Home Blog Page 599

Partai Buruh Siap Menangkan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala

BERSAMA: Ketua Exco Partai Buruh Sumut, Willly Agus Utomo didampingi Sekretarisnya, Ijon Tuah Hamonangan Purba bersama Cagub-Cagubsu), Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala. Sumut Pos/Dokumen Pribadi

MEDAN,SUMUTPOS.CO-Partai Buruh Sumatera Utara secara resmi mengusung Calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumut (Cagub-Cagubsu), Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.

Pengusungan resmi ini disahkan, usai Exco Partai Buruh Sumut bertemu dengan Edy Rahmayadi di kediamannya, di Matraman Jakarta Pusat, yang selanjutnya Exco Pusat melalui Sekjend Partai Buruh, Fery Nurzali menyerahkan Surat B1 KWK, dukungan Pasangan Calon (Paslon) kepada Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala, di Posko Pemenangan Partai Buruh Jakarta Selatan, Senin (26/8).

“Dengan demikian Surat usungan calon Gubsu ini akan diserahkan langsung kepada Edy Rahmayadi dan pasangannya, direncanakan pada Rabu, 28 Agustus 2024, sebelum pendaftaran akhir di Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Ketua Exco Partai Buruh Sumut, Willly Agus Utomo didampingi Sekretarisnya, Ijon Tuah Hamonangan Purba, Selasa (27/8).

Willy menyatakan, Partai Buruh siap memenangkan Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala secara total. “Kami memberikan amanat kepada Edy Rahmayadi untuk memperjuangkan hak-hak serta keadilan sosial bagi kaum buruh, petani dan nelayan di Sumut. Semoga Pak Edy-Hasan bisa lolos serta dapat memenangkan kontestasi Pilkada 2024,” harapnya. (dwi/han)

Tolak Dinasti Politik, Mahasiswa Sambangi DPRD Sumut

UNJUKRASA: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Sumatera Utara menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Sumut. FOTO: MARKUS/SUMUT POS.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Sumatera Utara menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (27/8/2024).

Mahasiswa datang membawa spanduk dan berbagai poster yang berisikan sejumlah tuntutan. Antara lain tolak dinasti politik, kawal putusan MK, tolak outsourching dan terapkan sistem kerja layak bagi buruh.

Selain itu, massa aksi juga meminta agar RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat segera disahkan.

“Kami kembali datang untuk menegaskan, bahwa kami tetap mengawal janji DPRD Sumut yang telah menerima tuntutan kami beberapa hari lalu. Yakni sepakat dengan putusan MK dan menolak dinasti politik,” kata salah seorang orator Nikita.

Ditegaskan Nikita, mereka juga meminta agar publik dilibatkan dalam penyusunan proses legislasi.

Pantauan Sumut Pos, aksi mahasiswa berlangsung dramatis karena diguyur hujan. Meski begitu, massa mahasiswa tetap bertahan.

Setelah berorasi kurang lebih sejam, massa aksi sempat ditemui Anggota DPRD Sumut, Benny Sihotang. Namun belum sempat berdialog, Benny justru meninggalkan massa aksi.
(map/han)

Bawaslu Sumut: Tingkat Kerawanan Pilkada Dalam Kategori Sedang

Kordinator Divisi Humas Bawaslu Sumut, Saut Boang Manalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peluncuran Peta Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 telah diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Bidakara Hotel, Jakarta, Senin (26/8/24).

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berada dalam kategori kerawanan sedang. Namun, Bawaslu Sumut tetap menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan pengawasan di seluruh kabupaten/kota di Sumut.

Hal itu dikatakan oleh Kordinator Divisi Humas Bawaslu Sumut, Saut Boang Manalu dalam keterangannya, Selasa (27/8/2024).

“Kita tidak boleh lengah sedikitpun meskipun kerawanan berada pada kategori sedang. Seluruh energi kita persiapkan untuk memastikan kesuksesan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024,” ujarnya.

Saut mengatakan, pentingnya kapasitas dan kapabilitas jajaran Bawaslu, dari tingkat pusat hingga paling bawah, untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan kali ini menjadi tolak ukur sukses pengawasan demokrasi di Sumut dan bahkan Indonesia. Harapannya, hasil pengawasan ini dapat menjadi acuan.

“Kami akan terus berupaya dalam pengembangan pencegahan dan pengawasan. Kami harus terus bertumbuh dan berkembang,” ucapnya.

Menurutnya, pemilihan serentak kali ini akan menghadapi berbagai tantangan, termasuk netralitas ASN, potensi saling mengadukan, dan kemungkinan gesekan antar pendukung.

Bawaslu harus mampu membangun komunikasi dan sosialisasi dengan semua pihak, termasuk lembaga-lembaga non-pemerintah, untuk mendapatkan dukungan dalam pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran.

Kemampuan dan kemauan sangat penting dalam mengatasi masalah yang mungkin timbul. Kami terus memperkuat kemampuan Bawaslu Sumut serta jajaran sekretariat supportingnya,” sebutnya.

Kemudian Bawaslu Sumut juga berkomitmen untuk memperkuat pengawasan partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak.

“Kami akan merangkul lembaga-lembaga kepemiluan, ormas, pemantau Pemilu, media, kampus-kampus, serta tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk memastikan pemilihan serentak berjalan sesuai aturan, jujur, adil, dan bersih,” lanjutnya.

Bawaslu Sumut berharap dengan upaya pengawasan yang maksimal, pencegahan yang efektif, dan keterlibatan semua pihak, Pilkada 2024 di Sumut dapat berlangsung secara demokratis dan transparan.

Keberhasilan pemilihan ini diharapkan menjadi contoh baik bagi penyelenggaraan pemilihan di daerah lain di Indonesia.(san/han)

Pj Bupati Langkat Lepas 78 Atlet PON XXI

SALAMI: Pj Bupati Langkat dan Ketua KONI Langkat menyalami atlet PON saat seremoni pelepasan.Diskominfo Langkat/Sumut Pos

STABAT, SUMUTPOS.CO – Penjabat Bupati Langkat, Faisal Hasrimy melepas 78 atlet yang akan bertanding dalam ajang Pekan Olahraga Nasional XXI di Pendopo Jentera Malay, Stabat, Selasa (27/8/2024). Puluhan atlet ini berasal dari 23 cabang olahraga dan mereka menerima tali asih sebesar Rp2,5 juta setiap orang.

Pemberian tali asih merupakan komitmen Pemkab Langkat. Bahkan jika sukses meraih emas dalam ajang bergengsi skala nasional tersebut, Pemkab Langkat berkomitmen untuk memberikan reward tambahan kepada para atlet.

Pj Bupati Langkat yang akrab disapa Hasrimy mengapresiasi dan mengungkapkan rasa bangganya kepada seluruh atlet, pelatih hingga official. “Terima kasih atas usaha keras kalian dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang ini. Saya percaya kontingen Langkat mampu memberikan yang terbaik pada PON XXI Aceh-Sumut tahun 2024 ini,” ujarnya.

Dia juga mengajak semua pihak untuk mendoakan kesehatan, kemudahan, dan keberanian bagi para atlet, pelatih, hingga official dalam menghadapi setiap tantangan di ajang PON. “Mari kita doakan agar mereka semua diberi kekuatan dan kesuksesan dalam setiap langkah mereka,” serunya.

Sementara, Ketua KONI Langkat, Syah Afandin juga memberi apresiasi dan dukungan kepada para atlet untuk berjuang dengan semangat meraih emas dalam ajang PON XXI yang berlangsung di Sumut-Aceh.

“Saya mengapresiasi perjuangan para atlet yang menjadi perwakilan Kabupaten Langkat. Semoga kalian bisa menjadi yang terbaik untuk bangsa melalui olahraga,” ucapnya.

Dia berharap, agar para atlet mampu membawa pulang medali emas dan mengharumkan nama Kabupaten Langkat di kancah nasional. “Kami berharap kalian dapat membanggakan Langkat dengan prestasi terbaik,” ujarnya.

Acara pelepasan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mendukung perkembangan olahraga dan prestasi atlet di tingkat nasional. (ted/han)

Hari Pertama Pendaftaran, Pasangan Bacalon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Belum Ada Mendaftar ke KPU Binjai

Komisioner KPU Binjai, Arie Nurwanto.Teddy Akbari/Sumut Pos .

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai sudah membuka pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada Selasa (27/8/2024). Namun, hari pertama pendaftaran terpantau masih kosong alias belum ada bakal pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota yang mendaftar.

Pantauan wartawan, KPU Binjai sudah mendirikan tenda yang dilengkapi dengan kursi bersusun rapi. Rencananya pasangan Zainuddin Purba-Hendro Susanto yang akan mendaftar pada hari pertama.

Namun hingga siang hari, pasangan Zainuddin-Hendro belum juga mendaftar.

“Sampai dengan pukul 13.00 WIB, belum ada bakal calon yang mendaftar, belum ada hadir. Dijadwal itu ada pasangan Zainuddin-Hendro Susanto,” kata Komisioner KPU Binjai, Arie Nurwanto.

Hari pertama pendaftaran, KPU Binjai membuka hingga pukul 16.00 WIB. Begitu juga dengan hari kedua, KPU Binjai menerima pendaftaran bapaslon sampai pukul 16.00 WIB.

Sedangkan hari terakhir Kamis (29/8/2024), pendaftaran diterima hingga pukul 23.59 WIB.

“Kalau sampai pukul 14.00 WIB juga tidak jadi hadir, berarti rabu atau kamis,” kata Arie.

Dia menambahkan, ada 2 bapaslon kemungkinan akan mendaftar pada hari kedua. Namun untuk pastinya, dia belum dapat memastikan.

“Kalau untuk jadwalnya belum ada, karena LO (liaison officer) belum ada masukkan surat. Tapi informasi awal, rencananya pagi Amir Hamzah-Hasanul Jihadi dan siang ada pasangan Donal-Andri,” bebernya.

Disinggung incumben atau petahana yakni Amir Hamzah yang melakukan aktivitas politik, dia menyebut, mantan Kepala BKD Binjai tersebut harus cuti. “Sesuai aturannya, status wali kotanya itu harus cuti saat melakukan aktivitas politik, begitu juga saat nanti ditetapkan calon, harus cuti. Yang mengeluarkan cuti Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara,” tukasnya.

Usai mendaftar, bapaslon kepala daerah akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Haji Medan. Lalu dijadwalkan penetapan calon kepala daerah dilakukan pada akhir September 2024. (ted/han)

PTPN IV Regional I Terima 16 Penghargaan K3 Nasional dan 9 Penghargaan Zero Accident 2024

JAKARTA – PTPN IV Regional 1 menerima penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional untuk tahun 2024. Penyerahan penghargaan bergengsi ini berlangsung di Jakarta International Expo, 23 Agustus 2024 yang dihadiri berbagai perusahaan terkemuka di Indonesia.

Penghargaan K3 diberikan kepada perusahaan yang telah berhasil mencapai kecelakaan nihil, penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3), pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja, dan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tempat kerja. Penghargaan juga diserahkan kepada gubernur selaku pembina K3 di daerah.

Sebanyak 16 kebun/unit di bawah naungan PTPN IV Regional 1 telah berhasil meraih Penghargaan K3 dan sertifikat bendera emas. Di antaranya untuk Kantor Regional 1, Kebun Rambutan, Kebun Membang Muda, PKS Sei Mangkei, PKS Aek Raso, Kebun Ambalutu, Kebun Aek Raso, Kebun Bandar Betsy, Kebun Sarang Ginting, Kebun Silau Dunia, Kebun Rantau Prapat, PKS Sei Baruhur, PKS Sei Daun, PKS Sei Meranti, Kebun Karang Inong dan Kebun Julok Rayeuk Selatan.

“Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen perusahaan dalam menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tinggi, serta upaya berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi seluruh karyawan,” kata Ahmad Gusmar Harahap dalam satu kesempatan.

Tidak hanya itu 9 kebun dari PTPN IV Regional I yaitu, PKS Aek Nabara Selatan, Kebun Hapesong, Kebun Batang Toru, Kebun Dusun Hulu, Kebun Bangun, Kebun Silau Dunia, PKS Sei Mangkei, Pabrik Kernel Sei Mangkei dan PKS Hapesong juga memperoleh penghargaan Zero Accident dari Kementerian Tenaga Kerja.

Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang berhasil mencapai nol kecelakaan kerja dalam periode tertentu dan menunjukkan efektivitas penerapan program K3 di setiap unit kerja.

Dengan penghargaan ini PTPN IV Regional 1 akan semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu perusahaan yang unggul dalam hal penerapan K3 di Indonesia. Ke depan, perusahaan berencana untuk terus memperkuat program K3 dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja di lingkungan kerja.

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah mengatakan bahwa tantangan ketenagakerjaan terus berkembang seiring dengan perkembangan dinamika dunia usaha dan industri.

“Kegiatan ini adalah bagian dari upaya pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan dalam mengampanyekan K3. Dengan memberikan apresiasi berupa pemberian penghargaan K3 kepada pihak-pihak yang telah berhasil menerapkan,” katanya. (rel/ila)

Dugaan Suap Seleksi PPPK Batubara, Kejatisu Teliti Berkas Mantan Bupati Zahir

Koordinator Intelijen Kejatisu, Yos A Tarigan. FOTO: AGUSMAN/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) telah menerima berkas perkara dugaan suap seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Batubara dari penyidik kepolisian. Saat ini, kasus yang menyeret mantan Bupati Batubara, Zahir itu sedang diteliti kejaksaan.

“Terinformasi, berkas An Z (Zahir) telah diterima tim jaksa peneliti. Tim Jaksa meneliti kelengkapan berkas baik formil dan materil,” ujar Koordinator Intelijen Kejatisu, Yos A Tarigan, melalui pesan whatsapp, Selasa (27/8).

Penelitian berkas itu, lanjutnya, untuk melengkapi berkas dan bukti-bukti pendukung di persidangan nantinya. “Demi kelengkapan berkas yang kesemuanya untuk pembuktian di persidangan,” katanya.

Begitupun jika berkas setelah melalui proses penelitian dirasa masih belum lengkap, maka kejaksaan akan mengembalikan kepada penyidik dengan memberikan petunjuk.

“Untuk itu apabila belum lengkap akan diberi petunjuk kepada penyidik namun apabila nanti telah lengkap maka segera dilimpahkan ke Pengadilan,” pungkasnya.

Diketahui dalam kasus ini, beberapa waktu lalu Zahir ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap seleksi PPPK Batubara tahun 2023 oleh Polda Sumut. Merasa tak terima dengan penetapan tersangka itu, Zahir pun melakukan perlawanan dengan mengajukan Praperadilan (prapid) ke PN Medan.

Namun seiring berjalannya proses prapid itu, kuasa hukum Zahir selaku pemohon mencabut prapid tersebut, pada 9 Agustus 2024. (man/han)

Hingga Siang Ini, Pasangan Bacalon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Belum Mendaftar di KPU Medan

Ketua KPU Kota Medan, Mutia Atiqah. FOTO: DOK/SUMUT POS.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan telah membuka pendaftaran Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan untuk Pilkada Medan 2024 sejak hari ini, Selasa (27/8/2024). Diketahui, pendaftaran akan dibuka selama tiga hari, yakni mulai Selasa (27/8) hingga Kamis (29/8).

Namun pantauan Sumut Pos pada Selasa (27/8) siang, belum ada satupun pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yang mendaftarkan diri ke kantor KPU Kota Medan di Jalan Kejaksaan No.37, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah.

Dikonfirmasi Sumut Pos mengenai hal itu, Ketua KPU Kota Medan, Mutia Atiqah, mengatakan tidak ada satupun paslon yang dijadwalkan akan mendaftar pada hari pertama pendaftaran ini.

“Di hari pertama pendaftaran ini, belum ada paslon yang akan mendaftar,” ucap Mutia kepada Sumut Pos, Selasa (27/8).

Mutia juga mengatakan, sampai saat ini dirinya belum mendapatkan informasi terkait siapa saja paslon yang akan mendaftar di hari kedua dan hari ketiga pendaftaran.

“Sampai saat ini belum ada LO (Liaison officer) masing-masing paslon yang datang ke KPU Medan untuk menginformasikan kapan paslon-paslon tersebut akan mendaftar,” ujarnya.

Untuk itu, sambung Mutia, saat ini pihaknya masih menunggu informasi dari masing-masing tim pasangan calon untuk menginformasikan hal tersebut.

Dijelaskan Mutia, pendaftaran akan dibuka selama tiga hari. Untuk hari pertama dan kedua pendaftaran atau di tanggal 27 dan 28 Agustus 2024, pendaftaran dibuka mulai Pukul 08.00 hingga Pukul 16.00 WIB.

“Untuk hari terakhir pendaftaran di tanggal 29 Agustus, akan kita buka mulai Pukul 08.00 hingga Pukul 23.59 WIB,” pungkasnya.(map/han)

Pj Gubsu Agus Fatoni Minta Panitia PON XXI Minimalisir Persoalan

RAPAT: Pj. Gubernur Sumut Agus Fatoni memimpin Rapat Persiapan Pelaksanaan PON XXI Aceh - Sumut Tahun 2024 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman No. 41, Medan, Senin (26/8/2024).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni meminta seluruh Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XXI Wilayah Sumut agar lebih teliti, terutama memperhatikan hal-hal detail terkait segala persiapan. Hal ini diharapkan pada saat pelaksanaan nanti tidak terkendala dan meminimalisir permasalahan kecil yang berisiko menjadi besar.

“Masing-masing bidang perhatikan hal-hal detailnya, kita tidak ingin karena menganggap masalah ini kecil akhirnya nanti menjadi besar saat PON berlangsung, apalagi saat ini sudah ada kontingen yang datang dan bertanding di tanggal 28,” ucap Fatoni saat memimpin Rapat Persiapan Final PON XXI Wilayah Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman 41 Medan, Senin (26/8/2024).

Hal-hal detail seperti parkir, toilet, kelistrikan, konsumsi dan hal detail lainnya tak lepas dari perhatian Fatoni. Tak hanya itu, dirinya juga memastikan Stadion Utama Sumut akan selesai dikerjakan pada tanggal 9 September mendatang. Oleh karena itu, guna mempercepat pekerjaan maka PB PON XXI wilayah Sumut bekerja sama dengan TNI dan Polri.

“Saya lihat tadi semakin banyak truk-truk yang mengantre, banyak yang meloading material, TNI dan Polri kita perbantukan ke sana, kita pastikan 9 September akan selesai. Sementara itu, untuk venue lain 31 Agustus dipastikan akan selesai,” kata Fatoni.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kepemudaan dan Keolahragaan (Menpora) Ardito Ariotedjo menegaskan agar PB PON XXI Wilayah Sumut segera melaporkan bila terjadi kendala. Hal ini diharapkan permasalahannya dapat lebih cepat terselesaikan.

“Ini kurang dari dua minggu lagi, saya harap bila ada kendala dan sulit untuk diatasi di daerah segera lapor ke kita, kami akan menurunkan tim ke Sumut, sehingga koordinasinya akan lebih mudah,” kata Ardito Ariotedjo rapat secara virtual.

Hadir langsung pada rapat tersebut, di antaranya unsur Forkpimda Sumut, Ketua KONI Sumut John Ismadi Lubis, jajaran PB PON XXI Wilayah Sumut dan Bupati/Walikota penyelenggara PON, jajaran KONI Sumut, OPD terkait Pemprov Sumut serta stake holder terkait.(san/han)

Layanan Kesehatan Gratis Bagian dari Bantuan Sosial

SOSIALISASI: Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai NasDem, T. Edriansyah Rendy SH M.Kn pada kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan No.4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan, di Jalan Marelan V/Pasar 2 Barat Gg. Mawar 14 Lingkungan 16, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Minggu (25/8/2024) sore.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bantuan sosial (bansos) bukan hanya dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lain sebagainya. Akan tetapi, penyediaan layanan kesehatan secara gratis juga merupakan bagian dari bantuan sosial.

Hal itu terungkap dalam kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan No.4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang digelar Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai NasDem, T. Edriansyah Rendy SH M.Kn di Jalan Marelan V/Pasar 2 Barat Gg. Mawar 14 Lingkungan 16, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Minggu (25/8/2024) sore.

“Penyediaan layanan kesehatan gratis juga merupakan bagian dari bantuan sosial. Jadi, bantuan sosial itu tidak melulu soal PKH dan lain-lain. Berobat secara gratis juga bagian dari bantuan sosial yang disiapkan pemerintah untuk warganya,” ucap Koordinator PKH Kota Medan, Dedy Irwanto Pardede saat menjadi narasumber pada kegiatan itu.

Dikatakan Dedy Irwanto, saat ini Pemko Medan sedang berfokus pada perbaikan pendataan. Sebab bila masih menggunakan data yang lama, maka akan banyak bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Dengan kata lain, ada banyak warga yang sudah mampu namun masih mendapatkan bantuan.

“Alhamdulillah, Pemko Medan sudah menyiapkan program UHC atau berobat gratis dengan menggunakan KTP. Untuk UHC ini, siapapun warga Medan bisa langsung berobat ke puskesmas dan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Medan, T. Edriansyah Rendy juga membenarkan hal tersebut. Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan gratis juga merupakan bagian dari bantuan sosial.

“Bahkan bisa disebutkan bahwa pelayan kesehatan gratis ini adalah bantuan yang paling dasar yang harus didapatkan masyarakat,” kata politisi muda Partai NasDem yang akrab disapa Rendy tersebut.

Oleh sebab itu, Rendy mengajak masyarakat Kota Medan untuk bersyukur atas adanya program UHC yang disiapkan Pemko Medan.

“Dengan bantuan sosial berupa pogram UHC ini, tidak ada lagi masyarakatyang tidak bisa berobat karena ketiadaan biaya. Sebagai warga Kota Medan, kita patut bersyukur atas adanya program UHC ini,” terangnya.

Pun begitu, Rendy tetap mengingatkan Dinas Kesehatan Kota Medan agar dapat terus menyosialisasikan program UHC tersebut. Pasalnya hingga saat ini, masih ada saja warga Kota Medan yang tidak mengetahui akan adanya program tersebut.

“Dan kepada pihak rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Kota Medan, jangan ada yang menolak pasien yang berobat dengan program UHC. Kepada warga yang mendapatkan penolakan, silakan segera melapor ke petugas BPJS Kesehatan yang ada di masing-masing rumah sakit,” pungkasnya.

Turut hadir pada kesempatan itu, Kasi Trantib Kecamatan Medan Marelan Bobby Iswadi Hutasoit, perwakilan Kelurahan Rengas Pulau Rodiah, Koordinator PKH Kota Medan Dedy Irwanto Pardede, perwakilan Dinas Kesehatan Kota Medan Rini Resky Nanda Daulay, serta perwakilan BPJS Kesehatan Karina Purnomo.
(map/han)

1...598599600...15,772Page 599 of 15,772