Home Blog Page 817

Pelni Medan Lepas Keberangkatan Penumpang Mudik Gratis Tahun Baru 2024.

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Medan melepas saat penumpang program mudik gratis di Aula VIP Pelabuhan Bandar Deli Belawan, Sabtu (6/1/2024).

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Medan melepas penumpang program mudik gratis di Aula VIP Pelabuhan Bandar Deli Belawan, Sabtu (6/1/2024).

Dalam program mudik gratis hari pertama ini, Pelni Medan memberangkatkan sebanyak 166 orang yang masuk dalam program mudik tersebut.

Kepala Cabang Pelni Medan, Biwa Abi Laksana mengatakan, jika kegiatan mudik hari pertama ini kami memberangkatkan sebanyak 166 penumpang dari kuota 682 untuk naik ke KM Kelud Jurusan Belawan Batam.

Untuk hari pertama, Sabtu (6/1/2024) Pelni Medan memberangkatkan penumpang mudik gratis menggunakan KM Kelud, dan untuk Minggu (7/1/2024) Pelni Medan memberangkatkan penumpang mudik gratis dengan menggunakan KM. Dorolonda.

Biwa melanjutkan, ini merupakan program tahunan rutin dari Kementerian Perhubungan yang turut membantu masyarakat yang ingin berangkat mudik ke Batam melalui kapal KM Kelud, namun yang ikut berpatisipasi sangat sedikit, belum setengahnya, mudah-mudahan untuk mudik gratis pada perayaan lebaran 2024 jumlah penumpang yang ikut program mudik gratis lebih meningkat. Ucapnya.

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Belawan Rivolindo mengatakan, sangat menyambut baik kepada dengan masyarakat yang turut serta mengikuti program tahunan yang memang digagas oleh Kementerian Perhubungan, ucapnya.

Rivolindo mengungkapkan, namun untuk penumpang yang ikut dalam program ini masih sedikit, saya harap untuk kedepan masyakarat turut serta dalam program mudik gratis ini.

“Saya harap kepada rekan-rekan media untuk terus membantu mensosialisasikan kegiatan mudik gratis ini, agar untuk event kedepan masyarakat lebih banyak yang ikut berpartisipasi,” ucapnya.

Setelah kegiatan pelepasan, sepuluh orang perwakilan dari penumpang mudik gratis diberikan bingkisan dari Kepala PT.Pelni, sebagai tanda ucapan terima kasih untuk ikut serta dalam kegiatan ini.

Hadir pada pelepasan tersebut, Kepala Pelni Medan, Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Belawan, Kepala Basarnas Belasan, Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan, beserta SKPD yang ada di wilayah Pelabuhan Belawan.(mag-1/tri)

Persaingan Grup X Makin Sengit

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persaingan Grup X Babak 12 Besar Liga 2 musim 2023/2024 berjalan sengit. Hal terlihat setelah empat tim memiliki poin sama usai melakoni pertandingan perdana, Sabtu (6/1/2024). Dua pertandingan di grup ini berakhir imbang.

Pertandingan perdana antara PSMS Medan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Baharoeddin Siregar, Lubukpakam berakhir imbang tanpa gol. Laga ini berjalan tanpa disaksikan suporter tuan rumah PSMS.

Meski tanpa didukung suporternya, PSMS justru bermain cukup baik. Mereka sedikit mendominasi jalannya pertandingan dan memiliki beberapa kali peluang mencetak gol.

Peluang terbaik PSMS tercipta di menit ke-15. Umpan dari sisi kiri berhasil disundul Nico Malau. Sayang, bola membentur mistar gawang.

Begitu juga ketika Niko Malau lepas dari kawalan pemain belakang Persiraja. Namun tendangannya masih mengenai kaki pemain lawan, sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok.

Di babak kedua, PSMS kembali memiliki peluang ketika terjadi kemelut di depan gawang Persiraja. Namun kemelut tersebut tidak bisa diselesaikan menjadi gol, karena bola masih bisa disapu kiper Persiraja.

Persiraja sendiri memiliki beberapa peluang melalui serangan balik. Namun juga gagal membuahkan gol. Hingga pertandingan usai, tidak ada gol tercipta.

Hasil imbang ini membuat persaingan di Grup X semakin sengit. Sebab pertandingan lain antara tuan rumah Semen Padang FC melawan PSIM Yogyakarta di Stadion H Agus Salim, Padang, juga berakhir imbang dengan skor 1-1.

Usai pertandingan, Pelatih PSMS Miftahudin Mukson mohon maaf kepada pendukung PSMS. Sebab hasil imbang ini merugikan bagi timnya. “Saya mohon maaf karena gagal meraih tiga poin fi kandang sendiri,” ujarnya pada temu pers usai pertandingan.

Miftahudin menambahkan, timnya sudah berusaha untuk menang. Terbukti mereka tampil lebih baik. “Pemain sudah berusaha, tapi gagal mencetak gol. Mudah-mudahan kita bisa raih hasil maksimal pada pertandingan selanjutnya,” tambahnya. (dek)

Kerahkan 400 Warga, KPU Medan Mulai Sortir Dan Lipat Surat Suara

Warga yang menjadi tenaga kerja saat melipat kertas suara di KPU Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan mulai melakukan pensortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan DPR RI dan DPRD Provinsi dan DPRD Kota menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2024 mendatang digudang Logistik KPU Kota Medan Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Sabtu (6/1/2023)

Dalam proses pensortiran dan pelipatan surat suara, KPU Kota Medan mengerahkan sebanyak empat ratus warga sebagai tenaga pekerja.

Pantauan Sumut Pos di lokasi ratusan orang terlihat memadati ruang penyortiran dan pelipatan surat suara di gudang logistik KPU Kota Medan. Satu-persatu surat suara pun disortir dan dilipat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para warga juga tampak sudah lihai dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara.

Penyortiran dan pelipatan surat suara ini pun dijaga ketat oleh sejumlah personil Kepolisian Resort (Polres) Pelabuhan Belawan dan juga diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan dan petugas KPU Kota Medan.

KPU Kota Medan sebelumnya telah menerima surat suara untuk pemilihan DPR RI sebanyak 1.893.724, kertas suara untuk pemilihan DPRD Provinsi sebanyak 1.893.724 dan kertas suara untuk pemilihan DPRD Kota sebanyak 1.893.724. Sementara untuk kebutuhan surat suara Kota Medan sebanyak 1.893.724.

Ketua Komisi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Mutia Atiqah mengatakan, penyortiran dan pelipatan surat suara ini melibatkan sebanyak empat ratus warga dari berbagai wilayah Kota Medan.

Dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara, para pekerja harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mana para pekerja pada saat melakukan pelipatan didalam gudang harus menggunakan tanda pengenal yang telah disiapkan, tidak boleh makan dan minum sebelum waktunya, tidak diperbolehkan membawa barang apapun baik itu ponsel maupun barang lainnya.

“Targetnya kita lima sampai enam hari, karena empat ratus pekerja ini di kelompokkan dengan satu kelompok itu sepuluh orang dan satu kelompok targetnya seribu surat suara dalam satu hari Surat suara yang dilipat itu ada surat suara DPR RI, DPRD Sumut dan DPRD Kota Medan,” ucap Mutia.

Para pekerja penyortiran dan pelipatan surat suara ini sebagian besar adalah ibu rumah tangga yang ingin memperoleh penghasilan tambahan untuk keluarganya. Dalam satu pelipatan surat suara, KPU Kota Medan memberikan upah kepada para pekerja sebesar tiga ratus lima puluh rupiah.

Devi salah satu warga yang dilibatkan dalam penyortiran dan pelipatan surat suara mengaku senang dan bersyukur bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu 2024. Selain itu, pekerjaan sortir dan pelipatan ini menambah penghasilan yang didapat oleh suaminya.

“Gak ada kesulitan, gampang kok pelipatannya sudah diajari tadi. Berkah sekali sangat membantu keluarga. Kalau ini sampai selesai berapa hari,” ujarnya.

Suara suara ini nantinya akan didistribusikan ke enam ribu Tempat Pemungutan Suara atau TPS yang tersebar di dua puluh dua Kecamatan yang ada di Kota Medan, yakni Kecamatan Medan Deli, Medan Belawan, Medan Timur, Medan Barat, Medan Kota, Medan Selayang, Medan Tuntungan, Medan Helvetia, Medan Tembung, Medan Sunggal, Medan Polonia, Medan Petisah, Medan Perjuangan, Medan Marelan, Medan Maimun, Medan Labuhan, Medan Denai, Medan Baru, Medan Amplas dan Medan Area.

Terkait dengan surat suara, sampai hari ini hanya surat suara Pilpres dan DPD saja yang belum diterima KPU Kota Medan.(mag-1/tri)

Pelindo Group Belawan Serahkan Apresiasi First Call Vessel 2024

Nakhoda Kapal MV CETUS dan keagaenan Kapal saat bersama manajemen Pelindo Group.

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – PT Pelindo (Persero) Regional 1 Belawan, Subholding Pelindo Multi Terminal (SPMT) dan Subholding Pelindo Jasa Maritim (SPJM) menggelar penyambutan kapal pertama atau First Call Vessel Tahun 2024, Selasa, (2/1/24).

MV CETUS menjadi kapal yang pertama sekali sandar di Pelabuhan Belawan di tahun 2024. Kapal MV CETUS telah melakukan pembongkaran Curah kering berupa gandum sebanyak 20.000 Ton dan Kembali berlayar pada Jumat, (5/1/2024).

Nakhoda Kapal dan keagaenan Kapal menerima penghargaan dari manajemen Pelindo Group yang diberikan secara langsung oleh Junior Manager Operasi Pelindo Regional 1 Belawan, Priyetni yang mewakili Executive General Manager Belawan, Branch Manager SPMT Belawan dan Manager Area Sumatera I SPJM Belawan beserta jajaran manajemen Pelindo Group di Belawan.

Pada kesempatan tersebut manajemen Pelindo Group menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan sekaligus apresiasi kepada seluruh pelanggan/mitra kerja Kepelabuhanan yang telah mempercayakan pelayanannya kepada Pelindo Group di Belawan.

Semoga di tahun 2024 ini Pelindo dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkesan kepada pelanggan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Belawan.
Apresiasi dalam kegiatan First Call Vessel 2024 di pelabuhan Belawan ini juga merupakan wujud dari nilai AKHLAK yang menjadi pedoman implementasi bagi seluruh insan BUMN.(mag-1/tri)

Bila Tarif Parkir Jadi Naik, DPRD Medan Harapkan Tidak Berlaku Bagi Sepeda Motor

Bendahara Fraksi PKS DPRD Medan, Rudiawan

MEDAN, SUMUT POS – Fraksi PKS DPRD Medan memberikan komentar terkait wacana kenaikan tarif parkir di Kota Medan. Bilapun kenaikan tarif itu jadi diberlakukan, Fraksi PKS berharap agar kenaikan tarif itu hanya berlaku untuk kendaraan roda empat ke atas dan tidak berlaku untuk kendaraan roda dua.

“Kalau pun harus dilakukan penyesuaian tarif parkir di Kota Medan, kita berharap agar kenaikan tarif itu tidak berlaku untuk sepeda motor,” ucap Bendahara Fraksi PKS DPRD Medan, Rudiawan, Minggu (7/1/2024).

Rudiawan meminta agar tarif parkir untuk kendaraan sepeda motor di Kota Medan tetap di angka Rp2 ribu. Pasalnya, mayoritas warga tidak mampu atau menengah ke bawah beraktivitas dengan menggunakan sepeda motor. Walaupun, orang-orang dengan ekonomi mampu juga banyak yang beraktivitas dengan kendaraan roda dua tersebut.

“Tapi setidaknya dapat kita pastikan kalau orang tidak mampu, orang miskin, sudah pasti berkendara dengan sepeda motor. Kalau tarif parkir sepeda motor dinaikkan jadi Rp3 ribu, ini justru akan semakin menyulitkan perekonomian mereka,” ujarnya.

Sementara, Rudiawan mengaku setuju dengan statement Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang mengaku mempertimbangkan kenaikan tarif parkir dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya dari sisi inflasi.

“Kalau pengguna sepeda motor ini rata-rata parkir 5 kali saja dalam sehari, maka satu hari dia harus mengeluarkan Rp15 ribu untuk parkir apabila tarif parkir sepeda motor jadi naik menjadi Rp3 ribu. Sementara bila tetap Rp2 ribu, dia hanya perlu menyiapkan Rp10 ribu dalam sehari. Disitu ada selisih Rp5 ribu setiap harinya. Bagi mereka warga tidak mampu, nilai Rp5 ribu itu sangat berarti,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Medan, Bobby Nasution belum memastikan apakah kenaikan tarif parkir di Kota Medan jadi diberlakukan atau tidak. Ia menyatakan, Pemko Medan akan mendiskusikannya terlebih dahulu meskipun Perdanya telah disahkan oleh DPRD Medan.

Dengan belum dapat dipastikan apakah tarif parkir di Kota Medan memang akan naik atau tidak, maka Bobby Nasution juga belum dapat memastikan kapan tarif baru parkir itu akan diterapkan di Kota Medan.

“Nanti, belum saya tentukan. Yang bilang ada yang mau naik (tarif parkir), kita kan pemerintah harus mensosialisasikan (kebijakan) apapun itu. Hasil sosialisasi itu nanti akan kita pertimbangkan. Bukan berarti begitu disuarakan wajib jadi, bukan (kenaikan tarif parkir) ini harus jadi, tapi akan kita diskusikan,” ujarnya.

Bila pun kenaikan tarif itu memang harus dilakukan, Bobby telah meminta kepada jajarannya untuk memperhatikan dengan baik angka kenaikan yang akan ditetapkan. Pasalnya, kenaikan tarif parkir akan berpengaruh terhadap kenaikan inflasi.

“Tapi kita di Kota Medan saya sudah sampaikan agar diperhatikan betul itu untuk naik-naikkan angka (tarif parkir), karena itu akan menaikkan inflasi, akan berpengaruh sekali kepada masyarakat,” katanya.

Untuk mempertimbangkan kenaikan tarif tersebut, sambung Bobby, pihaknya akan melihat beberapa faktor terlebih dahulu. Ia berharap, bilapun terjadi kenaikan tarif, maka kenaikan tarif diharapkan tidak terlalu tinggi sehingga menyebabkan kesulitan ekonomi bagi masyarakat.

“Kita akan lihat tarifnya dari beberapa daerah yang lain, dari beberapa waktu (tarif parkir) kita belum pernah naik. Saya wanti-wanti kemarin, saya sudah sampaikan ke Pak Sekda dan seluruh jajaran, wanti-wanti ini jangan naikkan sembarangan. Jangan naiknya dengan angka yang terlalu drastis, karena ini akan mempengaruhi ekonomi walaupun sedikit,” tutupnya.
(map/tri)

LIPPSU Meminta Wali Kota Evaluasi Kinerja Direktur Keuangan PUD Pasar Medan

Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik.

MEDAN, SUMUT POS – Wali Kota Medan, Bobby Nasution diminta untuk segera mengevaluasi kinerja Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan, Fernando Napitupulu karena bocornya data-data keuangan perusahaan ke para karyawan yang kemudian dibeberkan ke ruang publik.

“Bocornya data-data keuangan PUD Pasar Kota Medan ke karyawan, apalagi dibeberkan oknum karyawan ke ruang publik, ini saya pikir bentuk kegagalan Direktur Keuangan perusahaan. Jadi sepatutnya Wali Kota perlu mengevaluasi kinerjanya,” ucap Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, Sabtu (6/1/2024).

Diketahui, bocornya data keuangan PUD Pasar Medan itu diketahui saat sejumlah pegawai PUD Pasar Medan melakukan aksi demo di depan gedung Balai Kota Medan. Saat itu, pendemo yang merupakan pegawai PUD Pasar membeberkan data keuangan perusahaan yang membuktikan bahwa dirinya mengetahui data keuangan perusahaan dan membuat khalayak publik juga ikut mengetahuinya.

Azhari menilai, aksi demo sebagian karyawan PUD Pasar Kota Medan ke Balai Kota beberapa waktu lalu tersebut juga tidak murni sebagai aspirasi dari seluruh karyawan. Akan tetapi, aksi tersebut hanya merupakan ulah sebagian karyawan.

“Saya melihat ada pihak-pihak yang mencoba menunggangi sebagian karyawan yang tidak senang dengan kebijakan Suwarno selaku Dirut dalam menertibkan kebocoran-kebocoran keuangan yang selama ini terjadi dalam rangka meningkatkan PAD dari PUD Pasar Medan,” ujarnya.

Senada dengan Azhari Sinik, tokoh masyarakat Sumatera Utara, Arif Tanjung juga menilai aksi tersebut sengaja ditunggangi untuk menjatuhkan Suwarno dari jabatan Dirut PUD Pasar Medan.

Menurutnya, sangat tidak beralasan karyawan yang berdemo khawatir THR karyawan tidak dibayarkan. Tudingan itu sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang sudah dilakukan Suwarno sejak menjabat sebagai Dirut.

“Diawal menjabat tahun 2021 dulu, Suwarno sudah membayar tunggakan THR karyawan sebesar Rp1,4 miliar yang tidak dibayarkan oleh Dirut terdahulu. Tidak hanya itu, pada tahun-tahun selanjutnya THR tak lagi pernah menunggak. Jadi kenapa isu yang dilempar soal kekhawatiran THR tidak dibayar? Kan isunya terlalu mengada-ada dan sangat tidak bertanggungjawab,” tuturnya.

Arif juga berharap Wali Kota Medan, Bobby Nasution dapat mengevaluasi Direktur Keuangan terkait bocornya data keuangan PUD Pasar Medan.

“Tidak hanya itu, Direktur Pengembangan dan SDM, Imam Abdul Hadi juga diminta untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan yang berdemo karena dengan sengaja meninggalkan kantor disaat jam kerja,” tandasnya.

Seperti diketahui, bocornya data-data keuangan perusahaan milik Pemko Medan tersebut dinilai banyak kalangan sebagai bukti lemahnya pengawasan yang dilakukan bagian keuangan.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Direktur Keuangan PUD Pasar Medan, Fernando Napitupulu sempat enggan memberikan jawaban karena dirinya mengaku sedang cuti.

“Oh itu. Nanti ya, saya sedang cuti,” kata Fernando saat dihubungi.

Namun ketika didesak soal sanksi yang dilakukan terhadap pegawai yang membeberkan data keuangan PUD Pasar ke ruang publik, Fernando mengatakan itu bukan wewenangnya.

“Soal punishment (sanksi) itu bukan wewenang saya. Itu ada bagian SDM (Direktur Pembangunan dan SDM Imam Abdul Hadi),” jawab Fernando.

Fernando juga mengatakan bahwa data-data pendapatan PUD Pasar Medan selalu diumumkan melalui grup WA pejabat struktural PUD Pasar Medan.

“Biasanya itu, setiap perkembangan data keuangan selalu di share ke grup pejabat struktural PUD Pasar Medan,” ujarnya.

Sementara itu, beberapa kepala pasar yang dikonfirmasi terkait data keuangan yang selalu dibagikan ke grup WA pejabat struktural membantah pernyataan Fernando.

“Tidak ada itu. Tidak pernah di grup WhatsApp kami di share mengenai data-data keuangan,” ujar salah seorang kepala pasar yang tidak ingin disebutkan namanya.

Perihal data keuangan yang dipakai massa pendemo kemarin, Kabag Keuangan PUD Pasar Medan Zikriah juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan apalagi membeberkannya ke karyawan. Dia juga merasa heran mengapa para pendemo memiliki data tersebut.

“Saya juga heran, kenapa mereka bisa memiliki data itu. Soalnya itu data bukan yang bisa diakses oleh umum. Makanya saya juga heran,” kata Zikriah.
(map/tri)

DPRD Sumut Tuntut Ketegasan Pemerintah Usut Dugaan TPPO Terhadap Pengungsi Rohingya

Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting kembali menekankan perlunya ketegasan pemerintah dalam menyikapi kedatangan para pengungsi Rohingya di Indonesia, khususnya di kawasan pesisir timur Sumatera Utara (Sumut).

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, kedatangan sejumlah pengungsi Rohingya tersebut diyakini dapat terjadi karena adanya andil beberapa oknum pelaku kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Kejahatan ini merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan beberapa negara. Ada dugaan kuat mereka (para pengungsi) menjadi korban penyeludupan maupun perdagangan manusia. Saya minta hal ini harus diusut,” ucap Baskami, Minggu (7/1/2023).

Baskami pun meminta agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dapat berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam memperkuat penjagaan pada batas-batas wilayah di Sumatera Utara, khususnya di kawasan perairan yang kerap menjadi akses masuk bagi para imigran gelap tersebut.

“Menurut saya, selama belum ada ketegasan dan penanganan serius, maka harus dibatasi kedatangan para pengungsi (rohingya) ini ke Sumut sembari menunggu kebijakan Pemerintah Pusat secara langsung,” ujarnya.

Baskami secara tegas juga mendesak perwakilan UNHCR serta Organisasi Migrasi Internasional (IOM) agar melakukan tindakan cepat dalam penanganan masalah Rohingya.

“Di Sumatera Utara selain Rohingya, juga ada pengungsi lainnya dari negara-negara konflik seperti Afganistan, Irak, dan Suriah. Mereka sudah beberapa kali mendatangi DPRD Sumut untuk meminta kejelasan dari UNHCR agar dapat masuk ke negara ketiga seperti Amerika, Selandia Baru, Australia dan Kanada,” katanya.

Baskami menjelaskan bahwa permasalahan pengungsi ini merupakan persoalan global yang mencakup lintas negara yang melibatkan sejumlah negara besar. Ia pun berkeyakinan, pemerintah sedang mencari solusi terbaik atas nasib para pengungsi.

“Saya tekankan sekali lagi, kepentingan nasional kita adalah yang paling utama,” pungkasnya.
(map/tri)

Sempat Coret 11 Nama, KPU Medan Masukkan Kembali 10 Caleg ke DCT

Ketua Bawaslu Medan, David Reynold.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan kembali memasukkan 10 dari 11 calon anggota legislatif yang sempat dicoret dari daftar calon tetap (DCT) Pemilihan Legislatif (Pileg) tingkat DPRD Medan pada Pemilu 2024 karena berstatus sebagai staf ahli DPRD dan tenaga ahli di pemerintahan.

Keputusan kembalinya 10 nama tersebut ke dalam DCT tertuang dalam sidang gugatan sengketa tahapan pemilu yang digelar Bawaslu Medan, Jumat (5/1/2024).

Ketua Bawaslu Medan, David Reynold mengatakan, pada pertemuan itu Bawaslu Medan membuka sidang mediasi yang dihadiri KPU Medan dan tiga partai politik tempat ke-10 caleg tersebut bernaung.

“Semalam kita sudah selesai untuk melaksanakan mediasi sengketa pemilu dan sudah ada kesepakatan. Semalam ada KPU Medan dan tiga partai politik, yakni PDIP, PSI dan PAN,” ucap David, Sabtu (6/1/2024).

Dikatakan David, total ada 4 partai yang mengajukan gugatan ke Bawaslu Medan. Pada pertemuan itu, setiap partai politik diminta untuk mengklarifikasi berkas calon yang disebut tidak lengkap oleh KPU Medan. Namun, partai Golar tidak jadi memasukkan gugatannya.

“Untuk NasDem sudah ikuti sidang terlebih dahulu, sementara dari Golkar tidak (jadi) memasukkan gugatan. Dan semalam setelah adanya persyaratan yang dibawa kemudian diserahkan ke KPU Medan. Dan kami Bawaslu akan menunggu keputusan resmi dari KPU,” ujar David.

Adapun pencoretan yang dilakukan KPU Medan saat masa kampanye berlangsung lantaran 11 calon anggota DPRD Medan dianggap tidak memenuhi persyaratan karena tidak menyerahkan dokumen berupa surat pemberhentian dari instansi terkait sebagai staff ahli DPRD dan tenaga kontrak di pemerintahan.

Ketua KPU Medan Mutia Atiqah menyampaikan, pihaknya telah menerima dokumen terbaru dari 10 calon anggota legislatif yang dicoret. Setelah melakukan verifikasi, KPU Medan memutuskan memasukkan kembali 10 nama caleg ke dalam DCT.

“Sudah ada keputusan semalam setelah melakukan sidang mediasi bersama Bawaslu semalam. Dan KPU telah menerima dokumen terkait dan sudah kembali dimasukkan ke DCT sebagai calon anggota legislatif Medan,” kata Mutia.

Berikut nama 10 caleg yang kembali dimasukkan ke dalam DCT ;

1). Zulkifli Miraza, dapil Medan II nomor urut 4 dari PAN.
2). Zulaspan Tupti, dapil Medan III nomor urut 2 dari PAN.
3). Adrizal, dapil Medan IV nomor urut 2 dari PAN.
4). Agam Surapaty Ginting, dapil Medan V nomor urut 1 dari PAN.
5). Dedy Mauritz W Simanjuntak, dapil Medan V nomor urut 2 dari PSI.
6). Hermanto Sagala, dapil Medan IV nomor urut 4 dari PDIP.
7). Fuad Akbar, dapil Medan II nomor urut 2 dari PDIP.
8). Boydo HK Panjaitan, dapil Medan IV nomor urut 1 dari PDIP.
9). Muhammad Ichwan, dapil Medan III nomor urut 9 dari Partai NasDem.
10). Rio Adrian Sukma, dapil Medan IV nomor urut 2 dari Partai NasDem.

Sementara, adapun satu caleg DPRD Medan yang tidak melakukan gugatan sehingga tetap dicoret dari DCT Pemilu 2024, yakni Thomson A Hutahaen, Dapil Medan III nomor urut 8 dari Partai Golkar.
(map/tri)

Program Makan Siang dan Susu Gratis Prabowo-Gibran, UMKM Berkembang, Indonesia Emas Terwujud

Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Tim Kemenangan Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Sumatera Utara (Sumut), Ade Jona Prasetyo menilai, program makan siang dan pemberian susu gratis yang merupakan program andalan pasangan Prabowo-Gibran, selain program lainnya merupakan langkah awal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Program ini mengandung banyak nilai filosofis, terlebih dalam menangkap peluang Indonesia Emas di 2045.

Caleg DPR RI nomor urut dua dapil Sumut 1 dari Gerindra itu optimis program ini dapat membenahi Indonesia dari banyak sisi, terutama UMKM. Pada 2022, Indonesia mengimpor susu mencapai 205.000 ton. Angka tersebut merupakan terbesar sejak lima tahun terakhir.

“Ini akan menjadi peluang besar apabila impor dapat ditekan dengan mengoptimalisasikan kemandirian ekonomi berbasis UMKM,” katanya, Sabtu (6/1).

Pria yang menjabat Ketua HIPMI Sumut ini juga menegaskan, program makan siang dan pemberian susu gratis merupakan langkah pemenuhan gizi anak bangsa sekaligus pencegahan stunting.

Lebih dari itu, Prabowo dan Gibran punya keinginan kuat agar pelaku UMKM dilibatkan dalam program tersebut.

“Program ini akan menciptakan kemandirian dalam negeri dan membenahi sistem perekonomian melalui pengembangan UMKM,” jelasnya.

Untuk itu dirinya berkeyakinan pemberian makan siang dan susu gratis ini menjadi pondasi dasar dalam mengantarkan Indonesia Emas 2045. Narasi Indonesia Emas 2045 tidak mungkin terealisasi apabila stunting masih menjadi isu nasional dan UMKM tidak berkembang. “Program ini sangat urgen diterapkan untuk menekan jumlah stunting di Indonesia,” ungkapnya.

Berdasarkan Data BKKBN, saat ini terkait stunting memang dalam posisi penurunan-penurunan di semester ke-2 pada 2023. Tapi, masih kurang substantif. Pasalnya, terdapat 11,3 juta keluarga yang beresiko stunting di semester ke-2 tahun 2023.

“Program ini merupakan semangat kita bersama. Pak Prabowo dan Mas Gibran juga sudah hitung dengan kalkulasi yang mumpuni, dan program ini benar-benar bisa direalisasikan. Pak Prabowo dan Mas Gibran juga punya semangat dalam menciptakan keberlanjutan, percepatan dan penyempurnaan. Semangat ini ada di dalam program makan siang dan susu gratis ini,” tambahnya.

Untuk itulah dirinya berharap kepada Allah SWT untuk memudahkan jalan kemenangan Prabowo-Gibran dalam memimpin bangsa Indonesia. “Saya juga pelaku UMKM. Saya juga punya sahabat. Saudara, tetangga yang bergerak di UMKM. Ini tentu peluang besar bagi bangsa Indonesia dalam menciptakan UMKM berkembang dan Indonesia Emas,” pungkasnya. (dwi)

Kedatangan Pengungsi Rohingya, Dedi Iskandar Soroti Keamanan Laut di Indonesia

Anggota DPD RI, Ust Dedi Iskandar Batubara.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPD RI, Ust Dedi Iskandar Batubara menyoroti masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia, khususnya Sumatera Utara (Sumut). Menurutnya perlu ada kebijakan penguatan patroli laut di wilayah perbatasan.

“Saya menilai ini berkaitan dengan sistem pengamanan perbatasan kita. Karena wilayah Indonesia kepulauan, artinya potensi untuk masuk secara ilegal ke Nusantara ini sangat besar. Seperti Pulau Sumatera, yang berbatasan dengan samudera Hindia, dan Selat Malaka, menjadi pintu masuk dari berbagai negara,” ujar Dedi Iskandar Batubara kepada wartawan, Sabtu (6/1).

Menurut Senator Republik Indonesia asal Sumut ini, kekuatan pertahanan negara perlu diprioritaskan di wilayah perairan, guna meminimalisasi adanya tindak penyelundupan atau perdagangan orang, antar negara.

Baginya, kedatangan pada pengungsi Rohingya yang disebutkan berangkat dari Camp pengungsian di Negara Bangladesh menuju Indonesia, di penghujung Desember 2023 lalu, patut dijadikan pelajaran. Sebab, jika sudah masuk ke wilayah Nusantara, apalagi berstatus pengungsi, mau tidak mau, harus menjadi urusan bangsa ini.

“Kalau sudah masuk ke sini (Indonesia), mereka (pengungsi) biasanya akan kita tampung, sampai dikembalikan ke tempat asalnya, atau dikirim ke negara ketiga tempat relokasi. Tidak mungkin kita biarkan, 157 orang tanpa makan di negara kita,” ucap Dedi Iskandar.

“Itu juga kenapa, banyak yang senang datang ke Indonesia, karena budayanya yang ramah. Bahkan sebelum pemerintah turun tangan, masyarakat sudah bergotong-royong menyiapkan penampungan sementara, sampai memberi mereka makan,” kata Senator Republik Indonesia ini.

Karena itu, ia menilai kejadian pengusiran pengungsi Rohingya dari Aceh oleh seujumlah mahasiswa, tidak bisa dipandang sebagai penolakan masyarakat. Mengingat sejak 2015 silam, provinsi Aceh sudah menerima ribuan orang yang datang saat tragedi genosida di Myanmar kepada etnis tertentu.

“Mungkin jika pemerintah cepat tanggap dan memberikan penjelasan kepada masyarakat, kejadian itu tak perlu terjadi. Terlebih peran organisasi internasional seperti UNHCR, yang seharusnya cepat tanggap melihat apa yang terjadi di sana,” jelas Ketua PW Al-Washliyah Sumut ini.

Penanganan cepat oleh pemerintah setempat menurut Dedi Iskandar Batubara, sangat dibutuhkan. Namun di sisi lain, langkah menampung para pengungsi itu memerlukan biaya yang tidak terduga, tergantung berapa lama mereka berada di Sumatera Utara. Sementara kemungkinan alokasi anggaran untuk itu tidak ditampung di APBD, baik provinsi maupun kabupaten.

“Kita patut berterima kasih kepada masyarakat di Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang yang sukarela memberikan tempat penampungan sementara. Juga Pemkab Deliserdang dan Pemprov Sumatera Utara untuk penanganan pengungsian ini,” sebut Calon DPD RI dapil Sumatera Utara ini.

Dedi pun berharap, pihak UNHCR selaku organisasi dunia yang menangani masalah pengungsi ini segera menyiapkan skema untuk para pengungsi Rohingya ini. Hal tersebut guna mengindari adanya gejolak di masyarakat setempat, mengingat ada beberapa temuan dugaan tindak pidana penyelundupan manusia oleh kepolisian.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengadakan rapat koordinasi (Rakor) tentang penanganan pengungsi Rohingya. Antara lain untuk menghimpun informasi, menyusul keberadaan para pengungsi Rohingya di Desa Kwala Besar, Pantai Camar Karang Gading, Deliserdang.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin memimpin rapat yang berlangsung di Ruang Rapat, Lantai 2, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (5/1).

“Kita telah menghimpun informasi dari semua instansi dan lembaga swadaya masyarakat, serta badan yang ditunjuk PBB seperti UNHCR, Pengungsi Rohingya ini sudah kurang lebih lima hari di sini, untuk penanganan kedaruratan sudah ada bantuan makanan dan lain-lain,” kata Basarin Yunus Tanjung usai rapat.

Selain itu, juga telah dilakukan antisipasi gesekan antara masyarakat lokal dan pengungsi. Aparat keamanan, Pemerintah Kabupaten Deliserdang dan lainnya, bersama-sama menjaga keamanan di area pengungsi tersebut.

“Isu-isu (pro dan kontra) sudah masuk, sejak awal kita sudah mengantisipasi gesekan antara masyarakat lokal dengan pengungsi, sudah ada pengamanan dari TNI, Pemerintah Kabupaten, nantinya informasi yang berkembang di sana jadi pertimbangan untuk kita tangani selanjutnya,” kata Basarin.

Protection Associate United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Oktina Hafanti mengatakan, pihaknya akan terus mendukung apa yang dilakukan pemerintah kabupaten dan provinsi. Pihaknya juga telah menyalurkan makanan dan lainnya.

Oktina menjelaskan, biasanya dalam penanganan pengungsi, UNHCR biasanya memberikan solusi panjang seperti makanan dan minuman. Ia juga mengaku pihaknya tidak bisa sendiri mengatasi pengungsi. “Tentu saja kita tidak bisa sendiri, mesti didukung Pemerintah Indonesia,” kata Oktina.

Berdasarkan data UNHCR, jumlah pengungsi yang mendarat di Deliserdang berjumlah sebanyak 157. Pengungsi tersebut terdiri dari orang dewasa, anak-anak, bayi dan balita.(gus)

1...816817818...15,713Page 817 of 15,713