Pemerintah Kota (Pemko) Kota Medan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah menyalurkan dana bantuan partai politik (parpol) di Medan. Namun demikian, dana bantuan yang disalurkan Tahun Anggaran 2018 dari pemilu legislatif (Pileg) Tahun 2014 lalu, ternyata belum semua parpol menerimanya.

Kepala BPKAD Medan Irwan Ibrahim Ritonga mengungkapkan, dari keseluruhan parpol yang menjadi peserta pemilu legislatif (Pileg) Tahun 2014 lalu, hanya dua yang belum menerima dana itu. Kedua partai tersebut ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

“Semua partai sudah, kecuali PPP dan PKPI yang belum disalurkan dana bantuannya. Sebab, mereka belum ada mengajukan,” kata Irwan, kemarin.

Dijelaskan Irwan, mekansime penyaluran dana bantuan ini terlebih dahulu harus diajukan oleh partai yang diserahkan kepada Kesbangpolinmas. Selanjutnya, Kesbangpolinmas menyerahkan kepada BPKAD setelah dilakukan kroscek atau verifikasi.

“Kesbangpolinmas memberikan rekomendasi kepada kita untuk bisa dicairkan dana bantuan itu. Lalu, kita lakukan verifikasi dan kemudian diberikan kepada partai yang ditranser ke rekening masing-masing,” terangnya.

Ia menuturkan, dana ini setiap tahun diberikan kepada partai dan biasanya pertengahan tahun sudah diterima. Namun, apabila pengajuan permohonannya lambat maka akan lama juga dicairkan. “Saya tidak tahu kenapa kedua partai itu (PPP dan PKPI) belum mengajukan permohonan, jadi bisa ditanyakan langsung,” tukasnya.

Sementara, Bendahara DPC PPP Medan Hj Hamidah yang dikonfimasi kenapa belum mengajukan permohonan dana bantuan tahun ini belum memberikan tanggapan. Begitu juga dengan Sekretaris DPK PKPI Medan Andy Lumbangaol.

Sekadar mengingatkan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1/2018 perubahan atas PP Nomor 5/2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, besarannya yakni Rp1.000 untuk parpol tingkat pusat, Rp1.200 tingkat provinsi dan Rp1.500 kabupaten/kota.

Sebelumnya, Kepala Kesbangpolinmas Medan Ceko Wakhda Ritonga mengatakan, mekanisme pencairan dana bantuan tersebut, pertama adanya permohonan dari partai. Selanjutnya, dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh pihaknya.

Kemudian, sambungnya, disampaikan kepada BPKAD Medan. Setelah itu, barulah ditransfer ke rekening masing-masing partai. “Namun, sebelum ditransfer tentunya ada verifikasi yang dilakukan BPKAD,” kat Ceko.

Ia mengaku permohonan partai hampir semua sudah diajukan dan diteruskan ke BPKAD. Dana bantuan itu diberikan setiap tahun kepada partai.

Sementara, untuk Deliserdang, sebagian parpol sudah menerima dana parpol di semester pertama. Sebagian lagi akan mencairkannya pada semester kedua.

Demikian disebutkan, Kaban Kesabang pol Togar Panjaitan ketika dihubungi melalui sambungan selularnya, Senin (27/8).

“Ada partai-partai yang mapan belum mencairkan dana parpol. Tetapi pencairan mereka sekaligus semester kedua. Iya mungkin aja mereka masih mampu membiayai operasional partainya dari sumbangan anggota,” terangnya.

Sedangkan di Nias Barat, Dana bantuan parpol untuk Tahun 2018 belum diterima oleh pengurus parpol. Ini berhubungan dengan parpol yang belum menyerahkan pengajuan dana bantuan tersebut.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Nias Barat Drs Yosua Hia MM, Senin (27/8) mengatakan dana bantuan parpol 2018 di Nias Barat belum cair, karena masih belum dilakukan pengajuan secara administrasi oleh seluruh parpol.(ris/btr/mag-9/azw)

BADAN Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara masih menghitung rincian bantuan keuangan partai politik (parpol) Tahun Anggaran 2018. Pengajuan alokasi anggarannya juga akan disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sektretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Setdaprovsu), usai Perubahan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (P-APBD) disahkan.

“Sekarang ini kita masih menghitung besaran dananya. Kita juga belum mengambil perolehan suara parpol dari instansi berwenang. Jadi masih kita konsep,” kata Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Sumut, Fazri Efendi Pasaribu kepada Sumut Pos, Senin (27/8).

Pihaknya menggaransi bahwa penyaluran bantuan keuangan parpol peserta Pemilu 2014 tingkat DPRD Sumut itu, tetap akan diakomodir.

Meski begitu, mekanisme pembayaran akan dilakukan setelah dana dimaksud tertampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Sumut 2018. “Iya, setelah nanti anggarannya tertampung di P-APBD, baru kita akan surati parpol buat proses pencairannya,” katanya.

Dijelaskan Fazri, selain menunggu ketok anggaran di P-APBD, parpol diminta mengajukan proposal kepada pihaknya sebagai mekanisme pencairan bantuan tersebut.

“Selanjutnya setelah proposal mereka masuk, kami akan lakukan verifikasi sebelum dilakukan pencairan. Kami juga gak mau terlalu maju, ketika anggaran belum disetujui sudah meminta mereka ajukan proposal tersebut. Nanti kami yang kacau jadinya,” ungkapnya.

Untuk itu pihaknya meminta seluruh parpol bersabar menunggu mekanisme pengesahan P-APBD di DPRD Sumut. “Jadi memang sedang kita konsep. Kami minta parpol bersabar dulu atas kucuran bantuan ini. Sebab nanti akan kita surati mereka untuk mempersiapkan proposalnya.

Intinya setelah anggaran itu pasti tertampung, kami baru akan surati mereka,” katanya.

“Sesuai aturan baru itu bantuan parpol Rp 1.200 per suara sah. Jadi sekarang ini masih kita sesuaikan. Dan sudah kita buatkan notanya untuk itu,” katanya.

Diketahui, berdasarkan rekapitulasi perolehan suara sah parpol di Pileg DPRD Sumut 2014 yang diperoleh Sumut Pos dari Komisi Pemilihan Umum Sumut, jumlah suara sah seluruh parpol sebanyak 6.205.665. Dari 15 parpol Pemilu 2014, terbesar perolehan suara sah paling banyak dikumpulkan Partai Golkar yakni 948.535 suara.

Adapun kalkulasi jumlah suara sah 12 parpol di Pileg 2014 dengan perolehan bantuan dari pemerintah dari total suara sah 6.205.665 dikalikan Rp1.200 per suara sah, anggaran negara habis sebesar Rp7,44 miliar. Parpol terbanyak perolehan suara sah yakni Golkar, dengan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp1,13 miliar. (prn/azw)

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara (Sumut) langsung menindaklanjuti tembusan surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU),
ihwal masukan masyarakat atas daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Sumut Pemilu 2019. Dalam laporan masyarakat, bacaleg yang dilaporkan sedang dalam menghadapi permasalahan yang belum diselesaikan.

Ketua Partai Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan mengakui dirinya sudah membaca surat yang disampaikan KPU perihal latar belakang bacaleg mereka. Dijelaskan dia, ada pun bacaleg mereka yang mendapat tanggapan itu bernama David PPH Hutabarat, nomor urut 4 dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut 9.

“Dia rupanya tergabung di asosiasi. Tapi saya tak tahu persis asosiasi apa. Namun karena ada ketersinggungan pekerjaan dia dengan dana pemerintah, ditambah dia juga yang menangani pekerjaan tersebut,” katanya kepada Sumut Pos, Selasa (28/8).

Sesuai surat dari KPU itu pula, sambung dia, diterangkan bahwa pihak keluarga harus siap seratus persen mendukung si bacaleg mengingat sebagai pelayan masyarakat akan banyak tantangan ke depan.

“Kebetulan pekerjaan dia di asosiasi itu sudah mau dimulai juga. Apalagi diketahui sumber pembiayaannya memakai anggaran dari pemerintah. Kemudian ada pula keberatan dari pihak keluarga di mana tidak didiskusikan terlebih dahulu. Sehingga dia diingatkan bakal tidak bisa membagi waktu ketika sudah duduk sebagai anggota dewan,” ungkapnya.

Masukan masyarakat ini akan pihaknya tindak lanjuti dengan meminta komitmen dari calon bersangkutan.

“Tentu kami akan menanyakan langsung kepada beliau, apakah masih serius atau tidak maju sebagai caleg. Kalau memang ternyata tidak, ya tentu akan disiapkan penggantinya,” ujar Rudi seraya menyebut dalam waktu dekat akan menyerahkan hasil verifikasi pihaknya atas hal dimaksud kepada KPU.

“Susah juga kita kalau ternyata dari pihak keluarganya tidak mendukung. Dan akhirnya bisa merugikan partai. Jadi secepatnya kami akan klarifikasi ke si calon bersangkutan,” pungkasnya.

Sekretaris PKB Sumut, Jansen Harahap mengatakan bahwa pihaknya baru menerima surat dari KPU perihal tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPRD Sumut mereka.

Dikatakannya, adapun tang gapan tersebut datang dari masyarakat setempat si bacaleg mencalonkan diri.

“Ya benar satu orang atas nama Suizisiwa Duha, adalah bacaleg kami. Dia maju dari Dapil Sumut 8 wilayah Nias, nomor urut dua,” katanya.

Nama yang bersangkutan, kata Jansen, sesuai laporan KPU terdaftar sebagai tenaga pendamping desa di daerahnya. Pihaknya mengaku akan kembali menyerahkan proses ini kepada KPU, di mana jika memang melanggar aturan akan disiapkan penggantinya.

“Namun KPU kita harap juga bisa menjelaskan jika ada hal yang dilanggar nantinya. Sebab sesuai pemahaman kami tentang aturan yang berlaku, dia tidak harus mengundurkan diri,” katanya.

Pihaknya juga akan segera kembali menyampaikan hasil verifikasi atas laporan KPU ini sebelum 31 Agustus besok.

“Kan masih ada waktu sampai 31 Agustus. Klarifikasi ini akan segera kami sampaikanlah ke KPU untuk meminta penjelasan mereka kembali. Artinya kami serahkan lagi ke pihak penyelenggara sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Komisioner KPU Sumut Divisi Teknis, Benget Silitonga mengakui hingga kemarin belum ada partai politik yang menyerahkan klarifikasi atas masukan masyarakat pada DCS yang sebelumnya mereka umumkan.

“Tanggapan/masukan masyarakat sudah kita teruskan klarifikasi ke parpol yang bersangkutan. Hasil klarifikasi dari parpol kita terima paling lambat 31 Agustus 2018. Tapi sejauh ini belum ada kami terima,” katanya.

KPU Sumut sendiri mencatat, hingga waktu tahapan ini ditutup pada Selasa (21/8) lalu, cuma ada tiga tanggapan dari masyarakat. Di mana ketiga tanggapan atau masukan masyarakat tersebut disampaikan secara resmi dan langsung pada KPU. Adapun ketiga tanggapan itu dialamatkan untuk bacaleg dari Partai Demokrat, Partai Perindo, dan PKB. (prn/azw)