31 C
Medan
Saturday, April 4, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 774

Bridge Sumut Matangkan Persiapan Menuju PON 2024

RAPAT: Ketua Pengprov Gabsi Sumut Mulyadi Simatupang memimpin rapat internal bridge Sumut, Rabu (3/1). (IST)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengprov Gabsi Sumatera Utara mendatangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 Aceh-Sumut. Ini dilakukan untuk mewujudkan target medali emas di event akbar olahraga Tanah Air tersebut.

“Meraih medali emas di PON 2024 nanti bukanlah tugas mudah. Untuk itu, kita perlu menyusun program matang sehingga target bisa tercapai,” ujar Ketua Umum Pengprov Gabsi Sumut, Mulyadi Simatupang pada rapat di Kantor Disprindag ESDM Sumut, Rabu (3/1/2024).

Mulyadi menjelaskan, sebagai tuan rumah Sumut sangat wajar memasang target emas di cabang olahraga bridge. Meski cukup berat, tapi harus tetap dicapai. Untuk itu, diperlukan persiapan serius.

“Kita tidak bisa meraih medali emas kalau hanya diam saja. Apalagi selama ini kiblat bridge Indonesia ada di Pulau Jawa. Jadi harus dilakukan persiapan serius,” ungkapnya didampingi Ketua Harian Pengprov Gabsi Sumut Mier Valdes didampingi Ketua I Yosi Sukmono, Sekretaris Umum Perwira Sakti Lubis, Ketua Bidang Prestasi Ivan Zulfiqkar, dan pengurus lainnya.

Salah satu program Gabsi Sumut untuk mewujudkan target emas di PON 2024 nanti dengan meningkatkan intensitas latihan. Kemudian rajin mengirimkan atlet mengikuti kejuaraan atau try out.

“Kita akan meningkatkan intensitas latihan atlet mulai 2024 ini. Kita juga akan mengirimkan atlet menghadapi sejumlah Kejuaraan pada 2024 ini. Pertandingan sangat diperlukan untuk menambah jam terbang atlet,” jelasnya.

Mulyadi mengungkapkan, saat ini bridge Sumut memiliki 10 atlet yang masuk dalam Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) yang digelar KONI Sumut. Jumlah tersebut bakal bertambah karena Gabsi Sumut sudah mengusulkan penambahan atlet ke KONI Sumut guna memenuhi kuota PON 2024.

“Sebenarnya kita memiliki banyak potensi atlet, namun sebagian besar berada di luar Sumut. Untuk itu, kita meminta agar mereka kembali memperkuat daerah asalnya,” harapnya.

Sedangkan Ketua Harian Pengprov Gabsi Sumut Mier Valdes menambahkan, persaingan di PON 2024 memang cukup berat. Namun atlet Sumut tetap memiliki peluang besar, khususnya nomor putri dan mix.

“Cabang bridge pada PON 2024 mendatang memperebutkan 5 medali emas. Meski persaingan akan berat, tapi kita tetap memiliki peluang besar. Untuk itu, kita harus memiliki persiapan,” ucapnya.

Mier Valdes mengungkapkan, atlet Sumut memang masih minim jam terbang dan konsistensi. Untuk itu dibutukan pertandingan-pertandingan. “Jadi ke depan, kita harus rutin mengikuti pertandingan atau try out,” harapnya.

Rapat tersebut juga membahas rencana pelatikan Kepengurusan Pengprov Gabsi Sumut periode 2023-2027. Rencananya pelantikan digelar 27 Januari 2024 mendatang yang dirangkai dengan pertandingan bridge. (dek)

Terkait WNA Rohingya Terdampar di Delsierdang, Diduga Ada Indikasi TPPO

Rohingya: Sejumlah pengungsi Rohingya sedang berada dalam tenda pengungsian di Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhandeli, Deliserdang, Rabu (3/1). Refinaldi/sumut pos .

SUMUTPOS.CO – Terdamparnya 157 pengungsi Rohingya di Pantai Mercusuar, Dusun 15, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang, Minggu (31/12) lalu, dicurigai ada unsur kesengajaan. Dan adanya oknum yang memang mengkoordinir ratusan warga negara asing (WNA) itu. Pihak kepolisian pun, sudah bergerak menindaklanjuti, terkait adanya indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Atas hal ini, Pemerintah Kecamatan Labuhandeli pun menggelar rapat koordinasi, yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Deliserdang, Timur Tumanggor, di Aula Kantor Camat Labuhandeli, Rabu (3/1).

Sebelumnya, masyarakat sekitar sudah menaruh curiga, karena adanya dugaan unsur kesengajaan yang menyebabkan kapal yang membawa para pengungsi tersebut karam di perairan Desa Karang Gading.

Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Janton Silaban mengatakan, ada indikasi TPPO dari kasus ini. Hal itu berawal dari keterangan warga yang mengaku melihat tiga kapal hendak berlabuh di sekitar Pulau Mercusuar dengan Desa Kwala Besar. Namun dua kapal di antaranya kembali berlayar setelah diusir warga, dan satu kapal yang membawa 157 pengungsi, karam. Diduga kapal yang ditumpangi para pengungsi tersebut sengaja dilubangi.

“Nakhoda yang membawa kapal para pengungsi itu, pun diduga melarikan diri ke tengah laut,” ungkap Janton.

Saat ini, menurut Janton, pihaknya masih menyelidiki indikasi adanya TPPO dalam kasus 157 pengungsi Rohingya yang terdampar tersebut. Dia mengatakan, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk Imigrasi, untuk mendalami indikasi tersebut.

Kepala Desa Karang Gading, Agus Sanjaya mengatakan, saat ini para pengungsi masih ditempatkan di tempat sebelumnya. “Masih tersedia bahan makanan yang layak untuk mereka. Dan kemarin, Bapak Bupati Deliserdang sudah datang dan memberikan bantuan. Artinya, pihak Pemkab maupun kecamatan, peduli terhadap para pengungsi ini,” ujarnya.

Menurutnya, masuknya WNA ke wilayah Pulau Mercusuar, memang karena tidak ada penjagaan.

“Pulau tersebut tidak berpenghuni, yang mendapati mereka (pengungsi Rohingya) masuk ke pulau tersebut adalah warga Desa Kwala Besar, yang ada di seberang Pulau Mercusuar. Untuk saat ini, belum ada penolakan dari warga sekitar terhadap 157 WNA Rohingya tersebut,” jelas Agus.

Protection Associate, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Oktina Hafanti mengatakan, adanya redaksi di media sosial terkait para pengungsi mempunyai tanggal lahir dan tahun yang sama. Soal informasi tersebut, dia menjelaskan, banyak pengungsi yang tidak mengetahui tanggal lahirnya saat didata UNHCR.

“Sebenarnya begini. Banyak pengungsi yang tidak tahu tanggal kelahiran mereka. Jadi mereka tidak bisa memberikan informasi tanggal pastinya kapan mereka lahir,” katanya.

Menurutnya, banyak pengungsi, terutama Rohingya, yang tidak diakui kewarganegaraannya. Sehingga tidak memiliki akta kelahiran, bahkan tidak tahu kapan mereka lahir. Karena itu, UNHCR di seluruh dunia menyepakati, 1 Januari sebagai tanggal lahir pengungsi yang tidak mengetahui tanggal lahirnya. Sedangkan untuk tahun lahir, akan dihitung berdasarkan pengakuan umur dari pengungsi.

“Jadi bukan hanya di Indonesia, praktik UNHCR di negara manapun pada saat pengungsi didaftarkan, mereka tidak mengetahui tanggal kelahiran mereka. Jadi selalu balik ke 1 Januari, kemudian tahunnya mengikuti berapa umur mereka. Misalnya dia bilang umurnya segini, kita akan melihat tahun berapa sesuai dengan umur si pengungsi itu tadi,” jelas Oktina.

Kepala Imigrasi Belawan, Ridha Sahputra mengatakan, pihaknya maupun Rudenim hanya sebatas sebagai pengawas, karena yang berhak mengatur semua ini adalah UNHCR.

Terkait keberadaan WNA tersebut, dia menuturkan, tidak bisa memulangkan WNA tersebut ke negara asalnya.

“Sesuai Peraturan Konvensi Jenewa 1951, jadi kami akan mengirim WNA tersebut ke negara ketiga. Negara ketiga dimaksud adalah Amerika, RRTiongkok, dan Austrlia. Mau tidak mau, negara tersebut harus menerima WNA yang kami kirim,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kecamatan Labuhandeli, Usman Affan Parinduri, dengan tegas menolak keberadaan WNA Rohingya yang terdampar di Pantai Mercusuar, Dusun 15, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang tersebut.

Dia mengaku terkejut dengan kedatangan WNA Rohingya ini. Dia berharap, secepatnya pihak Pemkab Deliserdang menindaklanjuti kasus ini. Karena akan berdampak serius bagi masyarakat sekitar.

Usman juga berharap, kasus ini jangan sampai dijadikan alat politisasi menjelang Pemilu 2024. Karena setelah pihak Pemkab Deliserdang datang ke lokasi, sampai saat ini tidak terlihat hasil atau tindak lanjut dari kunjungan tersebut.

“Janganlah dibuat sebagai ajang politisasi atau ajang kampanye, dengan memanfaatkan momen seperti ini. Saya dengar sudah ada tokoh-tokoh atau peserta Pemilu yang datang ke sana dengan memberikan bantuan,” tutur Usman.

Usman pun berharap kepada pihak terkait, khususnya Pemkab Deliserdang, jika memang menerima, mempersilakan untuk membantu.

“Kalau tidak diterima, ya pindahkan mereka (WNA Rohingya) ke tempat yang layak. Karena bagaimanapun mereka juga manusia,” pungkasnya. (mag-1/saz)

Bantuan Langsung Tunai El Nino Jalan Terus

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Penyaluran bantuan sosial (bansos) tengah jadi isu panas yang mendapat sorotan para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Muncul dorongan untuk menunda penyalurannya agar tidak dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu demi mendapat simpati masyarakat.

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai, penundaan penyaluran bansos perlu dilakukan agar tidak ditumpangi oleh kepentingan pemilu. Namun, dia menegaskan penundaan itu hanya sementara hingga pemilu selesai. “Saya setuju lebih baik (penyaluran bansos, Red) kita tunda sampai pemilu (selesai, Red),” kata Muhaimin di Jakarta, n Selasa (2/1) malam.

Meski begitu, pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu menilai penyaluran bansos dapat dilakukan asal ada jaminan bahwa penyalurannya tidak ditumpangi kandidat tertentu. Pemerintah atau negara harus menjamin bahwa penyaluran bansos kepada masyarakat tidak diklaim pihak tertentu sebagai uang dari presiden atau menteri.

“Bansos ini uang rakyat, bukan uang presiden, bukan uang menteri, bukan uang calon presiden,” ungkap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Dia menambahkan, anggaran bansos disahkan oleh DPR dari hasil pembicaraan pemerintah dengan DPR. “Jadi uang bansos adalah uang APBN, bukan punya seseorang,” imbuhnya.

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis meluruskan bahwa pihaknya tidak meminta penyaluran bansos beras ditunda sampai pemilu berakhir. Melainkan meminta pemberian bansos tidak diklaim sebagai kedermawanan pihak tertentu. Sebagaimana disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu.

“TPN Ganjar-Mahfud tidak mengadvokasi penghentian bansos. TPN setuju bansos diteruskan karena rakyat memang membutuhkan itu,” ujar Todung dalam keterangannya, kemarin. “Yang kami kritisi adalah bansos itu dari uang rakyat, yang penyalurannya disetujui oleh DPR bersama pemerintah,” imbuh mantan Duta Besar (Dubes) RI untuk Norwegia dan Islandia tersebut.

Todung menilai apa yang dilakukan Zulkifli merupakan bentuk politisasi bansos. Hal tersebut bisa ditafsirkan sebagai upaya untuk menguntungkan paslon tertentu. “Ini (politisasi bansos, Red) bukan saja salah. Jelas apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu bisa disebut politically incorrect, politically wrong and politically unethical,” tegas Todung.

Karena itu, TPN Ganjar-Mahfud menyerukan agar penyaluran bansos tidak dipolitisasi. Apalagi diklaim sebagai bentuk kebaikan hati Presiden Jokowi. Todung juga meminta agar tanggapan TPN Ganjar-Mahfud mengenai penyaluran bansos yang sebaiknya tidak disalurkan pada masa kampanye tak dipolitisasi sebagai sikap untuk menghentikan distribusi bansos.

Kontroversi terkait bansos tidak menghentikan Presiden Joko Widodo membagikan. Dia menekankan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino merupakan bantuan khusus bagi penerima manfaat yang terdampak kekeringan.

Kemarin di hadapan penerima manfaat bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Klahang, Kabupaten Banyumas, Jokowi menekankan bantuan ini untuk menekan harga akibat kemarau panjang. “Karena ini memang BLT khusus, tidak semuanya dapat, tapi tidak juga dipilihin, nggak juga,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga memastikan jika bantuan pangan CBP sejumlah 10 kilogram untuk setiap penerima manfaat telah tersalurkan. Jokowi pun menyebut bahwa bantuan serupa akan disalurkan hingga Maret nanti.

Lebih lanjut, Jokowi pun menyampaikan bahwa bantuan tersebut akan pemerintah lanjutkan apabila anggaran dalam APBN mencukupi. “Kalau nanti APBN nya saya hitung dulu memungkinkan nanti April, Mei, Juni bisa kita teruskan lagi,” ungkapnya. Bantuan serupa juga diberikan  saat kemarin Jokowi berkunjung ke Gudang Bulog Munjung Agung, Kabupaten Tegal.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah telah menggelontorkan Rp443,4 triliun untuk anggaran perlindungan sosial (perlinsos). ’’Belanja terbesar lainnya yang untuk masyarakat langsung adalah belanja perlindungan sosial sebesar Rp 443,4 triliun,’’ ujar Menkeu pada konferensi pers, Selasa (2/1).

Ani menjelaskan, belanja perlinsos selama lima tahun terakhir terbilang sangat besar, terutama sejak terjadi pandemi Covid-19. Pada 2020, realisasi anggaran perlinsos tercatat sebesar Rp498 triliun. Kemudian, realisasinya sebesar Rp 468,2 triliun pada 2021 dan Rp460,6 triliun pada 2022.

Nilai-nilai tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi 2019, yakni periode sebelum covid-19, yang tercatat sebesar Rp308,4 triliun. ’’Jadi, ini naik lebih dari Rp140 triliun dari sebelum precovid,’’ imbuh Bendahara Negara.

Ani melanjutkan, belanja perlinsos memang dijaga pada level yang cukup tinggi. Hal itu dikarenakan masyarakat rentan belum sepenuhnya pulih dari efek pandemi.

Terlebih, sepanjang 2023, masyarakat juga menghadapi dinamika dari harga komoditas, utamanya komoditas beras. ’’Makanya kita melakukan beberapa penebalan bantuan sosial,’’ katanya.

Terkait kekhawatiran bansos dipolitisasi ini, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sebetulnya sudah berulang kali memberikan tanggapannya. Dia menegaskan, bahwa bansos regular yang disalurkan pihaknya sudah tak lagi disalurkan berupa barang dan manual. Sejak 2021 lalu, penyaluran melalui e-warong untuk program kartu sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT) pun sudah tak dilakukan.

Semua bantuan, kata dia, disalurkan melalui transfer bank ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM) melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos. Hal ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai. Sehingga, kalaupun ada celah itu sangat kecil.

“Itu karena penerima manfaatnya adalah langsung ke personilnya gitu bukan lewat siapa-siapa, baik bank pun rekeningnya juga langsung atas nama pribadi. Kemudian PT Pos juga langsung ke atas nama pribadi, secara pribadi,” jelasnya.

Dia menegaskan, tugas Kemensos adalah penyaluran bansos untuk masyarakat. Ada tidak ada pemilu, masyarakat miskin tetap butuh bansos. Sehingga, penyaluran harus disiplin dan tepat waktu agar mereka tidak kesulitan. (tyo/lyn/dee/mia/jpg)

Pemerintah Bakal Buka Rekrutmen CASN 2024, Terbanyak Lulusan Baru & Talenta Digital

Ilustrasi

SUMUTPOS.CO – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berencana membuka rekrutmen CASN 2024 untuk memenuhi kebutuhan SDM di instansi pemerintah.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, pemenuhan ASN Tahun 2024 diprioritaskan pada kebutuhan ASN pada pelayanan dasar yakni tenaga guru dan tenaga kesehatan. Tak hanya itu, pihaknya juga akan berfokus pada penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah sesuai mandat UU No. 20/2023 tentang ASN. “Tahun ini, pemerintah membuka ruang lebih luas untuk fresh graduate (lulusan baru). Pemerintah membuka kesempatan lebih luas untuk talenta digital,” kata Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (3/1).

“Rencananya, Presiden RI Joko Widodo akan mengumumkan pembukaan seleksi ASN 2024. Kebijakan pada 2024 diharapkan mengurangi sedapat mungkin jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital,” imbuh Anas.

Selain itu, Menteri Anas juga berpesan kepada jajarannya agar turunan UU No. 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa Rancangan Perpres dapat segera diselesaikan.

Peraturan tersebut nantinya dapat menjadi panduan bagi para ASN serta satu hal lagi yang harus diakselerasi implementasi layanan SPBE Prioritas khususnya juga pada sektor layanan administrasi pemerintah.

Untuk diketahui, hal ini dibahas Menteri Anas dalam rapat koordinasi internal pada hari pertama kerja di tahun 2024, Selasa (2/1) kemarin. Selain soal rekrutmen CASN, dia menjelaskan, bahwa saat ini pihaknya tengah fokus terhadap penyelenggaraan digitalisasi pemerintah serta peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Pelaksanaan transformasi tengah diupayakan guna mencapai keterpaduan layanan digital nasional melalui penyelenggaraan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas. Mendukung upaya tersebut Presiden menerbitkan Peraturan Presiden No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Menteri Anas mengatakan perlu adanya terobosan lebih lanjut agar potensi Pemerintah Digital dapat lebih optimal. Perpres Percepatan Transformasi Digital dikembangkan untuk mewujudkan dua kunci akselerasi dan keberlanjutan, yaitu fokus ke sistem prioritas termasuk DPI (Digital Public Infrastructure) dan juga pendirian Tim Digital Indonesia atau “GovTech” untuk keberlanjutan kedepan.

Mantan Bupati Banyuwangi ini menegaskan aplikasi SPBE Prioritas diselenggarakan untuk mendukung layanan pendidikan terintegrasi, layanan kesehatan terintegrasi, layanan bantuan sosial terintegrasi, layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan layanan identitas kependudukan digital.

“Layanan transaksi keuangan negara, layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara, layanan portal pelayanan publik, layanan Satu Data Indonesia, dan layanan kepolisian,” jelasnya.

Pada rapat tersebut, Mantan Kepala LKPP itu juga meminta agar tahun 2024 ini setiap jajarannya dapat semakin maksimal berkolaborasi dan bersinergi antar-unit kerja di Kementerian PANRB. Hal tersebut dinilai dapat mengakselerasi program-program prioritas pemerintah, menghilangkan silo-silo serta mengikis ego sektoral antar-pemangku kepentingan internal Kementerian PANRB.

“Penguatan program jemput bola di masing-masing unit kerja perlu lebih digalakkan, tidak lagi menunggu. Di awal tahun 2024 ini ibarat mesin semua harus menyala. Jika perlu diperbaiki seperti ganti oli, segera lakukan, agar semua target dapat berjalan sesuai yang ditentukan,” pungkasnya. (jpg/ila)

 

Tak Ada Temuan Baru, Gibran Tekankan Tak Ada Kegiatan Politik saat Bagi-bagi Susu

JUMPA PERS: Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka jumpa pers usai memenuhi panggilan di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat, Rabu (3/1).Kedatangan Gibran memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat untuk klarifikasi dugaan pelanggaran kampanye saat pembagian susu di CFD Jakarta.MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Cawapres Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka telah selesai menyampaikan klarifikasi terkait kegiatan bagi-bagi susu di acara car free day (CFD). Dia menekankan kepada Bawaslu Jakarta Pusat bahwa tidak ada kegiatan partai politik di CFD tersebut.

“Sudah kami jelaskan di dalam bahwa kegiatan 3 Desember lalu di car free day Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Sudah itu saja,” kata Gibran di Bawaslu Jakarta Pusat, Rabu (3/1).

Gibran pun memastikan tidak ada temuan baru dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, dia menegaskan tidak ada kegiatan politik di acara CFD. “Nggak ada, nggak ada, nggak ada (temuan baru). Tidak ada sama sekali kegiatan politik ya,” jelas Gibran.

Sebelumnya, Bawaslu Jakarta Pusat sedang menyelidiki kegiatan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka di area car free day (CFD) Sudirman-Thamrin, Jakarta pada Minggu (5/12). Penyelidikan untuk memastikan acara membagikan susu kepada warga di CFD termasuk kampanye atau tidak.

Wakil Komandan Echo (Hukum dan Advokasi) TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman memastikan peristiwa bagi-bagi susu oleh Cawapres Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka di car free day (CFD) sudah selesai. Gibran sendiri sudah mengklarifikasi langsung ke Bawaslu Jakarta Pusat.

“Jadi yang dipersoalkan kan peristiwa yang sama. Peristiwa yang sama dengan yang sudah diputus oleh Bawaslu RI, yaitu peristiwa di CFD, peristiwa di mana Mas Gibran hadir di CFD pada tgl 3 Desember,” kata Habiburokhman di Bawaslu Jakarta Pusat, Rabu (3/1).

Sementara bila dikaitkan dengan pelanggaran Pergub Nomor 12 tahun 2016 dalam Pasal 7 hanya dijelaskan larangan kegiatan partai politik di acara hari bebas kendaraan bermotor (HBKB). Sedangkan saat Gibran datang hal itu tidak terjadi.

“Tadi sudah ditegaskan dengan Mas Gibran seperti itu. Jadi singkat saja tadi. Kita sharing ya yang terjadi waktu itu disampaikan oleh Mas Gibran,” imbuhnya.

Atas dasar itu, Habiburokhman memastikan kasus ini sudah selasi. “Saya pikir ngga ada ya. Sudah klir 3 kali. Kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di sana,” tukasnya.

Di tempat sama, Komandan Tim Echo (Hukum dan Advokasi) TKN Prabowo-Gibran, Hinca Pandjaitan menyampaikan hal yang sama. “Case close,” tutupnya. (jpg/ila)

Sebelum Dibuka Masa Pelunasan Bipih, Kejar Target 50 Persen Jamaah Cek Kesehatan

Refinaldi Setiawan PERIKSA KESEHATAN: Jamaah haji saat melakukan pemeriksaan di Asrama Haji Medan, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2024 tinggal sepekan. Kementerian Agama (Kemenag) terus mengejar target pemeriksaan kesehatan bagi calon jamaah haji (CJH). Pasalnya menjadi syarat bagi mereka untuk bisa melakukan pelunasan atau tidak.

Perkembangan persiapan pelunasan Bipih 2024 itu disampaikan Direktur Bina Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab. Dia mengatakan sesuai jadwal yang ditetapkan Kemenag, pelunasan Bipih tahap pertama dibuka 9 Januari sampai 7 Februari. Kemudian pelunasan Bipih tahap dua pada 20 Februari sampai 8 Maret.

Dia mengingatkan bahwa pelunasan Bipih kali ini berlaku skema baru. Yaitu jamaah wajib cek kesehatan dahulu. Jika dinyatakan istitoah atau n

mampu secara kesehatan, maka bisa melunasi. “Jadi kemarin itu sudah 10 persen (CJH cek kesehatan),” kata Saiful di sela apel Hari Amal Bhakti (HAB) ke-78 Kemenag di Tugu Proklamasi kemarin (3/1).

Saiful mengatakan, Kemenag mengejar target supaya CJH yang sudah cek kesehatan lebih banyak lagi. Mereka menargetkan sekitar 40 persen sampai 50 persen CJH sudah cek kesehatan sampai 8 Januari itu. Sehingga nanti banyak CJH yang bisa melunasi Bipih.

Saiful menuturkan data hasil kesehatan itu sudah terkoneksi. Yaitu mulai dari Siskohat Kesehatan milik Kemenkes. Kemudian masuk ke Siskohat Kemenkes. Lalu terhubung ke basis data bank penerima setoran (BPS). “Jamaah bisa langsung mengecek di bank,” katanya. Apakah masuk kategori istitoah atau belum.

Dia mengatakan Kemenag sudah menyiapkan CJH cadangan. Fungsinya untuk menutup jika ada CJH utama yang tidak istitoah. Saiful mengatakan kuota cadangan itu sebanyak 30 persen dari kuota haji Indonesia 2024.

Seperti diketahui Indonesia mempunyai kuota tetap 221 ribu jamaah. Tahun ini mendapatkan tambahan kuota 20 ribu jamaah.

Saiful menegaskan, mereka sudah siap menyambut masa pelunasan Bipih. Tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) yang diperkirakan keluar pekan ini.

Keppres itu mengatur besaran Bipih untuk masing-masing embarkasi. Sedangkan untuk rerata Bipih 2024 sebesar Rp56,04 juta. Dengan uang muka Rp25 juta, berarti tanggungan pelunasan tinggal Rp31 jutaan.

Di bagian lain Menag Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pada 6 Januari nanti dia akan terbang ke Saudi. Agendanya adalah penandatanganan MoU penyelenggaraan haji 2024. Jadi saat itu juga pelayanan haji dimulai. Mulai dari kontrak hotel, katering, dan layanan lainnya. (wan/jpg)

Aturan Baru Gaji PNS Belum Terbit, Gaji Pensiunan PNS Bulan Ini Belum Naik

Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.istimewa/sumutpos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Taspen (Persero) mengumumkan gaji pensiunan PNS atau Pegawai Negeri Sipil yang telah cair pada 1 Januari 2024 belum naik 12 persen. Sehingga, besaran gaji pensiunan yang telah cair masih mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2019 atau belum ditetapkan naik.

Merespons hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan bahwa kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12 persen akan tetap cair pada bulan Januari.

Adapun, terkait Peraturan Pemerintah (PP) tentang Gaji PNS terbaru yang belum terbit, Anas menyebut hal tersebut hanya soal waktu saja. “Ini soal waktu saya kira, kan yang penting Januari (kenaikan gaji) nanti cair,” kata Menteri PANRB saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (3/1).

Saat ditanya terkait kemungkinan kenaikan gaji pensiunan yang dirapel pada bulan Februari, Anas memastikan bahwa kenaikan gaji 12 persen atau sisa yang belum dibayarkan bakal tetap cair pada bulan ini.

Bahkan, Anas menyebut kenaikan gaji sebesar 12 persen yang belum dibayarkan ini anggap saja sebagai tabungan. Sehingga, gaji pensiunan yang diterima awal pekan ini tidak langsung habis dipakai. “Enggak (dirapel Februari), Januari keluar. Kita tunggulah, yang penting kalau saya positifnya, kalau diawal langsung habis tuh (gaji pensiunan),” ujar Anas.

Lebih lanjut, dia berharap bahwa proses penerbitan PP terbaru soal kenaikan gaji PNS sebesar 8 persen dan 12 persen untuk pensiunan bisa segera selesai. Adapun kini, prosesnya masih terus berjalan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).”Kita lihat nanti prosesnya di Kemenkeu. Ini kan lagi jalan regulasinya, mudah-mudahan segera selesai,” tandasnya. n

Sekadar diketahi, PT Taspen (Persero) mengumumkan, gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada bulan ini yang telah cair pada 1 Januari 2024 belum naik 12 persen. Salah satu penyebabnya karena aturan baru soal gaji PNS belum juga terbit.

Meskipun tidak naik, pihaknya memastikan bahwa pembayaran gaji pensiunan PNS tidak molor, yakni tetap dilakukan pada tanggal 1 setiap bulannya. Adapun besaran gaji yang cair masih mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2019.

“Informasi bagi para pensiun. #SobatTaspen perlu berhati-hati terhadap informasi terkait perubahan atau penundaan gaji pensiun. Sampai dengan 31/12/2023 belum terbit peraturan pemerintah mengenai kenaikan gaji pensiun. Besaran gaji masih mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2019,” tulis manajemen Taspen dalam akun IG @taspen, dikutip Rabu (3/1).

Secara terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan gaji pensiunan naik sebesar 12 persen mulai Januari 2024. Sementara untuk PNS termasuk TNI/Polri yang aktif kenaikan gaji ditetapkan sebesar 8 persen.

Menkeu juga mengatakan bahwa saat ini, Pemerintah sedang mengebut penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil terbaru.

“Gaji ASN 2024 tetap dibayarkan. Kenaikannya sebesar yang disampaikan Bapak Presiden sebesar 8 persen untuk ASN, TNI – Polri dan untuk pensiunan 12 persen,” jelas Menkeu dalam konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Kantor Kemenkeu Jakarta, Selasa (2/1).

“Ini PP-nya sedang diselesaikan, sedang ngebut nih. Jadi kita sekarang sedang ngejar-ngejar, tapi jangan khawatir akan tetap kita bayarkan Januari ini. Komplit untuk 12 bulan,” imbuhnya.

 

Pemerintah Harus Adil juga Kepada Buruh

Pemerintah Indonesia akan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri sebesar 8 persen. Sedangkan para pensiunan ASN, TNI/Polri sebesar 12 persen pada tahun 2024. Namun hal itu berbanding terbalik dengan buruh yang menginginkan keadilan untuk mendapat upah yang layak.

Pengamat Pemerintah dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Rafriandi Nasution menilai, pemerintah harus memberikan prinsip keadilan bagi masyarakatnya dalam menetapkan dan memutuskan gaji tersebut.

Sebab, lanjut Rafriandi, buruh meminta upah yang layak kepada pemerintah dalam Keputusan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024, harus demo berjilid-jilid. Itu hanya ditetapkan UMP seperti di Sumut, sebesar 3,67 persen atau sebesar Rp2.809.915.

Rafriandi menjelaskan, terlalu berbanding terbalik antara ASN dan buruh dalam hal kenaikan gaji. ASN naik gaji tidak perlu demo. Sedangkan buruh minta upah layak harus ‘berdarah-darah’ sambil merobohkan pagar di DPR, Kantor Gubernur dan lainnya.

“Dari sisi perbandingan dari buruh, untuk mendapatkan gaji standar UMR, harus berjilid-jilid melakukan demo, sampai ada tumbang pagar DPR, kantor Gubernur dan sebagainya,” ujar Rafriandi saat dikonfirmasi Sumut Pos, Rabu (3/1).

Miris dengan kondisi di tanah air, kata Rafriandi, bahwa buruh atau karyawan swasta juga dipungut pajak dari gaji. Sedangkan pajak itu untuk membayar gaji ASN dan para pensiunan. “Karena kalangan buruh memberikan pajak kepada pemerintah, pajak gajinya dipotong, apa dikerjakan dan hasil buruh dari perusahaan dia kerja, juga dipungut pajak,” kata Rafriandi.

Rafriandi juga mempertanyakan realisasi kenaikan gaji ASN, TNI/Polri dan para pensiunan sudah terealisasi pada Januari 2024. Karena, ia mendapatkan informasi grup WhatsApp belum ada kenaikan. Di dalam grup WhatsApp di handphonenya itu, banyak penghuni pensiunan pensiunan ASN.

“Jadi, pertanyaan sudah naik atau belum awal tahun 2024, realisasinya. Gaji dan dana pensiun itu, siapa dijanjikan itu, pasti dibutuhkan. Baik pegawai negeri maupun swasta. Jelang akhir tahun, buruh memikirkan kenaikan UMR. Untuk kenaikan gaji ASN, tidak perlu demo dia,” kata Rafriandi.

Rafriandi mendukung Pemerintah Indonesia menaikkan gaji ASN, TNI/Polri dan para pensiunan tersebut. Tapi, harus memberikan keadilan masyarakat lainnya yang bukan ASN, TNI/Polri mendapatkan gaji yang layak, sesuai kebutuhan hidupnya.

“Kenaikan ASN dan pensiunan ini seolah-olah tanda petik ya, negara sedang menyuap ASN dan pensiunan, naiknya gaji ASN dan honor pensiunan, mengajak ASN loyalitas terhadap 14 Febuari 2024, nanti. Walaupun pemerintah tidak sebutkan itu, aku naikan gaji, kalian pilih ini tidak ya,” pungkas Rafriandi.(jpg/gus)

 

PAC IPK Patumbak Salurkan Sembako untuk Warga Kurang Mampu dan Anak Yatim Piatu

Ketua PAC IPK patumbak Robert pakpahan menyerahkan bantuan anak yatim dan kaum dhuafa.

PATUMBAK, SUMUTPOS.CO – Pimpinan Anak Cabang (PAC) Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kecamatan Patumbak kembali menyalurkan bantuan sembako dan santunan kepada warga kurang mampu dan anak yatim piatu, Rabu (3/1).

Kegiatan yang dilakukan oleh Ketua PAC IPK Patumbak Robert Pakpahan dilaksanakan di Jalan Balai Desa, Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang.

“Bantuan yang diberikan berupa paket kebutuhan pokok masyarakat itu berisikan beras, nasi kotak dan uang santunan. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat, ” ucap Ketua PAC IPK Patumbak, Robert Pakpahan kepada wartawan.

Dikatakan Robert, bantuan sosial ini disalurkan kepada anak yatim piatu dan warga kurang mampu.

 

“Bantuan sembako dan santunan ini merupakan wujud kepedulian PAC IPK Kecamatan Patumbak untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu dan anak yatim piatu,”tandasnya.

Apalagi, sambung Robert, warga kurang mampu dan yatim piatu yang merayakan Natal dan Tahun Baru 2024, mendapat berkah dan merayakannya dengan sukacita. “Pada Tahun 2024 ini, semoga Pengurus PAC IPK Patumbak mendapatkan keberkahan dan selalu peduli kepada warga kurang mampu dan anak yatim piatu di Kabupaten Deliserdang, khusunya Kecamatan Patumbak,” ujarnya.

“IPK tetap bersama masyakarat, baik susah dan senang, serta IPK bekerja dengan karya nyata dihadapan masyarakat Kecamatan Patumbak, “sambungnya.

Sementara itu, Ustaz Ikram Akmal Tarigan dalam tausiyahnya mengatakan, sangat bangga apa yang sudah dilakukan oleh PAC IPK Patumbak yang peduli kepada warga kurang mampu dan anak yatim.

“Saya mendoakan semakin banyak rezeki Ketua PAC IPK Patumbak Robert Pakpahan, yang sudah mau dan peduli untuk berbagi kepada anak yatim piatu di Kecamatan Patumbak, ” ujarnya.

Hal ini membuat IPK Kecamatan Patumbak bekerja dengan karya nyata bukan kerja kata – kata. “PAC IPK Patumbak telah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada warga kurang mampu dan anak yatim piatu. Kita doakan PAC IPK Patumbak eksis dan dicintai masyarakat Patumbak, ” tandasnya.

Hadir dalam kegiatan itu, Ketua DPD IPK Deliserdang Parmonangan Gultom SE berserta Sekretaris M Yudi Tobing. Kemudian, Pengurus PAC IPK Patumbak seperti, Wakil Ketua Muel Simorangkir, Sekretaris Malvinas, Bendahara Dilla, Ketua Pimpinan Ranting IPK Marindal II Amri Bima ST, Ketua Pimpinan Ranting IPK Marindal I Olan Sihombing, Ketua Pimpinan Ranting Patumbak Kampung Joner Sitanggang dan tokoh agama dan masyarakat Patumbak H Burhan Hasibuan, Ustaz Ikram Akmal Tarigan.(rel/han)

DPRD Sumut Minta Ketegasan Pemerintah Soal Pengungsi Rohingya

Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendesak Pemerintah Pusat agar bersikap tegas terkait penanganan pengungsi Rohingya yang sudah masuk dan merambah ke wilayah Indonesia, khususnya Sumatera Utara.

Setelah tiba dan diusir dari Aceh, para pengungsi Rohingya mulai masuk ke wilayah pesisir Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Langkat.

“Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena saya kira hal ini akan menimbulkan gejolak dengan masyarakat lokal,” tegas Baskami, Rabu (3/1/2024).

Baskami juga meminta agar Pemerintah Pusat dapat melakukan penanganan khusus terkait pengungsi Rohingya di berbagai daerah.

“Harus ada penanganan lebih lanjut dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan dan politik bebas aktif kita di kancah internasional. Akan tetapi lebih dari itu, kepentingan nasional kita adalah yang paling utama,” ujarnya.

Baskami mengatakan, penanganan warga etnis Rohingya merupakan beban bagi pemerintah daerah.

“Sebab biaya penampungan dan sebagainya tidak dianggarkan sebagai pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Saat Sumut sedang hebat-hebatnya menangani infrastruktur dan PON, saya khawatir pembiayaan (pengungsi Rohingya) ini akan menggerus anggaran lain,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga meminta TNI dan Polri agar menelusuri oknum yang ‘bermain’ di balik kedatangan para pengungsi.

“Apabila ada yang melakukan human trafficking, maka harus ditindak tegas. Jangan bermain-main soal ini, karena menyangkut kedaulatan negara kita,” tegasnya lagi.

Baskami juga menyayangkan terjadinya konflik sosial antara pengungsi etnis Rohingya dengan warga lokal. Ia berharap, pemerintah harus bisa menyelesaikan masalah ini di lapangan.

“Maka pemerintah harus menjadi jembatan di lapangan. Jangan ada lagi lagi konflik sosial di masyarakat,” tambahnya.

Menurut Baskami, keberadaan pengungsi etnis Rohingya merupakan tanggungjawab negara-negara anggota United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) yang menandatangi konvensi-konvensi Pengungsi (Convention Relating to the Status of Refugees atau Refugees Convention) 1951.

“Konvensi ini merupakan perjanjian multilateral yang mendefinisikan status pengungsi dan menetapkan hak-hak individual untuk memperoleh suaka dan tanggungjawab negara yang memberikan suaka. Sementara, Indonesia belum menjadi anggotanya,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 170-an pengungsi Rohingya tiba di Desa Kwala Besar, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dengan menumpangi sebuah perahu. Ratusan pengungsi Rohingya ini ditolak menetap di desa itu oleh warga sekitar.

Tak hanya itu, sebanyak 156 pengungsi Rohingya lainnya juga mengaku terdampar di Desa Karang Gading, Labuhan Deli, Deli Serdang. Warga pun banyak yang tidak percaya atas ucapan mereka yang mengaku terdampar. Sebaliknya, kedatangan pengungsi Rohingya diyakini telah direncanakan dan Indonesia memang menjadi tujuan mereka. (map/ram)

DPRD Medan Pastikan 11 Nama Caleg Dicoret dari DCT Sudah Berhenti Sejak Dua Bulan Lalu

Sekretaris DPRD Kota Medan, M Ali Sipahutar.

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Sekretaris DPRD Kota Medan, M Ali Sipahutar, mengaku telah menerbitkan surat pemberhentian kepada sejumlah nama Caleg DPRD Kota Medan yang pernah bekerja sebagai staf/tenaga ahli ataupun Pekerja Harian Lepas (PHL) di Sekretariat DPRD Kota Medan.

Bahkan, Ali Sipahutar menegaskan bahwa surat pemberhentian itu telah ia keluarkan sejak dua bulan yang lalu.

“Sudah kita keluarkan surat pemberhentian mereka sejak dua bulan yang lalu, atau sejak November 2023,” ucap Ali Sipahutar, Rabu (3/12/2024).

Dijelaskan Ali Sipahutar, surat pemberhentian itu dikeluarkan oleh pihaknya karena sebelumnya para staf yang dimaksud telah mengajukan surat pengunduran diri.

“Mereka mengundurkan diri. Surat pemberhentian kita keluarkan sebagai tindaklanjut dari surat permohonan pengunduran diri yang mereka berikan ke kita di Sekretariat (DPRD Medan),” ujarnya.

Otomatis sejak saat itu, jelas Ali Sipahutar, mereka yang telah mengundurkan diri tidak lagi tercatat sebagai staf di Sekretariat DPRD Medan.

“Dan otomatis sejak kita keluarkan surat pemberhentian itu, maka mereka sudah tidak tercatat sebagai staf di Sekretariat DPRD Medan dan tentu tidak lagi menerima gaji,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu dari 11 nama caleg DPRD Kota Medan yang dicoret namanya dari DCT pada Pemilu 2024, yakni Boydo H.K Panjaitan, juga mengatakan hal senada bahwa dirinya tidak lagi bekerja sebagai staf ataupun tenaga ahli di Sekretariat DPRD Medan.

Untuk itu, Bendahara DPC PDI Perjuangan sekaligus mantan Ketua Komisi III DPRD Medan itu mengatakan bahwa pihaknya akan segera memberikan klarifikasi ke KPU maupun Bawaslu Kota Medan perihal tersebut.

“Surat (pemberhentian) itu akan segera kami serahkan ke KPU,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan mencoret 11 nama Caleg dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Medan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 14 Pebruari 2024. Kendati demikian, 11 nama caleg tersebut belum dinyatakan gugur atau terhapus secara permanen dari DCT.

“Benar, ada 11 nama (yang dicoret dari DCT),” ucap Ketua KPU Kota Medna, Mutia Atiqah, Selasa (2/1/2024).

Kendati demikian, kata Mutia, KPU Medan masih memberikan kesempatan untuk para caleg tersebut untuk memberikan jawaban klarifikasi atau upaya hukum dari caleg ataupun 0artai pengusung terhitung tiga hari jam kerja sejak terbitnya surat keputusan pencoretan dari KPU.

“Sesuai aturan, kepada yang bersangkutan diberikan waktu 3 hari kerja untuk hak klarifikasi upaya hukum. Lewat 3 hari tidak ada klarifikasi dari Caleg maka yang bersangkutan dinyatakan gugur,” ucap Mutia.

Seperti diketahui, pencoretan itu tertuang dalam Keputusan KPU Kota Medan No.931 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 778 Tahun 2023 Tentang DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2023, ditandatangani Ketua KPU Kota Medan Mutia Atiqah.

Artinya, 3 hari kerja sejak SK diterbitkan yakni tanggal 2, 3 dan 4 Januari 2024, KPU Medan sudah harus menerima klarifikasi dari nama-nama yang dimaksud. Jika dalam tiga hari tidak ada klarifikasi, maka caleg tersebut dinyatakan gugur.

Ditambahkan Mutia, ada pun alasan pencoretan dikarenakan 11 caleg tersebut masih terdaftar sebagai tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli pakar di DPRD Kota Medan.

“Sebelas nama caleg kita coret karena belum ada kita terima (surat) pengunduran diri atau SK pemberhentian dari Sekwan DPRD Medan ataupun istansi tempat mereka bekerja,” jelas Mutia.
(map/ram)

1...773774775...15,664Page 774 of 15,664

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor