PSMS harus dalam konsentrasi tinggi untuk bisa menang. Dia tidak mau menganggap remeh lawan. “Kami harus disiplin, yang lebih penting kami harus fokus, pemain masuk ke lapangan dengan kepercayaan diri tinggi,” ucapnya.

Hanya saja kali ini PSMS tak diperkuat bek PSMS, Roni Fatahillah karena akumulasi kartu. Namun dalam beberapa latihan terakhir, Butler sudah menyiapkan penggantinya. Muhammad Roby atau Alexandros Tanidis bisa dipasang dengan Reinaldo Lobo. “Akumulasi itu biasa saya tidak khawatir. Di kompetisi biasa, itu jadi kesempatan untuk pemain lainnya,” ucapnya.

Butler juga yakin kali ini Felipe dos Santos bisa memecah kebuntuan. Adaptasi yang lebih panjang membuat striker asal Brasil itu lebih percaya diri.

Felipe akan dibantu Rachmat Hidayat dalam menyisir sayap kanan dan Frets Butuan di kiri. Sementara Shohei Matsunaga bisa beroperasi dari lini kedua. “Saya yakin Felipe bisa cetak gol. Dia penting buat tim. Saya tahu dia bisa cetak gol. Sejauh ini, adaptasi lancar, saya yakin PSMS bisa raih hasil maksimal,” ucapnya.

Sementara itu PSIS Semarang juga datang dengan keyakinan tinggi. Berbekal kemenangan 4-1 di pertemuan pertama di Semarang, Laskar Mahesa Jenar yang kini dibesut pelatih barunya, Jafri Sastra yang menggantikan Vincenzo Annese saat jeda.

“PSIS, PSMS, sama-sama membutuhkan kemenangan. Laga besok akan berlangsung seru dan ditunggu,, kendati setiap away merupakan laga yang berat. Kami berada di dua peringkat bawah pada klasemen sementara. Ini pertandingan final,” kata Jafri.

“Yang pasti PSMS dan PSIS sangat butuh tambahan poin. Kami bawa 18 pemain. Mental sudah disiapkan dan tidak ada masalah. Pemain sudah siap,” katanya.

Namun PSIS tak diperkuat Abu Bakar Al Mel yang memutuskan mundur dari tim karena sang ayah sakit. Namun PSI masih punya Petar Planic, Ibrahim Posle Conteh, dan Bruno Silva. “Ya memang berkurang (pemain asing) dan sudah tidak bisa diganti. Tapi itu jadi kesempatan buat pemain lokal. Tentunya harus berjuang habis-habisan. Enggak ada masalah,” pungkas eks pelatih Persis dan Mitra Kukar itu. (don)

Terpidana Korupsi Lolos jadi Caleg di Nisel

KPU
KPU

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Jajaran Badan Pengawas Pemilu kabupaten/kota dan Provinsi Sumatera Utara menerima sebanyak total 12 permohonan sengketa pada masa penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) peserta Pemilu 2019. Dari 12 permohonan tersebut, sebanyak 5 permohonan di antaranya berhasil mencapai kesepakatan dalam tahapan mediasi, 1 permohonan ditolak, sedangkan 6 permohonan dikabulkan di antaranya mantan terpidana korupsi di Kabupaten Nias Selatan.

Koordinator Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Marwan mengatakan, ke-6 permohonan yang berhasil mencapai kesepakatan pada tahap mediasi yakni di permohonan sengketa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Bawaslu Sumut, PKPI Serdangbedagai, PAN Simalungun dan di Pakpak Bharat, sertai Partai Perindo Kabupaten Karo.

Permohonan sengketa yang ditolak yakni permohonan sengketa yang diajukan DPC PKB Kota Medan. Sementara permohonan yang dikabulkan masing-masing permohonan sengketa DPC Partai Gerindra Deliserdang, DPC Partai Berkarya, Partai Demokrat dan 2 permohonan Partai Garuda di Kabupaten Nisel.

“Secara umum permohonan sengketa diajukan para pemohon, sehubungan adanya bakal calon legislatif dari pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU kabupaten/kota terkait kelengkapan persyaratan berkas bakal calon pada masa batas waktu penyerahan kelengkapan berkas.

Dan pada dasarnya para pemohon memiliki persyaratan dimaksud yang dapat ditunjukkan pada tahap mediasi atau persidangan. Sedangkan permohonan dinyatakan ditolak karena prinsipnya dalam fakta persidangan, pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil sebagaimana permohonannya,” katanya.

Terpidana Korupsi
Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Sumut Hardi Munthe mengatakan, secara khusus pihaknya juga melakukan monitoring terkait pembacaan empat putusan sengketa di Nisel. Keempat putusan sengketa di Bawaslu Nisel yang dibacakan pekan lalu, antara lain permohonan Partai Garuda terkait bacaleg mantan terpidana korupsi atas nama Ariston Moho dan permohonan Partai Demokrat terkait bacaleg yang pemah dihukum percobaan kasus pidana umum atas nama Akila Wau. Bawaslu Nisel mengabulkan permohonan ke-4 permohonan tersebut.

Dikatakan, berdasarkan pertimbangan Bawaslu Nisel, dasar mengabulkan permohonan terkait terpidana korupsi yakni putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUUXlll/20151 junto Putusan MK Nomor 51/PUU-XIV/2016 yang memberi ruang pada mantan narapidana berhak mencalonkan diri, dengan persyaratan mantan terpidana tersebut mempublikasikan dirinya pernah mendapat hukuman penjara.

“Monitoring yang dilakukan Bawaslu Sumut itu untuk memastikan tata cara dan prosedur sengketa yang dilakukan Bawaslu Nisel sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan. Sehingga tidak mensupervisi pada substansi putusan Bawaslu kabupaten/kota untuk mengabulkan atau menolak,” katanya.

Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Sumut, Henry Simon Sitinjak menambahkan, putusan Bawaslu Nisel yang mengabulkan permohonan bacaleg terpidana korupsi tidak mengesampingkan hasil kesepakatan antara Bawaslu RI dan KPU RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk tidak menambah jumlah meloloskan bacaleg mantan terpidana korupsi.

“Kebetulan pembacaan putusan sengketa di Nisel itu pada batas akhir waktu sengketa yakni 12 hari, dan bertepatan pula terjadinya kesepakatan ke-3 lembaga tersebut. Jadi tidak ada yang dikesampingkan, semua sesuai ketentuan,” ujarnya.

KPU Karo Bakal Coret 7 Bacaleg ASN
Terpisah, KPU Karo bakal mencoret 7 bacaleg dari 5 partai politik karena belum menyerahkan surat pensiun/berhenti dari aparatur sipil negara (ASN) di beberapa SKPD di Pemkab Karo. “Sampai hari ini, kami (KPU Karo) belum juga menerima surat berhenti atau pensiun dari ke 7 Bacaleg tersebut. Jika sampai H-1 penetapan DCT, surat tersebut tak kunjung diserahkan, maka mau tak mau kami akan mencoret calon tersebut dari DCT,” tegas komisioner KPU Karo Gemar Tarigan saat dikonfirmasi Sumut Pos, Selasa (11/9) siang.

Menurut Gemar, jika surat berhenti tersebut belum keluar, pihaknya juga bisa menerima surat dari instansi tempat mereka masing-masing bekerja yang menyatakan surat pemberhentian ke-7 Bacaleg tersebut masih dalam proses. “Kalau pun surat berhenti atau pensiun mereka belum keluar, minimal harus ada surat dari SKPD tempat mereka bekerja,” katanya.

Semejauh ini, KPU Karo juga sudah menyurati ke-5 partai politik yang mengusung ketujuh Bacaleg tersebut, namun belum ada respon sampai kemarin. “Sejauh ini, hanya ketujuh Bacaleg itu yang persyaratannya belum lengkap. Sedang sisanya dipastikan lolos ke DCT, apalagi laporan dan pengaduan masyarakat juga tak ada masuk ke KPU Karo,” ungkap Gemat.

Seperti diketahui pada 20 September 2018 nanti, pihak KPU Karo akan menggelar rapat pleno penetapan DCT. Ada 342 orang bacaleg yang lolos verifikasi dan administrasinya. Dari jumlah tersebut sesuai dengan hasil penyeleksian, ada 66 bakal calon yang sebelumnya ikut mendaftar dinyatakan Tak Memenuhi Syarat (TMS). (prn/deo)

Edy akan ‘Ganggu’ Eko di Kemendagri

SERTIJAB Gubsu Edy Rahmayadi berjabat tangan dengan mantan Pj Gubsu Eko Wibowo didampingi Wagubsu Musa Rajekshah saat sertijab di ruang Paripurna DPRD, Senin (10/9) lalu.
SERTIJAB
Gubsu Edy Rahmayadi berjabat tangan dengan mantan Pj Gubsu Eko Wibowo didampingi Wagubsu Musa Rajekshah saat sertijab di ruang Paripurna DPRD, Senin (10/9) lalu.

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Serah terima jabatan (Sertijab) Gubernur Sumatera Utara dari (Gubsu) Eko Subowo kepada Edy Rahmayadi telah dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Sumatera Utara (Sumut), Senin (10/9) lalu. Sertijab itu ditandai dengan penyerahan Memori Sertijab Pj Gubsu kepada Gubsu dan Wagubsu masa bakti 2018-2023.

Bagi Edy Rahmayadi, penyerahan memori sertijab ini merupakan langkah awal untuk menyukseskan cita-cita Sumut ke depan. “Mulai hari ini, langkah pertama kita untuk menyukseskan cita-cita Sumut lima tahun ke depan telah dilaksanakan,” katanya.

Langkah awal ini dimulai dengan terlebih dahulu bersatu dan mengeyampingkan perbedaan. “Tidak akan terwujud cita-cita kita, kalau kita tidak bersama-sama. Kita harus bersatu mengerjakan pekerjaan yang cukup berat ini,” tegasnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih dan menyampaikan selamat jalan kepada mantan Pj Gubsu Eko Subowo dan istri, Iit Kartika. “Kami doakan semoga bapak tidak pernah melupakan Sumut,” harapnya.

Edy bahkan sempat bergurau, dirinya dan Pemprovsu akan selalu “mengganggu” Eko yang akan bertugas kembali sebagai Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. “Karena posisi bapak juga berada di pemerintahan pusat, kita sudah pasti tidak berakhir di sini. Kami akan selalu ‘mengganggu’ bapak demi cita-cita kami, Sumut yang bermartabat,” guyon mantan Pangkostrad dan Pangdam I/BB itu.

Tak mau kalah, Eko juga mengucapkan selamat kepada Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Ijeck) yang telah terpilih secara definitif. Ia mendoakan agar keduanya bisa memimpin Sumut dengan lancar dan sukses. Dia juga berterima kasih pada segenap ASN, Forkopimda, DPRD serta semua pihak yang telah banyak membantunya selama menjabat.

“Tidak banyak yang bisa saya lakukan selama 2 bulan 12 hari menjabat. Ada 2 peraturan daerah yang saya tanda tangani, 18 peraturan gubernur, dan 530 putusan gubernur, di mana kebanyakan mengenai kenaikan pangkat dan pensiun. Saya mohon maaf jika selama menjabat masih banyak kekurangan,” katanya sembari mengangkat kedua tangannya membentuk lambang hati, sembari berkata, “Saya Mencintai Sumatera Utara,” yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari hadirin.

Pada kesempatan itu juga dilakukan Sertijab Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumut dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumut dari Iit Kartika kepada Nawal Lubis.

Turut hadir dalam acara Sertijab itu Wagubsu Musa Rajekshah, Sekdaprovsu R Sabrina, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dan anggota, unsur Forkopimda, wali kota/bupati se Sumut, OPD Setdaprovsu, anggota PKK dan Dharma Wanita, perwakilan negara sahabat, dan masyarakat umum.

Program Prioritas
Guna mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat, Edy Rahmayadi menyampaikan ada lima program prioritas yang telah dirumuskan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Hal ini disampaikannya pada Rapat Paripurna DPRD Sumut tentang Penyampaian Pidato Sambutan Gubernur Sumut Masa Jabatan 2018-2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (10/9).

Penyampaian Pidato Sambutan Gubernur dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor SE/162/3484/OTDA tanggal 19 Mei 2017. Mengamanatkan bahwa paskapelantikan, gubernur menyampaikan pidato pada sidang paripurna DPRD. “Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami,” ujarnya.

Edy menyampaikan, lima program prioritas yang telah dirumuskan tersebut, yakni pengurangan angka pengangguran dengan memprioritaskan ketatatenagakerjaan, pendidikan yang mencerdaskan, pembangunan infrastruktur yang cukup untuk mendukung kenyamanan masyarakat, dan penyediaan layanan kesehatan yang mutakhir.

“Serta yang kelima, yaitu peningkatan daya saing masyarakat dengan memprioritaskan Sumut kembali pada sektor agraris. Melalui peningkatan daya saing masyarakat ini, kita akan mewujudkan masyarakat Sumut yang berpenghasilan cukup, ketersediaan bahan pangan, dan terjangkaunya harga barang bagi masyarakat,” ucapnya.

Ia menegaskan, diperlukannya kemitraan bersama antara tiga pilar untuk mencapai kelima program prioritas dan mewujudkan Sumut bermartabat. Ketiga pilar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. “Kemitraan strategis inilah yang akan kita jalankan kedepan untuk melaksanakan amanat Presiden pada kami saat pelantikan, yaitu mengejar ketertinggalan pembangunan di Sumut,” katanya seraya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumut yang telah memberikan amanah kepada dirinya dan Ijeck.

Dewan Harapkan Terobosan Luar Biasa
Lima program prioritas gubernur dan wakil gubernur untuk menjadikan Sumut Bermartabat disambut baik kalangan dewan. Karenanya, diharapkan ada terobosan yang luar biasa dalam kepemimpinan keduanya hingga lima tahun ke depan.

Harapan itu disampaikan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman pada Rapat Paripurna Dewan tentang Penyampaian Pidato Sambutan Gubernur Sumut Masa Jabatan 2018-2023 di ruang Paripurna, Senin (10/9). Dirinya pun menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah. “Kami mengharapkan, saudara dapat bekerja dengan amanah dan dapat meningkatkan kerja sama yang baik dengan DPRD Sumut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menuju Sumut yang bermartabat,” ujarnya.

Wagirin pun mengingatkan kepada Edy bahwa cita-cita besar yang disebut Sumut Bermartabat itu tidak dapat dikejar dan dikerjakan dengan cara biasa-biasa saja. Perlu ada terobosan luar biasa di masa kepemimpinan kali ini. Untuk itu dia menyampaikan bahwa legislatif siap bekerja sama sesuai fungsi dan tanggungjawab mereka.

“Kami menyarankan agar gubernur mulai mengevaluasi tenaga-tenaga inti Pemerintah Provinsi Sumut. Untuk menghindari turbulensi politik, kita juga mengambil langkah terobosan sebagai wakil rakyat. Kami sepakat atas nama keputusan rapat paripurna untuk mengundang KPK sebagai supervisi dalam pembahasan APBD setiap tahun,” katanya.

Turut hadir dalam acara tersebut anggota DPRD Sumut, unsur Forkopimda, Walikota/Bupati se-Sumut, OPD Pemprovsu, anggota PKK dan Dharma Wanita, perwakilan negara sahabat, masyarakat umum dan undangan lainnya. (prn/bal)

Bawaslu Ingatkan Peserta Buka Rekening Khusus

ilustrasi pileg 2019
ilustrasi pileg 2019

SUMUTPOS.CO – Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara (Bawaslu) akan segera menyurati bakal calon legislatif (caleg) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait penggunaan dana kampanye serta sumbangan dari pihak ketiga di Pemilu 2019. Bawaslu mendorong para calon untuk membuka rekening khusus dana kampanye.

“Kami memang belum melakukan pertemuan ataupun menyurati peserta pemilu terkait hal ini. Karena KPU juga baru melakukan sosialisasi ke peserta pemilu beberapa hari belakangan ini. Tapi kita akan segera menyurati KPU maupun peserta pemilu,” kata Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida Rachmawati Rasahan kepada Sumut Pos, Selasa (11/9).

Pada prinsipnya, kata dia, pihaknya mendorong agar para peserta pemilu membuat rekening khusus dana kampanye yang diikuti dengan keharusan untuk menggunakannya sebagai satu-satunya saluran untuk mengelola dana kampanye. “Membuka rekening khusus itu merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati seluruh peserta pemilu,” katanya.

Bawaslu mengingatkan, untuk audit dana kampanye bukan hanya terkait persoalan berapa besaran yang diterima maupun yang dibelanjakan, tetapi yang paling penting adalah cara audit dana kampanye tersebut dicocokkan dengan realisasi penggunaannya. Syafrida mencontohkan, seperti biaya yang dikeluarkan untuk menggelar pertemuan terbatas dengan konstituen calon, kemudian pencetakan bahan kampanye yang dikorelasikan dengan jumlah peserta pertemuan dengan konstituen dan lainnya.

“Juga terkait asal sumbangan dana kampanye tersebut. Selama ini audit yang dilakukan oleh auditor masih sebatas hal administrasi saja. Makanya perlu kita ingatkan bahwa audit antara sumbangan yang masuk dan penggunaannya juga dapat dilakukan,” pungkasnya.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum Sumut sudah menggelar sosialisasi pelaporan awal dana kampanye kepada calon RI pada Jumat (7/9) lalu. Acara turut dirangkai dengan pedoman teknis dan penggunaan aplikasi yang berkaitan dengan pelaporan dana kampanye di Pemilu 2019.

Ketua KPU Sumut Mulia Banurea menjelaskan, semua calon DPD RI berkewajiban melaporkan awal dana kampanye H-1 sebelum kampanye dimulai, 23 September 2018. Laporan itu nantinya berisi tentang dana yang sudah disiapkan untuk kampanye, baik yang berasal dari calon DPD, sumbangan-sumbangan perseorangan, korporasi atau kelompok masyarakat.

“Maka pada 22 September nanti mereka harus menyerahkan laporan awal dana kampanye. Sebagaimana dalam regulasi yang berlaku akan dikenakan sanksi berupa pembatalan kepesertaan sebagai peserta pemilu di wilayah tersebut,” katanya.

Dalam forum tersebut, Mulia menyampaikan ada tiga jenis laporan dana kampanye. Pertama laporan awal dana kampanye, laporan sumbangan dana kampanye dan laporan akhir dana kampanye.

“Meliputi laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang harus dilaporkan ke KPU H+1 setelah berakhirnya masa kampanye (14 April 2019). Laporan akhir dana kampanye berupa penerimaan dan pengeluaran harus sudah dilaporkan kepada KPU,” katanya. “Dasar acara kita adalah UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam PKPU No.24/2018 pasal 67 bahwa Laporan Dana Awal Kampanye merupakan kewajiban dalam Pemilu.

Di hadapan 18 penghubung (L/O) calon DPD, Mulia menyebutkan adapun batasan dana kampanye untuk calon perseorangan maksimal sebasar Rp 750 juta dan bila mendapat sponsor dari perusahaan maksimal sebesar Rp 1,5 miliar. “Sosialisasi ini merupakan ikhtiar KPU untuk melayani calon DPD secara optimal sehingga ke depan tidak menimbulkan polemik,” pungkasnya. (prn/azw)

Gubsu Janji Koordinasi dengan Para Bupati

Danau Toba
Danau Toba

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadin menyambut positif rencana pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang akan menata kawasan Danau Toba secara besar-besaran, menjadi obyek wisata bertaraf internasional. Untuk itu, menurutnya perlu ada komunikasi dan koordinasi lebih mendalam, supaya pelaksanaannya tidak mengalami kendala yang berarti.

“Pemprovsu sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, tentu harus ambil bagian atas rencana ini. Apalagi pembangunan untuk kawasan Danau Toba. Nanti kami akan lihat dulu seperti apa konsep dan rencananya,” ujarnya, kemarin.

Ia mengatakan, Pemprovsu tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan pihak lain, seperti bupati di kawasan Danau Toba. Koordinasi harus terus berjalan, agar pelaksanaan program berjalan lancar. “Ya, tentu kami akan melakukan koordinasi terlebih dahulu untuk mengetahui rincian program pemerintah pusat itu. Yang jelas kalau untuk kemajuan Sumut apalagi Danau Toba, Pemprovsu pasti mendukung,” katanya.

Janji gubsu itu menanggapi pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Jumat malam lalu, yang menyebut pemerintah pusat akan menggarap kawasan Danau Toba secara besar-besaran, dalam rangka meningkatkan berbagai fasilitas untuk menarik wisatawan negeri maupun mancanegara. Pembangunan digelar untuk menunjang konektifitas, wisata air, maupun penataan rumah.

Triparted Harus Ada Komitmen
Terkait rencana pemerintah menggarap pariwisata di kawasan Danau Toba secara besar-besaran, Pengamat Pembangunan, Mangunsad, meminta DPRD Sumut ikut mengawal rencana pemerintah pusat tersebut secara berkesinambungan. “DPRD Sumut bisa memberikan usulan kepada gubernur untuk menyinkronkan pembangunan seperti yang diwacakan Kementerian PUPR itu. Misal soal pembebasan lahan bisa lebih mudah dan tidak terlalu mahal.

Kemudian akses mendapatkan material supaya lebih cepat. Terutama kontraktor lokal jika bisa bersaing untuk itu tentu sangat bagus, sehingga semua elemen bisa berperan nantinya,” kata Mangunsad kepada Sumut Pos, Selasa (11/9).

Selanjutnya, Pemprovsu juga ikut menyinkronkan manajemen kerja DPRD provinsi dan kabupaten/kota terkait untuk mengakses kemauan besar menteri PUPR. Artinya, selain sinergitas yang secara terus menerus dilakukan, DPRD dalam hal ini harus lebih pro aktif mengawal wacana dimaksud.

“Jadi kalau DPRD-nya tidak mampu, kita akan sangat ketinggalan sekali. Buktinya seperti Sumatera Selatan yang bisa sejalan antara gubernur dan kalangan legislatifnya. (DPRD) memang harus pro aktif mengawal dan mendorong realisasi program pembangunan pusat di Sumut. Jangan nanti gubernurnya sudah punya kemauan ternyata DPRD-nya menolak,” harapnya.

Satu unsur lagi yang mesti berperan dalam hal ini, ungkap penasehat Ikatan Arsitek Landscape Indonesia (IALI) Sumut, yakni penegak hukum. Di mana harus ada keseragaman dan komitmen bersama sehingga kemauan pusat dapat sejalan dengan realisasinya. “Inilah yang namanya triparted. Eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Ketiga unsur ini harus sinkron berjalan membangun sebuah pemerintahan yang kuat. Kalau gak ada reaksi apa-apa dari DPRD-nya, sama dengan ada makanan tapi nggak mau dimakan. Artinya orang sudah terbang ke bulan, sementara kita masih berada di semak-semak,” ucap Mangunsadi.

Integrasi infrastruktur, lingkungan dan wilayah yang ada saat ini, menurut dia patut disyukuri. Yakni terkhusus potensi wilayah pesisir timur yang sudah memiliki jaringan infrastruktur cukup kuat. “Ke depan harusnya lebih berkembang lagi. Yakni antara industri pelabuhan, pemukiman dan sarana lingkungan yang nyaman.

Jalan tol yang ada sekarang juga bagian dari mendongkrak wilayah pesisir timur. Juga Sei Mangkei yang bisa mengakses Sumut bagian tengah, yakni mulai Simalungun, Asahan sampai Tapanuli,” ujar akademisi di berbagai perguruan tinggi swasta di Medan itu.

Ia menegaskan, pemerintahan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah perlu didukung ke arah tersebut. Bahkan bila perlu, ke depan membuka lembaga pendidikan baru seperti politeknik di mana fokus pada bidang perkantoran, digital dan nanti bisa berafiliasi ke perguruan tinggi negeri ataupun swasta.

“Sei Mangkei dengan luas 2 ribu hektar dan Pelabuhan Kuala Tanjung dengan luas 14 hektar, memerlukan SDM handal dan qualified di bidangnya, untuk bisa memajukan kawasan tersebut. Itu belum termasuk pengembangan zona dua dan tiga. Belum lagi Inalum yang sedang membangun delapan lantai, yang akan menyatukan beberapa BUMN. Tentu kita perlu melahirkan SDM di wilayah pesisir yang kompeten dan handal, sehingga menjadi culture minded.

Mereka bisa memahami kebudayaan dan kesenian yang mendalam. Ini yang perlu dibangun ke depan,” kata pria yang juga salah seorang arsitek yang menangani proyek Pelabuhan Kuala Tanjung tersebut.

Begitupun dengan penggunaan air yang menurutnya jangan sampai jor-joran. Produk utama dari pinggang Bukit Barisan untuk kebutuhan air harus dijaga dan dilestarikan. Selanjutnya jangan sembarangan lagi menebang hutan. “Ini tugas berat gubernur ke depan. Agar ekosistem alam kita bisa lebih lestari. Pengelolaan air harus sesuai standar lingkungan supaya tidak menjadi masa depan yang buruk bagi generasi kita,” katanya. (prn)

N4J Batubara Target 80 Persen Suara Jokowi-MA

ilustrasi pileg 2019
ilustrasi pileg 2019

BATUBARA,SUMUTPOS.CO -Perolehan suara pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014 di Batubara hanya 53 persen. Untuk itu di Pilpres 2019 harus mencapai 80 persen. Demikian tekad Dewan Pengurus Cabang (DPPC) Nusantara untuk Jokowi (N4J) Kabupaten Batubara yang dinakhodai Ahmad Muzzawir SSos MSp, yang dikukuhkan dan dilantik Ketua Umum N4J Dr RE Nainggolan MM, Sabtu (8/9).

Pelantikan yang diselingi dengan tarian tradisional itu hadiri Bupati Terpilih Batubara Ir H Zahir MAp se kaligus Ketua Dewan Penasehat DPC N4J Kabupa ten Batubara, unsur Ketua DPP N4J Dr Puan Maha rani, Sihar Cibro, Ketua DPD Kalimantan Barat Harris Siahaan, Bendahara N4j Kalbar Holbert Simatupang, Ketua DPC Tobasa Bima Sakti Simanjuntak dan pengurus lainnya, Wasekjen DPP Jadi Pane SPd dan Adol Frian Rumaijuk STP, Divisi Multimedia Toga N, Divisi Pengabdian Masyarakat Indra Hu tauruk. Juga hadir pimpinan partai pendukung Jokowi-Ma’ruf (Jokowi-MA) yang ada di Kabupaten Batubara serta para ulama di acara yang dilaksanakan di Pendopo Ir.H. Zahir M.Ap Simpang Dolok.

Melihat antusiasme warga Batubara, Dr RE Nainggolan MM yakin bahwa dengan kerja keras relawan yang tergabung dalam N4J Batubara akan bisa memenangkan Jokowi dengan perolehan 80 persen suara.

Mantan Sekdaprov Sumut ini mengatakan ada alasan masyarakat Batubara bahkan Sumatera Utara untuk memenangkan Jokowi. Pembangunan infrastruktur yang kini dirasakan masyarakat Sumut kiranya bisa berlanjut hingga tuntas. Pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan dan program pembangunan infrastruktur lainnya.

“Jokowi seperti tetangga kita sendiri. Kita bisa bertemu langsung dan ber-selfie dengan beliau. Baru ini sejarahnya seorang presiden datang ke Sumut hingga delapan kali, kita sangat bangga akan hal itu.

Kemudian, kenapa kita harus mendukung Jokowi-MA, kita ingin pembangunan jalan tol tuntas di Sumut,” kata Bupati Taput (1999-2004) ini. Pada kesempatan itu, RE pemilik nama lengkap Rustam Effendi Nainggolan ini bahkan optimis saat melihat dukungan dari Ir H Zahir MAP, selaku bupati terpilih Batubara.

Keberhasilan dibalut kesederhaan Jokowi patut menjadi panutan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Jokowi sangat bersahaja, bagimana dia menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk bangsa ini. Anak-anaknya tidak terlibat dalam pemerintahan, bahkan tidak memanfaatkan jabatan ayahnya untuk ikut dalam mendapatkan paket proyek. Anak presiden justru memilih menjual martabak,” ujarnya diikuti tawa para undangan.

Kata RE Nainggolan, masyarakat harus benar-benar objektif dan rasional melihat sosok para clon presiden. Apakah itu pribadinya, latarbelakangnya, pengalamannya dan lain sebagainya. “Objektif untuk berbagai sudut pandang, sehingga kita benar-benar memastikan manakah yang paling diyakini membawa bangsa lebih maju dan sejahtera untuk lima tahun ke depan,” ujarnya. (adz/azw)

Membangun Wibawa Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

ist DISKUSI: Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar Focus Group Discussion (FGD), membedah visi misi Sumut Bermartabat di Aula Gedung DPRD Sumut, Medan, Senin (10/9).
ist
DISKUSI: Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar Focus Group Discussion (FGD), membedah visi misi Sumut Bermartabat di Aula Gedung DPRD Sumut, Medan, Senin (10/9).

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar Focus Group Discussion (FGD), membedah visi misi Sumut Bermartabat di Aula Gedung DPRD Sumut, Medan, Senin (10/9). Dalam kegiatan itu, diharapkan kepemimpinan baru mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan komitmen untuk tidak korupsi.

Kegiatan FGD tersebut pun mengambil tema ‘Membangun Wibawa Hukum Rekonstruksi Tata Kelola Pemerintahan Bersih.’ Harapannya adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut memiliki wibawa dalam hal penegakan atu ran seperti pajak kendaraan bermotor (PKB) yang merupakan pemasukan besar dan andalan untuk APBD Provinsi setiap tahunnya.

Diskusi yang diikuti langsung oleh Wakil Gubernur Sumut H Musa Rajekshah dan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman tersebut juga dihadiri sejumlah narasumber di antaranya Guru Besar FH USU Medan Prof Hasim Purba, Akademisi USU Hatta Ridho, Dosen FISIP UMSU Shohibul Anshor Siregar. Hadir juga dalam acara tersebut, Plt Ketua Golkar Sumut Dolly Kurnia Tanjung, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Muchrid Nasution dan sejumlah anggota dewan, praktisi dan lainnya.

Dalam paparannya, Hatta Ridho menyebutkan bahwa penegakan wibawa hukum dapat dilihat melalui tata kelola pemerintahan, diantaranya transparansi dan akuntabilitas dengan e-government, peningkatan kapasitas penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber PAD, efektivitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta mendorong pembiayaan partai politik yang optimal melalui APBN/APBD.

“PAD ini sumber pembiayaan eksekutif dan legislatif di daerah. Jika PAD kecil maka gaji eksekutif dan legislatif juga kecil. Makanya eksekutif dan legislatif mencari pemasukan lain dengan cara korupsi. APBD Sumut hanya Rp12 triliun, jauh berbeda dengan DKI Rp77 triliun. Karenanya, kita harus meningkatkan PAD, salahsatunya dari pajak kendaraan bermotor (PKB), saat ini ada sekitar 3,34 juta sepedamotor dari 3,6 juta pengemplang pajak di Sumut,” jelasnya.

Menurut Hatta penerimaan dari pajak yang dibayarkan masyarakat Sumut untuk PKB mencapai Rp1,7 triliun. Meskipun jumlahnya disebutkan telah melewati target yang diproyeksikan, namun pada kenyataannya potensi yang ada jauh lebih besar dari itu.

“Jumlah Rp1,7 triliun itu jauh lebih kecil dari potensi PKB yang ada. Itu hanya dari 1 juta kendaraan bermotor. Belum termasuk pemilik kendaraan roda empat yang mengemplang pajak jumlahnya mencapai 151.064 unit. Karenanya, dalam menegakkan wibawa hukum menuju Sumut Bermartabat, salahsatunya harus ada regulasi yang bisa yang memberikan sanksi tegas bagi yang mengemplang pajak,” ungkapnya.

Untuk meningkatkan partisipasi atau kepatuhan masyarakat membayar kewajiban PKB lanjut Hatta, maka diperlukan pengadaan aparatur sipil Negara (ASN) fungsional yang memeriksa hingga menjadi juru sita bagiajak daerah.

“Kita belum punya juru sita dan perlu penambahan kapasitas personal dan sarana penunjang pemungutan pajak daerah,” sarannya.

Sementara Guru Besar FH USU, Prof Hasim Purba menyebutkan bahwa hampir seluruh lembaga Negara dan pemerintahan terlibat dalam perbuatan korupsi, karenanya masalah tersebut jangan dianggap sebagai kejahatan biasa. Hal itu harus dimasukkan kategori kejahatan berat atau kejahatan kemanusiaan yang harus diberantas dengan cara yang luar biasa.

“Kemudian pemerintah jangan jalan sendiri tapi harus melibatkan masyarakat di semua bidang. Sebab, tugas pemerintah itu melayani, mengayomi dan memberdayakan masyarakat. Kita lihat di mana kita yang lemah, apakah institusi sudah melayani, mengayomi dan mem berdayakan masyarakat. Buat indeks kepuasan masyarakat,” tambahnya sembari menyarankan agar dibuat Perda Transparansi Anggaran.

Wagubsu H Musa Rajekshah dalam diskusi mengapresiasi kegiatan yang di dalamnya ada kritik sekaligus masukan dalam hal tata kelola pemerintahan. Begitu juga melihat serta menelaah sejauh mana visi misi Gubernur-Wakil Gubernur periode 2018-2023 bisa mewujudkan Sumut Bermartabat. (bal/azw)

1...5,9695,9705,971...15,846Page 5,970 of 15,846