KonsulaT Jepang untuk Medan Mr Takeshi Ishii mengundang Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin, menghadiri acara Menyambut 60 Tahun Hubungan Diplomatik Jepang-Indonesia di Medan Club Jalan Kartini Medan, Sabtu (4/8). Selain ceramah, acara juga akan diisi dengan pertunjukan budaya Jepang.

Undangan itu disampaikan langsung Konjen Jepang kepada Wali Kota ketika mengunjungi Rumah Dinas Wali Kota Jalan Sudirman Medan, Jumat (3/8). Pria berambut putih dan fasih berbahasa Indonesia itu berharap orang nomor satu di Pemko Medan hadir sekaligus memberikan kata sambutan.

“Kita harapkan Bapak Wali Kota dapat meluangkan waktunya untuk menghadiri acara peringatan 60 Tahun Hubungan Diplomatik Jepang-Indonesia. Apalagi acara ini nanti akan dihadiri Wali Kota Toyohasi, Jepang Mr Sahara,” kata Mr Takeshi.

Diungkapkan Mr Takeshi, kegiatan akan berlangsung selama dua hari yakni Sabtu (4/8) dan Minggu (5/8) merupakan hasil kerjasama Konjen Jepang dengan Medan Japan Club serta AOTS dan beberapa organisasi dan perguruan tinggi tersebut. Dikatakannya, kegiatan akan diisi dengan ceramah yang me-ngusung tema berjudul, ‘Penguatan Kemitraan Regional antara Jepang dan Indonesia Menuju Pencipataan Eco Society di Wilayah Medan’.

Selain Wali Kota Toyohasi, jelas Mr Taksehi, Rektor USU Prof Runtung Sitepu dan Rektor Universitas Harahapan Medan Prof Rita F Dalimunthe, akan menjadi pembicara dalam ceramah tersebut.Diharapakannya, ceramah ini nantinya akan memberikan manfaat bagi penguatan kemitraan regional antara Jepang dan Indonesia.

“Selain ceramah, kita juga selama dua hari akan menggelar pertunjukan kebudayaan Jepang di Medan Club. Dengan pertunjukan ini kita harapkan warga Kota Medan dapat mengenal lebih jauh tentang kebudayaan Jepang,” ungkapnya.

Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin, didampingi Kabag Hubungan Kerjasama Setdako Medan Rivai Nasution, mengucapkan terima kasih atas undangan tersebut. Wali Kota berjanji akan meng-upayakan hadir sekaligus memberikan kata sambutan dalam acara tersebut. “Insha Allah saya akan menghadirinya,” jelasnya.

Eldin selanjutnya mendukung penuh digelar-nya acara tersebut. Dia berharap selama 2 hari, perhelatan dapat berjalan dengan sukses dan lancar. “Selain mendapatkan hiburan, pertunjukan yang ditampilkan tentunya juga dapat menjadi edukasi bagi masyarakat untuk mengetahui dengan jelas dan lengkap mengenai kebudayaan Jepang,” harapnya. (ris/saz)

Pemberitaan mengenai penggunaan mobil dinas (mobnas) pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprovsu baik yang diduga memakai plat bodong ataupun yang sudah mengganti warna plat, rupanya mendapat atensi serius Penjabat Gubernur Sumut, Eko Subowon
Pria yang juga eselon I di Kemendagri akan segera menindaklanjuti hal ini.

“Informasi ini sudah diketahui Pj Gubsu. Beliau responsif dan sangat serius memberi perhatian atas kondisi ini,” kata Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, Ilyas Sitorus, kemarin.

Menurutnya, langkah pertama yang akan dilakukan Pj Gubsu dimana segera meminta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menertibkan kembali penggunaan plat kendaraan dinas kepada jajarannya. “Akan ditertibkan dan juga didata lagi siapa-siapa pejabat yang memakai mobil dinas itu. Kan sudah ada inventaris di bidang aset, itulah yang nantinya dilihat lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, pernyataan Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmadja, yang menyebut bahwa tidak ada sanksi pidana bagi pejabat Pemprovsu yang menggunakan mobil dinas (mobnas) plat bodong alias palsu, dinilai sebagai ungkapan asal bunyi (asbun) dan melukai perasaan masyarakat.

“Ketentuan dalam UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), itu sudah jelas ada diatur sanksi pidana dan dendanya bila melanggar. Kan sudah tegas seharusnya aturan tersebut dijalankan. Tinggal lagi implementasi dari good government untuk menegakkan supremasi hukum tersebut. Artinya siapapun dia harus patuh dan taat hukum,” kata Praktisi Hukum di Medan, Adamsyah kepada Sumut Pos, Jumat (3/8).

Dijelaskan Adamsyah, berdasarkan Pasal 68 ayat (1) pada UU tersebut, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak dipasangi TNKB yang ditentukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipidana dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

“Kalau Kabid Humas mengatakan seperti itu, artinya ada satu aturan yang mereka buat sendiri, makanya perlu dia tunjukkan bunyi aturan itu kepada publik agar publik menjadi tahu. Sehingga jangan asbun dan punya dasar untuk ngomong,” katanya.

Selaku bagian dari masyarakat, dia berpesan kepada pihak kepolisian yang mana masih mempercayai Polri selaku penegak hukum, jangan sampai mengkotak-kotakkan subjek hukum menjadi objek hukum.

“Artinya jangan mentang-mentang dia seorang pejabat terus diduga melanggar hukum, tetapi si penegak hukum justru membuat pendapat hukumnya sendiri. Itu tidak boleh terjadi,” katanya.

Adam menambahkan, kalau begini ceritanya berarti sudah terjadi ketidakadilan hukum bagi masyarakat dalam konteks penggunaan kendaraan di jalan raya.

“Saya kira bila sekelas Kabid Humas bicara seperti itu ke publik, dia perlu belajar lagi sebagai seorang polisi. Kita pertanyakan apa dasar dia bicara seperti itu. Tunjukkan dong pengecualian kalau memang ada bunyi aturan seperti yang dia sampaikan,” katanya. (prn/ila)

Bukan menjadi rahasia umum lagi banyak bangunan yang dibangun di Kota Medan tidak memiliki IMB, salah satu contohnya, Restoran Pondok Mansyur di Jalan Dr Mansyur. Bangunan restoran yang sekaligus dijadikan food court ini mengurus IMB setelah berdiri megah.

Ketua Komisi IV DPRD Medan Parlaungan Simangunsong mengatakan, banyaknya bangunan yang tidak memiliki IMB akibat lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Sehinggan
ada oknum yang mengambil keuntungan. “Pengawasan dari dinas terkait harus dimaksimalkan, karena akibatnya mengurangi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Medan,” kata Parlaungan, Jumat (3/8).

Menurut dia, seharusnya Pemko Medan tahu bahwa banyak kebocoran PAD dari sektor perizinan bangunan yang disinyalir akibat kurang beresnya kinerja aparatur terutama di kecamatan dan kelurahan.

“Sebagai lembaga paling dekat dengan masyarakat, harusnya kecamatan dan kelurahan tahu berapa jumlah pembangunan yang sedang berlangsung. Selain itu juga, harusnya bisa memastikan bahwa bangunan tersebut dibangun setelah ada IMB,” sebutnya.

Namun sayangnya, lanjut Parlaungan, yang terjadi justru banyak aparatur kelurahan yang tidak melaporkan adanya bangunan berdiri tanpa IMB. Hal ini harusnya menjadi pertanyaan, kenapa mereka tidak melaporkan. Apakah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, hal ini menjadi pertanyaan besar.

“Kalau kondisinya seperti itu, dipastikan target PAD Kota Medan dari sektor ini tidak akan tercapai. Masyarakat sendiri kurang sadar untuk mengurus IMB sebelum membangun. IMB dibuat bukan hanya sekadar mencari pemasukan Pemko Medan, namun untuk menata kota supaya rapi dan sesuai RUTRK,” jelas anggota dewan dari fraksi Partai Demokrat ini.

Lebih jauh ia mengatakan, masyarakat harus tahu perlunya mengurus IMB. Dengan memiliki IMB, maka akan memudahkan dalam mendapatkan kepastian dan juga adanya perlindungan hukum. Tak hanya itu, izin tersebut dilakukan agar bangunan tersebut mendapatkan kepastian tidak mengganggu dan juga merugikan kepentingan orang lain.

“Apabila ingin menjual rumah, umumnya pembeli akan menanyakan kepemilikan IMB. IMB bisa menjadi jaminan ataupun agunan jika ingin meminjam uang. Hal ini karena IMB memiliki nilai sama seperti sertifikat tanah. Tak hanya menjadi syarat dalam jual ataupun beli, akan tetapi juga bisa menjadi syarat mutlak dalam menyewa rumah,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (Perkim-PR) Kota Medan Samporno Pohan yang dihubungi terkait pengawasan bangunan yang berdiri tanpa IMB belum berhasil. Sebab, nomor selulernya seperti memblokir panggilan masuk. (ris/ila)