MEDAN,SUMUTPOS.CO – Para guru honerer yang tergabung dalam orga-nisasi Ikatan Guru Honor (IGH), merasa telah dipungli sejak masuk organisasi IGH. Tak hanya itu, jika mereka tak ikut masuk organisasi IGH, mereka diancam tidak akan mendapatkan SK Walikota Medan dan tidak akan mendapatkan upah menurut UMK Hal ini diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Medan Rajuddin Sagala.

“Komisi B DPRD Medan akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan, Kamis (6/9). Pemanggilan ini terkait adanya dugaan kutipan yang dilakukan Disdik kepada guru honorer se-Kota Medan,” kata Rajuddin Sagala.

Adanya dugaan kutipan tersebut diketahui setelah beberap guru honor mengadu kepada Ketua Komisi B DPRD Medan Rajuddin Sagala, kemarin. Beberapa guru honorer datang mengadu dan keberatan dengan adanya organisasi Ikatan Guru Honor (IGH) yang dilakukan Disdik Kota Medan. Sebab, dibalik terbentuknya IGH para guru honorer juga diancam.

“Guru honor yang tidak masuk dalam IGH diancam tidak akan mendapatkan SK Walikota Medan dan tidak akan mendapatkan upah menurut UMK. Parahnya lagi, di dalam SK IGH tersebut tercantum nama saya selaku Ketua Komisi B DPRD Medan dan mantan Kadisdik Kota Medan Hasan Basri sebagai pembina IGH,” kata Rajuddin.

Rajuddin Sagala mengaku heran dan geram namanya dicantumkn tanpa ada konfirmasi. “Kok bisa ada nama saya, padahal selama ini pihak IGH sendiri tidak pernah menghubungi atau memberi klarifikasi. IGH itu pun juga telah disebarluaskan lewat facebook, ada apa dibalik ini semua,” tanya Rajuddin.

Disebutkan anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera ini, dalam IGH tersebut telah terdaftar 84 orang guru honorer. Apabila, ada guru honorer yang ingin bergabung di IGH, maka Disdik Kota Medan mengutip uang pendaftaran sebesar Rp50 ribu dan iuran bulanan sebesar Rp10 ribu.

Anehnya lagi, tidak dijelaskan apa fungsi dan tujuan iuran bulanan tersebut dikutip.

“Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi Komisi B DPRD Medan, apa maksudnya dan juga intimidasi terhadap guru honor. Saya menduga, ada muatan politis dibalik terbentuknya IGH ini,” cetusnya.

Rajuddin mengatakan, guru honorer jangan dijadikan kambing hitam dengan ancaman tidak mendapatkan SK Walikota serta gaji menurut UMK. Bila yang dijanjikan tidak terealisasi, bagaimana Disdik Medan mempertanggungjawabkannya.

Sementara, pengurus IGH Medan, Rifan Almuhar membantah tuduhan Rajuddin, baik itu mencatut namanya dan juga melakukan pengutipan terhadap sejumlah guru honor.”Perlu kami sampaikan kepada publik dalam hal ini masyarakat Kota Medan, dengan tegas kami nyatakan organisasi Ikatan Guru Honor tidak pernah melakukan pemaksaan dan pengutipan apapun kepada para guru honor. Kami juga tidak melakukan pengancaman untuk mendapatkan SK Walikota dan hal yang tidak benar lainnya,” kata Rifan kepada wartawan.

Rifan mengaku, kehadiran organisasi IGH seluruhnya bertujuan memperjuangkan hak-hak para guru honor agar lebih diperhatikan oleh pemerintah. Sebab, organisasi IGH ini hadir sebagai wadah tempat bernaungnya para guru honor.

“Kami tidak pernah mengancam para guru honor, mau masuk silahkan bila tidak ya tidak apa-apa. Bagaimana kami bisa melakukan penekanan bila tidak masuk IGH tidak dapat SK Walikota, karena organisasi ini pun tidak memiliki hubungan sentral langsung dengan wali kota. Apalagi, upah sementara kami saja masih di bawah UMK,” sebut Rifan.

Terkait tudingan pencatutan nama Ketua Komisi B, kata Rifan, pihaknya bersedia mencoret bila tidak setuju. “Sebelum pembentukan IGH, pada 9 Agustus kami sudah mengirimkan surat untuk audensi sebanyak dua kali tapi tidak dibalas. Sehingga, kami meminta saran kepada Kadis Pendidikan Kota Medan akhirnya posisi Ketua Komisi B DPRD Kota Medan dijadikan pembina tanpa ada nama. Bila memang keberatan kami siap menghapusnya,” bilang Rifan.

Rifan mengaku, organisasi IGH resmi telah sah secara hukum diakui. Organisasi ini terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga memiliki Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) yang secara hukum juga telah mengatur adanya iuran. “Jadi, yang namanya pengutipan dan adanya pemaksaan, kembali kami tegaskan tidak ada dan itu fitnah,” tukasnya.

Ia menambahkan, IGH hadir tidak ada sarat kepentingan apapun. Artinya, murni organisasi para guru honor untuk berjuang bersama. “Tidak ada unsur paksaan dan kepentingan apapun termasuk unsur politik, semuanya murni untuk memperjuangkan nasib para guru honor,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Penertiban papan reklame bermasalah terus gencar dilakukan Satpol PP Kota Medan bersama tim gabungan. Jelang Rabu (5/9) dinihari, giliran 2 unit papan reklame berukuran besar di Jalan Imam Bonjol, persisnya depan Hotel Danau Toba yang ditumbangkan. Pembongkaran dilakukan karena lokasi berdiri kedua papan reklame tersebut masuk dalam zona larangan berdirinya papan reklame.

Sebelum dilakukan pembongkaran, pemilik papan reklame yang hadir dilokasi pembongkaran sempat menolak dilakukan pembongkaran. Namun penolakannya tidak digubris, Sekretaris Satpol PP Rahmat Adi Syahputra Harahap yang memimpin pembongkaran langsung memerintahkan anggotanya bersama tim gabungan untuk membongkar kedua papan reklame.

Guna mendukung kelancaran pembongkaran, dua unit mobil crane diturunkan beserta mesin las. Di samping itu kawasan pembongkaran pun ditutup sehingga tak satu pun kenderaan yang diperbolehkan melintas. Pembongkaran diawali dengan memotong lebih dahulu bando reklame yang melintangi Jalan Imam Bonjol.

Namun sebelum pemotongan dilakukan, kanan dan kiri bando lebih dulu diikat dengan pengait mobil crane. Langkah itu dilakukan untuk menahan bando agar tidak langsung terhempas ketika pemotongan berlangsung. Setelah itu barulah beberapa petugas memanjat konstruksi papan reklame tan materi iklan untuk memotong bando dengan menggunakan mesin las.

Proses pemotongan dilakukan hati-hati, sebab lokasi berdiri papan reklame berdekatan dengan kabel listrik dan telepon. Itu sebabnya proses pemotongan yang dilakukan mulai pukul 00.00 WIB namun bando baru berhasil diturunkan sekitar pukul 02.00 WIB. Setelah itu dilanjutkan dengan ‘pencincangan’ sehingga menjadi beberapa bagian untuk mempermudah mengangkutnya.

Usai ‘pencincangan’ tim pun melanjutkan pemotongan tiang utama papan reklame yang telah diubah bentuknya seperti batang pohon yang terbuat dari semen. Sebelum ditumbangkan, tim lebih dulu menghancurkan semen berbentuk batang pohon yang membungkus tiang. Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tiang dengan menggunakan mesin las. Proses pembongkaran kedua papan reklame itu berakhir hingga menjelang subuh.

Setelah pembongkaran, Rahmat menjelaskan, sebelumnya pemilik papan reklame telah disurati agar membongkar sendiri papan reklame miliknya karena lokasi berdirinya melanggar zona larangan dan Perda No.11/2011 tentang Reklame. “Lantaran tak junjung dibongkar, makanya malam ini kita lakukan pembongkaran,” kata Rahmat.

Kemudian mantan Camat Medan Petisah itu menegaskan lagi, pihaknya akan terus melajutkan pembongkaran papan reklame bermasalah baik itu tidak memiliki izin, izin sudah habis maupun berdiri di lokasi zona larangan. Oleh karenanya dia menghimbau kepada para pemilik papan reklame segera membongkar sendiri papan reklamenya yang bermasalah.

“Bagi pemilik papan reklame yang telah menerima surat dari kita untuk membongkar sendiri papan reklamenya, saya minta segera melaksanakannya. Jika itu tidak dilakukan, maka kitalah yang akan membongkarnya. Sebab, Pemko Medan tidak mentolerir lagi berdirinya papan reklame bermasalh di Kota Medan!” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Demokrat Parlaungan Simangunsong kepada Amiruddin belum juga dilaksanakan oleh Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung. Bahkan, mandeknya proses PAW tersebut sudah lima bulan lebih terhitung sejak DPC Partai Demokrat Medan melayangkan surat nomor 008/DPC.PD/MDN/III/2018 tentang permohonan PAW tertanggal 14 Maret 2018 lalu.

Menurut Amiruddin, ada penzoliman terhadap dirinya yang dilakukan oknum pimpinan DPRD Medan. Apalagi, kebetulan ia merupakan mantan ketua DPRD Medan periode 2009-2014. “Saya tidak pernah mengganggu atau melakukan hal yang sama seperti dialami diri saya saat ini (PAW). Saya yakin ada dugaan kuat kongkalikong atau kolaborasi dan sangat sulit dibuktikan, yang dilakukan oknum di DPRD Medan kenapa proses PAW tidak berjalan hingga 5 bulan lebih,” ungkapnya saat diwawancarai, kemarin.

Diutarakan Amiruddin, alasan Ketua DPRD Medan Henry Jhon belum memproses PAW karena ada gugatan dari Parlaungan Simangunsong ke Partai Demokrat sangat tidak mendasar. Seharusnya, ada suatu dasar hukum dari alasan yang disampaikan misalnya konsultasi kepada Mahkamah Agung (MA), ahli hukum atau pengadilan. Akan tetapi, hal ini tidak ada dilakukan Henry Jhon.

“Tidak ada upaya dia (Henry Jhon) menindaklanjuti proses PAW ini, dan mungkin surat dari DPC (Partai Demokrat) hanya disimpan di mejanya. Harusnya, paling tidak melakukan kroscek terhadap proses PAW tersebut. Artinya, apakah memang bisa diproses PAW dengan melakukan pelantikan. Selain itu, diskusi dengan Sekretaris DPRD (Sekwan) Medan (Abdul Aziz) atau melakukan disposisi surat dari Partai Demokrat terkait PAW,” sebutnya.

Amiruddin mengaku sudah mempertanyakan masalah PAW ini ke pakar hukum, bahwasanya disampaikan proses PAW merupakan hak preogratif partai. Oleh sebab itu, gugatan yang dilakukan Parlaungan tidak bisa dijadikan alasan tak menjalankan PAW.

“Dugaan kongkalikong ini terjadi juga di dalam internal partai saya sendiri. Namun, lagi-lagi sulit diungkap secara fakta dan hal ini tidak saya tutup-tutupi. Seingat saya, sudah 9 kali bertemu dengan Henry Jhon dan dalam pertemuan itu ada oknum anggota DPRD Medan dari partai saya. Ketika ditanya oknum itu, alasannya tidak berkaitan dalam masalah ini. Namun demikian, tahu sendirilah politik itu seperti apa,” papar Amiruddin.

Ia menuturkan, berbagai upaya untuk mendorong agar proses PAW segera dijalankan telah dilakukan. Akan tetapi, memang terlalu ‘kuat’ Parlaungan Simangunsong. “Seharusnya partai (Demokrat) ada melakukan penekanan atau penegasan kepada ketua DPRD Medan untuk menjalankan proses PAW. Tetapi, kenyataannya tidak ada dan hanya sebatas mengeluarkan surat saja,” cetusnya.

Amiruddin mengatakan, sudah jelas-jelas diketahui dan tidak dijalankannya proses PAW oleh Henry Jhon pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak bersikap alias diam-diam saja. Padahal, yang dilakukan Henry Jhon jelas-jelas telah mencoreng citra partai berlambang kepala banteng ini.

“Sudah tahu kondisinya seperti ini, PDIP tidak bertindak. Semestinya, paling tidak melakukan teguran atau bahkan sanksi. Makanya, saya berharap PDIP membuka mata terhadap persoalan PAW yang tidak dijalankan oleh kadernya,” tukasnya.

Terkait laporan pengaduannya kepada Ombudsman Sumut yang kini telah ditindaklajuti dengan meminta keterangan Sekwan Medan pada Kamis (6/9), Amiruddin berharap Sekwan menjelaskan secara transparan apa yang sedang terjadi. “Sekwan harus berani dan tidak menutup-nutupi. Jangan dijadikan alasan karena khawatir selaku ASN takut terhadap anggota dewan lantaran persoalan yang terjadi urusan partai,” tandasnya.

Sementara, Sekwan Medan Abdul Aziz menyatakan, surat permohonan PAW yang diajukan oleh Partai Demokrat belum dapat diproses. Hal ini lantaran masih tertahan di Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung.”Mekanismenya kan setelah ada permintaan partai politik, maka DPRD menyurati KPU. Tapi, surat belum diajukan ke KPU karena Ketua DPRD belum mau memprosesnya,” kata Aziz.

Terpisah, Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung yang dikonfirmasi via selulernya belum berhasil. Berkali-kali nomor ponselnya dihubungi mengalihkan panggilan. (ris/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO  – Penderita HIV/AIDS hingga akhir Agustus 2018 ini menduduki peringkat nomor dua terdata melakukan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik, Medan. Setidaknya sekira ratusan pasien penderita penyakit ini rutin datang ke rumahsakit tersebut untuk melakukan kontrol.

Hal itu diungkap Kasubbag Humas RSUP H Adam Malik Rosario Dorothy Simanjuntak. Ia menuturkan, yang paling tinggi ditangani bagi Pasien Rawat Jalan adalah penyakit gagal ginjal kronis.“Hingga Agustus ini pasien gagal ginjal kronis terdata paling besar jumlahnya ditangani IRJ (Instalasi Rawat Jalan). Jumlahnya sekira 1137 pasien. Kemudian pasien penyakit Arteri Jantung 805, baru pasien HIV/Aids 734, Kanker Payudara 572 dan Kanker Mulut Rahim 430,” tutur wanita yang akrab disapa Oca ini, kepada Sumut Pos.

Ia menerangkan, tingginya angka pasien penderita HIV/Aids bukan berarti hingga Agustus 2018 ini terus bertambah jumlahnya. Menurutnya, itu angka pasien yang menjalani kontrol medis dan pengambilan obat rutin setiap bulannya.“Itu jumlah pasien yang tiap bulannya kontrol dan itu biasanya kebanyakan mau ambil obat nya karena minumnya harus rutin. Na obatnya ARV. Gunanya untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus dalam darah,” paparnya.

Sementara itu, pasien rawat inap terdata paling tinggi hingga Agutus 2018 adalah pasiem Kemoterapi. “Jadi ada 183 pasien kemoterapi, kemudian 178 pasien Anemia kanker, Anemia 175. Kemudian pasien natrium darah dibawah normal 134 orang dan pasien Albumin Rendah sebanyak 120 orang,” pungkas Rosa. (dvs/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin, sangat mengapresiasi dan mendukung penuh digelarnya acara silaturahim dan tabligh akbar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah pada Jumat, 7 September 2018 mendatang. Silaturahim bakal digelar di Hotel Santika Dyandra Medan, sementara tab-ligh akbar digelar di Lapangan Benteng Medan. Kedua kegiatan ini, direncanakan akan dihadiri sekitar 10.000 peserta.

Dukungan dan apresiasi ini disampaikan Eldin ketika menerima panitia silaturahim dan tabligh akbar di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu (5/9). Kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut, mengusung tema ‘Ulama Berperan Menjaga Keutuhan dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)’.

Ketua Panitia Aulia Hanif Parinduri, didampingi Sekretaris M Ikhyar Velayati Harahap, beserta sejumlah panitia lainnya, menjelaskan, acara akan diawali dengan silaturahim dengan menghadirkan sejumlah pembicara, seperti Prof H Imam Suprayugo (mantan Rektor UIN Malang), Rektor UIN Sumut Prof H Saidurrahman, serta Ketua PBNU KH Marsyudi Suhud.

Pada kesempatan itu, Aulia menjelakan, acara silaturahim yang dimulai sekira pukul 08.00 WIB itu, bakal diisi dengan diskusi yang melibatkan tokoh agama. Dari diskusi yang dilakukan tersebut, diharapkan dapat melahirkan semacam rekomendasi bagi umat Islam. “Rekomendasi itu, seperti berisi arahan-arahan kepada umat Islam menyikapi dinamika yang terjadi saat ini, sehingga tidak terjadi gesekan. Dengan demikian keutuhan dan kedaulatan NKRI tetap terjaga,” tutur Aulia.

Usai silaturahim, lanjut Aulia, acara akan dilanjutkan dengan tabligh akbar sekira pukul 14.00 WIB. Selain tokoh agama dan alim ulama, tabligh akbar juga akan dihadiri remaja masjid, perwiridan, majelis taklim, serta pengajian. Tabligh akbar akan diisi dengan tausyiah yang akan disampaikan Ustad Solmed (Sholeh Mahmud) dan Ustad Haikal (putra almarhum dai sejuta umat KH Zainuddin MZ), serta iburan religi oleh Haddad Alwi.

“Hasil rekomendasi acara silaturahim tadi, akan dibacakan di depan ribuan umat yang menghadiri tabligh akbar. Untuk itu, kami mengimbau agar umat Islam menghadiri acara ini. Dengan demikian, situasi Sumut, terutama Medan, dapat tetap aman dan kondusif. Apalagi pasca penetapan calon presiden dan wakil presiden, Sumut yang perdana menyelenggarakan kegiatan konsolidasi umat Islam,” imbau Aulia.

Atas dasar itu, lanjut Aulia, mereka meminta izin dan dukungan dari Wali Kota Medan, sehingga silaturahim dan tabligh akbar berjalan dengan baik dan lancar. “Di samping itu, kami juga mengundang Bapak Wali Kota untuk hadir pada acara silaturahim dan tabligh akbar ini, sebab beliau selama ini dikenal sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya religi,” paparnya.

Didampingi Kepala Bappeda Wirya Al Rahman, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan HM Husni, Kabag Agama Adlan, dan Kabag Humas Ridho Nasution, Eldin menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas digelarnya kegiatan tersebut. “Pemko Medan beserta seluruh jajaran, senantiasa mendukung penuh setiap kegiatan yang bersifat religi.

Kami harap, melalui acara ini dapat meningkatkan tali silaturahim dan rasa persaudaraan yang kuat. Dengan demikian, dapat menyikapi dengan arif dan bijkasana dinamika yang terjadi saat ini. Di samping itu, tentunya sebagai refleksi diri sekaligus mendekatkan diri kepada Sang Khalik, dengan memanfaatkan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharam 1440 Hijriah,” pungkasnya. (ris/saz)