Home Blog Page 805

Wakapolres Sergai Rapat Anev Pengamanan TPS Se- Sergai

BERSAMA: Wakapolres Sergai Kompol Damos C Aritonang bersama anggota.

SERGAI, SUMUTPOS.CO- Polres Serdangbedagai (Sergai) menggelar rapat analisa dan evaluasi (Anev) hasil pemetaan, identifikasi, lokasi, dan potensi ancaman dalam pelaksanaan pengamanan (PAM) tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah hukum (Wilkum) Polsek Teluk Mengkudu, Firdaus, dan Tanjung Beringin, di Aula Patriatama Polres Sergai Seirampah, Selasa (30/1/2024).

Anev dipimpin Wakapolres Sergai Kompol Damos C Aritonang didampingi Kabag Ops Kompol LS Siregar, Kabag SDM Kompol SP Anal Ampun, serta diikuti Kapolsek Teluk Mengkudu AKP Sugiono, Kapolsek Firdaus AKP Andi Sujendral, Kapolsek Tanjung Beringin AKP Tobat Sihombing, dan para personel PAM TPS sebanyak 114 personel.

Dalam arahannya, Kompol Damos C Aritonang meminta seluruh personel PAM TPS agar segera mendatangi dan mencek lokasi TPS, mengenali petugas KPPS dan Linmas di masing-masing TPS.

“Personel PAM TPS harus dapat mengamankan kotak suara yang telah di distribusikan KPUD Sergai dan PPK, serta PPS. Dan segera melaporkan setiap potensi ancaman dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pengamanan TPS,” tegasnya.

Kabag Ops Kompol LS Siregar menambahkan, personel Pam TPS harus dapat menganalisa potensi kerawanan dan gangguan keamanan di masing-masing TPS.

Memberdayakan semua potensi masyarakat untuk mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif selama berlangsung, dan setelah berakhirnya proses pemungutan suara.

Seluruh personel Pam TPS harus mengetahui SOP pengamanan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dan proses pemungutan suara di TPS.

“Segera melaporkan kepada pimpinan setiap permasalahan yang terjadi selama proses pemungutan suara berlangsung, untuk segera dapat ditindaklanjuti,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kabag Ops juga mengenalkan dan mensosialisasikan petunjuk dan penggunaan aplikasi pengamanan TPS Polres Sergai yang telah dibuat, dan akan di pergunakan oleh seluruh personel Pam TPS pada Pemilu 2024. Dengan tujuan, untuk mempermudah seluruh personel dalam melaksanakan tugas pengamanan di setiap TPS yang berada di wilayah hukum Polres Sergai.

Usai sosialisasi aplikasi, dilanjutkan dialog interaktif dan sesi tanya jawab dengan seluruh personel Pam TPS.

Ps Kasi Humas Polres Sergai, Iptu Edward Sidauruk kepada awak media mengatakan, dari hasil Anev yang dilakukan, secara umum personel PAM TPS di Wilkum Polsek Teluk Mengkudu, Firdaus, dan Tanjung Beringin, telah mendatangi TPS yang menjadi objek pengamanan. Telah mengenali dan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan petugas KPPS dan Linmas di masing-masing TPS.

Selain itu, personel PAM TPS telah melakukan deteksi dini, dan menganalisa potensi gangguan Kamtibmas di masing-masing objek pengamanan dalam rangka mengantisipasi terjadinya potensi kerawanan dan gangguan keamanan selama berlangsungnya proses pemungutan suara di TPS.

“Berdasarkan dialog interaktif yang dilakukan bersama personel PAM TPS, diketahui sampai saat ini belum ada ditemukan kendala dan masalah dalam melaksanakan Pam TPS Pemilu 2024,” jelasnya. (fad/ram)

Komisi I Minta Disdukcapil Medan Lebih Gencar Sosialisasikan IKD

Anggota DPRD Kota Medan, Robi Barus.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus, meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan untuk lebih gencar dalam menyosialisasikan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pasalnya, jumlah warga Kota Medan yang telah memiliki IKD terbilang masih sangat kecil.

“IKD ini kan program Pemerintah Pusat yang sifatnya sangat baik. Salah satu tujuannya agar identitas dan data penduduk bisa terangkum dalam satu data dan terkoneksi secara digital. Tapi di Kota Medan, kita lihat jumlah warga yang sudah mengaktivasi IKD masih sangat kecil,” ucap Robi Barus kepada Sumut Pos, Selasa (30/1/2024).

Dikatakan Robi, hingga awal Januari 2024, baru sekitar 60 ribuan warga Kota Medan yang telah mengaktivasi IKD. Sementara dari jumlah penduduk Kota Medan yang berjumlah sekitar 2,5 juta jiwa, terdapat lebih dari 1,8 juta jiwa yang telah berusia di atas 17 tahun atau wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Patokannya mudah, lihat saja jumlah DPT Kota Medan di Pemilu 2024 ini, jumlahnya lebih dari 1.850.000 orang, artinya lebih dari 1,8 juta jiwa sudah memiliki KTP. Dari jumlah itu baru 60 ribuan yang sudah aktivasi IKD. Kalau kita persentasekan, itu baru sekitar 3,25 persen, masih sangat kecil,” ujarnya.

Robi pun berharap, Disdukcapil Kota Medan bisa lebih gencar melakukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan jumlah warga Kota Medan yang melakukan aktivasi IKD. Salah satunya, dengan meningkatkan sosialisasi ke masyarakat.

“Lakukan kolaborasi dengan pihak Kecamatan, Kelurahan, hingga kepling-kepling di Kota Medan untuk menyosialisasikan IKD ini kepada seluruh warga Kota Medan. Saya yakin, pasti masih banyak sekali warga Kota Medan yang bahkan belum tahu apa itu IKD,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan itu.

Selanjutnya, Robi pun meminta Disdukcapil Kota Medan untuk mengarahkan setiap masyarakat yang datang ke kantor Disdukcapil Kota Medan saat mengurus dokumen kependudukannya agar sekaligus melakukan aktivasi IKD.

“Masyarakat sebaiknya langsung datang diarahkan untuk melakukan aktivasi IKD. Tak hanya ke kantor Disdukcapil, di kantor-kantor camat dan yang terbaru di Mal Pelayanan Publik kan pasti juga ada petugas Disdukcapil, di sana juga sebaiknya petugas mengarahkan masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD,” lanjutnya.

Robi menjelaskan, sejatinya aktivasi IKD memang belum menjadi kewajiban. Akan tetapi, hal itu perlu untuk diperhatikan karena merupakan program Pemerintah Pusat yang bertujuan baik untuk masyarakat.

“Toh tidak ada ruginya masyarakat melakukan aktivasi IKD ini. Bahkan dengan memiliki IKD, data warga tersebut bisa terkoneksi dengan data-data lainnya yang dibutuhkan dalam pengurusan apapun,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, hingga awal Januari 2024, sebanyak 60.000 masyarakat Kota Medan sudah melakukan aktivasi IKD. Jumlah tersebut diyakini akan terus bertambah mengingat sampai saat ini hal tersebut masih berjalan.

“Sampai saat ini kita masih terus berjalan aktivasi IKD. Sekitar 60.000 orang sudah melakukannya,” ucap Kadisdukcapil Kota Medan, Baginda Siregar saat dikonfirmasi, Jumat (5/1/2024) lalu.

Dikatakan Baginda, bagi warga Kota Medan yang ingin melakukann aktivasi IKD, bisa datang ke kantor camat maupun Disdukcapil Kota Medan di saat jam kerja.

“Di kecamatan ada petugas yang standby, begitu juga di kantor Disdukcapil. Proses pengaktifannya juga sebentar, sekitar 10 menit saja. Aktiviasi IKD ini juga kita haruskan kepada masyarakat yang datang untuk mengurus dokumen di Disdukcapil,” ujarnya.

Meski saat ini aktivasi IKD belum diwajibkan, Baginda mengimbau masyarakat untuk tetap melakukan aktivasi. Sebab, hal tersebut nantinya akan membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen lainnya. (map/ram)

Dorong Peningkatan Hidup Sehat, Hassanudin Ajak Masyarakat Tekan Angka Stunting di Sumut

Pj Gubernur Sumut, Hassanudin.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin mengajak masyarakat, untuk bersama-sama menekan angka stunting, dengan menjaga kesehatan, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Hal itu, disampaikan Hassanudin saat meninjau Posyandu dan PAUD di Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Selasa (30/1/2024). Hassanudin juga mengajak masyarakat untuk terus rajin datang ke Posyandu.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tingkat prevalensi stunting di Sumut berada pada angka 21,1%. Untuk itu, kegiatan Posyandu diharapkan semakin digalakkan, untuk menurunkan prevalensi stunting hingga tercapai target 14%.

“Posyandu ini, penting sekali dalam upaya kita menurunkan stunting. Posyandu mitra penting Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam upaya penurunan stunting, sehingga stunting kita sesuai target yaitu 14%,” kata Hassanudin.

Selain itu, menurut Hassanudin, Posyandu juga mitra strategis Pemprov Sumut dalam mengatasi berbagai isu kesehatan masyarakat. Pemprov Sumut berkomitmen akan terus bersama-sama dengan berbagai pihak. Termasuk Posyandu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan masyarakat di Sumut.

“Ibu-ibu, bawa terus anak-anaknya ke Posyandu ya, banyak manfaatnya, kita terus jaga kesehatan anak anak kita disini (posyandu),” kata Hassanudin, Selasa 30 Januari 2024.

Mantan Pangdam I Bukit Barisan itu, mengungkapkan bahwa lebih baik menjaga kesehatan ketimbang mengobati.

“Lebih mudah untuk kita menjaga kebersihan dan kesehatan, ketimbang kita mengobati, lebih sulit mengobati,” kata Hassanudin.

Disampaikan juga, Posyandu memiliki peran strategis dalam mengatasi berbagai isu kesehatan masyarakat. Salah satunya stunting, yang bisa ditangani melalui kegiatan Posyandu.

Sementara itu, Pj Ketua TP PKK Sumut Dessy Hassanudin yang juga Pembina Posyandu Sumut mengatakan, saat ini Posyandu tengah menggalakkan peran Posyandu dalam menangani berbagai permasalahan kesehatan masyarakat. Ia juga berharap masyarakat tidak ragu datang ke Posyandu.

“Kita juga mengharapkan masyarakat tidak ragu datang ke Posyandu, dengan ke Posyandu masyarakat bisa mendapatkan berbagai layanan kesehatan, memang mencegah lebih baik daripada mengobati,” kata Dessy.

Turut hadir Bupati Tapsel Dolly Pasaribu, Pj Bupati Padanglawas Utara Patuan Rahmat Syukur Hasibuan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Agus Tripriyono, Kepala Bappelitbang Sumut Hasmirizal Lubis, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit, dan OPD Pemprov Sumut lainnya.(gus/ram)

KPU dan Bawaslu Kota Medan Pastikan Netral di Pemilu 2024

Ketua KPU Medan, Mutia Atiqah.

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Setelah Sumatera Utara dihebohkan dengan adanya oknum komisioner Bawaslu Kota Medan yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT), baru-baru ini Sumatera Utara kembali dikejutkan dengan adanya komisoner KPU Padang Sidempuan yang turut terjaring OTT.

Alhasil, kondisi itu pun semakin mempertegas persepsi liar masyarakat terkait ketidaknetralan para penyelenggara Pemilu 2024.

Ditanya terkait hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Mutia Atiqah memastikan bahwa pihaknya di KPU Kota Medan akan tetap netral dalam Pemilu 14 Februari 2024. Saat ini, pihaknya juga sudah menandatangani pakta integritas terhadap seluruh komisoner KPU Kota Medan.

“Saya pastikan kita (KPU Medan) netral. Begitu juga terhadap seluruh petugas PPS dan KPPS, terus kita ingatkan agar bekerja sesuai amanat UU,” ucap Mutia, Selasa (30/1/24).

Dikatakan Mutia, kemarin pihaknya bersama perwakilan KPU di seluruh Sumatera Utara (Sumut) juga diberikan penguatan oleh KPU RI melalui sambungan zoom.

“Jadi kita diminta agar mengurangi berkumpul-kumpul di luar sampai waktu Pemilu nanti. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi yang rentan terjadi menjelang Pemilu,” ujarnya.

Kalaupun nanti ada komisioner maupun petugas PPS dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran, Mutia menyebut bahwa semua perbuatan tersebut tentu akan menuai sanksi.

“Kalau memang sudah melenceng dari amanat UU dan peraturan KPU, tentu oknum-oknum tersebut akan ada sanksinya. Kasus OTT terhadap rekan kita yang terjadi di Padangsidempuan harus menjadi pembelajaran. Kita prihatin atas peristiwa itu. Oleh karenanya, saya imbau rekan-rekan KPU Medan agar menjalankan tugasnya sesuai amanat UU,” pungkasnya.

Hal serupa juga dikatakan Ketua Bawaslu Kota Medan, David Reynold Tampubolon. Ia menyebutkan, penandatanganan pakta integritas membuktikan bahwa Bawaslu Kota Medan juga qkan bersikap netral dalam Pemilu 2024 nanti.

“Selalu kita ingatkan, baik itu komisioner maupun PKD agar bekerja sesuai tupoksinya. Tugas Bawaslu sebagai pengawas Pemilu tentu sarat banyaknya godaan, makanya selalu kita ingatkan jajaran kita agar selalu netral,” katanya.

David menyadari bahwa pelanggaran bisa saja terjadi, baik itu dari Peserta Pemilu maupun penyelenggara. Hanya saja, dirinya menegaskan bahwa hal-hal seperti itu terjadi terhadap oknum saja.

“Sanksinya pasti ada bagi setiap oknum yang melanggar, apakah itu etik ataupun pidana. Namun saya tegaskan jika sikap kita (Bawaslu Medan) netral dalam Pemilu ini,” pungkasnya. (map/ram)

Perdagangkan Satwa Dilindungi, 2 Terdakwa Divonis 2 Tahun dan 3 Tahun Penjara

TUNTUTAN: Sidang pembacaan tuntutan terhadap dua terdakwa kasus perdagangan orang utan, Selasa (30/1/2024).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terdakwa Reza Heryadi alias Ica dituntut jaksa 2 tahun penjara. Sedangkan Ramadhani alias Bolang, dituntut 3 tahun penjara. Kedua warga Aceh ini, dinilai terbukti atas kasus perdagangan satwa dilindungi, dua individu orangutan sumatra (pongo abelii).

Selain itu, keduanya juga dituntut masing-masing membayar denda sebesar Rp50 juta, subsider 6 bulan kurungan.

“Perbuatan kedua terdakwa dinilai melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Febrina Sebayang, dalam sidang virtual di ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (30/1/2024).

Menurut JPU, hal yang memberatkan, perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi satwa yang dilindungi. Selanjutnya, untuk terdakwa Ramadhani hal-hal yang memberatkan lainnya, yaitu terdakwa sudah pernah dihukum.

“Hal-hal yang meringankan, terdakwa Reza Heryadi belum pernah dihukum. Kemudian, kedua terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya,” ujar jaksa.

Setelah mendengarkan tuntutan, hakim ketua Khamozaro Waruwu menunda persidangan hingga 13 Februari 2024, untuk agenda pembacaan putusan.

Mengutip dakwaan, kasus ini bermula pada 26 September 2023. Saat itu, petugas Polda Sumut memperoleh informasi terkait adanya kegiatan pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa anak orang utan dari Kota Langsa menuju Kota Medan.

Setelah mendapatkan informasi tersebut, keesokan harinya tim bersama pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumut melakukan pengembangan.

Dalam proses pengembangan, petugas berhasil mengamankan 1 unit mobil Toyota Kijang Innova berwarna putih sedang melintas di Jalan Sisingamangaraja, Km 6 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.

Saat diperiksa, mobil yang dikemudikan terdakwa sedang mengangkut satwa yang dilindungi, yaitu 2 ekor anak orang utan dalam keadaan hidup untuk diperjualbelikan.

Kemudian, terdakwa Reza Heryadi alias Ica saat diinterogasi petugas dari Polda Sumut dan BKSDA Sumut mengaku akan mendapatkan upah antar dari terdakwa Ramadhan alias Dani alias Bolang.

Keesokan harinya, tepatnya 28 Januari 2024, petugas Polda Sumut dan BKSDA Sumut berhasil menangkap terdakwa Ramadhan alias Dani alias Bolang di kediamannya. Kemudian, petugas pun membawa terdakwa ke Mapolda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan. (man/ram)

Kios Pedagang Kelontong Terbakar Akibat Korsleting Listrik, Empat Mobil Damkar Turun

PADAMKAN: Tim regu pemadam kebakaran Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebingtinggi memadamkan api dengan menurunkan empat mobil Damkar ke lokasi kebakaran.

TEBINTINGGI, SUMUTPOS.CO- Warga Jalan Delima Kelurahan Rambung Kecamatan Tebingtinggi Kota, Kota Tebingtinggi sempat histeris melihat kebakaran kios toko kelontong milik Vivian Saragih (45), Selasa (30/1/2024) siang.

Warga yang berdekatan dengan kios kelontong tersebut sempat melakukan evakuasi barang-barang karena ditakutkan api menyambar bangunan sebelah rumah.

Mendapatkan informasi telah terjadi kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebingtinggi menurunkan empat mobil Damkar untuk memadamkan api.

Dalam hitungan menit, api yang sempat berkorbar mampu dijinakkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebingtinggi.

Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebingtinggi, Abdul Halim Purba mengatakan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebingtinggi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kebakaran di Jalan Delima depan Kantor Bapedda.

“Tidak ada korban jiwa atas kejadian kebakaran tersebut. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta,” jelas Abdul Halim.

Dijelaskan Abdul Halim, dugaan penyebab kebakaran menurut keterangan pemilik kios kelontong dikarenakan adanya korsleting listrik dari cok sambung.

“Korsleting arus listrik di kios kelontong milik korban. Sebelum pemadam kebakaran datang ke lokasi, warga sempat memadamkan api menggunakan peralatan seadanya,” ungkap Abdul Halim.

Sedangkan korban kebakaran, Vivian Saragih menuturkan dirinya siang itu sedang duduk di kios kelontong menunggu pembeli, tetapi ketika itu mencium bau aroma kabel terbakar.

“Tiba-tiba muncul asap tebal disertai kobaran api dari belakang bagian kios yang cepat membesar. Langsung aku teriak meminta tolong kepada warga sekitar ada kebakaran,” jelas Vivian.

Mendengar teriakan ada kebakaran, ungkap Vivian, warga sekitar dan pegawai datang mencoba memadamkan api dengan ember. “Untuk kerugian akibat kejadian masih dalam pendataan kami, karena barang barang dagangan banyak yang terbakar dan rusak,” jelasnya. (ian/ram)

Masyarakat Ramai Datangi Gerakan Pangan Murah Yang Digelar Pemko Tebingtinggi

GPM: Pemko Tebingtinggi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebingtinggi melaksanakan kegiatan GPM di Kecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan kebutuhan pokok, Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di halaman Kantor Camat Padang Hilir, Senin (29/1/2924).

“GPM ini, merupakan pelaksanaan hari pertama dari jadwal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tebingtinggi bagi masyarakat di 5 Kecamatan se-Kota Tebingtinggi, yakni pada tanggal 29 Januari hingga 5 Februari 2024,” jelas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebingtinggi Marimbun Marpaung, Selasa (30/1/2024) di ruang kerjanya Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi.

Dalam pelaksanaan GPM ini, jelas Marimbun Marpaung, masyarakat dapat membeli bahan pangan pokok yang disediakan Pemko Tebingtinggi dengan harga terjangkau, seperti beras 5 kg dengan harga Rp53.000, gula 1 kg dengan harga Rp16.000 serta minyak goreng 1 liter dengan harga Rp14.000.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi, Marimbun Marpaung menyatakan bahwa GPM ini merupakan bentuk kerja sama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan Pemko Tebingtinggi dan Bulog Cabang Medan dalam rangka pengendalian inflasi serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dalam menyambut hari besar keagamaan nasional perayaan Imlek tahun 2024.

“Kegiatan GPM bersumber dari dana program Bapanas yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan juga bersama-sama dengan Bulog Cabang Medan, dalam rangka pengendalian inflasi dan menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan serta menyambut perayaan Imlek 2024,” jelas Marimbun.

Lebih lanjut, Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian, Marimbun Marpaung bahwa ketersediaan komoditi pangan yang dijual pada pelaksanaan GPM hari pertama ini adalah beras sebanyak 7 ton, minyak goreng kemasan 1 liter sebanyak 500 liter dan gula sebanyak 500 kg.

“Pelaksanaan GPM ini akan dilakukan secara berturut-turut di 5 Kecamatan se-Kota Tebingtinggi. Namun, pada tanggal 30 dan 31 Januari pelaksanaan GPM ditiadakan dikarenakan pada tanggal tersebut Pemko Tebingtinggi melalui Dinas Perdagangan akan menggelar Pasar Pengendalian Harga (PPH) yang juga dapat diikuti oleh masyarakat Kota Tebingtinggi untuk membeli bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” bebernya.

Menurut Marimbun, dari tanggal 29 hingga 5 Februari 2023, itu berurut akan mendapat jadwal GPM yaitu Kecamatan Padang Hilir, Kecamatan Rambutan, Kecamatan Tebingtinggi Kota, Kecamatan Padang Hulu dan Kecamatan Bajenis. Pelaksanaannya di Kantor Camat masing-masing. Namun, perlu saya jelaskan bahwa tanggal 30 dan 31 Januari tidak ada pelaksanaan GPM karena ada PPH oleh Dinas Perdagangan,” tutup Marimbun. (ian)

Diikuti Forkopimda, KPU Binjai Gelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara

SIMULASI: Unsur forkopimda yang mengikuti simulasi salam KPU melayani.Istimewa/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO- Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan umum yang jatuh pada Rabu (14/2/2024). Simulasi yang digelar KPU Binjai turut disaksikan unsur forkopimda.

Selain itu, simulasi ini digelar setelah Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terpilih mengikuti bimtek. “Tujuannya untuk mengetahui langsung kesiapan seluruh penyelenggara dan sekaligus mengaplikasikan serta mengimplementasikan hasil bimtek yang telah dilakukan,” kata Komisioner KPU Binjai, Arie Nurwanto, Selasa (30/1/2024).

Arie menjelaskan, simulasi pemungutan dan penghitungan suara dilakukan untuk mengetahui estimasi waktu yang dibutuhkan saat hari H pesta demokrasi yang tinggal belasan hari lagi. Menurut dia, simulasi pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar serta tertib.

“Tidak ada kendala,” tambah Arie.

Simulasi digelar di Lapangan Sepakbola Kelurahan Kebun Lada, Binjai Utara, Senin (29/1/2024). Seluruh unsur forkopimda hadir dalam simulasi tersebut.

Mulai dari Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah, Kajari Binjai, Jufri hingga Kapolres Binjai, AKBP Rio Alexander Panelewen. Dalam sambutannya, Amir menilai, simulasi yang digelar merupakan langkah awal bagi KPU Binjai untuk berkoordinasi dengan forkopimda dalam menggelar pemilu serentak agar dapat berjalan sukses.

“Mudah-mudahan simulasi ini bisa berjalan sesuai aturan pada 14 Februari 2024. Tentu simulasi ini dilakukan untuk jadi kesiapan kita. Kegiatan simulasi ini juga menggambarkan kondisi di hari H nanti, di mana terdapat kotak suara, bilik suara, papan pengumuman DPT, petugas KPPS, pengawas TPS dan saksi. Karena itu simulasi yang dilakukan hari ini merupakan representasi kejadian pemungutan suara sesungguhnya dan persiapan untuk menghadapi situasi ril dan kendala di lapangan pada 14 Februari 2024 nanti,” tukasnya. (ted/ram)

Bawaslu Sumut Ingatkan Jangan Salah Kirim Terkait Pendistribusian Logistik Pemilu 2024

Saut Boangmanalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, berkordinasi dan melibatkan TNI/Polri dan aparatur pemerintah daerah, dalam pengawalan serta pengaman pendistribusian logistik Pemilu 2024, secara berjenjang dari gudang ke masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hal itu, diungkapkan oleh Komisioner KPU Sumut, Robby Effendi kepada wartawan, Selasa (30/1/2024). Ia mengatakan pendistribusian logistik akan dimulai 1 Februari 2024, dimulai lokasi TPS yang jauh yang memerlukan waktu lama.

“Pendistribusian logistik pemilu akan dilaksanakan pada interval waktu 1 Februari 2024 dan paling lambat sampai di TPS pada 13 Februari 2024,” ucap Robby.

Robby mengatakan bahwa proses pelipatan, sortir hingga pengepakan seluruh logistik Pemilu 2024, sudah 100 persen. Tinggal proses pendistribusian dari gudang logistik masing-masing Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan.

“Logistik Pemilu tersebut, dipastikan tersimpan dengan aman. Karena, mendapatkan pengawasan dan pengamanan ketat,” jelas Robby.

Terpisah, Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, mengingatkan KPU Sumut, untuk melakukan kordinasi secara ekstra dengan stakeholder terkait.

“Kami terus melakukan koordinasi, dengan pemangku kebijakan terkait dalam pengawasan Logistik Pemilu 2024,” kata Saut.

Menurutnya, peningkatkan koordinasi tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah agar proses pendistribusian logistik tersebut berjalan dengan baik atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

“Komunikasi, merupakan kata kunci kepada KPU agar proses pendistribusian ini, berjalan dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Untuk memastikan logistik ini, bisa terdistribusi sesuai dengan tempat, lokasi serta jumlah yang sudah di atur,” kata dia.

Berdasarkan pengawasan di lapangan, Saut mengatakan saat ini seluruh logisitik pemilu yang akan digunakan pada 14 Febuari 2024 tengah dilakukan tahap setting dan packing diseluruh kabupaten/kota di Sumut.

“Yang kita dapat distribusi logistik Sampai ke kabupaten/kota sudah 100 persen. Logistik tersebut, sedang berlangsung penyusunan yang nantinya akan disalurkan ke kecamatan dan TPS-TPS,” sebutnya

Untuk itu, pihaknya terus melakukan pengawasan melekat sehingga pendistribusian logistik tersebut tidak mengalami permasalahan.

“Pendistribusian ke kecamatan perlu diwanti-wanti atau diwaspadai karena sering kali terjadi logistik salah kirim. Untuk itu kita terus melakulan pengawasan,” tandas Saut.(gus/ram)

STOK Bina Guna Terima SK Prodi Pendidikan Khusus

TERIMA SK: Kepala LLDikti Sumut Prof Saiful Anwar Matondang MA PhD (kanan) menyerahkan SK Prodi kepada Dr Hj Liliana Puspasari MKes di Medan.ISTIMEWA.

KETUA Sekolah Tinggi Olahraga Kesehatan (STOK) Bina Guna Dr Hj Liliana Puspasari MKes menerima surat keputusan Kemdikbudristek Nomor 104/E/O/2024 tentang izin pembukaan Program Studi (Prodi) Pendidikan Khusus Program Sarjana.

Surat keputusan ini diserahkan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Sumut Prof Saiful Anwar Matondang MA PhD kepada Ketua STOK Bina Guna Dr Hj Liliana Puspasari MKes di Medan, Senin (29/1).

”Terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provsu atas rekomendasinya, YPAC Medan dan semua pihak yang telah membantu. Hal ini merupakan wujud nyata pembuktian komitmen STOK Bina Guna untuk terus meningkatkan layanan akademik dan pengembangan institusi bagi masyarakat Sumut,” kata Dr Hj Liliana Puspasari MKes kepada Sumut Pos, Selasa (30/1).

Ia menambahkan bahwa Prodi Pendidikan Khusus STOK Bina Guna akan berlayar untuk menciptakan lulusan sebagai guru, peneliti, dan enterpreneur yang kompeten pada bidang akademik Sekolah Luar Biasa (SLB) dan melahirkan generasi emas pada bidang olahraga berkebutuhan khusus sebagai salah satu tonggak prestasi di bidang olahraga.

”Prodi Pendidikan Khusus STOK Bina Guna akan terus meningkatkan kemitraan dengan lembaga yang menaungi sumber daya manusia berkebutuhan khusus dan sebagai upaya mewujudkan pemerataan pendidikan di Sumut. Prodi pendidikan khusus ini satu-satunya di Sumut,” tambahnya.

Dr Hj Liliana Puspasari MKes menegaskan bahwa pembukaan Prodi baru ini juga merupakan implementasi perhatian STOK Bina Guna dalam mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan unggul di Sumut.

Terbaik III
Sebelumnya STOK Bina Guna berhasil meraih terbaik III pada Anugerah Pelaporan SPMI Tahun 2023 LLDikti Wilayah I Sumut pada kategori Evaluasi. Sekolah tinggi ini menjadi bagian nominasi penilaian berdasarkan tata pelaksanaan evaluasi SPMI yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan standar perguruan tinggi.

Capaian ini menjadi semangat baru untuk STOK Bina Guna dan Tim SPMI dalam meningkatkan kinerja dan menjaga mutu layanan akademik yang berdampak pada pengembangan institusi serta terintegrasi dengan budaya mutu SDM yang unggul.

Ketua STOK Bina Guna menyebutkan bahwa pihaknya terus mempersiapkan pengembangan mutu, pembaharuan dokumen mutu, evaluasi dan monitoring pemenuhan standar mutu, pengendalian pelaksanaan serta pengembangan akademik.

Selain itu STOK Bina Guna telah mencapai akreditasi BAN PT dan LAMDIK untuk dua Prodi yaitu Ilmu Keolahragaan dan Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR). (dmp)

1...804805806...15,913Page 805 of 15,913