Home Blog Page 6443

PKL Pasar Marelan ‘Goyang’ Kantor Wali Kota

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS DEMO_Puluhan pedagang pasar marelan lama menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Walikota Jalan Kapten maulana lubis Medan, Kamis (12/4) Mereka menolak mahal nya harga lapak kios pasar marelan yang baru selesai di revitalisasi oleh PD Pasar.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
DEMO_Puluhan pedagang pasar marelan lama menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Walikota Jalan Kapten maulana lubis Medan, Kamis (12/4) Mereka menolak mahal nya harga lapak kios pasar marelan yang baru selesai di revitalisasi oleh PD Pasar.

SUMUTPOS.CO – Puluhan pedagang kaki lima gedung baru Pasar Tradisional Marelan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan, Kamis (12/4). Aksi yang dilakukan para pedagang menuntut agar menurunkan harga lapak dari harga berkisar Rp12-13 juta menjadi Rp3 juta.

Tak hanya itu, tuntutan lainnya adalah meminta Direktur Utama (Dirut) PD Pasar diganti karena dinilai tidak pro kepada pedagang. Kemudian, mengundi kembali lapak di pasar tersebut lantaran terdapat pedagang yang bukan penduduk Marelan. Lalu, audit dan publikasikan keuangan Persatuan Perdagang Pasar Tradisional Marelan (P3TM) dan menerbitkan surat edaran harga lapak.

Dalam aksinya, para pedagang yang didominasi bapak-bapak dan ibu-ibu berbaris di depan pagar Kantor Wali Kota. Dengan membawa spanduk yang berisi sejumlah tuntutan, mereka terus menyuarakan aspirasinya. Setelah hampir satu jam menyampaikan tuntutannya, perwakilan pedagang diperkenankan masuk ke dalam balai kota. Selanjutnya bertemu dengan Sekretaris Daerah Kota Medan Syaiful Bahri Lubis.

Usai ditanggapi, perwakilan pedagang keluar dari dalam kantor wali kota. Namun, mereka masih merasa tidak puas. Oleh karenanya, pedagang kembali menyuarakan aspirasinya. Bahkan, pedagang menggoyang-goyang pagar. Tak hanya itu, mereka memblokir Jalan Kapten Maulana Lubis, persis depan kantor wali kota.”Ayo kawan-kawan, sudah tuli pejabat-pejabat ini karena tak pernah mendengar aspirasi kita. Mari kita blokir jalan,” teriak pedagang yang diamini rekan lainnya.

Hampir 10 menit pedagang memblokade jalan hingga membuat kemacetan. Petugas kepolisian yang mengawal aksi meminta sejumlah kendaraan roda dua memilih melintasi sudut-sudut yang bisa dilalui. Sedangkan kendaraan roda empat, harus terjebak.

Bhabinkamtibmas Polsek Medan Labuhan Lahirkan Pemulung Berijazah

Foto : Fachril/Sumut Pos Pendiri Rumah Pintar TPA Terjun, Kompol Yasir Ahmadi memotong nasi tumpeng dalam acara persemian.
Foto : Fachril/Sumut Pos
Pendiri Rumah Pintar TPA Terjun, Kompol Yasir Ahmadi memotong nasi tumpeng dalam acara persemian.

SUMUTPOS.CO – Setahun lebih sudah berdiri Rumah Pintar yang berlokasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun beridiri. Sarana tempat belajar dijadikan tempat menimba ilmu, akhirnya resmi berdiri di tengah – tengah tumpukan sampah yang beralamat di Jalan Paluh Nibung, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kamis (12/4).

Kehadiran Rumah Pintar TPA Terjun binaan dari Bhayangkara Pembinaan Keamanan Penertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polsek Medan Labuhan telah melahirkan kalangan pemulung dan warga tak mampu memperoleh ijazah setara sekolah umum.

Acara peresmian Rumah Pintar TPA Terjun dihadiri Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan yang diwakili Kasat Sabhara AKP Justar Purba, Camat Medan Marelan T Chairunizza, pendiri Rumah Pintar TPA Terjun Kompol H Yasir Ahmadi, Dinas Pendidikan Kota Medan, Dinas Kebersihan Kota Medan serta seluruh unsur Muspika dan undangan.

Dalam kesempatannya, Pendiri Rumah Pintar TPA Terjun, Kompol H Yasir Ahmadi mengatakan, ?dirinya mengucapkan terima kasih dan syukur atas diresmikannya Rumah Pintar TPA Terjun. Setelah setahun lebih, mampu menghasilkan produksi orang pintar bagi pemulung dan warga tak mampu.

Harapannya, dengan keberadaan Rumah Pintar TPA Terjun, mampu menghasilkan generasi yang cerdan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Kehadiran Rumah Pintar TPA Terjun binaan dari Bhabinkamtibmas Polsek Medan Labuhan, muncul dari niat dan kerjasama dari berbagai pihak, untuk bisa mengajak para pemulung untuk bisa belajar memperoleh pendidikan yang lebih baik.

“Ini berdiri semasa saya menjabat sebagai Kapolsek Medan Labuhan. Kita tahu, pendidikan itu mahal, dengan adanya Rumah Pintar TPA Terjun, dapat dijadikan sebagai sarana untuk belajar, bahkan pada peresmian ini, kita sudah melahirkan 10 siswa yang lulus ujian paket C,” sebut Yasir.

Ditegaskan perwira yang kini menjabat sebagai Kapolsek Patumbak ini, kepada siswa – siswi lulusan dari Rumah Pintar TPA Terjun, sudah bisa memanfaatkan ijazah untuk bekerja yang lebih layak atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

Aksi Coret Seragam Cermin Buramnya Pendidikan

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS CORET-CORET_Pelajar SMK melakukan corat-coret seragam sekolah di kawasan Lapangan Merdeka Medan, Kamis (12/4). Aksi corat-coret seragam ini dilakukan pelajar sebagai ungkapan kegembiraan seusai menyelesaikan UN.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
CORET-CORET_Pelajar SMK melakukan corat-coret seragam sekolah di kawasan Lapangan Merdeka Medan, Kamis (12/4). Aksi corat-coret seragam ini dilakukan pelajar sebagai ungkapan kegembiraan seusai menyelesaikan UN.

SUMUTPOS.CO – Usai melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMA, para pelajar menyambut efuria yang salah dengan melakukan coret-coret baju seragam sekolah dan melakukan konvoi kenderaan bermotor diruas jalan protokol di Kota Medan.

Dari pantauan Sumut Pos, aksi coret baju seragam itu berpusat di titi gantung di Jalan Stasiun Medan, persis depan di Lapangan Merdeka Medan, Kamis (12/4) siang. Aksi coret-coretan itu, menggunakan cat filox berbagai warna dan spidol. Tak ada diketahui arti aksi itu, para pelajar putih abu-abu itu menikmati coret-coretan tersebut.”Sini biar aku tanda baju klen itu. Ini kebahagian kami usai melaksanakan UN (ujian nasional),” sebut seorang pelajar dari sekolah ternama di Kota Medan.

Aksi coret-coret itu, membuat aktivitas ruas jalan disekitar Jalan Stasiun macet total. Melihat hal itu, sejumlah petugas kepolisian dari lalulintas Polretabes Medan secara santu membubarkan kerumunan pelajar itu.”Adik-adik tolong untuk tinggal lokasi ini, jangan mengganggu aktivitas lalulintas disini,” ucap seorang Polisi lantas.

Pemprovsu Kembali Lelang Jabatan Eselon II

Ilustrasi
Ilustrasi

SUMUTPOS.CO – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah memberi lampu hijau kepada Pemprovsu untuk kembali melaksanakan lelang jabatan terbuka eselon II. Diketahui, kini ada empat posisi kepala dinas yang masih dijabat pelaksana tugas. Sedangkan untuk Kepala Dina Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kepala dinasnya akan memasuki masa pensiun.

Adapun kelima jabatan eselon II yang lowong itu yakni; Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran), Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

“Ya, jadi kita sudah dapat izin dari Komisi ASN untuk bisa lakukan lelang lima jabatan kosong di lingkungan Pemprovsu. Untuk satu jabatan juga kita ajukan karena pejabatnya Pak Bondaharo akan pensiun akhir April ini,” kata Plt Sekdaprovsu Ibnu Sri Utomo kepada wartawan, Kamis (12/4).

Atas restu tersebut, Pemprovsu telah membentuk dan menetapkan Panitia Seleksi (Pansel) lelang jabatan yang terdiri dari lima orang. Menurutnya tim pansel tersebut merupakan orang-orang yang mampu melakukan tugasnya untuk menyeleksi secara independen.”Pansel itu yaitu saya, Plt Sekda, pak Kaiman Turnip dari BKD, Pak RE Nainggolan, Pak Muhyan Tambuse dan Bu Irna. Kami akan berusaha se-independen mungkin,” ungkapnya.

Terkait jadwal pelaksanaan lelang dan juga menyangkut permasalahan tekhnis, Ibnu mengaku masih akan dibahas terlebih dahulu dalam rapat yang  berlangsung hari ini. “Besok (Jumat, Red) siang akan diumumkan,” katanya.

Salah seorang Anggota Pansel Lelang Jabatan Eselon II Pemprovsu, Muhyan Tambuse mengaku bahwa pihaknya sedang menggelar rapat membahas soal lelang jabatan tersebut. “Masih berlangsung rapatnya, nanti ya hubungi lagi,” katanya saat dikonfirmasi, kemarin. (prn/ila)

 

Ratusan Petani Kecewa Dengan DPRDSU

Ratsan petani FBR saat berorasi untuk menyampaikan aspirasi mereka saat berkunjung di Gedung DPRD Sumatera Utara.
Ratsan petani FRB saat berorasi untuk menyampaikan aspirasi mereka saat berkunjung di Gedung DPRD Sumatera Utara.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seratusan petani dari sejumlah daerah kecewa dengan anggota DPRD Sumut. Pasalnya, tak satupun wakil rakyat tersebut berada di kantor untuk mendengarkan aspirasi mereka, Kamis (12/4)

Kedatangan para petani yang tergabung dalam Forum Rakyat Bersatu (FRB) tersebut, untuk menuntut agar DPRD Sumut mengupayakan penyelesaian sengketa lahan dengan PTPN II.

Mewakili massa FRB, Rabu Alam menyampaikan rasa kekecewaan mereka. Menurutnya, tidak adanya anggota DPRD Sumut yang menerima aspirasi yang hendak mereka sampaikan adalah suatu kecelakaan politik di Sumut.

Padahal, lanjut Rabu Alam, surat pemberitahuan aksi FRB sudah disampaikan tiga hari sebelum aksi. Namun para legislator tersebut tidak merespon.

“Ini tragedi politik parlemen di Provinsi Sumut, ini memalukan. Ini di luar nalar kita sebagai rakyat, alasannya sedang kunker (kunjungan kerja). Tapi kami minta pada humas, tolong sampaikan permintaan kami sebagai petani, kepada ketua DPRD dan perangkatnya yang berkaitan dengan sengketa tanah agar besok menerima perwakilan kami. Kami minta besok (Sabtu, hari ini) jam 9 pagi,  untuk berdiskusi dengan anggota dewan agar ada solusi yang lebih konkret,” ujarnya.

Menurut Rabu, ada kesalahpahaman dari anggota dewan soal sengketa lahan (agraria), sehingga perlu ada pencerahan pada momen rapat dengar pendapat (RDP) nantinya yang selama ini terjadi adanya perbedaan persepsi.

Sebab, lanjut Rabu, persoalan sengketa lahan yang banyak terjadi di Sumut antara masyarakat (penggarap) dengan BUMN harus ditempuh dengan jalan lebih memihak kepada rakyat.

“Saya kecewa pada Komisi A dalam konteks politik, DPRD harusnya menyelesaikan masalah melalui kebijakan bukan dengan pengadilan, Undang-Undang agraria tidak mengarahkan persoalan diselesaikan melalui pengadilan sehingga digambarkan seolah-olah PTPN II yang benar,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, massa FBR juga meminta agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut segera menjalankan rekonstruksi di atas lahan konflik antara masyarakat dan PTPN II  sesuai SK Gubernur melalui tim rekonstruksi. Para petani juga menutut pelaksanaan reforma agraria dengan melakukan redistribusi tanah di atas lahan konflik sesuai UU No 5/1960, serta menuntut agar Kepala Kanwil BPN Sumut dicopot, jika tidak mau menjalankan rekonstruksi yang telah dibentuk.

“Memohon kepada ketua DPRD Sumut untuk menghentikan okupasi pihak PTPN II, dan aparat keamanan di lahan yang diusahai petani serta memohon perlindungan terhadap petani yang akan bercocok tanam kembali,” katanya.

Menjawab massa FBR, Kabag Humas Sekretariat DPRD Sumut Benny Miraldi menyampaikan permintaan maaf karena anggota dewan khususnya dari Komisi A yang membidangi persoalan hukum, pertanahan dan pemerintahan tidak berada di tempat.

“Kami mewakili Sekretariat menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya hari ini yang bapak-bapak tuju, komisi A DPRDSU sedang bertugas luar, kami mohon dengan sangat bila berkenan apa yang menjadi aspirasi akan kami terima dan akan kami sampaikan besok sekembalinya ketua DPRDSU untuk ditindaklanjuti Komisi A,” katanya. (bal/han)

34 Ribu TKI asal Sumut akan Dicoret

FILE SUMUT POS Puluhan TKI berada di sekitar pesawat Hercules ketika akan didata setibanya di Lanud Soewondo, Medan, Sumut, Rabu (24/12). Sebanyak 170 TKI asal Sumut dan Aceh yang bekerja di Malaysia dipulangkan ke daerah mereka masing-masing karena tidak memiliki kelengkapan dokumen resmi.
FILE SUMUT POS
Puluhan TKI berada di sekitar pesawat Hercules ketika akan didata setibanya di Lanud Soewondo, Medan, Sumut,beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Dalam rangka memantapkan persiapan Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu), Komisi Pemilihan Umum akan menggelar rapat pimpinan dengan KPU kabupaten/kota di Sumut pada hari ini, Jumat (13/4). “Pertemuan tersebut untuk mengonsolidasi seluruh persiapan Pilkada serentak 2018 termasuk Pilgubsu,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Benget Silitonga saat dihubungi, Kamis (12/4).

Kegiatan akan digelar di hotel berbitang di Kota Medan. Dari informasi yang diperoleh, Ketua KPU RI Arief Budiman dan para komisioner akan hadir langsung memimpin kegiatan tersebut.

“Kebetulan saya bersama Ketua KPU Sumut dan Komisioner Yulhasni sedang  mendampingi Ketua KPU RI Arief Budiman dan anggota Evi Novida Ginting, menghadiri acara peresmian Kantor KPU Tobasa di Balige yang dihibahkan dari Pemkab Tobasa. Nanti lagi ya,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada Rabu kemarin KPU menerima tamu dari Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Sumut. Dalam pertemuan itu terungkap, 34 ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Sumut yang bekerja di luar negeri seperti Malaysia, Korea, Jepang, RRT dan lainnya akan dicoret dari Daftar Pemilih Sementara (DPS). Khususnya mereka yang tidak pulang ke Sumut hingga hari-H pemungutan suara 27 Juni 2018.

“Pencoretan ini juga untuk melihat data ril terkait jumlah partisipasi pemilih di daerahnya. Selama ini, angka golput tinggi atau partisipasi pemilih rendah kemungkinan karena tidak dilakukan pencoretan data penduduk yang sudah atau tidak tinggal menetap,” ujar Komisioner KPU Sumut Nazir Salim Manik.

Dikatakannya, sebahagian besar TKI tersebut bekerja di Malaysia selebihnya hanya di beberapa negara lain saja. Sedangkan daerah asal TKI terbanyak yakni Deliserdang, Langkat, Medan, dan Asahan. Paskapencoretan, sebut Nazir, jika ada TKI yang pulang kampung menjelang hari H pencalonan, ia tetap bisa menggunakan hak pilih dengan mendatangi TPS sembari menunjukkan KTP kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Warga tersebut dipersilahkan menggunakan hak pilihnya pada pukul 12.00 WIB ke atas,” katanya.

Terpisah, Komisioner Yulhasni menyebutkan pihaknya beserta jajaran telah menuntaskan pemasangan alat peraga kampanye (APK) se Sumut.

“Kami imbau kepada kedua pasangan calon yakni pasangan nomor urut 1 Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Eramas) serta paslon nomor urut 2 Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss) agar menjaga, memelihara dan merawat masing-masing APK yang telah terpasang di seluruh kabupaten/kota hingga kelurahan/desa se-Sumut,” katanya.

Adapun APK yang dipasang tersebut yakni baliho sebanyak 99 unit terpasang di 33 kabupaten/kota (masing-masing 3 unit per kabupaten/kota), spanduk sebanyak 12.220 unit masing-masing dua unit per kelurahan/desa terpasang di 110 desa/kelurahan.

“Terakhir 4.440 unit umbul-umbul terpasang di 444 kecamatan se-Sumut masing-masing 10 unit per kecamatan. Semua sudah selesai terpasang,” sebutnya.

KPU Sumut mengklaim bahwa pihaknya hanya berwenang melakukan pengadaan dan pemasangan APK di lokasi yang ditentukan. Setelah terpasang menjadi tugas tim sukses atau tim kampanye di masing-masing tingkatan mulai kelurahan hingga kabupaten/kota menjaga APK tersebut. (prn/azw)

 

 

JR-Kuasa Hukum Putus Komunikasi

Foto: Triadi Wibowo/Sumut Pos Kuasa hukum JR Saragih, Ikhwaluddin Simatupang.
Foto: Triadi Wibowo/Sumut Pos
Kuasa hukum JR Saragih, Ikhwaluddin Simatupang.

SUMUTPOS.CO – Hampir dua pekan, pelimpahan berkas tahap kedua kasus dugaan pemalsuan dokumen dalam pencalonan Gubernur Sumatera Utara dengan tersangka JR Saragih tak kunjung terealisasi. Pasalnya, JR Saragih dua mangkir dari panggilan penyidik. Namun begitu, belum ada tindakan tegas dari penyidik Gakkumdu maupun Kejatisu terkait pemanggilan Bupati Simalungun dua periode ini.

Hingga kini, belum diketahui secara pasti apa alasan Ketua nonaktif DPD Partai Demokrat Sumut ini mangkir dari panggilan. Bahkan, Ikhwaluddin Simatupang selaku kuasa hukumnya mengaku sudah putus komunikasi dengan kliennya itu sejak putusan PTTUN Medan, 27 Maret 2018 lalu. Itu makanya, saat dikonfirmasi, Ikhwaluddin menolak berkomentar terlalu jauh terkait tindak lanjut pemanggilan JR Saragih oleh penyidik Gakkumdu. “Nggak tahu saya. Tidak ada komunikasi lagi dengan beliau (JR),” kata Ikhwal saat dikonformasi Sumut Pos, tadi malam.

Ia justru bertanya kembali kepada Sumut Pos, sudah seperti apa perkembangan kasus yang dihadapi kliennya itu. Sebab, sejak putusan PTTUN yang menolak gugatan JR, dirinya tidak pernah kontak dan berkomunikasi lagi dengannya. “Putus kontak sudah dengan beliau. Saya juga kebetulan sedang tangani kasus lain,” katanya saat disinggung, apa kesulitan berkomunikasi dengan JR Saragih.

“Coba tanya ke kawan-kawan pengacara lain, mana tahu ada kontak sama beliau,” lanjutnya lagi.

Saat ditanya, apakah JR Saragih tidak lagi memberi kuasa hukum kepadanya dan kolega lainnya, mengingat komunikasi sudah tidak ada lagi? Ikhwal membantah keras. “Masihlah. Kuasa itu tetap masih ada, kan masih di Gakkumdu kasusnya,” katanya.

Kompol Fahrizal: Udah Dulu Ya, Saya Pulang Dulu…

Foto: Istimewa Kompol Fahrizal, mantan Kasat Reskrim Polresta Medan, yang saat ini menjabat sebagai Wakapolres Lombok Tengah, masih diobservasi Tim Polda Sumut terkait kasus penembakan adik iparnya hingga tewas.
Foto: Istimewa
Kompol Fahrizal, mantan Kasat Reskrim Polresta Medan, yang saat ini menjabat sebagai Wakapolres Lombok Tengah, masih diobservasi Tim Polda Sumut terkait kasus penembakan adik iparnya hingga tewas.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Fahrizal (41) yang menembak mati adik iparnya Jumingan (33), saat ini masih menjalani observasi dari ahli forensik kejiwaan yang diturunkan Polda Sumut baik dari internal Polri maupun eksternal. Selama sepekan diobservasi, perwira yang saat ini menjabat sebagai Wakapolres Lombok Tengah tersebut, konon kerap berhalusinasi dan berilusi.

“Jika kita ajak bercerita, Kompol F sebetulnya normal, tapi terkadang tidak nyambung. Tapi saat diperiksa, dia merasa dirinya seolah-olah masih dalam pekerjaan. Malah dia mengatakan kepada penyidik, udah dulu ya. Saya capek kali ini. Mau pulang dulu,” ungkap Direktur Reskrimum Poldasu, Kombes Pol Andi Rian, Rabu (11/4).

Karena pemeriksaan selayaknya orang normal tidak bisa dilakukan kepada Kompol F, polisi pun mendatangkan ahli. Saat gelar perkara, ahli forensik mengatakan, Kompol F mengalami halusinasi dan ilusi. Karenanya, penyidik belum bisa menggali motif penembakan.

Sedangkan pihak keluarga yang ditemui, mengaku masih syok. “Tim kita masih lakukan trauma healing dengan mendatangi rumah tersangka dan korban, untuk melihat kondisi psikologi mereka,” sebutnya.

Andi Rian menyampaikan, Kompol Fahrizal akan menjalani observasi selama 14 hari, untuk melihat bagaimana dia bertemu dengan orang-orang sekitarnya terutama keluarga.

Kompol Fahrizal sempat terlihat keluar dari tahanan Ditreskrimum Polda Sumut dan bersalaman dengan mantan Kasat Narkoba Polresta Medan, Kompol Boy Situmorang. Ia juga sempat bertemu dengan ketiga anak beserta istrinya, bahkan sempat memeluk putrinya.

“Masalah dia dibawa jalan keluar, karena dia harus menjalani observasi. Kita mau lihat, bagaimana dia bertemu dengan seseorang, apakah reaksi dia normal atau tidak. Makanya kita minta keluarga hadir,” jelasnya.

Terkait pengakuan Kompol Fahrizal yang mendapatkan bisikan gaib, Andi menuturkan, hal itu dianggap tidak bisa dicerna secara logika. Sehingga harus dilakukan observasi psikiatri. “Ini masa untuk menyimpulkan ada apa tersangka setelah observasi 14 hari,” tegasnya.

Saat ini, jumlah saksi yang diperiksa sudah 18 orang, termasuk pihak keluarga maupun tetangga di lokasi rumah korban. ” Saksi yang diperiksa sebagian besar ada di lingkungan rumah orangtua tersangka dan rumah korban, istri, dan adik kandung. Karena mereka masih syok, belum bisa didalami lebih jauh,” pungkasnya.  (mag-1)

Prabowo Terima Mandat jadi Capres

Prabowo saat memberikan sambutan dalan acaa Partai Gerindra beberapa waktu lalu.
Prabowo saat memberikan sambutan dalan acaa Partai Gerindra beberapa waktu lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kepastian pencalonan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden (Pilpres) akhirnya terjawab. Dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Partai Gerindra kemarin, Prabowo mendapat mandat untuk maju kembali dalam pertarungan Pilpres 2019.

Dalam Rakornas yang dihelat di Padepokan Garuda Yaksa, kediaman Prabowo, itu, Partai Gerindra juga memberi kuasa penuh kepada Prabowo untuk memilih calon wakil presiden dan mitra koalisi. Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Rakornas yang dihadiri 34 ketua DPD Gerindra provinsi, 529 pimpinan DPC Gerindra kabupaten/kota, 2.875 anggota DPRD kabupaten/kota, 251 anggota DPRD provinsi, serta 73 anggota DPR itu sepakat menginginkan Prabowo maju sebagai capres.

”Partai Gerindra secara resmi mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden sekaligus memberikan mandat penuh untuk membangun koalisi dan memilih calon wakil presiden,’’ tegas Muzani setelah memimpin sidang rakornas Partai Gerindra yang berlangsung tertutup untuk wartawan itu.

Penegasan disampaikan pula oleh Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro. Menurut Nizar, Prabowo siap menjalankan mandat partai dan mencari mitra koalisi secepatnya. Secara spesifik, Prabowo berharap Partai Gerindra bisa berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sinyal itu kuat karena Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden PKS M Sohibul Iman hadir dalam pembukaan Rakornas.

’’Beliau (Prabowo, Red) siap lahir batin untuk maju bila partai memberi mandat untuk maju sebagai capres. Dan tentunya juga mendapat mandat dari partai koalisi,’’ ujar Nizar.

Dalam teks pidato yang disebar di kalangan media, Prabowo menyampaikan posisinya terkait dengan mandat yang telah disampaikan. Menurut Prabowo, setelah pernyataan yang disampaikan pekan lalu, ada sejumlah pihak yang menilai dirinya ragu maju capres. “Ada yang mengatakan Prabowo galau, Prabowo ragu-ragu, Prabowo pesimis, dan sebagainya, saya tidak perlu menjawab. Tapi saya ingin menyampaikan di sini bahwa saya adalah pemegang mandat dari para anggota Gerindra dari seluruh Indonesia,” ujar Prabowo.

Dia menegaskan, dirinya juga pejuang Partai Gerindra. Karena itu, Prabowo menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanat partai sepanjang diberi kekuatan oleh Tuhan, masih bisa berjuang, dan masih dipercaya. ’’Seandainya Partai Gerindra memerintahkan saya untuk maju dalam pemilihan presiden yang akan datang, saya siap melaksanakan tugas tersebut,’’ tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Zulkifli Hasan membenarkan hadir dalam pembukaan rakornas Partai Gerindra. Menurut Zulkifli, Prabowo menyampaikan siap maju apabila mendapat dukungan dari partai koalisi. ’’Apa pun perintah partai, saya (Prabowo, Red) siap asalkan teman-teman mendukung. PAN, PKS,’’ kata Zulkifli menirukan pernyataan Prabowo.

Terkait dengan hal itu, Zulkifli menyatakan bahwa PAN saat ini belum menentukan arah koalisi. Menurut dia, saat ini baru awal April sehingga terlalu dini untuk berbicara koalisi. Bulan depan mungkin pembicaraan mengenai koalisi lebih intens. ’’Saat ditanya apakah PAN akan mendukung Prabowo, saya mengatakan partai saya belum mengambil keputusan,’’ tandasnya. (bay/c19/oni/jpg)

Akhirnya Keppres BPIH Terbit

Foto: Triadi Wibowo/Sumut Pos Sejumlah jamaah calon haji asal Medan tiba di Embarkasi Asrama Haji Jalan AH Nasution Medan, Kamis (27/7). Sekitar 393 jemaah calon haji asal Medan tergabung dalam kloter pertama telah masuk asrama untuk menjalani karantina sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci pada Jumat (28/7).
Foto: Triadi Wibowo/Sumut Pos
Sejumlah jamaah calon haji asal Medan tiba di Embarkasi Asrama Haji Jalan AH Nasution Medan, tahun lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Setelah ditunggu beberapa hari, Keputusan Presiden (Kappres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler 2018 telah terbit. Di dalam Keppres yang diteken Presiden Joko Widodo pada 10 April itu, ditetapkan besaran ongkos haji untuk masing-masing embarkasi. Terkait kapan mulai pelunasannya, ditetapkan tersendiri oleh Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.

Di dalam Keppres bernomor 7/2018 itu, ongkos haji paling murah adalah untuk jamaah di embarkasi Aceh. Yakni sebesar Rp31.090.010 per jamaah. Sementara biaya haji paling mahal adalah untuk embarkasi Makassar. Sebesar Rp39.507.741 per jamaah.

Keppres tersebut juga menetapkan biaya haji untuk tim pemandu haji daerah (TPHD). Biaya haji untuk TPHD lebih mahal hampir dua kali lipat di banding untuk jamaah pada umumnya. Contohnya untuk TPHD embarkasi Aceh dipatok Rp58.796.855 per jamaah. Sementara TPHD di embarkasi Lombok biaya hajinya mencapai Rp66.505.150 per jamaah.

Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Kemenag Noer Alya Fitra mengatakan, biaya haji untuk THPD memang lebih mahal dibanding jamaah reguler pada umumnya. Sebab TPHD tidak mendapatkan subsidi dari pengelolaan dana setoran awal haji. Jadi untuk mengetahui berapa biaya haji sesungguhnya, masyarakat bisa melihat besaran haji untuk TPHD.

Selanjutnya pejabat yang akrab disapa Nafit itu mengatakan, belum ada keputusan resmi terkait kapan dimulainya pelunasan biaya haji. Dia mengatakan bisa jadi informasi resmi jadwal pelunasan haji ditetapkan Kemenag akhir pekan ini. “Insyallah Jumat besok (13/4) sudah bisa ditetapkan tanggal pelunasannya. Kira-kira minggu depan (pelunasan, red) untuk tahap pertama,” jelasnya.

Pejabat asal Jember, Jawa Timur itu berharap dengan keluarnya Keppres tersebut, calon jamaah haji sudah bersiap untuk biaya pelunasannya. Sehingga ketika masa pelunasan biaya haji resmi dibuka, jamaah bisa langsung membayar uang pelunasan di kantor bank tempat menyetorkan uang muka haji dahulu.

Dia menjelaskan tidak ada perbedaan skema pelunasan dibandingkan dengan tahun lalu. ”Kepada calon jamaah haji yang belum pemeriksaan kesehatan tahap dua, segera melakukan pemeriksaan,” jelasnya. Nafit mengatakan masa pemeriksaan kesehatan tahap dua dimulai sejak Februari lalu. Namun dimungkinkan masih ada calon jamaah yang belum sempat memeriksakan kesehatannya.

Beberapa waktu lalu sempat heboh informasi bahwa calon jamaah di Palembang sudah mulai melunasi ongkos haji. Mereka melakukan penyetoran uang pelunasan sehingga tabungan mereka terkumpul uang sekitar Rp35 jutaan. Nafit mengatakan, yang dilakukan para jamaah di Palembang itu adalah mengisi saldo atau topup tabungan. Bukan pelunasan. Sebab masa pelunasannya memang belum dibuka. (wan/jpg)