JAKARTA,SUMUTPOS.CO – Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Merry Purba tak bisa menahan tangis saat kembali menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/9). Merry Purba menangis tersedu-sedu dan mengaku telah ‘dipingpong’ penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Hakim Ad hoc PN Medan itu sebelumnya datang memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sekitar pukul 10.00 WIB.

Namun, selang beberapa puluh menit kemudian, Merry keluar. Ia diantar kembali ke Rutan sekitar 11.31 WIB. Pemeriksaan berlangsung sebentar, karena diberitahukan bahwa sedang ada perubahan nomor surat penyidikan dan akan diperiksa ulang pada pukul 13.00 WIB.

“Kemudian, saya dikembalikan di Rutan. Sesampainya belum setengah jam, saya dikabarkan akan diperiksa di gedung sebelah. Dikabarkan sudah ada penyidik. Tadi kan informasinya jam 1 saya diperiksa,” ujarnya kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/9).

Merry tiba lagi di Gedung KPK sekitar pukul 13.06 WIB. Sebelum masuk gedung, ia curhat pada awak media bahwa telah dipingpong. “Jadi saya makan cuma 2-3 sendok nasi. Udah itu datang lagi perintah dari petugas, ini penyidik sudah nunggu. Ini kenapa kok bisa salah-salah begitu,” tambahnya.

Merry mengatakan, sesaat sebelum dibawa kembali ke Gedung KPK, ia diminta oleh seorang penyidik KPK berinisial Boy untuk merubah terlebih dahulu nomor Berita Acara Pernyataan sebelum diperiksa ulang. “Boleh Bu, dirombak dulu ada sedikit kesalahan dari nomor Berita Acara Pernyataan,” cerita Merry sambil menagis tersedu-sedu.

Lantas, dengan kejadian ini, Merry mengaku perlu pendampingan pengacara. “Saya mohon supaya saya didampingi kuasa hukum,” imbuh Merry sebelum masuk Gedung KPK.

Terkait kasus yang menjeratnya, Merry berdalih tak mengetahui perkara dugaan suap yang dituduhkan kepadanya. “Saya mau terbuka, ada apa di balik ini? Saya hampir stres beberapa hari di situ,” ujar Merry sembari menangis.

Merry yang menjadi anggota majelis hakim perkara Tamin merasa ada sesuatu di balik penetapan tersangka dirinya. Dia berkilah tak mengerti soal uang dari Tamin. “Saya enggak tahu ini semua. Tolong berkata jujur, jangan korbankan, mentang-mentang saya ini hakim ad hoc, tidak ada pembela di Mahkamah Agung,” katanya.

Merry juga mengatakan, pihak yang ditangkap tangan oleh KPK adalah panitera pengganti PN Medan Helpandi. Dia mengklaim dijebak sehingga seakan-akan ikut menerima uang suap dari Direktur PT Erni Putra Terari, Tamin Sukardi.

Ia mengaku tak pernah menerima uang sepeser pun terkait perkara Tamin yang ditanganinya itu. Bahkan, kata Merry, uang yang ditemukan di ruang kerjanya merupakan uang yang sengaja diletakan oleh seseorang. “Kalau pun ada keberadaan uang di meja saya, kata mereka ya, saya tidak tahu. Meja saya itu selalu terbuka, dan tidak pernah tertutup dan saya tidak pernah menerima apapun,” ujarnya.

“Makanya saya berkesimpulan, mohon supaya diambil sidik jari siapa yang menerima uang itu dan siapa yang menempatkan uang itu di meja saya,” kata Merry melanjutkan.

Merry pun meminta kepada Marsuddin Nainggolan dan Wahyu Prasetyo Wibowo untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Dia kembali menegaskan tak mengetahui perkara suap yang menjerat dirinya tersebut. “Saya bukan pemain, saya tidak tahu apa ini semua, coba berpikirlah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Merry meminta maaf kepada MA, keluarga, kerabat serta seluruh masyarakat Indonesia atas kejadian yang menjeratnya. Menurutnya, keluarga hingga seluruh masyarakat sudah mengetahui bahwa dirinya ditangkap oleh KPK.

Diketahui, Merry merupakan satu dari empat tersangka kasus suap terhadap PN Medan yang tengah ditangani KPK. Empat tersangka itu yakni, Helpandi, Merry Purba, Tamin Sukardi selaku pihak swasta, dan Hadi Setiawan yang merupakan orang kepercayaan Tamin.

Merry diduga menerima uang sebesar 280 ribu dolar Singapura dari Tamin. Uang suap tersebut diberikan secara dua tahap melalui dua orang perantara. Pemberian tahap pertama dilakukan pada 24 Agustus 2018 di Hotel JW Marriot Medan sebesar 150 ribu dolar Singapura melalui perantara Helpandi dan Hadi Setiawan.

Kemudian, untuk pemberian kedua sebesar 130 ribu dolar Singapura yang diduga akan diberikan kepada Merry oleh Helpandi pada 28 Agustus 2018 di PN Medan. Namun, saat sedang transaksi, KPK keburu melakukan OTT.

KPK menduga uang tersebut diberikan oleh Tamin kepada Merry untuk mempengaruhi putusan perkara kasus korupsi penjualan tanah berstatus aset negara yang menjerat Tamin. Karena dalam putusan yang dibacakan pada 27 Agustus 2018, Merry berpendapat, dakwaan tidak terbukti sehingga majelis hakim berbeda pendapat (dissenting opinion).

Dan Tamin divonis 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp 132 miliar. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 10 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp132 miliar.

Hadi Jadi Pintu Masuk KPK
Sementara, penyerahan diri Hadi Setiawan, orang kepercayaan Tamin Sukardi kepada KPK dianggap bisa menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengungkap dan membongkar sejumlah kasus mafia peradilan yang kemungkinan dilakoni Tamin Sukardi.

“Ya bisa saja ini (menyerahnya Hadi) pintu masuk untuk membongkar kasus lain, tapi bisa juga tangan kanan Tamin Sukardi itu malah menutup akses KPK untuk membongkar kasus lainnya. Tinggal kemauan dan kejelian penyidik KPK untuk hal ini,” kata pengamat hukum Julheri Sinaga ketika diwawancarai Sumut Pos, Rabu (5/9).

Apalagi, baru-baru ini kuasa hukum salah satu warga pemilik lahan pembangunan jalan Tol Medan-Binjai Seksi I Tanjungmulia, mengadukan indikasi permainan perkara konsinyasi (ganti rugi) ke KPK.

Menanggapi itu, Julheri mengatakan, bila memang ada indikasi KKN di perkara konsinyasi itu, harapannya pelapor memberikan bukti-bukti otentik agar KPK bisa bekerja. “Karena pada dasarnya semuanya harus sesuai data dan fakta. Karena langit pun bisa kita klaim milik kita. Jangan sampai laporan itu malah menjadi fitnah,” katanya.

Menurutnya, penegakan hukum di Sumut masih jauh dari kata baik. Hal ini terbukti dari tingginya intensitas KPK ‘main’ di Sumut. “Kalau saya bilang masih jauh panggang dari api. Buktinya begitu seringnya KPK datang ke sini untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan hukum yang mandeg. Buktinya jelas kan, berapa banyak anggota dewan yang terjaring KPK, kemudian berapa banyak kepala daerah yang diangkut KPK,” ungkapnya.

Sehingga dia berharap, dengan kasus OTTHakim PN Medan kemarin dapat mengubah wajah penegakan hukum di Sumut. “Setidaknya itu harapan kita, bukan tidak mungkin bakal terungkap perkara KKN dalam penegakam hukum lain yang mungkin terjadi,” pungkasnya. (dvs)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal di Tanah Suci kembali bertambah. Hal itu terjadi setelah Tugino Zakaria Abdullah Bin Zakaria dari Labuhanbatu Selatan, wafat pada Rabu (5/09) sekitar pukul 04.00 Waktu Arab Saudi (WAS).

Tugino yang sudah berusia 60 tahun tersebut tergabung dalam Kloter 19/MES manifest 366. Orang tua yang beralamat di Suberjo Pribun C Asam Jawa, Kotapinang, Labuhanbatu Selatan tersebut meninggal dunia di Makkah. “Tugino wafat disebabkan Respiratory Diseases,” ujar Kabid Dokumen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Medan Eri Nofa, Rabu (5/9).

Dijelaskan, meninggalnya Tugino menambah daftar jemaah haji asal Sumut yang wafat di Tanah Suci. Hingga Rabu (5/09), jemaah haji Embarkasi Medan yang wafat di tanah suci berjumlah 13 orang. Rinciannya, dari Asahan 1 orang, Tebing Tinggi 1 orang, Madina 1 orang, Medan 3 orang, Langkat 1 orang, Simalungun 1 orang, Labuhanbatu Utara 1 orang, Padang Lawas 2 orang, Tanjung Balai 1 orang dan Labuhanbatu Selatan 1 orang. (ain)

DPRD Sumut mengharapkan, kepemimpinan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah menunjukkan keseriusan dalam mengelola Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Khususnya meningkatkan kinerja seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar, Muchrid Nasution meminta agar gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik tersebut, segera mengevaluasi semua perangkat yang ada dan dinilai kurang efektif dalam menjalankan kerja-kerja pembangunan. “Kita minta ada upaya evaluasi seluruh OPD yang mungkin selama ini kurang maksimal bekerja. Apalagi untuk BUMD, bagaimana kita bisa menghasilkan PAD yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan,” sebutnya.

Dirinya yakin dengan kemampuan Edy Rahmayadi yang berlatar belakang militer serta Musa Rajekshah, seorang pengusaha energik pecinta olahraga, akan mampu membawa dan mewujudkan harapan masyarakat demi kesejahteraan seluruh rakyat.

Sementara Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman yang juga hadir pada pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Sumut terpilih ini, menyampaikan bahwa kepemimpinan pasangan ini diharapakan menjawab apa yang selama ini diidamkan rakyat Sumatera Utara.

Bagaimana provinsi dengan jumlah 33 kabupaten/kotanya, menjadi daerah yang berdaya saing tinggi.“Rakyat Sumut mengucapkan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang terpilih. Semoga apa yang dicita-citakan pendahulu kita itu bisa diwujudkan,” ujar Wagirin, Rabu (5/9).

Menurutnya, potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya Manusia (SDM) di Sumut cukup banyak bila digali dan mampu dikelola sedemikian rupa. Seluruh pihak terkait katanya, harus berperan dan bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya, yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Sebab pembangunan yang berlangsung selama ini, mengarah pada upaya menyejahterakan masyarakat. “Posisi ini harus dikoordinasikan dengan baik, agar tidak ada kesan bekerja sendiri-sendiri,” katanya.

Koordinasi dimaksudkan Wagirin yakni antara pemerintah provinsi (Pemprov) dengan pemerintah kabupaten/kota, antara Pemprov dengan perangkat daerah, serta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut. “Artinya ada semacam tanggungjawab antara seluruh elemen baik pemerintah, tokoh masyarakat, elemen masyarakat, legislatif. Semua bersatu dan saling mendukung upaya percepatan pembangunan,” katanya.

Buktikan Janji Kampanye
Sementara, pengamat hukum dan pemerintahan dari UMSU Rio Affandi Siregar mengatakan, harapan masyarakat kepada Edy-Ijeck cukup besar. Pertama katanya, bagaimana pemimpin baru menciptakan Sumatera Utara yang bersih dari korupsi. Hal ini mengingat dua pemimpin sebelumya harus tersangkut masalah hukum dan berhadapan dengan KPK.

“Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang baru ini harus benar-benar menjalankan janji kampanye mereka. Tentu jangan sampai hanya menjadi isapan jempol semata. Apalagi kondisi bangsa saat ini sedang sulit,” ujar Rio, Rabu (5/9).

Secara Nasional, kata Rio, kondisi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang mencapai Rp15ribu, akan sangat terasa di masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah. Meskipun sekarang dampaknya belum begitu terlihat, namun dalam jangka panjang, akan mengakibatkan ekonomi rakyat melemah.

Dirinya juga melihat secara angka persentase hasil Pilgub Juni lalu, pilihan kepada Edy-Ijeck mengisyaratkan bahwa masyarakat berharap banyak kepada pasangan ini untuk membawa perbaikan yang selama ini belum terasa banyak memberikan manfaat bagi warga di 33 kabupaten/kota.

“Perbaikan ekonomi sangat penting di kondisi sekarang ini. Kuncinya adalah memberikan jaminan seperti keamanan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja yang juga akan memperbaiki iklim investasi. Dengan begitu kesejahteraan akan tercapai dan kondisi ekonomi rakyat semakin membaik,” sebutnya.

Dirinya juga berharap amanah rakyat tidak disia-siakan. Karena itu, upaya terobosan seperti mengubah sistem dan kultur pelayanan pemerintah ke masyarakat yang masih dinilai menyulitkan, menghapuskan praktek pungli, hingga kenakalan birokrasi yang sudah jadi rahasia umum.

“Sosok keduanya cukup efektif jika dikolaborasikan. Maka ekspektasi masyarakat kepada Edy-Ijeck ini cukup besar. Wajah Sumut yang kurang baik selama ini harus diubah, sehingga berita tentang provinsi ini di berbagai media, tak lagi diisi hal negatif,” sebutnya. (bal)

Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumatera Utara, mengajak Sumut Pos berkolaborasi, menggalang bantuan untuk korban gempa di Lombok. Hal tersebut disampaikan Head Office ACT Sumatera Utara, Ronio Romantika saat mengunjungi kantor Redaksi Harian Sumut Pos di Lantai 3 Gedung Graha Pena, Jalan Sisingamangaraja KM 8,5, Medan Amplas, Rabu (5/9) siang.

“Melalui Sumut Pos semakin banyak orang tahu untuk membantu Lombok. Semakin banyak orang berkolaborasi, semakin banyak orang di Lombok yang terbantu,” ungkapnya.

Dijelaskan Ronio, sejak 29 Juli 2018 hingga kini, Lombok telah diguncang gempa bumi ribuan kali. Sebanyak 515 orang meninggal dunia, 7.773 orang luka-luka dan 417.529 orang terpaksa mengungsi  karena tercatat 73.799 rumah, rusak. Selain itu, 859 sekolah serta 608 tempat ibadah rusak.

“Oleh karena itu, Tim ACT terus bergerak membantu korban. Evakuasi, pendataan korban dan membangun 36 unit posko telah kita lakukan. Selain itu, kita sudah membangun dapur umum, memberikan pelayanan kesehatan dan trauma heling kepada anak-anak,” lanjutnya.

Kata Ronio, penanggulangan gempa bumi Lombok ada 3 tahap, yakni Emergency yaitu rescue, relief, medis dan trauma healing. Kemudian Recovery yaitu hunian sementara (shelter), MCK darurat, Masjid darurat, Sekolah darurat dan sumur. Selanjutnya, Reconstruction yaitu pembangunan fisik Masjid, Sekolah dan Puskesmas serta pembangunan sosial ekonomi yaitu lumbung pangan dan lumbung ternak masyarakat, pasar, pesantren, beasiswa dan beaguru.

“Untuk menggalang bantuan itu, kita sudah melaksanakan berbagai upaya melalui sejumlah program. Sejumlah conter penerimaan bantuan kita buat di beberapa Masjid, Hotel, Mall dan pusat keramaian lainnya. Saat ini, juga sedang melaksanakan program di Merdeka Walk mulai 3 September sampai 7 September mendatang. Untuk bantuan yang sudah kita kirimkan, kemarin ada mencapai Rp2 miliar, hasil penggalangan 2 pekan, “ ujar Ronio mengakhiri.

Menyikapi ajakan ACT tersebut, Manajer Pemasaran Iklan dan EO Harian Sumut Pos, Hirzan dan Manajer Advetorial dan Inforial Harian Sumut Pos, Asih Astuti mengaku menyambut baik. Program ACT dinilai sangat positif. Namun, keputusan kerja sama terlebih dahulu dibicarakan dengan Pimpinan Sumut Pos. (ain)

JAKARTA,SUMUTPOS.CO- WAKIL Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah mengaku nervous saat pelantikan di Istana Negara, Rabu (5/9). Suasana hening dan khidmat di ruang pelantikan, diakuinya membuat ia sedikit tegang dan gugup waktu itu.

“Suasananya itukan hening, fokus. Lalu semua mata tertuju melihat kita. Ditambah lagi di hadapan kita adalah pimpinann negara. Jadi memang saya sedikit nervous,” aku pria yang akrab disapa Ijeck kepada Sumut Pos, usai pelantikan di Jakarta, kemarin.

Namun dirinya mensyukuri, tidak ada kendala apapun dalam rangkaian pelantikan tersebut. Semua berjalan lancar dan tertib sehingga acara juga berlangsung dengan sukses.

Secara bergiliran, gubernur dan wakil gubernur dipanggil namanya untuk menandatangani berita acara. Momen berhadapan langsung dengan presiden, saat prosesi penandatanganan berita acara pelantikan ini, wajah Ijeck terlihat sedikit tegang.

Namanya disebut setelah Gubernur Edy Rahmayadi meneken berita acara. Sebelum maju ke depan dan menandatangani berita acara, Ijeck tampak memberi salam hormat kepada Jokowi. “Alhamdulillah semua berjalan baik dan lancar. Karena pelantikan ini juga menjadi cermin bagi Sumatera Utara,” katanya.

Pada kesempatan itu, suami Sri Ayu Mihari ini juga mengharapkan rasa kebersamaan dan kekompakan seluruh elemen masyarakat Sumut senantiasa terjaga. Hal ini penting agar semua program pembangunan yang berujung pada kesejahteraan masyarakat Sumut bisa segera terealisasi.

Di samping itu, saat disinggung bahwa momen pelantikan ini bersamaan tanggalnya dengan tragedi jatuhnya pesawat Mandala Airlines, Ijeck mengatakan bahwa semua itu adalah rahasia Allah SWT. “Langkah, rezeki, pertemuan dan maut rahasia Allah SWT. Kebetulan tanggalnya sama. Jangan kita maknai hal-hal yang tidak baik di masa lalu. Maknailah 5 September ini sebagai era emasnya Sumut,” katanya.

Menurutnya Sumut punya potensi luar biasa untuk bergerak maju seperti provinsi lain di Indonesia. “Untuk itu dibutuhkan kekompakan kita bersama ke depan, sebab kalau kita tidak kompak, agak sulit rasanya kita menuju era keemasan Sumut,” ujar Ijeck.

Ia mengakui akan tetap menjadikan panutan pemimpin sebelumnya dalam hal membangun Sumut. Seperti Alm. Raja Inal Siregar dan Alm. Tengku Rizal Nurdin. “Keduanya menurut saya mempunyai komitmen dengan melihat kepentingan orang banyak dalam membangun Sumut, ketimbang kepentingan segelintir kelompok dan orang. Tentunya kita harus hargai prestasi dan capaian yang sudah para pendahulu buat, sehingga Sumut dapat lebih dihargai di masa mendatang,” katanya.

Bersama Gubernur Edy Rahmayadi, dirinya optimis dan siap menjalankan amanah rakyat Sumut dan tidak kecewa atas pilihan kepada mereka saat Pilgubsu, 27 Juni lalu. “Yang lalu biarlah berlalu, jangan lagi ada pengkotak-kotakan. Jangan lagi membeda-bedakan suku, agama, ras dan antargolongan. Kita harus kompak bersama-sama ke depan membangun Sumut bermartabat,” katanya. (prn)