Home Blog Page 763

Pemko Medan Diminta Sosialisasikan Layanan Jemput Bola Disdukcapil

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan memberikan sambutan baik terhadap program layanan ‘jemput bola’ yang disiapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan terhadap warga yang berstatus sebagai penyandang disabilitas.

DPRD Medan menilai, program jemput bola dalam mengurus dokumen kependudukan tersebut merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah terhadap warganya.

“Kita sangat mendukung adanya program ‘jemput bola’ ini, khususnya kepada mereka yang berstatus sebagai penyandang disabilitas. Kita tahu bahwa saudara-saudara kita penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk datang dan mengurus langsung dokumen kependudukannya, lalu pemerintah hadir untuk memudahkannya,” ucap Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Abdul Rani kepada Sumut Pos, Minggu (18/2/2024).

Namun, kata Rani, masih cukup banyak warga Kota Medan, khususnya para penyandang disabilitas yang belum mengetahui adanya program jemput bola dari Disdukcapil Kota Medan tersebut. Sehingga, belum semua penyandang disabilitas di Kota Medan merasakan manfaat dari program tersebut saat dirinya membutuhkan layanan pengurusan dokumen kependudukan.

“Sangat disayangkan apabila program sebaik ini tidak dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Ketua PPP Kota Medan tersebut.

Untuk itu, Abdul Rani berharap agar Pemko Medan melalui perangkat di kewilayahan, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga lingkungan, dapat menyosialisasikan adanya program jemput bola Disdukcapil Kota Medan ini kepada setiap warga atau keluarga penyandang disabilitas.

“Kepala lingkungan pasti tahu mana warganya yang penyandang disabilitas. Informasi ini harus disampaikan, agar tidak ada penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukannya. Bila perlu, kepala lingkungan dapat membantu langsung dalam menghubungi Disdukcapil Medan melalui layanan yang disiapkan agar petugas Disdukcapil bisa segera datang ke lokasi,” katanya.

Rani pun berharap, warga Kota Medan juga dapat proaktif dalam mencari informasi tentang program-program yang disiapkan Pemko Medan. Termasuk soal adanya layanan jemput bola Disdukcapil Medan dalam mengurus dokumen kependudukan.

“Tak hanya di Disdukcapil, OPD-OPD lainnya di Pemko Medan juga memiliki banyak program yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat harus proaktif untuk mencari tahu setiap program yang disiapkan agar dapat memanfaatkan setiap layanan yang dibutuhkan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Disdukcapil Kota Medan memiliki layanan jemput bola untuk warga disabilitas yang hendak mengurus administrasi kependudukan (adminduk).

Kadisdukcapil Kota Medan, Baginda Siregar, mengatakan layanan jemput bola ini dilakukan untuk mempermudah para penyandang disabilitas dalam mengurus adminduk yang dibutuhkan. Menurutnya, masyarakat disabilitas yang bisa dilayani dengan cara jemput bola ini memiliki beberapa kategori.

“Kita sudah lama sebenarnya membuka layanan jemput bola untuk warga disabilitas di Kota Medan. Tapi ada beberapa kategori yang kita layani, seperti disabilitas yang sedang sakit atau ada puluhan disabilitas yang hendak mengurus adminduk secara bersamaan, maka kita akan langsung ke lokasi,” jelasnya.

Caranya, warga dapat menghubungi Disdukcapil Kota Medan melalui nomor WhatsApp ke 0823 6208 6980. Masyarakat disabilitas juga bisa menghubungi pihaknya melalui Direct Messages (DM) ke akun instagram Disdukcapil @disdukcapilmedan

Dikatakannya, keluarga dari disabilitas juga bisa langsung datang ke Kantor Disdukcapil Medan untuk membuat surat agar pelayanan adminduk dilakukan dengan cara jemput bola.

“Sebenarnya di Disdukcapil juga pelayanan untuk disabilitas sudah cukup layak. Sebab sudah ada pelayanan khusus untuk para disabilitas,” jelasnya.

Pelayanan khusus itu, sambung Baginda, diantaranya jalan khusus menuju ke layanan adminduk, serta toilet dan antrean khusus disabilitas di Kantor Disdukcapil Medan.

“Sejauh ini untuk pelayanan jemput bola ini memang tidak banyak dilakukan. Masyarakat disabilitas ini banyak yang langsung datang ke kantor Disdukcapil,” jelasnya.

Dijelaskannya, layanan jemput bola yang bisa dilakukan Disdukcapil Medan untuk para disabilitas, diantaranya pengurusan KTP, KK dan KIA.

“Untuk pengambilan fisiknya tetap harus ke Disdukcapil Medan. Semuanya ini gratis, tidak dipungut biaya apapun,” jelasnya.

Ia menerangkan, nomor layanan berupa WhatsApp tersebut juga bisa digunakan masyarakat yang menemukan adanya pungutan liar (pungli) pada saat pengurusan Adminduk.

“Karena layanan call center ini memudahkan kami untuk menemukan kasus pungli yang merusak citra Disdukcapil,” tutupnya.
(map/azw)

DPRD Medan Dorong Pemko Medan Sempurnakan Aplikasi MERCY

Ketua Komisi I DPRD Medan, Robi Barus.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus SE M.AP, menilai pentingnya transparansi dan kemudahan masyarakat Kota Medan dalam mengakses setiap fasilitas dan layanan yang diisiapkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Oleh sebab itu, Komisi I DPRD Kota Medan mendukung adanya Aplikasi Medan Smart City (Mercy) guna mencapai hal yang dimaksud.

“Aplikasi Mercy itu bagus, tujuannya kan agar Pemko Medan melalui Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) bisa melakukan penyempurnaan integrasi seluruh informasi mulai tahun 2024. Hal ini juga sebagai langkah untuk menguatkan Kota Medan sebagai Smart City,” ucap Robi kepada Sumut Pos, Minggu (18/2/2024).

Dikatakan Ketua Fraksi PDIP itu, Aplikasi Mercy diharapkan dapat sebagai fasilitas untuk memadukan berbagai layanan aplikasi yang telah disiapkan Pemko Medan melalui OPD-OPD lainnya.

“Jadi masyarakat juga bisa melihat bagaimana kinerja setiap OPD di lingkungan Pemko Medan dalam melayani masyarakat. Intinya, kita mau aplikasi ini Mercy ini sebagai sarana untuk masyarakat Kota Medan mendapatkan pelayanan dari setiap OPD di Pemko Medan,” ujarnya.

Robi pun memberikan apresiasi kepada Pemko Medan yang terus berbenah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya, melalui Aplikasi Medan Smart City.

“Kita apresiasi terobosan-terobosan seperti ini. Hal seperti ini sangat baik dan sangat bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.

Pun begitu, Robi meminta Diskominfo Kota Medan untuk menyempurnakan Aplikasi Mercy sebelum nantinya di launching tepat pada Hari Ulang Tahun Kota Medan di tanggal 1 Juli 2024.

“Rata-rata aplikasi milik Pemko Medan belum bisa dipergunakan secara maksimal atau masih membutuhkan penyempurnaan saat sudah di launching. Untuk Aplikasi Mercy ini, kita harapkan dapat disempurnakan dari sekarang. Jadi ketika nanti sudah diluncurkan, aplikasi tersebut dapat dipergunakan secara maksimal oleh warga Kota Medan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, guna mewujudkan Kota Medan sebagai smart city, Dinas Kominfo Medan akan melakukan penguatan terhadap Aplikasi Medan Smart City (Mercy) dan penyempurnaan integrasi seluruh informasi di tahun 2024.

“Penguatan Aplikasi Medan Smart City (Mercy) ini kita lakukan sesuai arahan bapak Wali Kota Medan Bobby Nasution, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mendownload semua aplikasi yang ada pada tiap Dinas atau perangkat daerah, cukup melalui aplikasi Mercy masyarakat sudah dapat mengaksesnya,” kata Kadis Kominfo Medan, Arrahman Pane, Jumat (16/2).

Arrahman menjelaskan, meskipun belum dilaunching, aplikasi Mercy ini sudah ada di play store yang didalamnya terdapat aplikasi Siduta, Sibisa, dan Sipandu serta layanan pengaduan. Kemudian, Aplikasi Mercy yang direncanakan akan dilaunching pada ulang tahun Kota Medan ini juga terkoneksi dengan Polda Sumut.

“Sehingga apabila masyarakat mengalami gangguan keamanan dapat langsung mengklik dan melaporkan gangguan tersebut yang nantinya akan direspon langsung oleh Polda Sumut. Ini sudah kita uji coba”, kata Arrahman Pane.

Selain akan melakukan penyempurnaan terhadap Aplikasi Mercy, sambung Arrahman, pihaknya jugasedang melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi Kedan yang merupakan aplikasi market place Kota Medan. (map/azw)

Kadispora Medan Ajak Masyarakat Berolahraga

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai langkah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Medan yang unggul dan juga sehat menuju Indonesia Emas Tahun 2045, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan, Dammikrot, mengajak masyarakat Kota Medan untuk gemar berolahraga.

Ajakan itu disampaikan Dammikrot usai berolahraga bersama dengan ratusan masyarakat Kota Medan dalam kegiatan Car Free Day (CFD) yang secara rutin digelar Pemko Medan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Medan di seputaran Lapangan Merdeka Medan, Minggu (18/2).

“Wali Kota Medan, Pak Bobby Nasution sudah berpesan bahwa untuk menuju Indonesia Emas 2045, masyarakat Kota Medan harus menjadi masyarakat yang unggul dan juga sehat. Karena itulah kami memberikan fasilitas bagi masyarakat agar dapat rutin berolahraga, salah satunya melalui CFD ini,” ucap Dammikrot.

Dikatakan Dammikrot, Dispora Kota Medan juga menggandeng Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Kormi) dalam CFD kali ini untuk menghadirkan olahraga gembira bagi masyarakat.

“Yang kita tampilkan merupakan olahraga ringan yang gembira seperti senam bersama yang baru saja kita lakukan. Jadi kita ingin masyarakat Kota Medan sehat, bugar, dan pastinya bergembira,” ujarnya.

Untuk itu, Dammikrot juga mengajak masyarakat agar rutin datang ke CFD untuk berolahraga bersama agar masyarakat selalu sehat dan bugar.

“Sebagaimana keinginan Pak Bobby Nasution, masyarakat Kota Medan harus sehat. Karenanya, mari kita tingkatkan rasa gemar berolahraga,” pungkasnya.
(map/azw)

Golkar Sumut Klaim Suara Terbanyak, Soetarto: Penghitungan Belum Selesai

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) mengklaim jika partainya mendapatkan perolehan suara terbesar pada Pemilihan Legislatif tingkat DPRD Sumut pada Pemilu 2024. Mereka pun meyakini, Partai Golkar dapat merebut kursi Ketua DPRD Sumut dari tangan PDI Perjuangan untuk periode 2024 – 2029.

Menanggapi hal itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Soetarto, menanggapi dengan santai klaim yang disampaikan tersebut. Ia menilai bahwa terlalu cepat untuk memastikan hal itu.

“Nanti dulu (mengklaim), proses penghitungan suara di KPU kan masih berlangsung, masih di tingkat Desa/Kelurahan,” ucap Soetarto kepada Sumut Pos, Minggu (18/2/2024).

Ia pun meminta semua pihak untuk sama-sama saling menjaga suara yang telah diamanahkan rakyat kepada para calon wakil rakyat dari hasil pencoblosan di tanggal 14 Februari lalu.

“Saat ini kita fokus saja saling menjaga suara yang sudah diberikan rakyat kepada kita,” ujarnya.

Bila merujuk pada hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh timnya di lapangan, sambung Soetarto, PDI Perjuangan mendapatkan hasil suara yang sangat baik di Sumatera Utara.

“Hasil suara kita di Sumatera Utara sangat baik. Mulai dari DPR RI asal Dapil Sumut I, Sumut II, dan Sumut III, kemudian DPRD Sumut dan DPRD Kabupaten/Kota se-Sumut, hasilnya sangat baik,” katanya.

Untuk itu, Soetarto juga mengajak semua pihak untuk sama-sama menunggu hasil penghitungan suara yang saat ini dilakukan oleh KPU.

“Kita tunggu hasil penghitungan suara oleh KPU,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Sumatera Utara, Dr Warjio mengatakan bahwa PDIP dan Partai Golkar memang akan bersaing ketat untuk bisa menjadi pemenang di DPRD Sumut.

“Trennya memang selalu begitu kan, PDIP dan Golkar akan bersaing ketat. Di DPRD Sumut, PDIP dan Partai Golkar itu memang selalu ‘merajai’, mereka (PDIP dan Golkar) juga selalu dapat kursi Pimpinan di DPRD Sumut,” kata Warjio kepada Sumut Pos, Minggu (18/2/2024).

Dikatakan Warjio, dinamika politik di tahun 2024 ini tentu berbeda dengan tahun-tahun politik sebelumnya. Berbagai faktor termasuk arah politik dukungan terhadap calon presiden pun dinilai dapat memberikan pengaruh raihan suara bagi setiap parpol, termasuk PDIP dan Golkar.

“PDIP dan Golkar memang arah politik keduanya berbeda, PDIP mengusung capres nomor urut 03, sementara Golkar mendukung nomor urut 02. Sedikit banyaknya akan berpengaruh, tapi tidak satu-satunya faktor,” ujarnya.

Menurut Warjio, di Sumut, baik PDIP dan Golkar sama-sama punya lumbung suara sehingga dapat terus menjadikan keduanya memiliki raihan suara yang baik. Kemudian, tinggal bagaimana masing-masing parpol tersebut dapat merawat lumbung-lumbung suara yang ada.

“Kedua partai tersebut juga memiliki kader-kader dan caleg-caleg yang memiliki ketokohan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pada periodesasi 2014-2019, Jabatan Ketua DPRD Sumut diraih oleh Partai Golkar yang terakhir dijabat oleh Wagirin Arman. Saat itu, PDIP mendapatkan kursi Pimpinan dengan jabatan Wakil Ketua DPRD Sumut.

Sementara pada priodesasi 2019-2024, Jabatan Ketua DPRD Sumut diraih PDI Perjuangan. Terakhir, jabatan tersebut diisi oleh almarhum Baskami Ginting. Sementara, Partai Golkar yang juga mendapatkan posisi Pimpinan dengan jabatan Wakil Ketua DPRD Sumut terakhir diisi oleh Irham Buana. (map)

Magdin Situmorang Meninggal Usai Jalankan Tugas PAM Linmas Pemilu 2024

JENAZAH. Jenazah Magdin Situmorang (49) disemayamkan dirumah duka di jalan Karya Desa Hutarakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Minggu (18/2/2024).RUDY SITANGGANG/Sumutpos.Jawapos.com.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Magdin Situmorang (49) warga Desa Hutarakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, meninggal dunia usai menjalankan tugas sebagai PAM Linmas di TPS 009 Desa Huta Rakyat pada Pemilihan Umum (Pemilu), Rabu (14/2/2024).

Kabar duka dibenarkan, Togar Munthe dan Saiful Zuhri Panjaitan kepada wartawan dirumah duka di jalan Karya, Desa Hutarakyat, Minggu (18/2/2024).

Keduanya mengatakan, almarhum meninggal usai menjalankan tugas sebagai Linmas pada Pemilu, Rabu (14/2/2024) lalu.

Almarhum diduga meninggal akibat kelelahan. Secara fisik, almarhum sehat dan berbadan tegap. Tidak ada keluhan penyakit, kata Togar.

Magdin diketahui sebagai THL pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dairi.

Togar mengatakan, keterangan keluarga, Magdin pulang ke rumah, Kamis (15/2/2024) pagi hari. “Almarhum tiba di rumah sekira pukul 06.00 Wib dan langsung tidur”, katanya.

Kemudian, menjelang siang hari, istri almarhum, Juita boru Pasaribu, pulang kerumah usai berjualan di Pasar Sidikalang. Pas dirumah, ia memanggil suaminya tetapi tidak ada jawaban.

Katanya, Juita menemukan suaminya tidak bergerak. Lalu, Magdin dibawa ke RSUD Sidikalang. Malam hari, sebut Munthe dan Panjaitan, pihak
RSUD Sidikalang merujuk Magdin ke Rumah Sakit Mitra Sejati Medan.

Magdin sempat menjalani perawatan di rumah sakit Mitra Sejati. Namun, Jumat (16/2/2024) pagi, pihak keluarga menerima kabar, Magdin sudah meninggal. Pihak keluarga menduga, almarhum meninggal akibat kelelahan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi, Freddy Sinaga dikonfirmasi, mengakui almarhum, Magdin Situmorang (49) petugas keamanan / Linmas pada Pemilu, Rabu (14/2/2024).

“Benar, almarhum adalah PAM Linmas di TPS 009 Desa Hutarakyat, Kecamatan Sidikalang. Di TPS itu, ada 2 Linmas termasuk almarhum. Mereka jaga di pintu masuk dan keluar,”ucap Freddy.

Ditanya apakah memang almarhum meninggal akibat kelelahan usai menjalankan tugas sebagai PAM Linmas Pemilu?. Freddy menyebut, kita tidak bisa menyimpulkan seperti itu.

“Informasi kami peroleh, menurut diganosa dokter, almarhum mengalami hipertensi. Freddy mengatakan, almarhum bersama petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), memang bekerja sampai pagi hari.

Ketua KPU itu mengatakan, begitu mendapat kabar duka. Pihaknya sudah melayat kerumah duka. Freddy mengatakan, KPU Dairi sudah meminta data-data dibutuhkan kepada pihak keluarga, dan almarhum akan mendapat santunan dari pemerintah.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dairi, Roy Tumanggor mengatakan, almarhum merupakan tenaga harian lepas (THL) di BPBD Dairi.

“Magdin selama ini dikenal baik dan bertanggunjawab sebagai Satgas pada BPBD. Roy mengatakan, Magdin sudah bertugas di BPBD sejak tahun 2014 silam. BPBD sangat berduka atas meninggalnya almarhum,”ungkap Roy.(rud/azw)

Golkar Sumut Peroleh Suara Terbanyak Sementara

Pengamat Politik dari UINSU, Faisal Riza.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Partai Golkar bisa dinyatakan sukses di Pemilu 2024 ini. Karena, menduduki peringkat pertama perolehan suara terbanyak untuk Caleg-calegnya di Pemilihan Legislatif (Pileg) untuk DPRD Sumut periode 2024-2024.

Berdasarkan data dikutip Sumut Pos, melalui situs resmi KPU, pemilu2024.kpu.go.id, Minggu (18/2) sore, pukul 15.30 WIB. Partai Golkar mengantongi suara terbanyak sementara, 242.850 atau 20,89 persen.

Disusul peringkat kedua, PDI Perjuangan dengan memperoleh 214.369 atau 18,44 persen. Posisi ketiga, Gerindra memperoleh suara 138.474 atau 11,91 persen.

Keempat, Partai NasDem dengan memperoleh suara sementara, 125.604 atau 10,8 persen dan posisi kelima, PKS dengan memperoleh suara sementara 92.387 atau 7,95 persen.

Menyikapi Partai Golkar mengantongi suara terbanyak sementara di Pileg DPRD Sumut pada Pemilu 2024 ini. Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Musa Rajekshah mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada masyarakat Sumut, yang sudah memilih partai berlambang beringin ini, di Pemilu 2024.

“Pastinya kita berterima kasih karena Allah bantu, kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Ini karena bantuan semuanya. Berkat bantuan Golkar provinsi, kabupaten/kota dan berkat dorongan motivasi Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto,” ucap pria yang akrab disapa Ijeck tersebut.

Selain itu, Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023 ini, juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader, hasta karya, masyarakat dan elemen lainnya yang telah berkerja keras memenangkan Golkar.

“Karena Alhamdulillah caleg-caleg kita memiliki potensi besar semua. Di masyarakat dikenal dan sudah banyak berbuat untuk masyarakat, punya kemampuan untuk berkompetisi di pileg. Karena semuanya bergerak makanya kita menang dan efeknya suara kita meningkat,” kata Ijeck.

“Akhirnya orang tertarik untuk memilih partai Golkar. Mudah-mudahan suasana pileg dan pilpres yang bagus ini bisa diikuti juga saat pilkada nantinya. Kita optimis di Pilkad juga berhasil,” sebut Ijeck.

Kemudian, Ijeck juga optimis target 20 persen tercapai. Saat ini perhitungan juga belum semuanya dilakukan. Dengan itu, ia optimis kursi Ketua DPRD Sumut, mampu kembali diraih oleh Partai Golkar.

“Kalau ternyata target kita juga tercapai. Mudah-mudahan dalam mengambil keputusan-keputusan di parlemen nantinya lebih muda. Insya Allah kursi DPRD Sumut bisa kita ambil lagi seperti zaman Pak Ajib Shah saat memimpin Golkar,” kata Ijeck.

“Saat itu juga seperti ini. Alhamdulilah sekarang sudah bisa kita raih lagi apa yang sudah dibuat Pak Ajib yakni Ketua Golkar sebelumnya. Mudah-mudahan kita terus bersama-sama untuk bekerja lagi berbuat untuk Golkar,” ucap Ijeck.

Ijeck juga berpesan untuk menjaga kekompakan dan kebersamaan agar tidak mudah dipecah belah oleh siapapun. “Seperti pesan saya sebelumnya, jangan kita berbuat mau saat pileg saja. Jauh hari kita tetap berbuat untuk masyarakat. Bisa berbagi rezeki dan sedekah,” jelas Ijeck.

“Ketika duduk di DPR juga harus berjuang untuk menyuarakan masyarakat. Saya juga mengimbau seluruh kader agar dalam perhitungan suara ini saling mendukung. Jangan sampai ada hal-hal tertentu yang nantinya merugikan kita sendiri,” tandas Ijeck.

Terpisah, Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU), Faisal Riza mengungkapkan suara Partai Golkar baik nasional maupun di Sumut, di Pemilu 2024 ini, sangat baik.

“Untuk suara di Sumut kan sebenarnya Golkar juga ini hanya merebut kembali, apa yang pernah mereka capai di Pemilu sebelumnya,” kata Faisal Riza saat dikonfirmasi Sumut Pos.

Faisal Rizal mengungkapkan Partai Golkar di Sumut, memiliki kans besar menjuarai Pemilu 2024, terutama Pileg DPRD Sumut hingga DPRD Kabupaten/Kota. Tidak lepas kerja keras dan strategi yang dibuat oleh Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah.

“Dari Golkar sendiri dalam mengupayakan. Apa?, kemenangan jadi nomor satu di Sumut itu, strategi ampuh ya dilakukan Golkar. Saya apresiasi dalam hal ini, Ketua Golkar Sumut,” kata Faisal Riza.

Dalam analisis kacamata politiknya, Riza mengatakan Pemilu 2019, PDI Perjuangan menjuarai Pemilu di Sumut. Kini, harus bergeser ke posisi diperoleh suara sementara. Tidak lepas dengan kaitannya, antara Presiden RI, Joko Widodo dengan PDI Perjuangan.

“Sangat kuat, di sisi lain juga itu, ada kaitannya dengan Jokowi tidak bersama PDI Perjuangan, itu sangat mempengaruhi (perolehan suara),” sebut Faisal Riza.

Faisal Riza menjelaskan dengan memperoleh suara terbanyak, pastinya Golkar memiliki kans besar Kadernya sebagai Ketua DPRD Sumut, periode 2024-2029, dan menggeser PDIP sebelumnya.

“Sepertinya, kalau mereka (Golkar) menang, hasil Pemilu nanti diputuskan, tentu Ketua DPRD itu sama mereka kan Golkar,” pungkas Faisal Rizal.(gus/azw)

Paripurna DPRD Usulkan Pemberhentian Ondim jadi Wabup Langkat

Rapat paripurna DPRD Langkat dipimpin Ketua Sribana Peranginangin.Istimewa/Sumut Pos.

STABAT, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil reses masa sidang I tahun kelima tahun anggaran 2024. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Langkat, Sribana Peranginangin yang digelar akhir pekan lalu.

Reses digelar berdasarkan sejak Jum’at (2/2/2024) hingga Senin (5/2/2024) yang menghadirkan dua ratusan masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat pada setiap daerah pemilihan. Dalam rapat paripurna ini, Plt Bupati Langkat, H Syah Afandin tidak dapat hadir dan diwakilkan Sekda Amril.

Dalam pidato yang dibacakan Amril, Pemkab Langkat mengucapkan terima kasih kepada wakil rakyat yang telah menerima dan menyerap aspirasi masyarakat karena menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. “Terima kasih telah memfasilitasi kegiatan ini dan merupakan langkah baik untuk membangun Kabupaten Langkat ke depannya,” ujar dia.

Setelah penyampaian hasil reses, rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda pengumuman dan usulan pemberhentian Syah Afandin yang akrab disapa Ondim sebagai Wakil Bupati Langkat periode 2019-2024. Rapat digelar mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin-angin menyebut, Ondim telah berakhir masa jabatannya sebagai Wakil Bupati Langkat melalui pengusulan pemberhentian ini. “Selanjutnya akan diproses Kementerian Dalam Negeri yang dibawa oleh Gubernur Sumut,” tukasnya. (ted/azw)

Partai Demokrat Berpeluang Rebut Kursi DPRD Binjai

Ketua DPC Partai Demokrat Binjai, Sawit Nasution.Istimewa/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Partai Demokrat berpeluang merebut Kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai. Ini terjadi lantaran hasil pemilihan legislatif 2024 yang sudah berlalu, menghasilkan 6 kursi untuk partai berlambang mercy tersebut.

Informasi dirangkum, Partai Demokrat merata pada 5 daerah pemilihan di Kota Binjai meraih 1 kursi. Bahkan, 1 dapil yakni Binjai Utara, tercatat, partai besutan Presiden Republik Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono ini meraih 2 kursi.

Ketua DPC Partai Demokrat Binjai, Sawit Nasution mengaku bangga atas torehan kursi hasil pileg tahun ini. Dia juga mengakui, Partai Demokrat meraih 6 kursi pada pileg 2024.

“Alhamdulillah, berdasarkan hitungan kami, ada 6 kursi yang didapat dalam pileg tahun ini,” kata Sawit, Minggu (18/2/2024).

Saat ini, Sawit juga duduk sebagai Anggota DPRD Binjai periode 2019-2024. Dia kembali bertarung dalan pesta demokrasi tahun ini dari Dapil Binjai Timur.

Sawit disebut-sebut juga meraih 1 kursi pada dapilnya dari Binjai Timur. Alasan Sawit bangga, karena Partai Demokrat meraih 3 kursi pada pileg 2019 lalu.

Karenanya, kenaikan 100 persen ini membuatnya bangga. “Saya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat merasa bangga atas hal tersebut. Sebab, dari 3 kursi bertambah menjadi 6 kursi,” kata dia.

Atas 6 kursi ini, Partai Demokrat berpeluang keluar sebagai pemenang dan meraih kursi nomor satu di DPRD Binjai. Namun saat disinggung ini, Sawit ogah buru-buru mengklaimnya.

“Mengenai Ketua DPRD, itu nanti sajalah dulu. Kita juga masih menunggu rekapitulasi yang dilakukan KPU,” pungkasnya.

Kota Binjai terdiri dari 5 dapil dengan perebutan 35 kursi DPRD Binjai. Uraiannya,Dapil I Binjai Kota 4 kursi, Dapil II Binjai Barat 6 kursi, Dapil III Binjai Utara 10 kursi, Dapil IV Binjai Timur 8 kursi dan Dapil V Binjai Selatan 7 kursi. (ted/azw)

Polisi Kawal Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilu 2024 dan Gudang Kotak Suara

Polisi saat kawal ketat Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilu 2024. Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolres Labuhanbatu Selatan (Labusel), AKBP Maringan Simanjuntak beserta Pejabat Jajaran Utama (PJU) Polres Labusel berkunjung ke Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kampung Rakyat, Labusel.

Tujuan kunjungan ini adalah untuk melakukan pengecekan terhadap personel yang bertanggung jawab atas pengamanan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Pemilu 2024 serta gudang logistik kotak suara.

Dalam pertemuan yang berlangsung, Kapolres Labusel, AKBP Maringan Simanjuntak memberikan arahan penting kepada para personel pengamanan. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya kewaspadaan dan kesiapan personel dalam menghadapi segala situasi yang mungkin terjadi.

Kapolsek Kampung Rakyat, AKP OR Tambunan bersama dengan Perwira Pengendali Pengamanan, IPDA Sopiyandi dan personel lainnya menyambut dengan antusias arahan tersebut.

“Diharapkan personel pengamanan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, memberikan pelayanan yang terbaik serta bersikap humanis terhadap masyarakat dan pihak terkait, seperti PPK, KPU, dan Bawaslu,” ungkap Maringan, Minggu (18/2).

Menurutnya, kunjungan ini menegaskan komitmen Polres Labusel dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses demokrasi, khususnya dalam rangkaian Pemilu 2024.

“Dengan adanya perhatian dan arahan langsung dari pimpinan. Diharapkan kualitas pengamanan dan pelayanan dapat terus ditingkatkan demi terciptanya proses pemilihan yang transparan dan berintegritas,” harapnya. (dwi/azw)

Soal Uang Operasional KPPS, KPU Medan Akan Panggil PPS Rengas Pulau

Ketua KPU Kota Medan, Mutia Atikah.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua KPU Kota Medan akan panggil Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan terkait uang operasional KPPS.

Hal itu dikatakan Ketua KPU Kota Medan, Mutia Atiqah ketika dikonfirmasi Sumut Pos Minggu, (18/2).

“Jika itu benar kami akan panggil Ketua PPS Kelurahan Rengas Pulau untuk dimintai klarifikasi” Kata Ketua KPU Medan.

Menurutnya, terkait uang operasional TPS dalam pernyataan ketua KPPS sebesar Rp3 juta itu sebenarnya tidak segitu, tetapi KPU akan mencari tahu kabar yang sebenarnya.

Mutia juga menambahkan terkait masalah jika ada uang kelebihan operasional di seluruh TPS yang ada di Kota Medan, sebaiknya Ketua KPPS mengembalikan ke negara melalui KPU Kota Medan.

“Jika ada di TPS uang kelebihan operasional ya harus dikembalikan ke negara melalui KPU Kota Medan, jangan di makan karena akan jadi masalah,” ujarnya.

Sebelumnya, pernyataan Ketua KPPS 158 Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan bahwa uang operasional yang diterima dari PPS Kelurahan Rengas Pulau hanya sebesar 3 juta rupiah dan itupun telah habis untuk keperluan biaya operasional selama pemungutan suara berlangsung.

Sementara itu, Yogi selalu ketua PPS Rengas Pulau kecamatan Medan Marelan membantah hanya memberikan uang operasional sebesar 3 juta.

Menurutnya PPS telah memberikan uang operasional sebesar Rp.4.520.000.
“Kami telah memberikan uang kepada TPS 158 kelurahan Rengas Pulau sebesar Rp.4.520.000 ” beber Yogi.(mag-1/azw)

1...762763764...15,910Page 763 of 15,910