MEDAN,SUMUTPOS.CO – Ribuan masyarakat antusias mengikuti seminar Prakongres Boemipoetra Nusantara Indonesia Bagian Barat, yang digelar di Garuda Plaza Hotel Medan, Selasa (11/9). Seminar yang dihadiri tokoh-tokoh nasional, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan berbagai organisasi kepemudaan serta organisasi masyarakat di Kota Medan ini, juga menampilkan pembicara dari akademisi dan para praktisi, termasuk Jenderal TNI (Purn) Joko Santoso, Ichsanudin Noorsy, Marzuki Ali, dan Ratna Sarumpaet.

Dalam kesempatan itu, Jenderal TNI (Purn) Joko Santoso mengatakan, dengan masuknya liberalisasi memicu munculnya kapitalisme yang sekarang ini sedang dihadapi bersama. Menurutnya, zaman dulu menjajah menggunakan peluru, sekarang pakai uang.

“Indonesia terancam. Ribuan pulaunya bisa saja hilang, karena banyak orang yang ingin menjarahnya. Maka dari itu, jadilah tuan di negeri sendiri,” tegas Joko.

Lebih lanjut Ketua Tim Sukses Prabowo-Sandi ini, mengatakan, dalam memperjuangkan agar negara tidak terjarah, harus bisa membangun pemahaman serta melakukan konsolidasi nasional. ”Sekarang ini rakyat makin susah. Makanya, agar kesejahteraan dan keadilan bisa dirasakan, haruslah kembali ke UUD 1945 Pasal 33. Seandainya yang berkuasa tidak terima, tapi kita harus terus berteriak,” kata mantan Panglima TNI ini.

Ia juga mengingatkan dan mengajak para peserta seminar, agar memilih pemimpin yang Pancasilais dan harus kritis serta berpikir cerdas, sebab jika salah pilih pemimpin, negara ini akan punah.

Sementara itu, Ketua Majelis Syuro DPP Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban, yang juga hadir dalam acara tersebut, saat ditanya soal Pilpres 2019, ia dengan tegas mengatakan, PBB akan memilih pemimpin yang berpihak kepada umat, sesuai dengan ijtima ulama.

Bahkan ia juga mengaku, perintah Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra, kepada seluruh kader PBB sudah jelas, tidak akan memilih Jokowi di ajang Pilpres 2019 mendatang. “Ucapan Pak Yusril itu kan sudah jelas. Seandainya yang bertarung di Pilpres Jokowi melawan kotak kosong, maka kader PBB akan menyoblos kotak kosong,” tegasnya Kaban.

Pemerintah sekarang ini, menurut Kaban, hanyalah melanjutkan komitmen-komitmen yang dirancang oleh blok-blok kapitalis, dan jika harus bekerja sama dengan pihak lain, hendaknya memikirkan juga siapa yang harus diuntungkan terlebih dulu dalam hal tersebut. ”Sumber daya alam semua berpihak ke perusahaan. Makanya bagi siapa yang bakal jadi presiden nantinya, harus berpikir untuk menaikan derajat pribumi demi kepentingan Indonesia,” harapnya, yang juga merupakan inisiator acara tersebut.

Sebelumnya, Ketua Panitia Wilayah Sumut Masri Sitanggang, didampingi Ketua Panitia Nasional Prakongres Boemipoetra Nusantara Muhardi Zainudin, menjelaskan latar belakang dilaksanakannya seminar tersebut. “Di usia 73 tahun kemerdekaan RI, ternyata negara kita masih banyak persoalan-persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari semua elemen masyarakat, terutama persoalan keadilan dan kesejahteraan, yang justru kian jauh dari cita-cita founding father,” jelasnya.

Hal ini tercermin dari penguasaan sumber daya alam yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Sebanyak satu persen orang kaya di Indonesia menguasai 46 persen kekayaan Indonesia. Selain itu, sumber-sumber penghidupan yang strategis, seperti energi, pangan, air, tanah, dan finance telah dikuasai asing.

Melalui seminar Prakongres Boemipoetra Nusantara Indonesia yang bertajuk ‘Boemipoetra Pendiri NKRI, Boemipoetra Pemilik NKRI, dan Boemipoetra Penguasa NKRI’ ini, lanjut Masri, ingin mengungkapkan dan menegaskan kembali, peran, hak, dan kewajiban Boemipoetra dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk menyikapi secara kritis dan komperhensif permasalahan yang terjadi saat ini, khususnya kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin tajam.

”Selain itu, tujuannya juga menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat luas, boemipoetra merupakan pendiri, pemilik, penguasa NKRI, dan mewujudkan kekuasaan boemipoetra Nusantara Indonesia pada setiap dimensi astra gatra nasional,” pungkasnya. (adz/saz)

SUMUTPOS.CO – Kehadiran gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara yang baru, memang menumbuhkan harapan baru terutama bagi kalangan pedagang. Selama masa kepemimpinannya, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Ijeck) diharapkan mampu membangun pasar percontohan modern di Kota Medan.

“Medan sebagai ibukota Provinsi Sumut, tentu cocok dijadikan rule model dari daerah-daerah lain untuk mewujudkannya. Pasar tradisional modern ini perlu dibangun sebagai contoh bahwa stigma yang ada di masyarakat bahwa pasar itu semrawut kumuh, jorok, dan kotor tidak selamanya benar,” ujar Ketua DPP Pelindung Persaudaraan Pedagang Pasar Bersatu (P4B), Suwarno didampingi Sekretaris Rahmad Syah Ramadhan Harahap kepada Sumut Pos, Selasa (11/9).

Menurut Bang Warno, sapaan akrabnya, sistem percontohan pasar modern penting dilakukan dengan harapan terjadi peningkatan kesejahteraan pedagang. Dengan demikian, kata dia masyarakat kembali pada fitrahnya dimana senang berbelanja ke pasar tradisional ketimbang swalayan maupun pusat perbelanjaan modern seperti mall. “Kita tahu bahwa sejak dahulu pajak (pasar) merupakan tempat transaksi yang disukai masyarakat. Sebab masih ada tawar menawar harga yang tidak didapatkan ketika berbelanja di mall atau swalayan,” ungkapnya.

Atas dasar itu, apalagi P4B memang mendukung penuh pasangan dengan akronim Eramas saat Pilgub Sumut lalu, merasa perlu mengingatkan janji-janji kampanye Edy-Ijeck. Dimana siap merangkul aspirasi kaum pedagang di Sumut terkhusus Kota Medan, dengan membenahi semua infrastruktur pasar tradisional secara optimal. Melalui kewenangan yang dimiliki sebagai Gubsu-Wagubsu itulah, kata Bang Warno, Edy-Ijeck dapat menyinkronkan program kerjanya ke depan dan juga mendorong wali kota/bupati di Sumut untuk merealisasikan hal dimaksud.

“Sampai saat ini Kota Medan sebagai ibukota provinsi belum memiliki pasar yang layak dan bisa diandalkan. Terkesan semua pekerjaan yang dilakukan dalam hal pembenahan pasar, jadi ajang ‘bagi-bagi kue’ untuk oknum tertentu tanpa memikirkan kebutuhan para pedagang. Lihat saja bagaimana mangkraknya pembangunan Pasar Kampung Lalang sampai persoalan Pasar Marelan yang dijadikan ajang bisnis tanpa mengindahkan aturan yang sah,” ungkapnya.

Rahmat Harahap menambahkan, selain pembenahan pasar, Edy-Ijeck diharapkan mampu mewujudkan visi dan misinya melakukan perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jaringan jalan serta pembangunan lainnya sesuai kebutuhan. Sehingga Sumut bermatabat seperti nawacita keduanya mampu dirasakan masyarakat Sumut semasa kepemimpinan mereka.

“Kita benar-benar berharap Pak Edy dan Bang Ijeck mampu mewujudkan pembenahan terhadap Provinsi Sumut sesuai visi dan misinya secara bertahap dari berbagai bidang baik ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur,” katanya.

Pihaknya juga berharap persoalan kesehatan dan pendidikan bisa menjadi fokus utama agar tidak ada lagi ditemukan anak kekurangan gizi hingga tidak memiliki biaya untuk mendapatkan layanan kesehatan. “Baru-baru ini publik dikejutkan adanya peristiwa tiga anak sekolah terbawa arus di Nias. Ini akibat tidak adanya jalan di wilayah itu hingga harus menyebrang sungai. Jadi kita harapkan agar seluruh pemangku kepentingan di setiap daerah bisa melaporkan wilayahnya sehingga porsi anggaran itu bisa diperjuangkan secara bersama-sama,” katanya.

Begitupun di sektor kesehatan yang dirasakan masih mahal dan belum dinikmati seutuhnya oleh masyarakat. “Harapannya Pak Edy bisa membuat kebijakan yang bisa meringankan masyarakat ketika berobat. Dipundak Pak Edy dan Bang Ijeck pula kita berharap jangan ada lagi anak-anak yang putus sekolah dan tidak sekolah lantaran tidak punya biaya,” ujarnya. (prn/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Para guru honorer di Kota Medan sepertinya harus bersabar untuk menerima bantuan insentif tahun 2018. Sebab, dana bantuan sebesar Rp15 miliar yang diusulkan Banggar DPRD Medan belum bisa dicairkan lantaran terkendala landasan atau payung hukum alias masih mengatung.

Anggota Banggar DPRD Medan H Jumadi mengungkapkan, bantuan insentif untuk guru honorer merupakan usulan inisiatif dari pihaknya. Usulan tersebut diajukan karena prihatin dengan gaji mereka yang masih banyak di bawah standar atau upah minimum kabupaten/kota (UMK).

“Insentif guru honor merupakan usulan legislatif dan tak memiliki landasan hukum, makanya tak bisa langsung dicairkan. Apalagi, mekanisme dalam pembagiannya kita belum tahu dan nomenklaturnya juga belum ada,” kata Jumadi yang ditemui, Senin (10/9).

Diutarakan Jumadi, insentif ini sifatnya bukan menjadi kebutuhan tetapi bantuan. Akan tetapi, apabila yang mengusulkan dari Pemko Medan dalam hal ini Dinas Pendidikan tentu langsung disetujui DPRD Medan dan anggarannya bisa dicairkan. “Dengan bantuan itu, harapannya berarti ada kepedulian atau perhatian Pemko Medan terhadap guru honor,” tuturnya.

Namun demikian, sambung anggota Komisi B ini, pihaknya terus mendorong agar insentif tersebut dapat segera dicairkan. Oleh karena itu, nantinya diusulkan pada P-APBD 2018 dan harapannya pada bulan Oktober bisa disalurkan.”Makanya kita desak Dinas Pendidikan (Disdik) Medan untuk mengusulkan insentif tersebut pada P-APBD 2018 nanti, karena uangnya sudah ada. Selain itu, data terhadap guru honor harus juga rampung berapa jumlah keseluruhannya,” kata Jumadi.

Menurut dia, mekanisme pembagian insentif ini cukup mudah. Sebagai contoh, total guru honor (SD dan SMP) di Medan mencapai 1.400 orang. Total ini dikalikan 12 (jumlah bulan dalam setahun) lalu dibagi Rp15 miliar. Akan tetapi, bila insentif yang diberikan kurang layak tentu diusulkan untuk ditambah.

“Kita ingin bagaimana guru honor di Medan mendapatkan upah sesuai dengan UMK. Disdik Medan sendiri telah menerima dan mendukung usulan insentif kepada guru honor,” tutur anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Ia menambahkan, bantuan insentif ini bisa dibilang masih tahap pertama. Sebab, belum terkoreksi masa kerja guru honor yang akan menerima. Untuk itu, ke depan nantinya dikaji lagi pembagiannya berdasarkan pertimbangan pengabdian atau masa kerja. “Kurang layak juga kalau yang sudah 10 tahun mengabdi menerima insentif sama dengan yang baru 2 tahun menjadi guru honor,” paparnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga mengatakan, untuk meningkatkan kesejahteraan guru honor maka perlu dibuat semacam standarisasi. Paling tidak, ada pola yang diterapkan.”Kota Medan, karena masih menerima gaji sangat tidak manusiawi. Padahal, bagaimanapun guru itu adalah orang yang cukup berjasa dalam mencerdaskan anak bangsa tetapi mereka menerima gaji hanya berkisar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu perbulan,” ujarnya.

Ihwan menuturkan, Pemko Medan diminta membuat kebijakan dalam rangka menyejahteraan guru honor. Salah satunya, dengan mengusulkan insentif dalam P-APBD 2018. “Harus diusulkan bantuan insentif kepada guru honor, sehingga mereka dapat menerima upah yang layak,” pungkasnya. (ris/ila)