29 C
Medan
Sunday, April 5, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 765

Telah Sahkan Anggaran Hingga Rp673 Miliar, DPRD Medan Pastikan Program UHC Berlanjut di 2024

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Kota Medan patut berbahagia. Pasalnya, program Universal Health Coverage (UHC) atau yang lebih dikenal dengan program berobat gratis dengan hanya menunjukkan KTP Medan terus berlanjut di Tahun 2024.

Hal itu dipastikan setelah DPRD Medan dan Pemko Medan telah sepakat untuk menggelontorkan anggaran sebesar Rp673 Miliar untuk program berobat gratis mulai dari tingkat puskesmas hingga RS tipe A yang bekerjasama atau menjadi provider BPJS Kesehatan.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Medan Fraksi NasDem, Habiburrahman Sinuraya S.ST saat melakukan sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan No.4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jalan Bunga Asoka, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Medan Selayang, Sabtu (7/1/2024) sore.

“Alhamdulillah, program UHC kita pastikan terus berlanjut di tahun 2024. DPRD Medan telah mengesahkan anggaran untuk UHC sebesar Rp673 Miliar. Dengan begitu, bapak dan ibu tetap bis berobat ke puskesmas maupun seluruh rumah sakit di Kota Medan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” ucap Habiburrahman.

Anggota Komisi I DPRD Medan yang akrab disapa Habib itu mengatakan, program UHC terbukti sangat baik dalam membantu masyarakat guna mendapatkan hak dasarnya sebagai warga negara, yakni hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

“Walaupun kita akui dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan disana-sini. Tapi itu bukan salah program UHC nya, melainkan oknum-oknum pelayan kesehatan yang ada di puskesmas ataupun RS itu sendiri,” ujarnya.

Untuk itu, Habib pun meminta kepada masyarakat untuk melaporkan kepada pihaknya apabila ada oknum pelayan kesehatan, baik di puskesmas hingga RS yang tidak memberikan pelayanan atau mengakomodir masyarakat yang ingin berobat lewat program UHC dengan baik.

“Sering kita dengar masyarakat mengeluh karena disepelekan pihak puskesmas dan RS akibat berobat gratis dengan KTP. Silakan laporkan ke kita, akan kita tindaklanjuti. Sekali lagi, jangan salahkan programnya, tapi oknumnya lah yang salah,” katanya.

Dengan adanya program UHC, sambung Habib, saat ini total 99,73 persen warga Kota Medan telah tercover BPJS Kesehatan. Sisanya, tetap bisa berobat dengan program UHC atau dengan hanya menunjukkan KTP Medan.

“Bahkan yang BPJS nya menunggak pun bisa tetap berobat secara gratis lewat program UHC,” sambungnya.

Namun perlu diketahui, lanjut Habib, ada perbedaan dasar antara berobat lewat program BPJS Kesehatan dengan program UHC. Diantaranya, program BPJS Kesehatan berlaku di seluruh Indonesia, sementara program UHC hanya berlaku di Kota Medan.

Kemudian, faskes tingkat pertama untuk UHC hanya berlaku di puskesmas. Sementara untuk BPJS Kesehatan, faskes tingkat pertama dapat berlaku di puskesmas maupun klinik-klinik swasta yang menjadi provider BPJS Kesehatan.

“Selebihnya tidak ada bedanya, termasuk prosedur dan pelayanan yang akan didapatkan,” pungkasnya. (map)

Pengamat Sebut Ganjar Cerdas dan Substantif dalam Debat Capres 2024

JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tampil cerdas dalam debat ketiga Pilpres 2024 semalam.

“Dalam debat ketiga ini, Ganjar cerdas. Anies bernas dan ofensif. Prabowo defensif, namun kurang elaboratif,” kata Umam kepada wartawan, Senin (8/1).

Umam menyebut, Ganjar tampil simpatik, lebih tertib, pola konfrontasi yang terukur, dan diperkuat dengan substansi yang cukup impresif. Ganjar mampu mengelaborasi argumen tentang visi pertahanan, keamanan dan diplomasi ekonomi dengan cukup impresif.

“Ganjar mampu mengelaborasi basis argumennya secara clear ketika tampil menjelaskan tentang kematangan perencanaan dan komitmen anti-korupsi dalam eksekusi kebijakan pertahanan, penguatan infrastruktur cyber nasional, dan komitmennya pada upaya revitalisasi kinerja ASEAN yang cenderung prosedural,” ujarnya.

Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina itu mengatakan, Ganjar juga terlihat kompak dengan calon presiden nomor 1 Anies Baswedan menyerang Prabowo dalam debat semalam. Menurutnya, serangan bertubi-tubi ini tak terlepas dari kepentingan untuk mengejar elektabilitas Prabowo.

“Dalam debat, serangan kepada lawan tentu sangat penting untuk menciptakan poin politik guna mendelegitimasi kredibilitas lawan. Namun di saat yang sama, jika serangan itu disampaikan berlebihan, hal itu bisa berpeluang memunculkan rasa simpati publik terhadap pihak yang mendapatkan hantaman bertubi-tubi,” katanya.

Sebelumnya, Ganjar sempat membuat Prabowo mati kutu saat mempertanyakan mengapa sejumlah data menunjukkan Indeks pertahanan Indonesia menurun. Ia juga meminta Prabowo memberikan solusi atas permasalahan itu. “Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF (Minimum Essential Force) kita hanya 65,49 persen dari target 79 persen. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya?” tanya Ganjar.

Ganjar menilai, jawaban Prabowo tak menjawab seluruh pernyataan dirinya. Ia juga meminta bantahan Prabowo itu dibuka dengan bukti yang konkret. “Silakan Anda bantah di sini,” ujar dia. (adz)

Fraksi Golkar DPRD Medan Dorong Pemko Siapkan Minimal 1 TPS di Setiap Kelurahan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan mengaku mendukung upaya Pemko Medan dalam menyelesaikan masalah persampahan. Salah satunya, dengan menegakkan sanksi bagi setiap masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.

Akan tetapi, Pemko Medan juga diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat dengan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS). Minimal satu TPS untuk satu Kelurahan.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai Golkar, M. Rizki Nugraha SE saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan No.6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Sumber Bangun Lingkungan II, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Minggu (7/1/2024) sore.

“Kita dari Fraksi Golkar telah mengusulkan kepada Pemko Medan agar di setiap kelurahan wajib ada minimal 1 TPS. Sebab kalau tidak ada TPS di kelurahan tempat tinggalnya, maka hal ini yang akan memicu masyarakat untuk buang sampah sembarangan, sekalipun itu tidak bisa menjadi alasan untuk membenarkannya,” ucap Rizki.

Pada kegiatan yang turut dihadiri Sekcam Medan Amplas Faisal Tanjung dan Lurah Harjosari II Muhammad Arbi Utama tersebut, Rizki mengakui bahwa masalah ketersediaan lahan kerap menjadi kendala untuk menyiapkan TPS.

“Kita mendorong Pemko Medan agar segera mencari lahan yang tepat agar setiap kelurahan minimal punya satu TPS,” ujar Anggota Komisi III tersebut.

Tak hanya meminta disediakannya TPS, Rizki juga meminta kepada Pemko Medan agar menambah armada pengangkut sampah berikut tenaga pengangkutnya. Dengan begitu, sampah-sampah rumah tangga dari masyarakat yang telah membayar retribusi sampah bisa diangkut setiap harinya secara rutin.

“Penambahan armada ini terus kita dorong. Kita di DPRD Medan juga mendukung penganggarannya,” katanya.

Pada kesempatan itu, Rizki Nugraha juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke sungai-sungai dan drainase. Mengingat saat ini, Pemko Medan terus berfokus dalam menormalisasi sungai dan drainase di Kota Medan.

“Seperti Sungai Deli yang baru saja selesai dinormalisasi. Saya minta ini dijaga, jangan kita kotori lagi dengan membuang sampah kesana. Begitu juga dengan drainase, mari kita jaga semua drainase yang sudah dibangun. Apalagi di awal tahun ini juga, Pemko Medan akan menerapkan sanksi bagi setiap orang ataupun pihak yang kedapatan membuang sampah sembarangan,” pungkasnya. (map)

Kemenkumham Minta Jajaran Asah Potensi

APEL: Jajaran Rutan Kabanjahe menggelar apel pertama di tahun 2024. ist/SUMUT POS.

KARO, SUMUTPOS.CO – Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara mengikuti pelaksanaan Apel Awal Tahun 2024 bersama Menteri Hukum dan HAM secara virtual, Jumat(5/1) pagi, di aula Rutan Kabanjahe.

Kegiatan apel dihadiri oleh Kepala Rutan Kabanjahe, Chandra Syahputra Tarigan, SH, MH, Pejabat Struktural serta pegawai Rutan Kabanjahe. Pelaksanaan Apel Awal Tahun 2024 ini dilaksanakan secara terpusat dari Lapangan Upacara Kementerian Hukum dan HAM yang direlay ke seluruh Kantor Wilayah dan UPT.

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Hamonangan Laoly bertindak sebagai Perwira Apel. Dalam sambutannya dia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenkumham atas kerja keras dan dedikasinya dalam mensukseskan program dan kegiatan selama tahun 2023.

“Kepada seluruh petugas, saya berpesan pentingnya komitmen kita dalam mensukseskan visi dan misi. Meningkatkan kualitas kerja dan kontribusi kita terhadap kemajuan institusi. Saya mengajak kepada seluruh jajaran untuk terus mengasah potensi dan memperkuat fondasi yang telah kita bangun sebelumnya,” ucap Menkumham.

Yasonna Hamonangan Laoly juga menyampaikan 3 hal yang menjadi perhatian dan harus dilaksanakan pada Tahun 2024 yaitu, bekerja dengan semangat PASTI Ber-Akhlak dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas serta solidaritas dalam menjalankan tugas untuk hasil yang berkualitas.

Perkuat sinergi dan kolaborasi baik dengan internal maupun eksternal dalam menyelesaikan setiap tantangan dan tugas. Jangan ada dominasi dan hilangkan ego sektoral serta hindari kegiatan yang tumpang tindih. Khusus bagi para pegawai generasi muda usia 25-45 tahun yang menjadi sumber kekuatan “Source of power”, teruslah berinovasi memberikan kontribusi yang maksimal dan terus belajar untuk meningkatkan kinerja Kemenkumham. (deo/han)

Polres Karo Siap Wujudkan Pemilu Aman dan Kondusif

AMAN: Personel Polres Tanah Karo mengamankan kampanye di Desa Batukarang. SOLIDEO/SUMUT POS.

KARO, SUMUTPOS.CO – Dalam pelaksanaan pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Karo, Polres Tanah Karo terus berupaya mewujudkan seluruh rangkaian tahapan agar dapat berjalan dengan aman dan kondusif.

Salah satunya adalah pengamanan kegiatan kampanye, yang saat ini sudah masuk dalam tahapan. Kehadiran polisi dalam masa kampanye Pemilu 2024 sangat dibutuhkan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Minggu(7/1), Satgas Operasi Mantab Brata Polres Tanah Karo, melaksanakan kegiatan pengamanan kegiatan kampanye, yang dilakukan oleh Caleg dari salah satu partai, yang dilaksanakan di Desa Batukarang Kec. Payung Kab. Karo.

Dalam hal pengamanan tersebut, Polres Tanah Karo, yang dikoordinir oleh Kabag Ops Kompol A. Abdillah, SH, mengawali pengamanan dengan apel persiapan dan pengecekan jumlah personil guna mengamankan jalannya kegiatan Kampanye tersebut.

Kompol Abdi menyampaikan, kegiatan pengamanan yang dilakukan tersebut, merupakan upaya menciptakan Harkamtibmas selama pelaksanaan kampanye agar dapat berjalan aman, tertib dan kondusif.

“Hari ini kita laksanakan giat kampanye Caleg dari salah satu Partai yang dilaksanakan secara pawai di Desa Batukarang,” kata Abdi. Dalam pengamanan tersebut pihaknya, diploting untuk pengamanan jalur pawai, yang dimulai dari Losd Desa Batukarang, kemudian menuju Jalan Tembusuh menuju Desa Rimokayu dan keluar dari Simpang Desa Rimokayu, kembali ke Desa Batukarang ke arah Jalan Simpang Jandimeriah dan menuju Posko Relawan di Jambur Desa Batukarang.

“Kita pastikan, keamanan dan ketertiban setiap pelaksanaan kampanye agar tetap berjalan kondusif dan kami dari Polres Tanah Karo, akan terus berupaya maksimal untuk menjaga stabilitas kamtibmas, menjelang dan sampai pelaksanaan pemilu 2024,”tandas Abdi. (deo)

Terkait Pengamanan Nataru oleh Kodim 0206 dan Polres Dairi, Eddy Sampaikan Apresiasi

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, khususnya Kodim 0206, serta Polres Dairi, yang telah bekerja ekstra dalam melakukan pengamanan Natal 25 Desember 2023 hingga pergantian tahun baru 2024 (Nataru), sehingga masyarakat dapat melaksanakannya dengan aman dan damai.

Apresiasi itu disampaikan Eddy, yang didampingi Ketua TP PKK Dairi Romy Mariani Simarmata, dalam sambutanya saat menghadiri Perayaan Natal Keluarga Besar Kodim 0206 di Makodim Dairi, Jumat (5/1) lalu.

Dalam kesempatan itu, Eddy menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI dan Polri, yang telah bekerja dengan ekstra saat pengamanan Nataru.

“Jajaran TNI dan Polri turun langsung dalam pengamanan malam Natal dan acara Natal. Kehadiran mereka memberikan rasa nyaman kepada masyarakat Dairi, khususnya kepada umat Nasrani yang merayakannya,” ungkap Eddy di hadapan Dandim 0206 Letkol Inf Goklas Pirtahan Silaban.

“Tanpa kasih persaudaraan maka bisa terjadi pertikaian, konflik, dan permusuhan, hilang kasih serta persaudaraan hidup. Kasih persaudaraan itu perlu dibangun atas dasar kasih Kristus. Bukan atas dasar kepentingan, hubungan darah, kesamaan etnis atau golongan,” imbuhnya.

Dia juga memuji keterlibatan anak-anak yang tampil dalam perayaan Natal dimaksud. “Ini cerminan luar biasa yang ditunjukkan keluarga besar Kodim 0206 Dairi,” kata Eddy.

Khotbah Perayaan Natal Kodim 0206 dibawakan Pendeta Games Purba dari HKBP Sidikalang, dengan mengambil tema ‘Hikmah Natal Mewujudkan Damai Natal Sejahtera di Bumi’. Kegiatan Natal ini, berjalan dengan khidmat dan penuh suka cita. Hadir juga pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Dairi Surung Charles Lamhot Bantjin. (rud/saz)

Pasca Liburan, Saatnya Rawat Kendaraan ala Daihatsu

SERVIS: Para teknisi saat menyervis unit kendaraan di bengkel resmi Daihatsu, baru-baru ini.Istimewa.

Momen libur telah usai, dan sebagian dari masyarakat siap kembali melanjutkan rutinitas masing-masing dengan beragam sarana transportasi yang dipilih, satu di antaranya dengan mobil pribadi. Umumnya, aktivitas liburan menggunakan mobil pribadi dapat menempuh perjalanan yang cukup jauh, ditambah kondisi kemacetan, medan jalan yang bervariasi, faktor cuaca, dan lain sebagainya, sehingga dapat mempengaruhi kondisi mobil itu sendiri.

Sebagian dari kita banyak yang menggunakan mobil pribadi yang sama, baik digunakan untuk aktivitas sehari-hari maupun perjalanan liburan. Daihatsu bagikan tips untuk segarkan kembali kendaraan kesayangan pelanggan agar tetap dalam kondisi prima setelah digunakan dalam perjalanan panjang dan waktu lama.

1. Oli: Kendaraan yang digunakan pada jarak jauh dan waktu yang lebih lama dari biasanya, maka tingginya suhu mesin dapat membuat performa oli menurun dan volume-nya berkurang. Pastikan tidak terdapat kebocoran dengan melihat adanya rembesan oli atau tidak.

2. Kaki-kaki: Kondisi medan jalan yang bervariasi, memaksa komponen ini bekerja ekstra dalam menopang bodi kendaraan. Pastikan Sahabat memeriksa kondisi shockabsorber, lower-arm, dan jangan lupa keausan ban beserta tekanan angin.

3. Rem: Perjalanan panjang dan macet dalam waktu lama, memberikan beban pengereman bekerja lebih keras. Pastikan ketebalan kampas rem masih dalam keadaan yang baik. Sahabat dapat mengganti komponen ini apabila memang sudah mencapai batas maksimal dan jangan lupa untuk mengecheck minyak rem sesuai rekomendasi yang telah ditentukan.

4.Filter Bahan Bakar: Selama perjalanan mudik, kadang Sahabat terpaksa mengisi bahan bakar tidak sesuai dengan kualitas yang direkomendasikan karena ketersediaan bahan bakar di area tersebut. Pastikan Sahabat juga mengecek filter bahan bakar, dan dapat menggantinya bila diperlukan untuk meminimalisir kotoran yang masuk ke dalam komponen ruang bakar.

5.Interior dan Filter AC: Pastikan Interior kendaraan Sahabat bersih dari sisa makanan dan minuman di dalam kabin. Lakukan pembersihan secara menyeluruh mulai dari kabin hingga bagasi agar tidak menyebabkan aroma yang tidak sedap dan terhindar dari masuknya serangga ke dalam kabin. Jangan lupa bersihkan saringan udara AC.

Selain pemeriksaan manual secara mandiri, Sahabat juga dapat mempercayakan kendaraan kesayangannya dengan membawa ke bengkel resmi Daihatsu terdekat yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap serta teknisi profesional Daihatsu agar kondisi mobilnya tetap prima setelah digunakan dalam perjalanan panjang. (rel/saz)

Tabrakan KA Turangga vs KA Bandung Raya, KNKT Butuh 3–4 Hari Umumkan Hasil Investigasi

Tabrakan: Dua kereta api yakni KA Turangga tabrakan dengan KA Bandung Raya. jawapos.

BANDUNG, SUMUTPOS.CO – Direktur Utama PT KAI (Kereta Api Indonesia) Didiek Hartantyo mengatakan, pihaknya akan menyerahkan seluruh berkas dan data perjalanan kedua kereta yang terlibat kecelakaan di Kabupaten Bandung untuk diinvestigasi tim KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) yang bertugas.

Diperkirakan butuh tiga sampai empat hari buat KNKT menyampaikan hasil investigasi. ’’KNKT sudah mulai melaksanakan investigasinya dari hari Jumat (5/1). Kami serahkan sepenuhnya ke KNKT,” kata Didiek kemarin (7/1).

Adu banteng antara Kereta Api (KA) Turangga dan KA Commuter Line Bandung Raya Jumat lalu di dekat Stasiun Cicalengka, Kabupaten Bandung, menewaskan empat petugas. KA Turangga tidak berhenti di Cicalengka, sedangkan Bandung Raya seharusnya ditahan dulu di Stasiun Haurpugur untuk memberi jalan kepada Turangga.

Kemarin layanan perjalanan KA Commuter Line Bandung Raya dan Garut sudah normal. Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan, saat ini petugas terkait masih terus melakukan upaya-upaya normalisasi jalur dan persinyalan. Juga, operasional perjalanan seluruh KA untuk menekan keterlambatan perjalanan KA.

Menurut pakar transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, sistem sinyal Stasiun Cicalengka menggunakan sinyal blok mekanik. Sedangkan sinyal Stasiun Haurpugur menggunakan sinyal elektrik. ’’Perbedaan model persinyalan ini membuat cara pengoperasiannya berbeda,’’ terangnya.

Kondisi itu mengharuskan petugas pengatur perjalanan KA (PPKA) terampil dalam mengoperasikan sistem persinyalan yang berbeda. ’’Dalam jalur satu rel, PPKA ini harus memastikan jalur aman atau tidak digunakan kereta lain sebelum memberikan tanda memperbolehkan KA melintas,’’ paparnya.

Dia mengatakan, kepatuhan menjalankan aturan dan prosedur keselamatan perjalanan kereta api menjadi faktor penting menghindari kecelakaan fatal. ’’Rel tunggal atau ganda tidak masalah sepanjang mengikuti prosedur,’’ jelasnya.

Jalur kereta api dari Stasiun Cicalengka ke Statiun Haurpungur tersebut masih rel tunggal. Karena itu, perjalanan kereta api dua arah harus bergantian.

Perlintasan tersebut tergolong ramai dengan dilintasi 60 commuter line dan 22 KA jarak jauh dalam sehari. ’’Saat Natal dan tahun baru ditambah empat KA jarak jauh,’’ urainya.

Diketahui saat ini Balai Perkeretaapian Jawa Barat Ditjen Perkeretaapian Kemenhub tengah membangun double track. Pembangunan double track itu direncanakan selesai 2024. ’’Ini masih ditunggu pembangunannya,’’ paparnya.

Menurut dia, kejadian kecelakaan kereta api tersebut menjadi pengingat untuk semua pihak untuk segera meningkatkan manajemen keselamatan perkeretaapian di Indonesia. ’’Keselamatan dan kenyamanan menjadi dambaan pengguna angkutan umum,’’ tegasnya. (rup/b/idr/c6/ttg/jpg/ila)

Dua Anggota TNI Diduga Terlibat Sindikat Curanmor Dibekuk Pomdam

TIM JAWA POS BARANG BUKTI: Sepeda motor hasil curian yang disimpan disimpan di Gudang Balkir Pusat Zeni Angkatan Darat (Gudbalkir Pusziad), Buduran, Sidoarjo, diangkut ke atas truk untuk dibawa ke kantor polisi.

SUMUTPOS.CO – Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang diduga kuat melibatkan anggota TNI-AD terbongkar. Tak tanggung-tanggung, jumlah kendaraan curian itu mencapai 264 unit.

Terdiri atas 215 sepeda motor dan 49 mobil. Seluruh barang curian itu disimpan di Gudang Balkir Pusat Zeni Angkatan Darat (Gudbalkir Pusziad), Buduran, Sidoarjo.

Informasi tentang kasus tersebut semula terungkap dari pesan WhatsApp yang diduga dikirim Pomdam V/Brawijaya ke KSAD dengan tembusan kepada Wakasad, Irjenad, dan Asintel KSAD. Disebutkan, pada Kamis (4/1) sekitar pukul 15.10 WIB, telah dilaksanakan pengungkapan sindikat pelaku curanmor dengan barang bukti di Gudbalkir Pusziad.

Laporan itu juga menyebutkan kronologi kejadian. Semuanya bermula pada awal 2023. Waktu itu Polda Metro Jaya membekuk seorang pria berinisial EI karena kasus curanmor.

Dari hasil pengembangan, diketahui EI memiliki koneksi dengan anggota TNI-AD. Pada Juni 2023 EI menghubungi Kopda AS yang berdinas di Kesatuan Gupusjat Optronik II Ditpalad, Buduran, Sidoarjo. Dia meminta dicarikan tempat untuk menyimpan kendaraan yang akan dikirim ke Timor Leste. Kemudian, Kopda AS berkoordinasi dengan Mayor P yang bertugas di Gudbalkir Pusziad. EI diizinkan memanfaatkan lokasi di Gudbalkir Pusziad, Buduran, Sidoarjo.

Lalu, pada Kamis (4/1) sekitar pukul 15.00 WIB, personel gabungan dari Reskrim Polda Metro Jaya dan Pomdam V/Brawijaya mengejar EI ke Sidoarjo. Dia diminta menunjukkan lokasi penyimpanan kendaraan hasil curanmor. EI lalu menunjuk Gudbalkir Pusziad, Buduran, Sidoarjo.

Setelah itu Reskrim Polda Metro Jaya dan Lidpam Pomdam V/Brawijaya berkoordinasi dengan Gudbalkir Pusziad untuk melakukan pengecekan kendaraan. Saat itulah personel Satlak Lidpam Pomdam V/Brawijaya menemukan kendaraan-kendaraan yang diduga hasil curanmor.

Ratusan kendaraan itu tersimpan di empat lokasi. Yakni di dalam sebuah rumah dinas yang tidak terpakai, di samping lapangan tenis, di dalam gudang yang tidak terpakai, dan di dalam aula yang tidak terpakai.

TNI-AD lantas membuat laporan polisi dan mengamankan Mayor P, Kopda AS, dan Praka J. Seluruh kendaraan juga diamankan sebagai barang bukti. Tim gabungan juga mendapat informasi bahwa kendaraan-kendaraan curian itu diangkut menggunakan truk kontainer untuk dijual ke Timor Leste. Hingga kini telah terjadi tiga kali pengiriman. Sekali pengiriman terdiri atas 4 mobil dan 20 sepeda motor.

Saat dikonfirmasi, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) V/Brawijaya Kolonel Infanteri Rendra Dwi Ardani membenarkan adanya pengungkapan kasus curanmor yang melibatkan anggotanya.

Menurut dia, Pomdam V/Brawijaya telah melakukan proses penyidikan terhadap anggota TNI-AD yang diduga terlibat.

Saat ini, ungkap Rendra, ada dua anggota TNI-AD yang sudah ditahan di Pomdam V/Brawijaya. Mereka sedang menjalani proses penyelidikan lebih lanjut.

Informasi yang dihimpun koran ini, penyimpanan hasil curanmor itu atas persetujuan Mayor P sebagai atasan Kopda AS. Tak sekadar menyetujui, Mayor P diduga juga mendapat pembagian dari penjualan barang tersebut.

Dari Jakarta, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, hingga kemarin pihaknya masih menunggu laporan dari Pomdam V/Brawijaya. “Biarkan penyidik bekerja dulu,” katanya.

Sementara itu, dalam rilis resminya, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay menegaskan bahwa kasus ini harus dibongkar. “Harus diungkap secara tegas dan transparan agar segera ada penanganan hukum yang jelas. Senada dengan perintah KSAD bahwa TNI-AD berkomitmen menegakkan hukum yang adil dan transparan,” tutur pria yang baru dilantik pada akhir November 2023 tersebut.

Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kapendam) V/Brawijaya Kolonel Inf Rendra Dwi Ardhani menyampaikan, barang bukti sudah dipindahkan. “Kami proses pemindahan ke Polda Metro Jaya karena awal penanganannya kan di sana,” jelasnya saat dihubungi Jawa Pos. “Kami koordinasikan terus dengan Polda Metro supaya barang bukti bisa diterima,” lanjutnya.

Rendra menyatakan, pemeriksaan terhadap tiga anggota TNI-AD yang terlibat sudah dilakukan di Pomdam V/Brawijaya. “Ketiga oknum bukan anggota organik di Kodam V/Brawijaya, melainkan dari Pusziad dan Puspalad,” ungkapnya.

Kopda AS dan Praka J bertugas di satuan Pusat Peralatan Angkatan Darat (Puspalad). Mayor P bertugas di Pusat Zeni Angkatan Darat (Pusziad). (uzi/dya/c14/oni/jpg/ila)

KPK Duga Pihak Keluarga Syahrul Yasin Limpo Ikut Atur Pengadaan Proyek

FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS MOBIL TAHANAN: Tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/11/2023) lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga, pihak keluarga Syahrul Yasin Limpo ikut terlibat dalam pengaturan proyek di Kementan.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, pihak keluarga mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) ikut terlibat dalam pengaturan proyek di Kementan. Hal itu didalami tim penyidik KPK saat memeriksa GM Media Radio Prambors, Dhirgaraya S Santoso, pada Jumat (5/1).

“Dikonfirmasi juga kaitan adanya proyek pengadaan di Kementan yang diduga melibatkan keluarga tersangka SYL sebagai pihak yang turut serta menentukan sepihak kontraktor yang akan dimenangkan,” kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (7/1).

KPK juga mendapati bahwa Syahrul Yasin Limpo memiliki sejumlah aset bernilai ekonomis. Hal itu turut didalami tim penyidik KPK, saat memeriksa Dhirgaraya S Santoso. “Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan kepemilikan berbagai aset bernilai ekonomis dari tersangka SYL,” tegas Ali.

Dugaan keterlibatan pengaturan proyek pihak keluarga Syahrul Yasin Limpo juga pernah diungkapkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK dalam fakta hukum putusa pelanggaran etik Firli Bahuri.

“Nota Dinas Nomor: 117/PM.01.00/30-35/04/2021 tanggal 27 April 2021 telah mencantumkan dugaan keterlibatan anak dari saksi Syahrul Yasin Limpo serta saksi Muhammad Hatta dalam pengaturan proyek di Kementan,” ungkap Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris membacakan fakta hukum di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (27/12).

Namun, Dewas KPK tidak menjelaskan secara rinci identitas keluarga Syahrul Yasin Limpo yang ikut mengatur proyek di Kementan. Informasi itu diperkuat dengan keterangan beberapa saksi yang sudah diperiksa dalam persidangan etik.

“Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Tomi Murtomo, saksi Dwi Kurniawan Puspo Adi, saksi Endar Priantoro, saksi Asep Guntur Rahayu, saksi Nawawi Pomolango, saksi Alexander Marwata, dan saksi Nurul Ghufron,” ucap Syamsuddin.

Dugaan itu juga diperkuat dengan sejumlah dokumen penanganan perkara di KPK. Salah satu proyek disebut terkait pengadaan sapi di Kementan. “Atas dugaan penyimpangan proyek pengadaan sapi yang melibatkan oknum anggota DPR RI di lingkungan Kementerian Pertanian TA 2019-2020,” tegas Syamsuddin.

Dalam kasusnya, KPK telah menetapkan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka. KPK juga turut menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Muhammad Hatta sebagai tersangka.

Ketiga pejabat di Kementan itu diduga menikmati hasil pungutan sebesar Rp 13,9 miliar. Sumber uang yang digunakan di antaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di mark up, termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (jpg/ila)

1...764765766...15,664Page 765 of 15,664

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor