Home Blog Page 6012

Undang Abdul Somad, Bakal Dihadiri Ribuan Jamaah

PRAN HASIBUAN/SUMUT POS KETERANGAN: Ketua Panitia Muzakarah Alim Ulama dan Tablig Akbar JUB, Aulia Hanif Parinduri (tengah), didampingi Sekretaris Panitia Muhammad Ikhyar Velayati Harahap dan sejumlah pimpinan pondok pesantren di Sumut, saat memberi keterangan pers, Selasa (28/8).
PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
KETERANGAN: Ketua Panitia Muzakarah Alim Ulama dan Tablig Akbar JUB, Aulia Hanif Parinduri (tengah), didampingi Sekretaris Panitia Muhammad Ikhyar Velayati Harahap dan sejumlah pimpinan pondok pesantren di Sumut, saat memberi keterangan pers, Selasa (28/8).

Dalam rangka memeringati tahun baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriyah, Jaringan Umat Bersatu (JUB) Sumatera Utara (Sumut) yang terdiri dari sejumlah elemen ormas Islam, akan menggelar muzakarah alim ulama dan tablig akbar pada 7 September 2018.

Ketua Panitia Muzakarah Alim Ulama dan Tablig Akbar JUB, Aulia Hanif Parinduri, didampingi Sekretaris Panitia Muhammad Ikhyar Velayati Harahap dan sejumlah pimpinan pondok pesantren di Sumut, menyatakan, kedua kegiatan ini diadakan dalam satu rangkaian yakni memeringati dan memeriahkan Tahun Baru Islam.

“Untuk muzakarah alim ulama akan diikuti sekitar 250 peserta, terdiri dari para pimpinan ponpes, tokoh-tokoh ormas Islam, muballigh dan cendikiawan Islam. Muzakarah diadakan pada Jumat pagi (7/9) di Hotel Santika Medan. Acara ini kita maksudkan untuk menjaring dan meminta masukan dari para alim ulama terkait situasi politik dan keummatan saat ini,” terangnya, Selasa (28/8).

Dijelaskannya, saat ini Indonesia tengah memasuki tahun politik, dan situasi ini banyak menimbulkan gesekan-gesekan ditengah umat disebabkan karena pandangan politik yang berbeda. Bahkan, ditengah situasi ini bangsa Indonesia juga dihantui dengan hadirnya gerakan radikalisme atau tindak kekerasan sekelompok oknum tertentu yang mengatasnamakan agama. Kerukunan hidup umat beragama dan antarumat beragama terancam, yang ujung-ujungnya juga dapat mengancam kedamaian dan keutuhan NKRI.

“Karena itulah, melalui muzakarah alim ulama itu diharapkan ada pemikiran-pemikiran dan masukan dari para alim ulama demi persatuan, kedamaian dan keutuhan NKRI. Hasil dari diskusi dan pemikiran para alim ulama ini nantinya akan kita jadikan rekomendasi alim ulama Sumut untuk keutuhan NKRI yang akan dibacakan pada acara Tablig Akbar siang harinya di Lapangan Benteng Medan,” ujarnya.

Sekretaris Panitia M Ikhyar Velayati Harahap menambahkan, untuk acara Tablig Akbar akan diikuti sekitar 10 ribu jamaah yang berasal dari santri-santri sejumlah ponpes di Sumut. Selain itu juga berasal dari jamaah-jamaah majelis taklim di kawasan Medan, Deliserdang, Serdangbedagai, Binjai dan Langkat.

“Pada acara Tablig Akbar, setelah pembacaan rekomendasi hasil muzakarah alim ulama, akan dilanjutkan dengan tausiah-tausiah yang disampaikan oleh Ustad Sholeh Mahmod Nasution, akrab disebut Ustad Solmed dan Ustad Fikri Zainuddin (anak Alm. KH Zainuddin MZ) yang sengaja didatangkan dari Jakarta. Sedangkan untuk acara zikir dan salawatan panitia pun menghadirkan Hadad Alwi yang nantinya juga sekaligus menghibur dengan lagu-lagu religinya,” ujar Ikhyar.

Hadir pada pertemuan itu, KH Mahfoed Siddiq selaku Pimpinan Ponpes Al Fadlu Langkat, Ustad Didik Gunawan, Pimpinan Ponpes An Nursali Binjai, Ustad Amir Panatagama, Pimpinan Ponpes Al Mukhlisin Deliserdang, Ustad Yose Rizal, Pimpinan Ponpes TPI Darul Hikmah Medan, H Syahid Marqum, Pimpinan Ponpes Mawaridussalam Deliserdang, Ustad Ues Dzulqorni, Pimpinan Ponpes Fajrul Iman, Ustad Wasis Atmo, Pimpinan Ponpes Darul Mukhlisin Serdangbedagai, dan sejumlah ustad pimpinan sejumlah majelis taklim lainnya. (prn/ila)

Bahas Masalah Komunikasi dan Pariwisata Indonesia

INISIASI: STIK-P Medan menginisiasi seminar internasional tentang Peran Komunikasi Digital terhadap pariwisata.(foto:ist/sumutpos
INISIASI: STIK-P Medan menginisiasi seminar internasional tentang Peran Komunikasi Digital
terhadap pariwisata.(foto:ist/sumutpos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Saat ini, revolusi komunikasi banyak terkait dengan teknologi informasi. Adanya sinergi komunikasi dan teknologi informasi memudahkan masyarakat menjalankan fungsi komunikasi, di antaranya memperkenalkan objek-objek wisata di Indonesia.

Untuk itulah, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan (STIK-P) Medan menginisiasi seminar internasional tentang Peran Komunikasi Digital Terhadap Pariwisata dalam rangka mengumpulkan, membahas, dan mendesiminasikan hasil-hasil riset di bidang komunikasi yang diharapkan menjadi rujukan para pengambil kebijakan untuk meningkatkan citra pariwisata di Tanah Air.

Kegiatan yang bertujuan mendapatkan berbagai ide dan pemikiran kemajuan ilmu komunikasi, menjadi forum ilmiah bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi dalam bidang ilmu Komunikasi, memfasilitasi publikasi ilmiah dan mengumpulkan hasil-hasil riset di bidang Komunikasi serta meningkatkan peran akademisi Indonesia berkontribusi pada pembangunan pariwisata akan digelar di Emerald Garden Hotel Medan pada 3 Desember 2018.

“STIK-P International Conference of Communication atau 1st STIK-P ICC ini merupakan kerja sama antara STIK-P dengan Universiti Sains Malaysia (USM) dan Chulalangkorn University (Thailand). Kegiatan turut didukung oleh Bank Sumut, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut, ASPIKOM Sumut, Kementerian Pariwisata Sumatera Utara, Pemprovsu, Badan Otorita Danau Toba, dan pihak terkait lainnya,” ujar Austin Tumengkol selaku Ketua Panitia STIK-P ICC 2018. “Adapun para pembicara atau narasumber nantinya terdiri atas Prof H Deddy Mulyana (Universitas Padjajaran Bandung), Dr Nik Norma Nik Hasan (Universiti Sains Malaysia) dan Jessada Salathong PhD (Chulalangkorn University Thailand). Sebagai keynote speaker, kami mengundang Menteri Pariwisata Arief Yahya untuk hadir,” sambung Austin.

Ketua STIK-P Medan, Sakhyan Asmara mengakui banyak hal yang mendasari dibuatnya seminar internasional yang mengangkat tentang permasalahan komunikasi dan pariwisata. Di antaranya, karena STIK-P melihat perkembangan yang terjadi saat ini, menunjukkan bahwa perkembangan komunikasi sangat berhubungan dengan pariwisata. “Dengan perkembangan komunikasi yang terjadi saat ini, bisa membuat pariwisata menjadi berkembang, baik dari sisi negatif maupun positif. Apalagi saat ini kurang berkembangnya pariwisata karena masih minimnya komunikasi berupa promosi terhadap pariwisata itu sendiri,” ujarnya.

Ketua PHRI Sumut, Denny Wardhana, mengapresiasi STIK-P ICC ini dan diharapkan dapat berdampak positif dengan pariwisata di Sumut. Hal ini tak lain karena adanya seminar tersebut dapat berperan dalam meningkatkan jumlah wisatawan asing di Sumut dan Tanah Air secara umum. “Ini sesuai dengan target PHRI Sumut, yakni 1 juta wisman. Serta dengan adanya kegiatan ini dapat membuat destinasi baru di Medan,” tambahnya.

Seminar internasional perdana yang digelar STIK-P juga merupakan kegiatan rangkaian Dies Natalis ke-31, Mei lalu. Selain didukung Bank Sumut dan PHRI Sumut, panitia akan melibatkan Pemprovsu dan Badan Otorita Danau Toba, ASPIKOM Sumut serta pihak terkait lainnya. (rel/prn/azw)

 

 

Wabup Asahan Buka Lomba Cipta Menu

ASAHAN,SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Asahan, H Surya, BSc membuka resmi Lomba Cipta Menu Sumber Bergizi, Seimbang dan Sehat di Aula Dinas Ketahanan Pangan, Jalan Gatot Subroto Kisaran, Selasa (28/8).

Wakil Bupati Asahan, H Surya, BSc mengatakan, bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat luas untuk menambah ilmu pengetahuan, berkreatif dan menyajikan menu yang Beragam, Bergizi dan Seimbang serta Aman (B2SA) disesuaikan dengan potensi pangan lokal di wilayahnya.

“Tentunya pelaksanaan kegiatan itu nantinya dapat diterapkan pada keluarga dalam berkonsumsi makanan sehari-hari,”bilangnya.

Dikatakan Surya, bahwa makanan dengan menu yang beragam, bergizi dan menarik kemauan untuk makan, sehingga dapat mengurangi niat membuang makanan.

Dimana, sambung Surya, untuk membangun Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas, harus dapat mengubah dan memperbaiki pola konsumsi pangan lain yang bergizi, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daging, ikan dengan mengurangi komsumsi beras sebagai sumber karbohidrat. “Artinya memperbaiki pola konsumsi pangan yang bergizi dapat membuat hidup juga sehat,”bilangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan, Ir Amir Husein Siregar menyebutkan kalau dalam mewujudkan kebutuhan pangan yang bergizi beragam, seimbang dan aman juga diperlukan disertifikasi keragaman bahan pangan.

“Saat ini lahan kita cukup luas untuk melakukan ekstensifikasi, sehingga dapat mewujudkan program B2SA, dan menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia,” kata Amir.

Kegiatan yang dirangkai dengan peringatan Hari Pangan se-Dunia dan bekerjasama dengan TP PKK Kabupaten Asahan itu, dihadiri Asisten II, Pengurus TP PKK Kabupaten, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Peternakkan, Plt. Kadis Perpustakaan dan Arsip, Kadis Perizinan, Kadis Pertanian, Kadis Perikanan dan para Camat.(omi/han)

Gas 3 Kg Diecer Rp25 Ribu

sopian/sumut pos LANGKA:Tumpukan tabung gas 3 kg tidak berisi di salah satu pengecer karena pasokan gas di Kota Tebingtinggi menurun pasca hari libur Idul Adha. Kondisi tersebut mengakibatkan kelangkaan dan masyarakat sulit mendapatkan gas 3 kg.
sopian/sumut pos
LANGKA:Tumpukan tabung gas 3 kg tidak berisi di salah satu pengecer karena pasokan gas di Kota Tebingtinggi menurun pasca hari libur Idul Adha. Kondisi tersebut mengakibatkan kelangkaan dan masyarakat sulit mendapatkan gas 3 kg.

TEBINGTINGGI-Seminggu pasca Idul Adha, terjadi kelangkaan gas 3 kg di kota Tebingtinggi. Akibatnya, harga gas bersubsidi tersebut diecer pedagang seharga Rp25 ribu per tabung.

Menurut Wita(46) warga Jalan KL Yos Sudarso Kota Tebingtinggi, kelangkaan gas 3 kg tersebut sudah terjadi sudah seminggu. Untuk mendapatkan gas bersubsidi itu, dirinya membeli per tabung seharga Rp25 ribu. “Kalaupun ada, harganya mahal dengan per tabungnya Rp25 ribu. Sedangkan harga pasaran biasanya Rp18 ribu per tabung,”keluh Wita.

Menyikapi mahalnya gas 3 kg tersebut, pedagang warung nasi ini terpaksa membeli kayu bakar. “Kalau beli Bright Gas, gak sanggup karena tidak sebanding dengan keuntungan jualan nasi,”ucapnya lirih.

Hal senada juga dikatakan Misdar (56), warga Kelurahan Lalang, Jalan Gunung Krakatau Kota Tebingtinggi, yang mengaku sangat sulit mendapatkan gas 3 kg.

Misdar pun berharap agar Pemerintah Kota Tebingtinggi untuk melakukan pengecekan dengan langkanya gas 3 kg tersebut.

Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Kabag Ekonomi dan Pembangunan Kota Tebingtinggi (Ekbang), Zahidin, mengakui adanya kelangkaan gas 3 Kg tersebut dikarenakan pasokan menurun pasca hari libur Idul Adha.

“Ini saya terus koordinasi dengan Pertamina dan meminta laporan dari agen kita dan juga sudah diinformasikan kepada agen dan pangkalan, untuk taat aturan yang ada,”tegas Zahidin.

Menurut Zahidin, seharusnya pasokan gas 3 kg dilipat gandakan setelah masuk hari kerja.

“Namun yang terjadi, tidak ada penambahan pasokan gas pasca libur. Alhasil yang terjadi, gas langka dan mahal di pasaran,”bilang Zahidin. (ian/han)

Pemda Diminta Fasilitasi UMKM Dalam Pemasaran Online

TEBINGTINGGI,SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi, Ir Umar Zunaidi Hasibuan beserta Sekda Kota Tebingtinggi Johan Samose Harahap, Asisten Perekonomian Muhammad Dimiyathi, Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian, Kabag Humas Abdul Halim Purba menghadiri kongres nasional perlindungan konsumen tentang perdagangan barang dan jasa online yang diselenggarakan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional 1 Indonesia di Hotel Malava, Malang (27/8).

Acara yang dihadiri Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Staf Ahli Mendagri Reydon Moenik, perwakilan dari berbagai Kementerian dan Lembaga Negara serta Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri melalui Staf Ahli Mendagri membahas terkait dengan majunya E-commerce di Indonesia, seperti Traveloka, Gojek, Grab, Toko bagus dan lainnya. Mengingat perkembangan tersebut, sangat dibutuhkan regulasi yang bisa mencegah hal yang dapat merugikan konsumen. Selain itu, perlunya perhatian dalam menciptakan dunia persaingan usaha yang baik guna mencegah terjadinya fluktuasi harga yang tidak teratur dan tanpa terkontrol.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Pemerintah telah menyusun kebijakan dengan diaturnya Urusan Wajib Daerah melalui Kominfo dalam urusan bidang Telekomunikasi Daerah dan dalam UU Perdagangan yang telah diatur Perlindungan Konsumen dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi melalui BPSK (badan perlindungan sengketa konsumen).

Maka daerah memiliki posisi dan urgensi untuk hal tersebut dengan menampung program dan anggaran terkait dengan perlindungan konsumen. Diharapkan ke depan, Pemerintah Daerah (Pemda) dapat memfasilitasi UMKM dalam membantu pemasaran secara Online. Karena terbukti, bahwa saat ini bentuk pemasaran hampir 50 persen melalui Online. (ian/han)

Pasangan Pembuang Bayi Dibekuk

MEDAN,SUMUTPOS.CO-Pasangan yang membuang bayinya Sabtu (25/8) lalu, akhirnya dibekuk. Pasangan di luar nikah ini yang tega membuang bayi perempuannya di depan Pesantren Dar Fatimah Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Cengkeh Turi, Binjai Utara.

KEDUANYA diamankan petugas Unit Reskrim Polsek Binjai Utara, Senin (28/8) dinihari. Pasangan itu adalah Dwi Ibnu Fajar (25) warga Jalan Tani Asli, Desa Tanjung Gusta, Sunggal, Deliserdang dan Fauziah (21) warga Jalan HAH Hasan, Kelurahan Limau Sundai, Binjai Barat.

“Mulanya yang ditangkap Fauziah di rumah. Kemudian orangtua Fauziah memanggil pacarnya (Dwi Ibnu Fajar). Setelah itu keduanya dibawa ke Polsek,” jelas Kanit Reskrim Polsek Binjai Utara, Iptu Rubenta Tarigan di RSUD Djoelham Binjai, Selasa (28/8).

Mengenakan jaket kuning dan jilbab merah jambu, Fauziah kemudian diboyong menuju Poliklinik Kebidanan dan Kandungan RSUD Djoelham. Menurut Rubenta, usai membuang bayi, sepasang kekasih tersebut pulang ke rumah masing-masing.

“Tidak ada motif lain, yakni hasil hubungan di luar nikah,” sambung mantan Kanit Tipiter Polres Binjai ini seperti diakui Fauziah.

Kepada polisi, Fauziah mengaku dirinya sudah tahu diburon. Sebab, pelaku berpapasan dengan Rubenta dan tim saat melarikan diri.

“Orang tua perempuan tidak tahu kalau Fauziah sudah hamil. Karena memang tidak nampak. Sebab, dia selalu pakai jilbab dan baju panjang,” jelasnya.

Rubenta mengatakan, Fauziah masuk di RSUD dr Djoelham Binjai menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik temannya berinisial EMS. Kepada petugas medis, Fauziah berdalih ingin mengurus BPJS Kesehatan menggunakan KTP milik temannya situ.

“Nah, KTP itu lah yang tertinggal di RSUD Djoelham,” tutur Rubenta.

Proses persalinan mahasiswi semester akhir Jurusan Tarbiyah pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumut itu diduga maladministrasi. Sebab, menggunakan identitas lain yang diloloskan petugas medis.

Selain itu, Fauziah menjalani perawatan medis selama 5 hari di RSUD Djoelham. Terhitung sejak 20 Agustus 2018 hingga 25 Agustus 2018.

Menanggapi dugaan maladministrasi, Direktur RSUD Djoelham Binjai, dr Sugianto mengatakan, tak perlu data Kartu Keluarga (KK) jika pasien umum. Dia juga mengaku, foto KTP EMS mirip dengan Fauziah.

“Kita enggak tahu, tapi itu mukanya kayaknya mirip. Kalau dia pasien BPJS, baru kita minta Kartu Keluarga dan sinkronkan. Mukanya mirip (Fauziah dan EMS),” kata Sugianto melalui telepon selular.

Sugianto mengaku tengah berada di Jakarta. Kamis (30/8), pria yang juga Direktur RS Slyvani itu baru mendarat di Binjai. Ditegaskan Sugianto, tindakan persalinan tanpa kelengkapan administrasi resmi harus tetap dilakukan demi menyelamatkan nyawa pasien.

Namun menurut Sugianto ada kekeliruan. Sebab, pasien dibolehkan pulang walau tidak melunasi sepenuhnya tagihan.

Terpisah, MES membenarkan KTP yang menjadi jaminan di RSUD Djoelham adalah miliknya. MES mengaku, baru mengenal Fauziah saat Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari kampus mereka sejak 23 Juni 2018.

“Sering tiap libur hari minggu, dia sama cowoknya terus. Kalau sudah begini, bingung dan kecewa sekali saya,” tutur EMS. (ted/ala)

Kepala Bappeda: Sudah Mewakili Kemauan Anggota Pansus

LUBUKPAKAM-Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Deliserdang A Haris Pane mengomentari pernyataan anggota DPRD Deliserdang yang menilai Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Ranperda RTRW) tidak pro rakyat dan pemerintah. Menurutnya, draf Ranperda RTRW sudah merupakan kemauan anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD.

Haris menyampaaikan komentarnya terkait pernyataan Ketua Fraksi Golkar yang menyebut Ranperda RTRW Deliserdang tidak ada pro rakyat dan pemerintah.

“RTRW saat ini sesuai nomenklatur per 1 Januari 2018 sudah ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Deliserdang, sebaiknya tanyakan ke dinas tersebut.

Namun sewaktu kami menanganinya sudah dilakukan pembahasan-pembahasan yang bahwasanya telah memihak ke rakyat dan pemerintah dan Ranperda itu sudah mewakili kemauan Pansus,” ungkap Haris ketika ditemui di Hotel Wing Batangkuis, Selasa (28/8).

Ditanyakan mengerti apa tidak isi Ranperda itu, Haris mengaku sebagian sudah memahaminya. “Kita sudah sesuaikan Ranperda RTRW Deliserdang dengan Kepres nomor 62 tentang kawasan strategis Medan, Binjai, Deliserdang dan Tanah Karo (Mebidangro) dan tata ruang Provinsi Sumut.

Lalu dalam disesuaikan dengan persetujuan substansi tahun 2011 yang dikeluarkan Kementrian Agraria dan Tata Ruang, waktu itu Tata Ruang masih di Kementrian PU. Terakhir tahun 2017, DPRD Deliserdang menanyakan ke Pemkab Deliserdang apakah masih berlaku substansi yang dari Kementrian tahun 2011 tersebut. Kementrian dan Pemkab secara tertulis menjawab masih berlaku tetapi mengapa hingga saat ini tidak dibahas-bahas,” terang Haris.

Menurut Haris, pernyataan Ranperda RTRW Deliserdang tidak ada pro rakyat dan pemerintah, sebaliknya dipertanyakan apa kepentingan rakyat yang tidak diakomodir? “Seharusnya kalau tidak memihak rakyat, ya hal itulah yang hendaknya dikejar,” imbuhnya.(btr/han)

Penertiban Kios Depan RS Elisabeth Belum Jelas

MEDAN,SUMUTPOS.CO- Rencana penertiban pedagang yang berjualan di depan Rumah Sakit (RS) Santa Elisabeth Medan ternyata belum jelas. Padahal, sebelumnya telah disepakati akan ditertibkan dalam pertemuan antara pihak rumah sakit tersebut dengan Satpol PP dan DPRD Medan.

Sekretaris Satpol PP Medan Rakhmat Harahap mengaku, pihaknya masih mempelajari atau mengkaji keberadaan para pedagang di sana. Sebab, ada kesepakatan atau MoU. “Waktu itu dengan camat-camat yang lama ada MoU (kerja sama). Jadi, kita sedang kaji sejauh mana MoU tersebut,” ujar Rahkmat tanpa menjelaskan MoU yang dimaksudkannya, kemarin.

Pun begitu, Rakhmat mengaku, apabila nantinya diketahui ternyata hasil kajian yang dilakukan terhadap MoU tersebut tidak ada maka tentu akan ditertibkan. “Kalau memang itu (MoU) tidak ada, maka kita lakukan tahapan-tahapannya (pembongkaran),” akunya.

Disinggung keberadaan pedagang apakah melanggar aturan, Rakhmat berdalih kurang memahami. Alasannya, karena hal itu menyangkut existing dan GSB (garis sempadan bangunan) yang cenderung kewenangan Dinas Perkim-PR.”Keberadaan pedagang di sana memang cukup lama. Seingat saya, dulu sudah ada beberapa kali hingga terjadi kesepakatan dibolehkan seperti itu (berjualan di sana),” tukas dia.

Sebelumnya, keberadaan pedagang di rumah sakit itu disepakati bakal ditertibkan lewat pertemuan manajemen RS Santa Elisabeth dengan Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, Anggota DPRD Medan Hendrik Sitompul dan Andi Lumbangaol serta Indra perwakilan Satpol PP Medan. Tak hanya pedagang, lokasi parkir juga rencananya ditertibkan oleh Dinas Perhubungan.

Sebab, keberadaan pedagang warung kopi (warkop) dan parkir dikeluhkan karena mengganggu akses masuk ke rumah sakit. Menurut Pengawas RS Santa Elisabeth, Ignatia, keberadaan pedagang warung kopi dan pedagang lainnya berakibat terhadap akses mobil ambulans menuju ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD). “Ambulans membawa pasien sekarat terganggu karena keberadaan pedagang. Pedagang yang menempati hingga badan jalan menghambat akses mobil keluar masuk,” ujar Ignatia.

Tak hanya pedagang, sebut dia, keberadaan parkir juga dikeluhkan. Pasalnya, akibat keberadaan parkir mobil, becak dan sepeda motor yang semrawut, sangat menggangu akses keluar masuk menuju areal rumah sakit. “Kami mohon agar segera ditertibkan. Untuk itu, kami minta dukungan dewan karena yang kita tolong nyawa manusia,” ungkapnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung mendorong pihak Satpol PP dan Dishub Medan segera melakukan penertiban. “Satpol PP harus segera melakukan penertiban pedagang dan Dishub soal parkirnya. Selanjutnya dilakukan pengawasan agar benar-benar efektif,” kata Henry Jhon.

Hal senada disampaikan Hendrik H Sitompul. Kata Hendrik keluhan pihak RS Elisabeth patut disikapi karena menyangkut keselamatan nyawa manusia dan pelayanan umum. “Kita prihatin ketika ada orang sakit butuh pelayanan cepat tapi terhambat karena akses jalan terganggu. Rumah sakit harus kita dukung dan dorong memberikan pelayanan cepat, apalagi menyangkut nyawa manusia,” cetus Hendrik.

Diutarakan dia, penertiban terhadap pedagang dan parkir patut dilakukan. Sebab, terbukti menggangu ketertiban umum. “Demi menjaga estetika kota, pedagang dan parkir di lokasi RS Elisabeth harus ditertibkan. Apalagi bangunan rumah sakit itu juga merupakan cagar budaya yang harus dirawat dan dilestarikan,” ujarnya. (ris/ila)

Sudah 14 Papan Reklame Ditumbangkan

MEDAN-Penertiban papan reklame bermasalah di Jalan Gatot Subroto mulai Simpang Capella sampai Simpang Jalan Iskandar Muda kembali berlanjut, Selasa (28/8). Kali ini ada 5 papan reklame dibongkar, salah satunya berukuran besar berjenis billboard.

Dengan pembongkaran yang dilakukan tersebut , tim gabungan yang dikomandoi Satpol PP Kota Medan telah berhasil menumbangkan sebanyak 14 papan reklame bermasalah di sepanjang jalan tersebut.

Sehari sebelumnya, Senin (27/8), tim gabungan mulai sejak pagi hingga petang telah membongkar 7 papan reklame bermasalah. Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi dan Wakil Wali Kota Ir H Akhyar Nasution MSi ikut dalam pembongkaran tersebut. Ketujuh papan reklame bermasalah yang dibongkar itu ada berukuran kecil, sedang dan besar.

Kemudian pembongkaran dilanjutkan malam harinya, ada dua papan reklame yang dibongkar. Satu papan reklame tanpa materi iklan dibongkar berukuran 4 x 6 meter persis di depan Showroom Mitsubishi. Sedangkan papan reklame kedua yang dibongkar berlokasi dekat Carefour Medan Fair Plaza, ukurannya juga 4 x 6 meter dengan materi iklan promosi salah satu perumahan.

Keseluruhan Proses pembongkaran berjalan dengan lancar dipimpin Sekretaris Satpol PP Rahmat Adi Syahputra Harahap, termasuk pembongkaran 5 papan reklame. Pembongkaran menggunakan satu unit mobil crane dibantu peralatan mesin las. Dari 4 papan reklame yang dibongkar tersebut, tim sedikit kesulitan ketika membongkar papan reklame berjenis billboard.

Selain berukuran cukup besar, lokasinya pun sangat tinggi dari permukaan jalan. Di samping itu banyak kabel telepon dan listrik.

Ditambah lagi arus lalu lintas juga cukup padat sehingga dituntut kehati-hatian dalam pembongkarannya. Selain khawatir akan memutuskan kabel telepon maupun listrik, material pembongkaran papan reklame juga dapat mengenai masyarakat pengguna jalan yang melintas. Oleh karenanya Rahmat pun mewanti-wanti anggotanya agar berhati-hati dalam membongkar bilbooard tersebut. Peran mobil crane sangat vital dalam mendukung kelancaran pembongkaran billboard dan empat papan reklame lainnya.

Seluruh material pembongkaran kelima papan reklame selanjutnya dibawa ke Lapangan Cadika Pramuka untuk digabungkan dengan hasil pembongkaran yang telah dilakukan selama ini.

“Sebanyak 14 papan reklame yang telah kita bongkar selama dua hari karena melakukan penyimpangan. Selain tidak memiliki izin, ada juga papan reklame yang izinnya sudah mati. Di samping itu pendiriannya di lokasi yang tidak dibenarkan untuk berdiri papan reklame. Oleh karenanya sesuai dengan instruksi Bapak Wali Kota Drs H T Dzulmi Eldin S MSi, kita pun melakukan penertiban dalam rangka penataan,” kata Rahmat.

Mantan Camat Medan Petisah ini menambahkan, umumnya 14 papan reklame yang dibongkar tersebut telah diberi tanda silang merah menggunakan cet semprot dan ditempel surat peringatan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (ris/ila)

Soekirman: Dengan KB, Tercipta Keluarga Harmonis

SERGAI,SUMUTPOS.CO -Bupati Sergai Soekirman meminta jajarannya agar memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang program kependudukan, sehingga target pengendalian penduduk dan KB dapat tercapai.

Hal itu disampaikan Soekirman kepada para Camat, Kades dan Lurah dan Istri Camat pada kegiatan Peringatan Hari Bhakti Sosial TNI Manunggal KB Kesehatan, dan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XXV di Lapangan Sepak Bola Desa Bibbkat, Kecamatan Pegajahan, Sergai, Selasa (28/8).

Dalam sambutannya, Bupati Sergai Ir H Soekirman mengatakan, dengan semangat gotong royong dan sinergi kita jadikan Kampung KB sebagai poros keluarga berkualitas yang diperkuat dengan konsep keluarga berkumpul, berdaya, bersatu dan peduli terhadap lainnya. “Oleh karenanya mari kita mulai untuk meningkatkan kebersamaan dalam keluarga agar tercipta keluarga yang harmonis,”kataya.

Pada kesempatan itu, Soekirman mengajak warga untuk mengungkapkan cinta keluarga, cinta terencana dan cinta Indonesia. “Hal ini untuk mengunggah semangat keluarga dan masyarakat, karena seluruh bangsa Indonesia bersatu padu, hingga akhirnya kita dapat masuk dalam ranking 4 besar Asia pada perhelatan Asian Games yang banyak mengukir prestasi,” katanya.

Terkait dengan program kependudukan, lanjut Bupati Soekirman, warga harus bersatu untuk penguatan dan percepatan sasaran program kependudukan. Dalam urusan pemerintah daerah untuk mensejahterakan keluarga dan KB masuk dalam nomor 12 yang terdapat pada PP No.38 tahun 2007.

“Urusan ini wajib karena target didalamnya menyangkut pengendalian penduduk dan mensejahterakan keluarga,”ujarnya.

Dijelaskannya, jika KB tidak dicanangkan, maka akan terjadi ledakan penduduk dan jka penduduk meningkat, maka kebutuhan akan bahan pangan juga akan meningkat .Sebelumnya, Panitia Harganas Ny Hj Marliah Soekirman yang juga ketua PPK Sergai menyampaikan, bahwa tujuan digelarnya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan peran serta pemerintah dan pemerintah daerah, mitra kerja dan swasta tentang pentingnya penerapan dan fungsi keluarga serta pembentukan karakter sejak dini dengan konsep pendekatan keluarga berkumpul, berinteraksi, berdaya serta peduli berbagi. Dengan tema “ Hari Keluarga adalah Hari Kita Semua dengan membawa tagline Cinta Keluarga, Cinta Terencana, Cinta Indonesia,”

Sementara itu, Dandim 0204/DS Letkol Arm H. Asep Hendra Budiana, SH, MM yang diwakili oleh Mayor Inf. Dumaris Silalahi mengatakan bahwa program KB-Kes melalui kegiatan ini merupakan wujud nyata seluruh stake holder dukung upaya pemerintah mengurangi laju pertumbuhan penduduk.

Program KB-Kes melalui kegiatan ini juga merupakan salah satu implementasi dari kesepakatan bersama antara BKKBN dan TNI, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat melalui pelayanan KB dan Kesehatan untuk mewujudkan ketahanan masyarakat yang merupakan basis Ketahanan Nasional.

Dandim juga berharap, agar program KB harus menjadi gerakan yang diterima oleh seluruh kalangan masyarakat di wilayah Kabupaten Sergai. Selain itu, kepada para petugas di lapangan agar dalam memberikan pelayanan diupayakan semaksimal mungkin meliputi tentang informasi, advokasi dan konseling yang jelas serta terpadu sehingga masyarakat benar-benar langsung dapat merasakan manfaatnya.

Pada kegiatan ini, panitia menggelar Pelayanan KB gratis kepada 100 akseptor, pelayanan kesehatan umum, dan gelar dagang kelompok UPPKS. Selain itu, penyerahan hadiah bagi para pemenang lomba Bhaksos TNI KB-Kes tahun 2016, drama kolosal dari PIK R Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan, Lomba PLKB Teladan, Lomba Institusi Masyarakat Pedesaan ( PPKBD dan Sub PPKBD), Lomba Kader BKB, lomba Kader BKR, Kader BKL, loamba Kelompok UPPKS, KB lestari 15 tahun, lomba PIK R/M. (sur/han)

1...6,0116,0126,013...15,851Page 6,012 of 15,851