Home Blog Page 818

Bentrok Pemuda di Belawan, Satu Orang Tewas Ditombak

SEMASA HIDUP: Foto Ferdinand Samara Nasution semasa hidup.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bentrok antar kelompok pemuda kembali terjadi di Jalan Selebes, Lingkungan 32, Kelurahan Belawan II, Me-dan Belawan, Jumat (5/01) dinihari. Dalam bentrokan tersebut, satu orang meregang nyawa dan seorang lainnya mengalami luka di tangan yang nyaris putus.

Menurut keterangan Kepala Lingkungan 32, Sugianto, pada malam itu korban Ferdinand Samara Nasution (17) bersama temannya Fadilah Hambali (18) tengah duduk di bangku di depan Gang 10 di Jalan Selebes. Secara mendadak mereka diserang puluhan kelompok pemuda menggunakan senjata tajam kelewang.

Kedua korban lantas berlari menyelamatkan diri masuk ke dalam Gang 10, namun Ferdinand Samara Nasution terjatuh di aspal dan langsung dadanya ditombak hingga tembus ke punggung. Bukan hanya ditombak, korban dibacok di bagian dada dan di punggungnya.

Sedangkan rekan korban, Fadilah Hambali yang menolong korban, tubuhnya ditebas kelewang dan ditangkis sehingga mengakibatkan tangan kanan nyaris putus.

Oleh warga sekitar yang mengetahui adanya bentrok, langsung mengangkat korban dan membawanya ke RS TNI AL Belawan. Sayangnya, di tengah perjalanan korban menghembuskan nafas terakhirnya.

Oleh RS TNI AL Belawan, korban yang tewas kemudian dirujuk ke RS Brimob Medan untuk dioptosi, sedangkan Fadilah Hambali dirujuk ke RS H Adam Malik Medan untuk menyambung tangannya yang nyaris putus.

Orangtua korban, Hamdani Nasution (67) sangat berduka anaknya meninggal dunia. Ia berharap kepada petugas Polres Pelabuhan dan Petugas Polsek Belawan segera menangkap pelakunya dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut warga setempat yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa korban yang tewas tersebut sudah tiga hari ini dicari oleh para pelaku karena dendam lama.

Sementara itu, jenazah korban oleh pihak keluarga akan dikebumikan di pemakaman umum Belawan Lama, Kelurahan Belawan l, Medan Belawan.

Semantara itu, di rumah korban saat ini dijaga petugas Polres Pelabuhan dan petugas Polsek Belawan untuk mengantisipasi balas dendam rekan rekan korban. Petugas Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Belawan, kini memburu para pelaku pembunuhan tersebut.

Kapolsek Belawan, Kompol Henman Limbong ketika dikonfirmasi mengatakan, satu korban meninggal dunia atas nama Ferdinand Samara Nasution dan satu korban lagi mengalami putus jati akibat ditebas dengan parang. “Pelaku sedang dalam proses pengejaran,” ucap Henman. (mag-1/ila)

Tiga Kurir Sabu asal Aceh Jalani Sidang Perdana

Dakwaan: JPU membacakan dakwaan terhadap ketiga terdakwa kurir sabu secara virtual, Jumat (5/1). istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Zulfikar bin Hasan (38), Hasriyanti (30) dan Banta Ahmad alias Cumeh bin T Hanafiah, ketiganya warga asal Aceh, didakwa jaksa atas kasus kurir sabu seberat 4 kilogram, di ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (5/1).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rosinta dalam dakwaannya mengatakan, awalnya personel Polda Sumut menerima informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis sabu yang masuk ke Sumut.

Pada 30 Oktober 2023 petugas itu melakukan penyelidikan di Jalan Medan-Banda Aceh, Kelurahan Stabat. “Ketika di lokasi, petugas tersebut mencurigai mobil mini bus warna putih itu. Lalu personel polisi itu mengikuti kendaraan tersebut,” ujar JPU.

Setiba di depan Polsek Stabat, lanjut JPU, petugas itu langsung memberhentikan mobil tersebut. Kemudian terdakwa Zulfikar, terdakwa Hasriyanti dan terdakwa Jufriadi (berkas terpisah) dilakukan penggeledahan.

“Dalam penggeledahan, ditemukan barang bukti empat bungkus plastik yang berisikan sabu-sabu seberat empat kilogram,” ucap JPU.

Kemudian, dari hasil pengembangan, ia mengatakan Zulfikar mengaku barang bukti dimiliki oleh Banta Ahmad yang akan dibawa ke Palembang, Sumatera Selatan.

Dari hasil interogasi, ketiga terdakwa mengaku barang bukti itu berasal dari Rusli (dalam penyelidikan). Mereka dijanjikan akan mendapatkan upah Rp40 juta.

Atas perbuatan itu, tiga terdakwa diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

“Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” pungkas JPU.

Setelah membacakan dakwaan, majelis hakim yang diketuai oleh Khairulludin melanjutkan persidangan dengan agenda keterangan saksi pada pekan depan. (man/ila)

Terkait Penyesuaian Tarif Parkir, Jukir Diminta Tetap Terapkan Tarif Lama

JUKIR: Seorang juru parkir (jukir) di Jalan Bukit Barisan Medan. Dishub Kota Medan meminta jukir agar tetap terapkan tarif lama. Refinaldi Setiawan/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sosialisasi Perda Kota Medan terkait penyesuaian tarif parkir yang tampak dilakukan melalui spanduk-spanduk yang terpasang pada beberapa titik di Kota Medan, ditanggapi Kadis Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis.

Iswar mengatakan, pihak-nya akan meminta agar spanduk-spanduk tersebut dapat segera diturunkan.

“Saya sudah cek semua kemarin, ternyata spanduk-spanduk ini dibuat oleh para pengawas kita di lapangan. Saya sampaikan itu kemarin Perdanya boleh disosialisasikan, tapi bukan untuk diberlakukan. Untuk itu spanduknya akan kita minta untuk diturunkan,” ucap Iswar, Jumat (5/1)n

Iswar pun mengaku tidak menyalahkan pihak pengawas yang memasang spanduk tersebut. Sebaliknya, ia berterimakasih karena para pengawas di lapangan telah berinisiatif untuk turut menyosialisasikan Perda tersebut.

“Berarti mereka (pengawas) ini peduli terhadap perda yang akan datang. Hanya saja mungkin kebijakan mereka masih ada sedikit mis (kekeliruan), sebab secara teknis (Perdanya) belum diberlakukan. Perdanya memang sudah disahkan, tetapi itu ada petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah kota terkait kapan itu akan diberlakukan,” ujarnya.

Iswar menjelaskan, untuk menerapkan Perda tersebut, pihaknya membutuhkan juknis berupa Peraturan Wali Kota (Perwal) dari Wali Kota Medan. Artinya selama Perwal tersebut belum diterbitkan, maka kenaikan tarif parkir tersebut belum bisa diberlakukan.

“Memang ada perda kita yang baru sebagaimana disampaikan pak wali kemarin, ada perda kita yang akan berlaku 2024 termasuk saya sampaikan tadi di dalamnya ada soal (sanksi) derek, termasuk juga ada tentang (sanksi) kenaikan tarif parkir. Tetapi kapan ini dilaksanakan? Itu kita menunggu petunjuk berupa SK wali kota (Perwal) sebagai juknis. Sementara sampai hari ini belum ada juknisnya, termasuk kapan mulai diberlakukan dan lain-lain,” katanya.

Oleh sebab itu, Iswar pun menegaskan kepada setiap Juru Parkir (Jukir) di Kota Medan untuk tetap memberlakukan tarif parkir yang lama, yakni Rp2.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp3.000 untuk kendaraan roda empat.

“Untuk jukir, jangan coba-coba minta retribusi parkir dengan tarif yang disebut-sebut tadi, yaitu Rp3.000 untuk roda dua dan Rp5.000 untuk roda empat. Sebab tarif itu belum berlaku, dan belum tahu kapan akan berlaku. Kepada masyarakat, silakan tetap membayar retribusi parkir sesuai yang berlaku saat ini, yakni Rp2.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp3.000 untuk kendaraan roda empat,” tegasnya.

Iswar menuturkan, sejatinya tarif parkir tepi jalan di Kota Medan memang terbilang kecil sebagai kota besar. Pasalnya, kota-kota besar lainnya di Indonesia seperti Bandung, Surabaya, dan Semarang telah menetapkan tarif parkir sebesar Rp5.000 untuk kendaraan roda empat. Sementara, tarif parkir roda empat di Kota Medan masih di angka Rp3.000.

“Tapi Bapak Wali Kota Medan juga bukan hanya berpikir dari sisi pendapatan, melainkan juga dari sisi inflasi. Jadi kami pikir ini pasti akan ada nanti kebijakan berikutnya, perda yang yang sudah disahkan hari ini akan ada juknisnya, termasuk terkait kapan mulai diberlakukan. Setelah (juknis) itu keluar, barulah Dinas Perhubungan akan melakukan sosialisasi kembali,” tuturnya.

Terkait adanya sejumlah masukan agar kenaikan tarif parkir sebaiknya hanya diberlakukan di tengah kota atau di kawasan-kawasan inti pemerintahan dan pertokoan serta pusat perbelanjaan, Iswar mengaku bahwa Pemko Medan akan mempertimbangkan masukan tersebut.

“Tentu masukan seperti itu sangat kita butuhkan untuk dipertimbangkan. Intinya, hari ini dan kedepannya Pemerintah Kota Medan akan memberikan yang terbaik buat masyarakat Kota Medan,” tegasnya. (map/ila)

60.000 Warga Kota Medan Sudah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

ILUSTRASI: Seorang memperlihatkan aplikasi penggunaan Digital ID atau Identitas Digital. Di Kota Medan ada sekitar 60.000 orang sudah melakukan aktivasi digital tersebut.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen, Pemerintah Pusat mengimbau masyarakat untuk melakukan aktiviasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Meski belum berjalan seratus persen, aktivasi IKD ini sudah dijalankan di seluruh daerah di Indonesia

Di Kota Medan sendiri, saat ini sebanyak 60.000 masyarakat sudah melakukan aktivasi IKD. Jumlah tersebut akan terus bertambah mengingat sampai saat ini hal tersebut masih berjalan.

“Sampai saat ini kita masih terus berjalan aktivasi IKD. Sekitar 60.000 orang sudah melakukannya,” ucap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, Baginda Siregar saat dikonfirmasi, Jumat (5/1).

Dikatakan Baginda, bagi warga Kota Medan yang ingin melakukann

aktivasi IKD, bisa datang ke kantor camat maupun Disdukcapil Kota Medan di saat jam kerja.

“Di kecamatan ada petugas yang standby, begitu juga di kantor Disdukcapil. Proses pengaktifannya juga sebentar, sekitar 10 menit saja. Aktiviasi IKD ini juga kita haruskan kepada masyarakat yang datang untuk mengurus dokumen di Disdukcapil,” ujarnya.

Mengenai masyarakat yang tidak memiliki HP android, Baginda mengaku masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat.

“Jadi misalnya ada masyarakat yang datang mengurus dokumen namun tidak memiliki HP andorid, nanti akan kita buatkan notes nya, sehingga masyarakat tersebut tetap bisa mengurus keperluannya. Kita masih menunggu kebijakan Pemerintah Pusat untuk warga yang tidak punya HP andorid,” katanya.

Meski saat ini aktivasi IKD belum diwajibkan, Baginda mengimbau masyarakat untuk tetap melakukan aktivasi. Sebab, hal tersebut nantinya akan membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen lainnya.

“Satu HP andorid hanya bisa dilakukan untuk satu aktivasi IKD, namun nama-nama yang ada di dalam kartu keluarga (KK) akan muncul juga. Oleh karenanya, nantinya IKD ini akan mempermudah masyarakat saat melakukan pengurusan dokumen,” pungkasnya.(map)

PAD Pemkab Deliserdang Rendah, Fraksi PAN Minta Bupati Evaluasi Camat dan OPD

ARAHAN: Bupati Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar saat memberi pengarahan kepada sejumlah pegawai, beberapa waktu lalu.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Bupati Deliserdang H M Ali Yusuf Siregar diminta melakukan evaluasi terhadap kinerja camat dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai rendah dalam pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) di Tahun 2023. Hal itu ditegaskan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional ( PAN) Bayu Sumantri Agung dalam keterangan persnya di Lubukpakam, Jum at (4/1).

Bayu menyebutkan, bahwa dampak dari minimnya pencapain PAD diduga sebagai menghambat sebagian besar rencana pembangunan dan program-program yang di susun.

Bahkan sejumlah kegiatan yang sudah dikerjakan oleh pihak rekanan sampai terutang tak mampu dibayar.

“Ini harus ada tindakan tegas Pak Bupati untuk memberikan evaluasi pada camat dan OPD terkait dengan minimnya PAD kita tahun 2023. Kalau tak punya kemampuan copot saja ganti yang mampu. Dan baru kali ini juga rumah bupati sampai didemo rekanan karena tidak mampu bayar oleh dinas terkait,” ucap Bayu.

Bahkan Kecamatan Tanjungmorawa dan Percut Seituan, Sunggal mestinya sebagai penyumbang PAD terbesar malah tidak sesuai target yang sudah direncanakan. Begitu juga kecamatan lain, harusnya pencapain PAD sesuai target yang telah ditetap oleh Pemkab Deliserdang.

Sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, direncanakan sebesar Rp1.591.671.684.311, namun hingga saat ini pencapaian masih jauh dari target sekitar 60 persen dari target.

Sebelumnya Kepala Bapenda Deliserdang Hendra Wijaya mengakui kalau hasil penerimaan PAD hingga bulan November 2023 itu hanya mencapai 56 persen dari target. Atau sekitar Rp700-an miliar.

Sekda Kabupaten Deliserdang Timur Tumanggor sudah bolak balik memanggil Camat dan OPD terkait pencapaian PAD yang masih minim tersebut.

Bahkan Bupati Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar pernah marah dengan hasil kinerja camat dan OPD yang minim dalam pencapaian PAD.(btr/azw)

Topan Jabat Direktur PDAM Tirtadeli

LANTIK: Bupati Deliserdang, HM Ali Yusuf Siregar (kiri) melantik M Topan Sahroni SE MM sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtadeli, di Aula Cendana, Kantor Bupati Kabupaten Deliserdang, di Lubukpakam, Jumat (5/1).

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Bupati Deliserdang, HM Ali Yusuf Siregar melantik M Topan Sahroni SE MM sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtadeli, di Aula Cendana, Kantor Bupati Kabupaten Deliserdang, di Lubukpakam, Jumat (5/1).

Saat pelantikan itu, Yusuf Siregar menegaskan bahwa pelantikan jabatan direktur itu merupakan lanjutan dari seleksi yang telah dilaksanakan. Dalam rangka pemantapan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Sebagai perusahaan daerah, keberadaan PDAM Tirtadeli Kabupaten Deliserdang mempunyai peran ganda. Satu sisi sebagai institusi yang berorientasi sosial untuk memberi layanan publik, namun di sisi lain juga berorientasi ekonomi. Yaitu mendapatkan profit atau keuntungan yang bisa mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),” tegas Bupati.

Bupati meminta M Topan Sahroni untuk melakukan pembenahan, baik internal maupun eksternal demi peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan PDAM Tirtadeli kepada masyarakat.

Secara internal, pesan bupati, langkah awal yang harus dilakukan adalah konsolidasi organisasi PDAM Tirtadeli. “Bangun dan ciptakan komunikasi dan harmonisasi dengan semua jajaran pegawai yang ada. Mulai saat ini, termasuk seluruh sumber daya PDAM Tirtadeli harus bersatu, melangkah dan bergerak bersama menatap masa depan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat,” tutur Bupati.

Selain itu, Dirut PDAM Tirtadeli juga harus melakukan berbagai percepatan, sehingga pengembangan jaringan dan peningkatan layanan distribusi air minum dapat dilaksanakan secara optimal. Tujuannya adalah agar masyarakat Deli Serdang benar-benar merasa puas dengan layanan yang diberikan. Karena selama ini, ada laporan masyarakat yang menyatakan layanan PDAM Tirtadeli belum optimal.

“Kepada Direktur PDAM Tirtadeli yang baru, kami minta segera lakukan terobosan dan inovasi. Langkah ini penting agar fasilitas yang dibangun dengan dana tidak sedikit itu, bisa bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat secara maksimal. Persoalan ini sangat penting kami sampaikan, karena air yang layak konsumsi sesuai standar kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang vital dalam menunjang hidup dan kebutuhan manusia,” pungkasnya.(btr/azw)

Polda Sumut Selidiki Dugaan Suap PPPK di Madina

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menyebutkan sedang menyelidiki kasus dugaan suap seleksi masuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). “Masih dalam penyelidikan oleh tim Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut. Penyidik masih terus mendalami dugaan suap seleksi masuk PPPK di Kabupaten Madina,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Jumat (5/1).

Ia menjelaskan, tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut bukan hanya menangkap Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Madina bernama Dolar Siregar, melainkan ada beberapa orang lainnya, terkait masalah jabatan fungsional di Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut. “Semuanya masih berproses dan status hukumnya masih saksi,” tandasnya.

Sesuai informasi, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Mandailingnatal (Madina), Dolar Siregar dikabarkan terkena operasi tangkap tangan (OTT) polisi atas dugaan suap seleksi masuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Madina. Diduga ada delapan orang yang diamankan bersama Dolar Siregar dan langsung dibawa ke Mapolda Sumut, pada Rabu (3/1) lalu. (dwi/azw)

Jumat Curhat: Masyarakat Keluhkan Pelajar Bolos dan Peredaran Narkoba

BERSAMA: Kasi Propam Polres Kota Tebingtinggi AKP Jamintar Butarbutar foto bersama usai kegiatan Jumat Curhat di Kelurahan Deblod Sundoro, Jumat (5/1).

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Tebingtinggi di wakilkan oleh Kasi Pro-pam Polres Tebingtinggi AKP Jamintar Butarbutar melakukan ke-giatan Jumat Curhat di Aula Kantor Lurah Deblod Sundoro Jalan Ikhlas Lingkungan 6 Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Te-bingtinggi, Jumat (5/1).

Kasi Propam AKP Jamintar mengatakan secara terbuka ingin mendengarkan keluhan dan curahan hati masyarakat yang selama ini terpendam dalam hati agar dapat menjawab apa yang menjadi kendala di lingkungan warga.

Dalam aspirasinya, masyarakat memohon kepada pihak kepolisian untuk mengimbau anak-anak pelajar yang sedang kumpul di Jalan Bagelen Kota Tebingtinggi agar masuk dan belajar pada saat proses belajar mengajar di sekolahnya masing-masing.

“Kami dari masyarakat Deblod Sundoro sangat meresahkan atas peredaran narkoba di wilayah kami yang sekarang ini di mana mereka sudah sangat merajalela, kami ingin pihak dari kepolisian dapat memberantas segala jenis peredaran narkoba di wilayah kami,” keluh masyarakat, Suprapto.

Menanggapi apa yang disampaikan masyarakat, Kasi Propam Polres Tebingtinggi AKP Jamintar berterima kasih atas masukan warga terkait keluh kesah warga.

“Kami dari pihak kepolisian mengimbau apabila melihat tindak kriminal sekecil apa pun, masyarakat dapat langsung melapor ke pihak Polisi terdekat, contohnya ke Polsek dan bisa juga melaporkan ke SPKT Polres Tebingtinggi dan juga masyarakat dapat menghubungi call center 110 Polres Tebingtinggi ataupun Bhabinkamtibmas Polsek Padang Hilir,” pintanya.

Terkait dengan pelajar bolos kumpul di Jalan, Polres Tebingtinggi akan menyampaikannya ke pihak Satpol PP agar melakukan patroli ke tempat kumpul para pelajar bolos, agar dilakukan tindakan.

“Masalah peredaran narkoba di wilayah ini, kami saat ini sedang melakukan pemberantasan terhadap para pengguna atau pun pengedar serta bandar narkoba, jadi kami mengimbau warga apabila melihat para pengguna, pengedar dan bandar narkoba agar segera melaporkan kepada kami, kami juga akan merahasiakan orang yang memberi informasi agar dapat memberantas peredaran narkoba di wilayah ini,” jelas AKP Jamintar Butarbutar. (ian/azw)

Debat III Pilpres 2024, Ganjar Bakal Bahas Masalah Alutsista hingga Perbatasan Negara

JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan kembali menggelar debat Pilpres ketiga di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Dalam debat yang mengambil tema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bakal membahas masalah pembelian alutsista.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan masalah keamanan siber, algoritma, utilisasi AI, dan pencegahan kebocoran data juga akan disampaikan oleh Ganjar. Menurutnya, masalah tersebut menyangkut tantangan masa kini dan masa depan negara di bidang pertahanan.

“Maka paradigma prioritas politik anggaran kita harus terus relevan. Tidak hanya berfokus pada pembelian alutsista fisik,” kata Seno kepada wartawan, Jumat (5/1).

Seno mengatakan, Ganjar sudah mempersiapkan diri menghadapi debat capres yang kali ini membahas tema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Globalisasi, Geopolitik, dan Politik Luar Negeri.

“Pak Ganjar terus melakukan diskusi dengan para pakar, baik profesional maupun yang berjuang bersama di TPN. Bagi Pak Ganjar, semua topik debat penting. Jadi pendalaman materi serta visi misi dipadukan dengan pengalaman panjang Pak Ganjar di pemerintahan,” ujarnya.

Seno mengatakan Ganjar jika terpilih di Pilpres 2024, akan menjalin hubungan diplomatik yang didasarkan pada upaya bersama-sama memperbaiki keadaan dunia dengan sikap bebas aktif. Menurutnya, rekrutmen dan penempatan dubes akan dibuat lebih baik dan berdasarkan meritokrasi.

“Sebab peran komunikasi para dubes yg strategis dapat meningkatkan peluang ekspor. Juga memberikan rasa aman bagi para diaspora. Mahasiswa Indonesia di luar negeri juga harus mendapat garansi keamanan, melihat situasi geopolitik global yang dinamis,” katanya.

“Selain itu, perihal hubungan Indonesia dengan organisasi-organisasi dunia juga akan dibahas oleh Pak Ganjar. Tujuannya, orientasi kesejahteraan rakyat di dalam negeri dapat diperkuat,” ujar Seno menambahkan.

Lebih lanjut, Seno menegaskan Ganjar-Mahfud juga tidak ingin bertolak belakang dengan persoalan rakyat. Ia menyebut kepemimpinan Ganjar-Mahfud juga dekat dengan rakyat, sehingga persoalan rakyat didengarkan dengan serius.

“Maka saat harga-harga bahan pokok sdg mahal, kepekaan pemerintah diuji dalam menetapkan prioritas penganggaran. Mana yang perlu dibeli sekarang, mana yang tidak. Termasuk dalam hal alutsista,” katanya.

“Penguatan batas teritorial juga penting. Hubungan luar negeri harus pula berorientasi pada penguatan kedaulatan negara,” pungkasnya. (adz)

Moderator akan Pertegas Pertanyaan Singkatan, Ganjar Paparkan Visi-Misi Pertama

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar debat capres ketiga yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/12). Dalam debat tersebut, KPU menetapkan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang akan mendapat giliran pertama dalam memaparkan visi-misi sesuai tema yang bakal dibawakan.

Debat yang menghadirkan ketiga Capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolotik. “Untuk debat ketiga ini penyampaian visi misi pada bagian pertama akan dimulai calon Presiden nomor urut 3,” kata Komisioner KPU RI, August Mellaz di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (5/1).

Mellaz menyatakan, tak ada perubahan untuk format alur dan durasi waktu debat capres ketiga. Ia menjelaskan, debat akan dimulai pukul 19.00 WIB, dengan durasi waktu berlangsung selama 150 menit. “Untuk format alur dan kemudian durasi waktu terkait dengan pelaksanaan debat tidak mengalami perubahan,tetap debat akan diselenggarakan dalam durasi waktu kalau debatnya sendiri 120 menit tapi secara total 150 menit 30 menitnya untuk jeda iklan,” ucap Mellaz.

Ia mengungkapkan, debat ketiga Pilpres 2024 juga akan dibagi ke dalam enam segmen. Menurutnya, segmen pertama merupakan penyampaian visi-misi dan program kerja dari kandidat capres. “Segmen kedua dan ketiga akan tetap sama pendalaman visi misi dan program kerja. Segmen keempat dan kelima tanya jawab dan tanggapan. Segmen keenam itu penutup atau closing statement dari masing-masing capres yang akan hadir pada debat ketiga,” ungkapnya.

Terkait media penyelenggara, KPU memastikan bukan hanya MNC Group yang melaksanakan, tetapi juga didukung Garuda TV. KPU juga menambah peran moderator untuk mempertegas penggunaan singkatan atau istilah dalam debat nanti.

Debat besok, rencananya dipandu dua moderator. Yakni, Ariyo Ardi (pemimpin redaksi Global TV) dan Anisha Dasuki (presenter iNews). KPU memastikan dua moderator tersebut akan mempertegas penggunaan akronim atau singkatan yang disampaikan capres tanpa mengurangi waktu menjawab. “Itu sudah klir di sana,” kata Mellaz. Untuk diketahui, dalam debat Cawapres 22 Desember lalu, penggunaan akronim SGIE oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menuai sorotan. Sejumlah pihak, khususnya kubu pasangan nomor urut 1, merasa keberatan dengan tidak adanya penegasan dari moderator terkait penjelasan dari akronim tersebut.

Sementara itu, terkait dengan dua panelis yang berasal dari Universitas Pertahanan (Unhan) yang juga menjadi sorotan, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menegaskan hal tersebut sudah dibicarakan pada rapat bersama tim paslon pada Kamis (4/1). Dia menegaskan, seluruh panelis memiliki integritas akademik.

Para panelis, kata Hasyim, menyiapkan 18 pertanyaan yang nantinya diambil secara undian bertingkat untuk masing-masing Capres. Dengan mekanisme pengundian tersebut, Hasyim meyakini tidak ada celah untuk “main mata” dalam memilih pertanyaan. “Kita sama-sama mengetahui itu (undian) dilakukan secara transparan,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menilai, debat calon presiden yang akan diselenggarakan pada Minggu (7/1), akan berpotensi seimbang jika tim belakang layar pandai mengolah isu. Diketahui, topik untuk debat ketiga Pilpres 2024 adalah Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik. Topik tersebut dinilai erat dengan capres yang berlatar militer. Di sisi lain, Ganjar meskipun tidak berasal dari militer, namun di internal TPN banyak ahli bidang pertahanan seperti Andhika Perkasa, Andi Wijayanto. Ada pula Mahfud MD yang kini menjabat Menkopolhukam.

Herry menilai, ada beberapa kejadian heboh di wilayah pertahanan Indonesia beberapa saat lalu seperti masuknya kapal asing akan menjadi sorotan khusus. “Ada beberapa insiden yang menurut saya merugikan Indonesia. Pertama adalah masuknya kapal asing. Kemudian ada sea glider. Saya kira ini bisa menjadi preseden buruk di tengah-tengah anggaran Kemenhan yang cukup besar, tapi sisi pertahanan kita masih lemah,” tegas Herry pada wartawan, Jumat (5/1).

Belum lagi soal alutsista. Kemenhan diketahui menunda pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas dari Qatar. Berbagai kejadian di bidang pertahanan akan menjadi materi pertanyaan menarik. “Iya, bisa jadi propaganda politik atau alat kampanye calon lain. Misalnya, urgensi pengadaan pesawat Mirage,” tambahnya.

Ganjar juga bisa mengkapitalisasi isu poros maritim dunia yang belum tampak pada era pemerintahan Jokowi. “Ini belum tampak, padahal dulu digembar-gemborkan. Dia bisa mengambil ceruk poros maritim dunia yang belum tampak dari pemerintahan Jokowi,” ujarnya.

Herry menegaskan debat akan berlangsung seimbang jika tim belakang layar piawai untuk mengolah kejadian besar di bidang pertahanan. “Prabowo diuntungkan pengalaman pribadi, tapi terlepas bagaimana tim masing-masing mengelaborasi pertanyaan-pertanyaan yang tajam terhadap lawan misalnya poros maritim dunia, urgensi alutsista, dan fakta di lapangan tentang pertahanan yang beberapa saat lalu sempat heboh,” pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan, Debat Ketiga Pilpres 2024 dengan tema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik, akan sangat menarik dengan adanya Mahfud MD di paslon nomor 3 karena akan memberikan masukan banyak ke Ganjar. Sementara itu Prabowo Subianto dianggap menguasai materi dengan latar belakang panjang di bidang pertahanan.

“Pak Mahfud, Menkopolhukam yang juga mantan Menteri Pertahanan, dan Pak Prabowo, tentu sudah sangat berpengalaman terkait dengan itu, makanya debat tanggal 7 itu akan jadi menarik sangat menarik,” kata Bambang. Belum lagi barisan para jenderal yang ada di belakang Tim Sukses para paslon, akan sangat strategis. “Mereka tentu memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan terkait tema yang akan didebatkan nanti terkait dengan geopolitik, geo strategic kemudian hankamnas, dan lain-lain,” ungkap Bambang.

Adapun mantan Jendral yang dimaksud, diantaranya Andika Perkasa, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, Muhammad Syaugi Captain Anies-Muhaimin, dan Wiranto di Prabowo-Gibran.

Namun Bambang menilai, debat nanti akan lebih mendalam ketimbang bicara teknis. Tetapi juga taktis, isu-isu strategis. Sebab bukan cuma teknis tetapi lebih pada persoalan yang strategis terkait posisi indonesia dalam geopolitik internasional, bagaimana peran pembangunan bidang hankam di dalam negeri dan sebagainya.

Dia juga menjelaskan ada sub tema yang akan dibahas, mulai dari geopolitik, geostrategis, keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan ketertiban kamtibmas, keamanan siber, industri pertahanan dan keamanan insani. “Geopolitik dan geostrategi bagaimana posisi indonesia dalam kancah internasional baik asia tenggara maupun asia, secara internasional menyeluruh. Tidak hanya aspek militer tetapi isu isu ekonomi politik terkait perdagangan dan sebagainya. Itu akan menarik, karena aspek pertahanan dan keamanan ini memiliki nilai strategis yang sangat luas,” tambah Bambang.

Lalu tema keamanan siber, akan sangat ditunggu bagaimana para paslon menjawab tantangan keamanan siber dewasa ini. Karena bagaimanapun juga terkait cyber, sudah menjadi keniscayaan yang sangat dibutuhkan, makanya regulasi terus tata kelola harus dipersiapkan. “Serangan siber sudah seringkali terjadi pada akun pemerintah bagaimana industri siber kita siap dan mengantisipasi itu,” terangnya.

Sub tema Keamanan Insani, terkait kemanusiaan juga menarik untuk disimak. Bagaimana para paslon menjawab tantangan kejahatan perdagangan narkoba, perdagangan orang, kejahatan lintas batas, termasuk kemanusiaan dimana ada pengungsi rohingya. “ Perlu dibahas bagaimana aspek strategis untuk mengantisipasi itu semua,” tandas Bambang.

Sebelumnya Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, Capres, Ganjar akan menyinggung sistem pertahanan kekinian. “Pendalaman ke semua topik debat. Namun mungkin lebih membahas soal sistem pertahanan yang kekinian, kaitannya dengan cyber,” kata Chico. Kemudian Ganjar akan menyoroti aspek geopolitik, hubungan internasional, hubungan China, AS, dan Rusia yang sedang menegang, begitu juga situasi di Gaza dan dampaknya terhadap Indonesia, serta peran apa yang harus diambil Indonesia.

Di sisi lain, Chico mengatakan, Ganjar juga akan membahas kesejahteraan para prajurit. “Kesejahteraan prajurit pastinya adalah salah satu yang utama ketika kita bicara soal Hankam,” tandas Chico.

Di sisi lain, tim hukum TPN Ganjar-Mahfud mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kemarin. Mereka mengajukan perlindungan untuk para korban pengeroyokan oknum prajurit TNI di Boyolali.

Ifdhal Kasilm selaku perwakilan tim hukum TPN Ganjar-Mahfud mengatakan, pihaknya meminta LPSK untuk membentuk tim yang bertugas mengidentifikasi kejadian pengeroyokan relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.

Selain itu, pihaknya meminta LPSK memastikan perlindungan medis dan pendampingan bagi para korban. “Sekaligus (LPSK) juga menjadi saksi dalam proses hukum yang akan berjalan terhadap pelaku pengeroyokan di Boyolali,’’ kata Ifdhal dalam keterangannya.

Dia menyebut, saat ini berkembang opini bahwa korban pengeroyokan mengonsumsi minuman keras sebelum peristiwa itu terjadi. Opini tersebut dinilai membalikkan keadaan, korban dianggap sebagai inisiator terjadinya peristiwa pengeroyokan. (tyo/c7/bay/ jpg)

1...817818819...15,713Page 818 of 15,713