Keindahan alam Danau Toba terus menggoda. Salahsatunya Pantai Batu Hoda, di Dusun Malau, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumut. Pantai Batu Hoda menjadi salahsatu objek wisata yang akan menjadi andalan Pemkab Samosir. Ada cerita legenda kuda betina berubah jadi batu, yang belum banyak diketahui turis.

————————————-

BAGUS SYAHPUTRA, Samosir

————————————-

BATU HODA berjarak 1 kilometer dari Pelabuhan Ferry Simanindo. Pantai ini bisa dijangkau dari pusat kota Kabupaten Samosir. Batu Hoda memiliki keindahan alam dengan paparan pemandangan tebing Danau Toba mengarah ke Kabupaten Dairi dan Kabupaten Simalungun.

Pasir putih yang halus dan kasar bertabur di tepian danau. Sejumlah berbatuan besar mencuat di sana sini. Banyak spot-spot foto yang keren di frame foto, dengan background pemandangan yang indah. Suasana pantai laksana ‘kepingan surga di dunia’.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir, Ombang Siboro, mengatakan Pantai Batu Hoda akan dibuka untuk umum khususnya para wisatawan, pada awal September 2018. Targetnya wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus).

“Batu Hoda ini adalah pantai yang sangat bagus. Ada bebatuan, pasir, tebing, dan pepohonan,” ungkap Ombang kepada wartawan di Pantai Batu Hoda, Senin (27/8).

Ombang menuturkan, Pantai Batu Hoda mempunyai cerita legenda, yang diperkirakan terjadi ratusan tahun lalu. Kisahnya tentang kesetiaan seekor kuda betina yang berakhir menjadi batu. Dalam bahasa Batak disebut: Batu Hoda.

“Batu Hoda dalam arti Bahasa Indonesia adalah Batu Kuda. Orang tua di sekitar daerah ini bercerita tentang kisah kuda betina menjadi batu,” kata Ombang.

Konon, ada seekor kuda betina yang berenang dari Danau Toba. Namun tidak diketahui asalnya dari mana. Di pantai itu, kuda betina ini menunggu kuda jantannya dengan setia. Tapi kuda jantan pasangan kuda betina itu, ternyata tidak kunjung datang.

“Setelah bertahun-tahun menunggu pasangannya yang tidak datang-datang, kuda itu akhirnya berubah menjadi batu. Penjelmaan itu sebagai bukti kesetian si kuda betina,” ucap Ombang.

Melihat penantian si kuda betina, orang Batak menyebutnya: Meralah Diri, yakni setia menunggu dan tidak mau beralih.

Di balik kisah itu, alam Batu Hoda benar-benar bagus. Viewnya sangat menarik, dihadapkan panorama alam dan desiran ombak Danau Toba. “Dengan kondisi 180 derajatm kita bisa memandang Danau Toba dengan keindahannya,” jelas Ombang.

Untuk melengkapi fasilitas di Pantai Batu Hoda, Pemkab Samosir tengah melakukan pembangunan penginapan dengan konsep alam. Juga disediakan lokasi untuk bermain anak, lokasi memancing, dan lokasi wisata kuliner halal.

“Kita sudah menghubungi Komunitas Camping dari Medan. Kita berikan lokasi berjemur-jemur ala bule. Dilengkapi dengan kuliner yang enak dan lezat. Fasilitas lain, kita siapkan musala untuk wisatawan muslim, dengan melirik wisman dari Malaysia,” kata Ombang.

Pengelolaan Batu Hoda dilakukan bersama antara Pemkab Samosir dengan masyarakat. Tujuannya, untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemkab Samosir. Bagi masyarakat sendiri membuka peluang usaha dan pekerjaan baru.

“Manajemen perencanaan pengembangan wisata dibuat lebih menarik lagi,” ujar Ombang.

Sebelumnya, pantai ini belum dikelola dengan baik. Masyarakat di sekitar pantai hanya menanam jagung dan membiarkan banyak rumput liar. Karena itulah, Pemkab menata lokasi telantar tersebut untuk menjadi lokasi yang memiliki nilai ekonomi di bidang pariwisata.

“Kita juga membangun berbagai fasilitas lainnya, seperti rumah pohon, lokasi mancing, waterspot, gazebo, coffee shop dengan baristanya. Juga akan dibangun penginapan dengan konsep alam, yang bisa dihuni wisatawan yang berkunjung,” kata Ombang.

Ia mengharapkan keseluruhan fasilitas teralisasi atau penyelesaian pembangunan akhir tahun ini. Keseluruhan fasilitas di Pantai Batu Hoda tengah proses pembangunan.

“Targetnta terealisasi akhir Desember tahun ini. Kita promosi melalui media massa dan media sosial. Kita harapkan Batu Hoda menjadi objek wisata andalan di Danau Toba, Kabupaten Samosir,” ujar Ombang.

Adapun wisatawan yang berkunjung ke Samosir ditarget 350 ribu hingga akhir Desember 2018. (gus)

Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) mempertanyakan kinerja Kepolisian yang dinilai tidak tegas dalam menindak maraknya aktivitas pukat trawl di laut. Tak itu saja, mereka juga menagih janji DPRD Sumut untuk membuat peraturan daerah (Perda) yang mengatur pelarangan penggunaan pukat trawl di perairan Sumut.

HAL ini disampaikan Ketua ANSU Sutrisno saat menggelar unjuk rasa di Mapolda Sumut Jalan Sisingamangaraja Medan dan DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, bersama ribuan nelayan dari berbagai daerah. Mulai dari Deliserdang, Serdang Bedagai, Langkat, Asahan, dan Kota Tanjungbalai., Senin (27/8).

Menurut Sutrisno, hingga saat ini nelayan secara swadaya menjaga laut dari pukat trawl. Intimidasi pun kerap didapat oleh para nelayan. “Sudah waktunya berbagai elemen bangsa untuk melihat ke laut, tidak lagi hanya darat. Nelayan telah berupaya secara swadaya menjaga laut, tinggal bagaimana stakeholder yang ada untuk bertindak. Laut adalah masa depan bangsa,” kata Sutrisno lewat pengeras suara.

Dia menegaskan, Poros Maritim yang didengungkan Presiden Joko Widodo tidak akan berhasil tanpa ada pemberdayaan terhadap nelayan. Menurut ANSU, saat ini polisi belum maksimal dalam memberantas pukat trawl.

Sutrisno juga menjabarkan, belum maksimalnya kinerja kepolisian, karena beberapa persoalan. Salah satunya armada kapal patroli milik kepolisian yang masih minim dan kurangnya koordinasi antar pemangku kebijakan. Lebih jauh lagi Sutrisno mengatakan harusnya setiap stakeholder bisa membangun komunikasi yang baik. Karena Illegal fishing sudah menjadi problem bagi nelayan tradisional di Sumut.

“Jadi kedatangan kita ke Polda Sumut untuk menyampaikan bahwa Permen 71 Tahun 2016 belum ditegakkan sepenuhnya,” kata Sutrisno.

Dia menyampaikan, sebagai bukti pukat trawl masih bebas beroperasi diperairan Sumut ialah, dengan sulitnya nelayan tradisional dalam menangkap ikan. “Karenanya kami meminta kepolisian republik Indonesia dalam hal ini Polda Sumut melakukan penegakan hukum atas pelarangan alat tangkap Trawl dan sejenisnya,” jelasnya.

Sementara itu, aksi ini ternyata mendapat sambutan hangat dari Kapolda Sumut Brigjen Pol Agus Andrianto. Mengetahui para nelayan berunjuk rasa, ia mempersilahkan ratusan pendemo untuk masuk dan berkumpul ke lapangan KS Tubun. Kepada pendemo, Agus mengatakan, pihaknya akan mempelajari dulu tuntutan nelayan, karena masalah ini sudah sangat lama.

Karenanya ia memohon waktu untuk melaksanakan konsolidasi internal terlebih dahulu. “Kita akan menyinkronkan antara laporan yang disampaikan anggota dan fakta di lapangan. Kita mau cek, apakah sinkron atau tidak. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah ketemu titik permasalahannya,” katanya.

Agus juga menyatakan, pihaknya sudah meminta kepada Direktur Intelkam Polda Sumut untuk mendatakan pengusaha yang menggunakan trawl. “Kita menanyakan berapa pengusaha Pukat Trawl yang ada di Sumut dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari nelayan terpenuhi sebagaimana harapan dari pemerintah,” ujarnya.

Copot Kasatpolair Tanjungbalai

Selain itu, orang nomor satu di Polda Sumut ini juga mengaku akan menindak tegas pengusaha yang tidak mau mematuhi apa yang dicanangkan pemerintah terkait pelarangan penggunaan pukat Trawl. “Polda Sumut Insya Allah tegas dalam hal ini. Kita mohon doanya,” tegasnya.

Tidak itu saja, Agus juga langsung menindaklanjuti permintaan nelayan dengan mencopot Kasatpolair Tanjungbalai, AKP Ahmad Riskan Kausar. Diakui Agus, selama ini banyak keluhan terkait kinerja Satpolair Tanjungbalai yang menangkap nelayan pengguna pukat trawl, namun langsung dilepas. “Menurut laporan dari anggota, yang ditangkap katanya dilepas. Selama setahun 6 bulan di periode saya menjadi wakapolda, baru enam yang ditangkap padahal ada 254 lebih,” katanya kepada wartawan suai menerima unjuk rasa nelayan, kemarin.

Agus mengatakan, padahal peraturan dari Menteri Kelautan dan Perikanan harus ditegakkan. Sehingga kalau tidak bekerja dengan baik, menurut dia tak perlu dipertahankan. “Ya kalau tidak kerja, ngapain dipertahankan. Copot saja terus,” tegasnya.

Untuk itu, ia berharap, pejabat yang baru mudah-mudahan dapat bekerja dengan baik, karena penggantinya berasal dari Akpol dan tidak kenal dengan orang atau masyarakat di sana. “Kita berharap Kasatpolair yang baru bisa tegakkan peraturan,” ucapnya.

Mengenai kapan pihaknya melakukan pergantian, Agus mengaku pihaknya sudah menandatangani Surat Keputusan (Skep) tunggal. “Saya lupa namanya. Kalau tidak salah, Agung,” sebutnya.

Dikatakannya, pihaknya berharap kepada Kasatpolair yang baru, untuk menindak terus pemakai pukat trawl karena itu merugikan para nelayan tradisional. “Karena dengan pukat Trawl, ikan kecil pun ikut terangkut. Sekali lagi Permen 71 Tahun 2016 harus ditegakkan, kalau tidak harus ditindak,” tandasnya.

Tagih Janji Dewan Buat Perda

Usai menggelar aksi di Mapolda Sumut, ratusan nelayan ini langsung bergerak ke DPRD Sumut. Mereka ingin Mereka menagih janji dewan untuk membuat peraturan daerah (Perda) yang mengatur pelarangan penggunaan pukat trawl di perairan Sumut.

“Kami ke sini untuk menagih janji dewan, bagaimana tindak lanjut terkait penggunaan pukat trawl. Karena sampai hari ini, pukat trawl masih beroperasi di perairan Sumut. Kemarin sudah dijanjikan pembuatan Perda penghapusan alat tangkap. Kami minta trawl dibumihanguskan di Sumut ini dan tegakkan Permen 71 tahun 2016,” kata Sutrisno saat berorasi.

Dalam unjukrasa sebelumnya di DPRD Sumut, kata Sutrisno, pihak dewan melalui nota dinas di 6 Februari 2018 dengan Nomor 238/ND/Sekr/II/2018, akan menyiapkan rancangan Perda tentang Perikanan dan Kelautan di Sumut. Di dalamnya disebutkan, wakil rakyat sepakat mendorong penegakan peraturan di wilayah perairan provinsi ini, khususnya keberadaan kapal pukat trawl.

“Faktanya sampai sekarang pukat trawl masih bebas beroperasi di Sumut ini,” tegasnya.

Massa pun meminta agar DPRD Sumut menepati janji dengan menjalankan penyusunan aturan terkait penegakan hukum di Sumut soal keberadaan dan operasional kapal pukat trawl. Begitu juga soal perda dimaksud, mengatur jalur-jalur penangkapan ikan berdasarkan Permen 71/2016 dengan melibatkan masyarakat/nelayan tradisional dalam prosesnya, terutama soal kebijakan pemerintah tentang perikanan dan kelautan.

Menerima pengunjukrasa, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Aripay Tambunan mengatakan, pihaknya telah menyampaikan hal itu kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Perikanan dan Kelautan untuk mendesak penghentian penggunaan kapal pukat trawl tersebut. “Soal Perda itu akan kita diskusikan bersama, karena Permen itu sudah mengatur secara teknis. Tinggal mendorong penegakan hukumnya agar tuntutan nelayan bisa dijalankan,” ujarnya.

Dalam pertemuan antara nelayan dengan anggota DPRD Sumut yang dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut Mulyadi SImatupang itu, Wadirpolair Sumut Untung Sangaji menyatakan kesiapannya menindak tegas setiap pelanggaran di laut dan meminta nelayan tradisional melaporkan jika menemukan ada oknum aparat yang melakukan transaksi dengan kapal asing maupun kapal pukat trawl. (man/bal)

JAKARTA- Indonesia berpesta pora medali emas memasuki hari kedelapan Asian Games 2018, Senin (27/8). Sepuluh emas berhasil diboyong atlet-atlet Indonesia. Delapan di antaranya dari cabang olahraga pencak silat. Sisanya dari panjat tebing pada malam harinya. Tambahan itu membuat Indonesia kini mengoleksi 22 emas dan jumlah ini melewati target perolehan medali yang ditargetkan.

Pencak silat menyapu bersih delapan medali emas yang diperebutkan hari itu. Emas pertama pencak silat diraih pesilat Indonesia dari nomor seni tunggal putri, Puspa Arumsari. Dalam penampilannya di Padepokan Pencak Silat TMII, pesilat berusia 25 tahun itu mengumpulkan total nilai 467.

Perolehan poin si juara dunia Kejuaraan Silat 2016 ini lebih baik ketimbang pesilat Singapura Yazid Nurzuhairah (445) dan atlet Filipina Cherry May Regalado (444).

“Luar biasa senang. Suatu kebanggaan. Ini hadiah untuk diri saya, orang tua, dan bangsa Indonesia, apalagi baru ulang tahun juga. Ini kado pertama untuk pencak silat untuk kalian semua,” ujar Puspa.

Emas ke-14 atau kedua dari pencak silat lahir di seni ganda putra. Adalah Yola Primadona Jampil/Hendy yang tampil memesona di nomor final dan mengumpulkan total nilai 580.

Selanjutnya tim putra yang terdiri dari Nunu Nugraha, Asep Yuldan Sani dan Anggi Faisal Mubarok memberikan emas ke-15 buat Indonesia. Trio pesilat itu mengumpulkan total poin 465. Perak diraih Vietnam dengan 450 poin. Sementara perunggu disabet Thailand dengan 448 poin.

Aji Bangkit Pamungkas makin membuat cabang olahraga pencak silat menjadi primadona buat Indonesia di Asian Games 2018. Pesilat berusia 19 tahun itu menyumbang medali emas keempat dari pencak silat dan merupakan yang ke-16 buat Indonesia. Dalam laga final (tarung) kelas 85 sampai 90 kg, di Padepokan Pencak Silat TMII, Senin (27/8) sore, Aji mengalahkan pesilat Singapura Sheik Ferdous Alauddin 5-0.

Komang Harik Adi Putra menambah emas ke-17 setelah  mengalahkan pesilat Malaysia, Mohd Al Jufferi Jamari secara Walk Out (WO) di nomor tunggal putra kelas E 65 kg – 70 kg. Letidakpuasan kontingen Malaysia terhadap poin yang diberikan wasit berbuah hasil bagus buat Indonesia. Tim pelatih dan Al Jufferi akhirnya memutuskan untuk menyudahi pertandingan secara WO.  Al Jufferi bahkan sempat memukul tembok triplek hingga jebol di ruang ganti.

Berikutnya Iqbal Chandra Pratama menorehkan emas  setelah mengalahkan pesilat Vietnam, Ngoc Tuan Nguyen dengan skor 4-1 pada nomor putra kelas D 60 kg – 65 kg.  Dua medali emas terakhir datang dari nomor putri kelas C (55kg-60kg) dan putra kelas B (50kg-55kg).

Dari nomor putri, pesilat Sarah Tria Monita berhasil menghempaskan pesilat asal Laos, Nong Oy Vongphakdy dengan skor 5-0. Skor ini didapat dengan perolehan poin yang terpaut cukup jauh. Selanjutnya Abdul Malik menumbangkan lawannya, Muhammad Faizul M Nasir asal Malaysia.

Emas masih juga belum berhenti untuk Indonesia setelah malah harinya tim panjat tebing mempersembahkan dua medali emas dari nomor estafet putra dan putri di Sports Climbing Arena, Jakabaring Sport City.  Tim putri Indonesia I Aries Rahayu, Puji Lestari, dan Salsabillah Rajiah menang dengan kecepatan 25,45 detik, sedangkan tim Tiongkok dinyatakan melakukan kesalahan start.

Sementara itu Tim Indonesia putra II yang terdiri atas Muhammad Hinayah, Rindi Sufriyanto, dan Abu Dzar Yulianto berhasil mengondol medali emas setelah mengalahkan rekan sendiri di final, tim Indonesia putra I yang berisi Aspar, Sabri, dan Septo Wibowo.

Torehan medali emas Indonesia di ajang Asian Games 2018 sudah melebihi target. Dari 16 emas yang diincar. Menpora Imam Nahrawi pun bersyukur dengan capaian ini. Namun demikian, dia berharap ini tak membuat atlet Indonesia puas.

“Masih ada beberapa cabor lagi yang dipertandingkan, masih ada emas yang bisa didapatkan. Teruslah para atlet berjuang meraih yang terbaik,” katanya, Senin (27/8) sore.

Indonesia berpeluang menambah medali emas dari beberapa cabor lain seperti bulu tangkis, paralayang, dan juga atletik. Bulutangkis bahkan sudah memastikan emas lewat ganda putra. (bbs/jpnn/don)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dari Fraksi Hanura, Musdalifah di rumah tahanan (Rutan) Polres Jakarta Timur, Senin (27/8). Penahanan dilakukan setelah pemeriksaan terhadapnya.

Musdalifah keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.30 WIB dengan mengenakan rompi tahanan warna oranye. Musdalifah tak banyak memberikan keterangan kepada awak media dan langsung masuk ke dalam mobil tahanan KPK.

Sebelumnya, Musdalifah terpaksa dijemput paksa oleh KPK di Tiara Convention Hall Medan, Minggu (26/7) sore pukul 17.30 WIB. Dalam proses penangkapan itu, sempat terjadi perlawanan terhadap penyidik KPK.

Musdalifah juga sebelumnya sudah dipanggil 2 kali, yaitu pada tanggal 7 dan 13 Agustus 2018. Pada panggilan pertama, tidak diperoleh informasi alasan ketidakhadirannya. Sedangkan pada pemanggilan kedua, ia tidak datang dengan alasan menikahkan anaknya.

KPK sebelumnya juga sudah mengingatkan pada para tersangka anggota DPRD Sumut agar bersikap koperatif dalam proses hukum ini. Hadir memenuhi panggilan penyidik adalah kewajiban hukum yang semestinya dipenuhi oleh tersangka ataupun saksi. Ketidakhadiran hanya dapat diterima dengan alasan yang patut secara hukum. “KPK memutuskan melakukan penangkapan terhadap tersangka MDH (Musdalifah) kemarin (Minggu), karena tidak hadir dalam pemanggilan KPK tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Senin (27/8).

Febri juga berharap, tindakan yang dilakukan KPK terhadap Musdalifah tidak perlu terjadi kembali pada tersangka lain, khususnya anggota DPRD Sumut. Karena itu, KPK memperingatkan seluruh tersangka yang sudah menerima panggilan agar agar koperatif dan memenuhi panggilan penyidik ke kantor KPK. “Alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak patut secara hukum hanya akan mempersulit tersangka dan juga dapat menghambat proses hukum yang sedang berjalan,” tegasnya.

Musdalifah merupakan satu dari 38 anggota dan mantan anggota DPRD yang diduga terlibat dalam kasus suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Suap itu terkait fungsi dan kewenangan mereka sebagai anggota dewan pada periode tersebut untuk menyetujui laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD sumut, persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 38 orang tersangka. Selama proses penyidikan, ada lebih dari 200 saksi yang telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Dari 38 tersangka, setidaknya sudah 19 orang tersangka yang ditahan, yakni Fadly Nurzal, Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Sonny Firdaus, Muslim Simbolon, Helmiati, Mustofawiyah, Tiaisah Ritonga, Arifin Nainggolan, Elezaro Duha, Tahan Manahan Pangabean, Passiruddin Daulay, Biller Pasaribu, John Hugo Silalahi, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Restu Kurniawan Sarumaha, dan Musdalifah.

Tak Terdaftar Lagi di Hanura Sumut

Sementara, terkait penangkapan paksa oleh KPK terhadap mantan anggota DPRD Sumut dari Fraksi Hanura Musdalifah, Sekretaris DPD Partai Hanura Sumut Edison Sianturi menegaskan, nama tersebut tidak terdengar lagi dalam daftar pengurus partai sejak tahun lalu. Karenanya, tidak ada reaksi dari internal terhadap apa yang menimpa Musdalifah dalam kasus suap itu.

Edison mengatakan, saat ini nama Musdalifah yang sebelumnya adalah anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dari Fraksi Hanura, tidak terdaftar sebagai pengurus atau anggota partai. Karena itu, tidak ada langkah atau sikap terkait penahanan paksa kepada yang bersangkutan. “Saya tidak tahu ada nama itu di Hanura. Sebab setau saya di kepengurusan namanya tidak ada. Jadi tidak lagi terdengar namanya di internal. Dalam kegiatan juga tidak pernah saya ketemu denga beliau,” ujar Edison, Senin (27/8).

Begitu juga dengan status keanggotaan partai politik, Edison juga mengatakan, nama Musdalifah juga tidak termasuk dalam daftar kader atau anggota Partai Hanura. Sebab katanya, keanggotaan dimaksud ditegaskan dengan kartu tanda anggota (KTA) yang dibuat dan dikeluarkan partai. Sehingga untuk saat ini katanya, tidak ada diberikan atas nama mantan legislator tersebut.

“Kita kan ada kartu anggota dan itu masa berlakunya juga ada. Jadi untuk kartu anggota yang baru ini, dikeluarkan dari pusat, tidak ada diberikan untuk nama itu,” katanya.

Sementara untuk nama tersangka lain seperti Rinawati Sianturi yang kini sudah ditahan KPK, pihaknya hingga kini menunggu balasan dari pusat tentang tindak lanjut Partai Hanura untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Sumut. Sementara hingga kini, sejumlah nama lain dari 38 tersangka menunggu tahap pemeriksaan yang sebelumnya langsun g ditetapkan sebagai tahanan KPK. (bal)