Home Blog Page 818

Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi di Kemenkumham, KPK Panggil Idrus Marham jadi Saksi

SIDANG: Idrus Marham saat menjalani sidang beberapa waktu lalu. KPK menjadwalkan pemeriksaan Idrus Marham, terkait kasus dugaan suap di lingkungan Kemenkumham.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap politikus Partai Golkar Idrus Marham, terkait kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Idrus yang merupakan mantan Menteri Sosial (Mensos) ini akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan, selaku penyuap mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej dkk.

“Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, Idrus Marham,” kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (25/1). Selain Idrus, KPK juga memanggil dua saksi lainnya untuk menjalani pemeriksaan pada hari ini. Mereka yakni, Zainal Abidinsyah Siregar (wiraswasta) dan Andi Nisa (Staf Legal PT CLM).

Meski demikian, belum diketahui materi apa yang akan didalami tim penyidik KPK terhadap ketiga saksi tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh, tim penyidik KPK ingin mendalami beberapa pertemuan yang melibatkan Idrus, Eddy Hiariej, Helmut Hermawan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan pengusaha tambang Haji Isam pada 2022 silam. Pertemuan itu diduga membahas pengurusan PT CLM. Adapun, Zainal Abidinsyah Siregar yang dipanggil KPK sebagai saksi pada Kamis (25/1), merupakan pihak yang bersengketa dengan Helmut Hermawan.

Dalam kasus ini, KPK total menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Mereka di antaranya eks Wamenkumham Eddy Hiariej, dua asisten pribadinya (aspri) Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana, serta Direktur Utama PT. CLM Helmut Hermawan.

Eddy Hiariej diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp8 miliar, dari Dirut PT CLM Helmut Hermawan. Penerimaan suap itu berkaitan pengurusan status hukum PT CLM dan status hukum Helmut Hermawan di Bareskrim Polri. KPK saat ini baru menahan Helmut Hermawan. Namun, tiga tersangka lainnya dalam kasus ini belum menjalani penahanan oleh KPK.

Helmut Hermawan sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (jpg/ila)

Virus Polio Tipe 2 Sudah Berkeliaran

Al Amin/Rakyat Aceh IMUNISASI POLIO: Petugas kesehatan memberikan tetesan vaksin polio (Oral Poliomyelitis Vaccine) kepada pelajar di Sekolah Dasar Negeri, beberapa waktu lalu. Kementerian Kesehatan juga melakukan surveilan di daerah sekitar dan ditemukan sembilan anak sehat yang terdapat virus polio.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Adanya temuan kasus polio di Madura dan Klaten, Jawa Tengah, membuat pemerintah menyatakan outbreak polio. Dampaknya dilakukan imunisasi tambahan dengan Sub Pekan Imunisasi Nasional Polio (Sub PIN Polio).

Kementerian Kesehatan juga melakukan surveilan di daerah sekitar dan ditemukan sembilan anak sehat yang terdapat virus polio.

Kemarin (25/1) Dirjen Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Kemenkes Maxi Rondonuwu mengatakan setelah diketahui ada anak yang lumpuh layu dan positif polio, maka Kemenkes melakukan investigasi. Sasarannya adalah anak sehat yang berada di sekitar pasien. “Kami periksa laboratorium. Dari sampel 30 anak, sembilan positif virus (polio),” katanya. Meskipun sembilan orang itu tidak bergejala.

Hal ini menurut Maxi menandakan bahwa virus polio sudah bersirkulasi. Jenis virus polionya sama, yakni tipe 2. Namun karena tidak mempunyai gejala polio, maka tidak dikatakan kasus polio.  Pada 15 Januari lalu dimulai Sub PIN Polio pertama. Waktunya sepekan. Vaksin polio yang digunakan adalah novel Oral Polio Vaccine Type 2 (nOPV2).

Sasarannya 8,4 juta anak usia 0 sampai 7 tahun. Pada akhir Sub PIN polio pertama, hanya 97 persen dari sasasran yang dapat vaksin ini. Kemudian Kemenkes memberikan waktu sepekan lagi untuk setiap dinas kesehatan menyisir siapa saja yang belum dapat vaksin ini.

Sub PIN Polio ini merupakan rekomendasi dair Komite Imunisasi Nasiona. Diselenggarakan dua putaran. Setelah Sub PIN pertama, Sub PIN kedua dilakukan pada 19 Februrari nanti. “Di Sleman tidak ada kasus polio, tapi karena perbatasan dengan daerah yang ditemukan polio maka Sub PIN diperluas,” ucapnya.

Adanya polio ini merupakan salah satu dampak dari imunisasi rutin yang kendor. Maxi memaparkan pada 2020-2-21 atau saat pandemi Covid-19, cakupan vaksin polio melalui oral (OPV) rendah. “Yang vaksin suntik atau IPV ini setiap tahun juga rendah,” katanya.

Dia minta agar vaksinasi rutin harus diberikan kepada anak sesuai dengan tahapan usianya. Pemerintah merencanakan menghapus OPV. Kementerian Kesehatan bersama dengan Technical Advisory Group of Immunization (ITAGI). Selain itu mereka juga tengah mengkaji pemberian polio dengan IPV dapat diberikan sekali. “20 negara sudah menggunakan,” katanya. Targetnya tahun ini. Sebab yang menjadi tantangan adalah ketersediaan vaksin.

Sebelumnya Head of Health Save the Children Indonesia dr. Firda Yani Dewi menyatakan perlu ada kerjasama dengan stakeholder lain untuk menyukseskan vaksinasi. Sebab kesehatan bukan hanya tanggungjawab sektor kesehatan saja. “Tingkat pastisipasi masyarakat ini bukan hanya orang tua saja tapi juga stakeholder lain,” ungkapnya.

Selain itu Firda juga mengingatkan bahwa selain vaksinasi, yang perlu digaungkan lagi untuk menanggulangi adanya polio adalah cuci tangan. Sebab penularan virus polio ini melalui oral atau mulut. Salah satu potensinya yakni melalui makanan dan minuman. “Sehingga cuci tangan pakai sabun sebelum makan atau dari toilet ini perlu disosialisaikan,” katanya.

Selain itu juga sosialisasi larangan buang air besar sembarangan. Sebab tinja dari anak polio bisa menularkan virus tersebut. “Sehingga perlu ada sanitasi yang baik di setiap rumah,” ungkapnya. (lyn/jpg/ila)

5,7 Juta Petugas TPS Sudah Jalani Cek Kesehatan, Ada Jaminan Sosial bagi KPPS

DILANTIK SERENTAK: Petugas KPPS Pemilu 2024 dilantik secara serentak di Medan Polonia, Kamis (25/1).Sebanyak 321.125 petugas KPPS se-Sumut dilantik secara serentak yang digelar KPU Sumut bersama jajarannya.

SUMUTPOS.CO – Menjelang 20 hari pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuntaskan kesiapan sumber daya manusia penyelenggara. Puncaknya, kemarin sebanyak 5.741.127 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilantik secara serentak.

PELANTIKAN tersebut, dipimpin secara seremonial dari Jakarta. Adapun para KPPS hadir di 71.000 lokasi pelantikan di 514 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, usai dilantik, para KPPS akan langsung menjalani bimbingan teknis hingga 27 Januari mendatang. Dalam bimtek, ada sejumlah hal yang ditekankan Hasyim. Pertama, para anggota KPPS dalam menyelenggarakan pemungutan penghitungan suara harus bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. “Demikian juga segenap peraturan KPU, terutama peraturan KPU yang mengatur tentang kegiatan pemungutan penghitungan suara,” ujarnya di Hotel Merlyn Jakarta.

Pemahaman terhadap aturan sangat krusial. Sebab, itu yang harus menjadi pedoman dalam melayani pemilih. Selain itu, Hasyim juga menekankan aspek integritas petugas. “Karena itu juga terikat kepada kode etik penyelenggara pemilu,” imbuhnya.

Di luar kedua aspek tersebut, Hasyim juga meminta para KPPS untuk tidak segan melakukan konsultasi dengan jajaran penyelenggara di atasnya. Khususnya jika terjadi situasi-situasi yang problematik.

Sementara itu, jika berkaca dari kasus di 2019, ada lebih dari 800 orang petugas TPS yang gugur akibat menggelar pemilihan serentak lima surat suara untuk pertama kalinya. Terkait hal itu, Hasyim menegaskan hal itu sudah dievaluasi.

Kebijakan yang diambil sebagai tindaklanjut adalah memperketat syarat rekrutmen petugas. Dari sisi usia, KPU membatasi maksimal 55 tahun. Kemudian dari sisi kesehatan, wajib terbebas dari diabetes, kolesterol dan darah tinggi.

Kriteria tersebut sesuai dengan rekomendasi otoritas kesehatan. “Karena hampir semua yang meninggal mengidap komorbit atau ada penyakit bawaan,” tuturnya.

Meski sudah diantisipasi, Hasyim juga memastikan ada jaminan sosial bagi para petugas. Itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang jaminan sosial ketenagakerjaan.

Instruksi presiden ini ditunjukkan kepada menteri dan kepala daerah. Salah satu poinnya mamasukkan jenis pekerjaan yang diberikan jaminan sosial adalah penyelenggara Pemilu. Yang mana jaminan dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah masing-masing.

“Mengapa? Karena yang menjadi anggota penyelenggara Pemilu kan warga dari daerah setempat,” tuturnya. Di luar itu, honor penyelenggara juga dinaikkan hampir dua kali lipat. Dengan berbagai perbaikan hak tersebut, Hasyim berharap petugas TPS bisa lebih maksimal bekerja.

321.125 Petugas KPPS se-Sumut Dilantik Serentak

Sebanyak 321.125 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 dilantik serentak se-Sumut, Kamis (25/1) pagi. Pelantikan ini, digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Sumatera Utara bersama jajarannya.

Selain itu, pelantikan juga menggelar penanaman ribuan pohon yang dilakukan serentak di masing-masing lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Untuk pelantikan KPPS ini digelar di masing-masing kecamatan se-Sumut.

“Serentak di seluruh wilayah NKRI, kita tanam pohon sesuai dengan arahan ketua KPU RI,” jelas Ketua KPU Sumut, Agus Arifin, kepada wartawan, di Kota Medan.

Didampingi Sekretaris KPU Sumut, Sapran Daulay dan Koordinator Divisi SDM KPU Sumut, Robby Effendi, Agus mengatakan petugas KPPS merupakan ujung tombak dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.

“Usai dilantik KPPS akan langsung kita berikan bimbingan teknis terkait pemungutan dan penghitungan suara,” kata Agus.

Agus meminta kepada KPU kabupaten/kota untuk tetap fokus dalam pendistribusian logistik, yang harus melibatkan petugas KPPS di masing-masing TPS.

“Logistik sudah 100 persen sudah sortir dan lipat. Sekarang sudah tahap setting dan packing ke kotak suara, untuk selanjutnya jelang 14 Februari akan didistribusikan ke TPS,” jelas Agus.

Untuk diketahui, jumlah TPS di Sumut sebanyak 45.875. Sedangkan jumlah KPPS pada Pemilu 2024 yang dilantik sebanyak 321.125 orang. “Sementara sejumlah pohon itu akan ditanam di 5.234 lokasi pelantikan KPPS di Sumut,” ucap Kordinator Divisi SDM KPU Sumut, Robby Effendi.

Sementara di Kota Tebingtinggi, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebingtinggi, Emil Sofyan mengatakan, Kamis (25/1) sebanyak 3.619 anggota KPPS se-Kota Tebingtinggi di kukuhkan di setiap kelurahan oleh anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Pelantikan dilaksanakan di kantor lurah masing-masing tempat KPPS bertugas. Pelantikan dilakukan secara nasional serentak seluruh Indonesia, dilanjutkan dengan penanaman pohon.

Dijelaskan Ketua KPU Kota Tebingtinggi H Emil Sofyan bahwa rekrutmen KPPS ini dilakukan secara terbuka dan transparan. Seleksi terbuka ini hanya seleksi administrasi dan tidak dilakukan wawancara.

“Dalam proses rekrutmen beberapa waktu yang lalu terdapat calon pelamar yang tercatut namanya dalam sistem informasi partai politik (Sipol), maka aturan KPU menjelaskan bahwa yang tercatut cukup membuat surat penyataan bermaterai bahwa yang bersangkutan tidak pernah mendaftar sebagai anggota partai politik yang ditujukan kepada partai politik yang mencatut nama yang bersangkutan,” jelasnya.

Emil menjelaskan untuk selanjutnya 3.619 orang KPPS yang dilantik akan mengikuti bimtek terpadu yang diselenggarakan sejak tanggal 26 sampai dengan tinggal 30 Januari 2023 perkecamatan. Adapun jadwal bimtek sudah disusun oleh sub bagian SDM.

“Diharapkan kepada petugas KPPS di Kota Tebingtinggi yang sudah dikukuhkan untuk tetap menjaga kesehatan. Laksanakan tugas dengan baik dan harus mengikuti bimbingan teknis agar nantinya saat pelaksanaan Pemilu tanggal 14 Februari, tidak ada kendala dilapangan,” jelas Emil. (far/jpg/gus/ian/azw)

Istana Beri Klarifikasi Maksud Jokowi, KPU: Presiden Wajib Cuti Bila Kampanye

Ilustrasi Pemilu 2024.

SUMUTPOS.CO – Pernyataan Presiden Joko Widodo yang secara terbuka mengatakan dirinya boleh berkampanye dan memihak dalam pemilihan presiden, terus memantik polemik. Dari sisi penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menekankan, presiden harus cuti jika melakukan aktivitas kampanye.

Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, dari sisi norma, presiden memang diperbolehkan melakukan kampanye. Sehingga, apa yang disampaikan Presiden Jokowi sesuai dengan norma di UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu. “UU-nya memang menyatakan begitu,” kata Hasyim di Hotel Merlynn Park Hotel, kemarin (25/1).

Yang jelas, lanjut Hasyim, UU mewajibkan pejabat negara yang kampanye termasuk presiden untuk cuti. Untuk menteri, izin cuti bisa disampaikan kepada presiden. Sementara bagi presiden, cuti disampaikan ke institusi istana. “Surat izin yang diterbitkan presiden itu KPU selalu mendapatkan tembusan,” imbuhnya.

Lantas, bagaimana untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan? Hasyim menerangkan, secara kewenangan pengawasan menjadi tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu bisa melakukan kajian terhadap kegiatan atau kebijakan yang disalahgunakan. “Soal nanti bagaimana lapangan, faktanya menggunakan fasilitas negara atau tidak, itu kan ada lembaga yang mengawasi,” terangnya.

Sementara itu, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis merasa, pernyataan Presiden Jokowi sangat merisaukan. “Karena pernyataan itu bisa ditafsirkan sebagai bentuk pengingkaran terhadap sifat-sifat netral yang melekat pada diri presiden, yang juga bertindak sebagai kepala negara,” terangnya saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, kemarin.

Menurut UUD 1945, sebagai presiden dan kepala negara, Jokowi harus berada di atas semua kelompok, di atas semua golongan, di atas semua suku, agama, dan partai politik. Ketika seseorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya menjadi kesetiaan terhadap negara, terhadap rakyat, tanpa membeda-bedakan mereka.

Todung mengatakan, Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari negara hukum adalah semua tindakan dan ucapan presiden harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal itu dengan tegas disebutkan pada Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945.

Presiden tidak boleh melakukan diskriminasi dalam menjelankan tugasnya. Jadi, kata Todung, aneh jika Jokowi mengatakan, presiden boleh kampanye dan memihak, sebagaimana menteri juga boleh memihak, yang dilarang adalah kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. “Selama ini tidak pernah ada pernyataan presiden seperti yang diucapkan oleh Jokowi dalam setiap Pilpres,” bebernya.

Terkait UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu yang dijadikan alasan oleh Jokowi untuk memihak dan berkampanye, Todung menjelaskan, yang dimaksud dalam UU Pemilu itu adalah ketika presiden maju sebagai incumbent atau running for the second term.

Namun, dalam konteks sekarang ini, Presiden Jokowi jelas tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik dan tidak ada periode ketiga. Maka, Jokowi seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik. “Kalau dia (Jokowi) dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, potensi conflict of interest, potensi benturan kepentingan akan sangat telanjang dan kasat mata,” paparnya.

Jika itu yang terjadi, maka Pemilu akan berjalan tidak adil dan tidak fair. Hal itu jelas tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin equality dan tidak ada diskriminasi. Padahal, ketika dilantik menjadi presiden, dia bersumpah akan melaksanakan konstitusi dan hukum.

Todung menegaskan, kalau presiden tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal itu ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Jika disimpulkan sebagai perbuatan tercela, maka itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk pemakzulan. “Saya tidak mengatakan harus melakukan pemakzulan, tapi ini yang saya baca dalam Pasal 9 UUD 45,” tandasnya.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran Ahmad Muzani menilai, berlebihan kekhawatiran sejumlah pihak. Padahal, yang disampaikan Jokowi hanya norma dari UU Pemilu. “Lah wong presiden belum berkampanye hanya mengatakan boleh berkampanye,” ujarnya di Media Center TKN kemarin.

Kampanye bagi presiden, lanjut dia, bukan hal baru. Bahkan, di 2019 presiden terlibat langsung memenangkan dirinya sendiri. Prabowo kala itu, menerima konsekuensi itu sebagai penghormatan pada aturan.

Bagi TKN sendiri, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan kampanye atau tidak kepada presiden. “Jika beliau akan berkampanye kami akan dengan sangat bergembira dan senang sekali,” ungkapnya.

Sementara itu, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar telah beberapa kali mewanti-wanti agar aparat negara bertindak netral dalam Pemilu. Begitu pula Presiden. Menurutnya, presiden sudah seharusnya bersikap netral. “Presiden kalau memihak harus cuti dari (jabatan) Presiden,” kata Gus Muhaimin saat menghadiri acara di Pasuruan, Rabu (24/1) malam.

Saat berkunjung ke Tulungagung kemarin, Gus Muhaimin kembali menegaskan bahwa keberpihakan Presiden pada salah satu paslon dengan menggunakan instrumen negara sangat membahayakan. “Jangan berkampanye menggunakan fasilitas negara, memalukan,” tegasnya.

Terpisah, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan pernyataan Jokowi terkait presiden boleh memihak telah banyak disalahartikan. “Apa yang disampaikan Presiden dalam konteks menjawab pertanyaan media tentang menteri yang ikut tim sukses,” katanya, kemarin. Pernyataan Jokowi disebutnya merupakan penjelasan dari jawaban sebelumnya.

Ari mengatakan, penjelasan yang dimaksud Jokowi adalah aturan main dalam berdemokrasi bagi menteri maupun presiden. Dia menyatakan, pernyataan itu berdasar pada pasal 281 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal itu memang disebut saat kampanye, boleh mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menterim dan juga kepala daerah maupun wakilnya. “Artinya, Presiden boleh berkampanye. Ini jelas ditegaskan dalam UU,” tuturnya.

Dia kembali menjelaskan, dalam berkampanye, ada syaratnya. Yakni tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya. Terkecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sesuai aturan yang berlaku. “Dan kedua, menjalani cuti di luar tanggungan negara,” ungkap Ari. Dengan diijinkannya presiden untuk berkampanye, menurutnya Undang-Undang Pemilu juga menjamin hak presiden untuk mempunyai preferensi politik pada partai atau paslon.

Ari juga membandingkan, presiden sebelum Jokowi juga melakukan praktik yang sama. Misalnya Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dan ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. “Mereka memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya dan ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya,” ungkapnya.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan senada. Yakni aturan telah memperbolehkan kampanye dilakukan oleh presiden. “Tapi saya sudah, sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, tidak memihak,” katanya.

Hingga kini, Ma’ruf memilih bungkam soal pilihannya. Menurutnya ini urusan personal jadi tidak perlu mempublikasikan. “Ini bukan perbedaan dengan presiden. Memang presiden sudah menyatakan seperti itu dan saya memang tetap netral,” ungkapnya.

Ma’ruf juga mendukung jika ada pelanggaran maka dilaporkan ke Bawaslu. Misalnya terkait bantuan sosial yang terdapat gambar salah satu paslon. “Nanti Bawaslu yang memberikan apakah pelanggaran atau tidak,” katanya.

Para Pegiat Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang bergabung dalam CALS (Constitutional and Administrative Law Society) merespon keras penyataan Jokowi. Pakar hukum Bivitri Susanti menyentil inkonsistensi presiden. Sebelumnya, Jokowi menyatakan akan netral dan meminta seluruh jajarannya mengikutinya.

Bivitri menduga, perubahan sikap itu membuktikan betapa pentingnya larangan politik dinasti dan nepotisme dalam pemilu. “Tak mudah bagi Jokowi untuk netral ketika anaknya berlaga dalam pemilihan presiden,” ujarnya.

Padahal harus disadari, seluruh pejabat negara melanggar prinsip keadilan dalam pemilu bila aktif berkampanye. Karena pejabat, terlebih Presiden akan bisa mempengaruhi keadilan Pemilu. Baik dari aspek kebijakan, anggaran, dan dukungan administrasi, hingga memengaruhi netralitas birokrasi. “Keberpihakan presiden dan pejabat negara lainnya bisa mengarah pada pelanggaran dengan dimensi Terstruktur, Sistematis, dan Masif,” imbuhnya.

Bivitri berpendapat, perlu dibedakan antara berpolitik dan berkampanye. Presiden berhak berpolitik, tetapi tidak diperbolehkan untuk berkampanye. Meski UU Pemilu memberi ruang, namun UU harus diletakkan dalam konteks asas-asas pemilu dalam UUD 1945 yaitu LUBER JURDIL, dengan penekanan pada aspek keadilan. “Tentu saja, UU Pemilu mengandung banyak kelemahan. Karena selain proses legislasi mengandung kepentingan politik, norma hukum juga akan dibuat berdasarkan kasus empirik,” tegasnya.

Lebih lanjut lagi, pernyataan Jokowi yang memberi landasan hukum bagi sesuatu yang sebenarnya tidak etik dan melanggar asas keadilan, dinilainya sebagai tindakan inkonstitusional karena melanggar asas Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Sehingga CALS minta Jokowi mencabut pernyataan tersebut. (far/lum/tyo/lyn/jpg)

Menlu Retno Walk Out saat Israel Pidato di PBB

DEBAT TERBUKA: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan dukungan Indonesia untuk Palestina saat debat terbuka Dewan Kemanan PBB, di New York, Rabu (24/1).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi melakukan aksi walk out saat Duta Besar (Dubes) Israel untuk Amerika Serikat dan PBB, Gilad Erdan menyampaikan pendapatnya dalam Open Debate Dewan Keamanan (DK) PBB terkait krisis Israel-Palestina, Rabu (24/1) waktu setempat. Menlu meninggalkan ruangan bersama sejumlah diplomat dari negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Sebelum meninggalkan ruangan, Retno dalam pidatonya menyatakan kembali sikap Indonesia yang menentang keras agresi Israel di Jalur Gaza. Retno juga mendesak untuk segera dilakukan gencatan senjata secara permanen.

Pada kesempatan yang sama, Retno mengatakan, Indonesia menolak keras pernyataan PM Israel Benjamin Netanyahu yang menentang pembentukan negara Palestina setelah perang berakhir. Dia menilai, pernyataan ini sangat berbahaya dan tidak dapat diterima karena mengkonfirmasikan tujuan Israel sesungguhnya, yaitu menghilangkan Palestina dari peta dunia. “Akankah Dewan ini tinggal diam menghadapi niat tersebut?” ujarnya mempertanyakan sikap DK PBB.

Menurut Retno, ini adalah open debate DK PBB ketiga mengenai Gaza dalam 3 bulan terakhir. Indonesia pun selalu hadir sebagai salah satu perwujudan konsistensi komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan Palestina. “Dalam pernyataan di DK PBB tadi saya ingatkan bahwa DK PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan bukan untuk mentoleransi perang apalagi genosida,” ungkapnya usai mengikuti debat.

Retno juga mempertanyakan mengenai resolusi PBB yang dibuat khusus untuk Palestina yang telah diadopsi dan dilaksanakan. Mengingat, banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar. “Kemana Palestina harus mengadu jika DK PBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri, sementara Israel membunuh rakyat Palestina tanpa dihukum?,” ungkapnya.

Di sisi lain, Retno mendesak, adanya penyediaan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai upaya rekonstruksi pasca-konflik, dan proses Solusi Dua Negara. Termasuk, upaya Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator untuk membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza. “Palestina juga harus segera diterima sebagai anggota penuh PBB. Ini penting agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih jauh oleh Israel,” jelasnya.

Penghentian pasokan senjata ke Israel juga diminta dihentikan. Pasalnya, setiap senjata yang dikirim ke Israel dinilai dapat digunakan untuk membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Lalu Muhamad Iqbal mengamini adanya aksi keluar ruangan oleh Menlu dan sejumlah diplomat. “Menlu Retno dan ketua delegasi sejumlah negara lainnya keluar ruangan saat watap (wakil tetap, red) Israel menyampaikan pernyataannya. Sebaliknya, delegasi Indonesia dan sejumlah negara OKI juga tidak berada di ruangan saat watap Israel menyampaikan pernyataan,” ungkapnya. (mia/jpg)

Hindari Konflik Kepentingan Jelang Pemilu, KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Tetap Netral

Nawawi Pomolango.

SUMUTPOS.CO – KPK mengingatkan penyelenggara negara tetap netral menjelang masa Pemilu seperti sekarang ini. Munculnya conflict of intetest berbahaya dalam demokrasi. Dan perilaku semacam itu, menjadi wujud nyata perilaku korupsi.

Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan, conflict of interest bukan lagi sekadar embrio korupsi. Melainkan wujud nyata perilaku korupsi itu sendiri.

Dia mencontohkan soal kondisi yang terjadi saat ini. Di mana sejumlah Penyelenggara Negara tampak melakukann

‘aktivitas’nya di giat Pemilu. Masalah inilah, yang diakui Nawawi menjadi salah satu hambatan pemberantasan korupsi yang diangkat KPK pada Paku Integritas Capres dan Cawapres pekan lalu.

Untuk mengatasi itu, perlu adanya pengaturan pengelolaan konflik kepentingan dimasukkan dalam perundangan. ”Atau paling tidak bisa disempurnakan dalam UU yang ada,” terangnya.

Misalnya, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengga Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengaturan ini penting, lantaran banyak negara maju menempatkan instremen konflik kepentingan ini dalam aturan yang ketat.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwarta juga mengikritik mengenai adanya konflik kepentingan yang merebak menjelang Pemilu. Salah satunya penempelan poster salah satu paslon di karung beras yang dibagikan kepada masyarakat. Memang, dari segi materiel, kondisi itu tak merugikan.

“Namun jelas itu wujud dari konflik kepentingan itu sendiri,” paparnya. Alex menyebut, jika mau fair, tempel saja foto ketiga paslon tersebut di karung beras. Sekalian sebagai wujud sosialisasi ke masyarakat. Jika hanya satu, jelas ini bagian dari konflik kepentingan.

Alex mengingatkan penyelenggara negara agar tetap netral menjelang pemilu. Soal bansos beras semisal. Batuan itu jelas murni menggunakan duit ABPN. Yang sudah seharusnya tidak dipolitisasi. “Terkait korupsi atau tidak. Itu perlu ditindaklanjuti. Yang jelas ini uang negara,” katanya. (elo/jpg)

Pemprov Sumut Dorong ASN Tingkatkan Kemampuan

Sekda Sumut, Arief S Trinugroho.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perkembangan teknologi yang kian canggih harus diimbangi dengan peningkatan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaku pelayanan publik, juga diharapkan terus berbenah dan meningkatkan kemampuan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Arief S Trinugroho saat memberikan arahan pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Ruang Rapat 1, Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Kamis (25/1/2024).

“Teknologi informasi sudah masuk dan akan mempengaruhi kehidupan. Mau atau tidak, ngerti atau tidak, kita tetap harus pakai,” kata Arief S Trinugroho.

Arief menyampaikan, perkembangan zaman tidak bisa dihindari. Untuk itu, ia mengajak kepada seluruh peserta Bimtek yang berasal dari 33 kabupaten/kota se-Sumut, untuk berbenah dan mengikuti perkembangan kemajuan teknologi.

“Kepada para peserta yang hadir, fokus dengan apa yang disampaikan oleh narasumber nantinya. Setelah itu, hasil dari Bimtek bisa dibawa ke daerah masing-masing dan dilaporkan kepada Tim Penyusun Perjanjian Kinerja yang ada di kabupaten/kota,” ujar Arief, yang didampingi Asisten Administrasi Umum Lies Handayani Siregar dan Kepala Biro Organisasi Desni Maharani Saragih.

Dalam hal ini, lanjut Arief, Pemprov Sumut berkomitmen terus mendorong dan memotivasi untuk melakukan perbaikan atas kinerja ASN. Salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan Bimtek saat ini. Tujuannya, untuk meningkatkan kinerja para ASN yang hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kita harus iri terhadap daerah-daerah lain yang terus melaju. Untuk itu, saya mengajak kita semua, jangan lagi hanya mengejar ketertinggalan, tapi harus melompat untuk lebih baik ke depannya,” katanya.

Arief bersama inspektorat juga akan berkeliling mengunjungi kabupaten/kota. Hal ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan kinerja ASN yang mumpuni, dimana tercatat ada 270.000 ASN di Provinsi Sumut, termasuk kabupaten/kota. Sementara khusus di Pemprov Sumut tercatat 27.000 ASN.

Bukan hanya itu, katanya, Pemprov Sumut juga akan belajar dari Provinsi Lampung, yang dinilai baik dalam hal sistem kinerja, Provinsi Jawa Barat dalam hal sistem merit berbasis digital, dan Provinsi Jawa Timur soal tunjangan tambahan penghasilan (TPP). “Kita bisa integrasikan itu semua untuk kepentingan Pemprov Sumut,” katanya.

Sementara itu, Tenaga Ahli SmartID Ahmad Miftahul Khoiri yang hadir sebagai pembicara menyampaikan, perjanjian kinerja adalah wujud dari sebuah proses manajemen kinerja. Perjanjian kinerja inilah yang berusaha mengubah pola pikir agar si pekerja mempunyai tanggung jawab moril.

“Perjanjian kinerja bukan hanya formalitas yang ditandatangani. Perjanjian kinerja mempunyai target, apa sudah tercapai. Untuk menjadi good governance maka ada sejumlah hal yang harus dilakukan, yakni apa yang dikerjakan jelas, ukuran yang dikerjakan juga jelas, dan keselarasan,” pungkasnya.(gus/ram)

Masih Fokus ke Pilpres dan Pileg, PDIP Berpotensi Usung Kader di Cagubsu 2024

Anggota PDIP Sumut, Sutrisno Pangaribuan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PDI Perjuangan Sumatera Utara mengaku siap menghadapi Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) yang akan menjadi salah satu agenda Pilkada serentak 2024 mendatang.

Namun saat ini, PDIP Sumut mengaku belum mau terlalu jauh membahas masalah Pilgubsu tersebut, sebab pihaknya masih berfokus dalam memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang sudah di depan mata.

“Sampai saat ini semua kekuatan PDIP Sumut sedang berkonsentrasi menghadapi Pileg dan Pilpres 2024, sehingga belum ada pembahasan terhadap Pilkada serentak. PDIP Sumut tentu siap dalam menghadapi Pilgubsu tahun ini, tapi tentu saat ini kita berfokus ke Pilpres dan Pileg yang akan dilaksanakan 14 Februari ini,” ucap Anggota PDIP Sumut, Sutrisno Pangaribuan kepada Sumut Pos, Kamis (25/1/2024).

Sutrisno yang juga menjabat sebagai Humas Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar Pranowo – Mahfud MD Sumut, itu mengatakan semua kader dan simpatisan PDI Perjuangan Sumut saat ini sedang berjuang keras untuk mengamankan dan memenangkan Ganjar – Mahfud di Pilpres kali ini.

“Kita sangat yakin Ganjar – Mahfud akan menang di Sumut. PDIP punya suara yang sangat bagus di Sumut, kita yakin hal itu akan menjadi salah satu penentu kemenangan Ganjar – Mahfud di Sumut,” ujarnya.

Oleh sebab itu, sambung Sutrisno, PDIP Sumut saat ini juga bukan hanya berfokus untuk memenangkan Ganjar-Mahfud, tapi juga tengah berjuang untuk mempertahankan perolehan kursi terbanyak di lembaga legislatif, khususnya di DPRD Sumut. Selain itu, perolehan kursi di DPRD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara juga tak luput dari konsentrasi pihaknya saat ini.

“PDIP berkomitmen untuk kembali menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak di Sumut. Dengan begitu, kita akan bisa ‘berbicara’ banyak saat Pilgubsu nanti,” katanya.

Namun Besar Potensi Usung Kader PDIP Sendiri

Akan tetapi, lanjut Sutrisno, dari pengalaman selama ini, PDIP selalu berusaha untuk mengusung kadernya sendiri dalam gelaran Pilkada. Dengan begitu, besar potensi PDI Perjuangan akan kembali mengusung kadernya sebagai calon kepala daerah, terkhusus di Sumut yang selama ini memiliki tren perolehan suara yang sangat baik.

“PDIP biasa mengusung, mendukung, dan memperjuangkan kadernya, seperti halnya dulu Joko Widodo,” tuturnya.

Ia menjelaskan, kebutuhan PDIP untuk menetapkan kriteria calon kepala daerah selalu sama setiap tahunnya, yakni kader yang memiliki rekam jejak yang jelas, memiliki keberpihakan kepada wong cilik, memahami ideologi PDIP, hingga tidak punya rekam jejak sebagai pengkhianat partai,” pungkasnya.
(map/ram)

Guru Honorer Langkat Demo di Kejatisu, Minta Plt Bupati Diperiksa Terkait Seleksi PPPK

UNJUK RASA: Puluhan guru honorer Kabupaten Langkat, saat berunjukrasa di Kantor Kejatisu, Kamis (25/1/2024).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan guru honorer di Kabupaten Langkat, didampingi LBH Medan dan Kontras Sumut menggelar unjuk rasa di Kejatisu. Dalam aksinya, mereka melaporkan dugaan tindak pidana korupsi seleksi PPPK Kabupaten Langkat serta meminta Plt Bupati Langkat diperiksa.

“Aksi yang dikuti puluhan guru tersebut menyampaikan adanya kecurangan dan dugaan tindak pidana korupsi pada seleksi PPPK Langkat,” ujar Direktur LBH Medan, Irvan Sahputra, Kamis (25/1/2024).

Lebih lanjut, kata dia, para guru secara tegas meminta keadilan kepada Kapolda dan Kejati Sumut untuk mengusut tuntas dan memeriksa Plt Bupati, Kadis Pendidikan & BKD Langkat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam hal suap menyuap.

Sebelumnya, para guru secara resmi telah membuat laporan kecurangan tersebut ke Ombudsman RI, Komnas HAM dan BKN Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 2024 di Jakarta. Seraya memberikan bukti-bukti terkait kecurangan dan dugaan tindak pidana korupsinya.

“Oleh karena itu LBH Medan dan Kontras secara tegas meminta Polda Sumut dan Kejatisu untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan serta mengusut tuntas permasalahan a quo,” tegasnya.

Ia menerangkan atas adanya kecurangan, mal administrasi dan dugaan korupsi tersebut sesungguhnya telah merampas hak-hak 203 guru honorer yang telah mengabdi selama puluhan dan belasan tahun. Serta menghancurkan harapan dan masa depan guru untuk lebih baik daripada sebelumnya.

“Harusnya para guru lulus, namun dinyatakan gagal karena adanya seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT), padahal para guru mendapatkan nilai yang tinggi saat CAT,” kata Irvan.

Selain itu, bebernya, SKTT yang dipaksakan dan menyalahi aturan hukum tersebut telah menimbulkan banyaknya kejanggalan. Kejanggalan yang dimaksud yakni, tidak adanya tercantum dalam pengumuman Bupati Langkat nomor:810-2187/BKD/2023 tertangal 19 september 2023.

“Namun kemudian secara tiba-tiba ada dalam pengumuman penyesuaian oleh BKD sebagaiman surat nomor:2772/BKD/2023 tertanggal 15 Desember 2023. Parahnya pengumuman penyusaian tersebut bertentangan dengan hukum,” jelasnya.

Adapun SKTT tersebut tidak pernah disosialisasiakan, tidak diketahui teknisnya dan penilaianya, serta tidak diketahui kapan dilaksanakanya SKTT.

Parahnya, kata dia lagi, untuk lulus PPPK diduga adanya suap menyuap di dinas pendidikan kabupaten Langkat yang berkisar Rp40 hingga Rp80 juta, bahkan diduga ada pihak yang tidak pernah mengajar dan terdaftar sebagai honor di dinas PUPR bisa lulus menjadi guru. Hal ini jelas telah menggambarkan adanya kejangglan yang nyata dan terstruktur.

Atas hal, lanjut Irvan, 203 guru harus menelan pil pahit dan menangis ketika dinyatakan tidak lulus PPPK karena adanya kecurangan dan dugaan tindak pidana korupsi.

LBH Medan dan Kontras Sumut menduga Plt Bupati, Kepala Dinas Penidikan dan BKD Kab Langkat telah melanggar pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Jo Declaration Of Human Right (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusi/Duham) dan Internasional Convenant On Civil And Political Right (ICCPR), KepmenpanRB 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintahan Dugaan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pada instansi daerah tahun anggaran 2023, Permenpan 14 Tahun 2023, Kepmendikbud 298 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksaanan PPPK UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“LBH Medan dan Kontras dalam hal ini mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) R. I, BKN dan Panselnas untuk segera mebatalkan hasil akhir PPPK kab.Langkat tahun 2023,sebagaimana pasal 38 ayat (1) PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2023 dan mengumumkan hasil kelulusan PPPK Langakat Berdasarkan CAT. Serta menindak tegas Plt Bupati, Kepala Dinas Pendidikan dan BKD Langkat,” pungkasnya. (man/ram)

Sepak Bola Sumut Masih Terpuruk

PRIHATIN: Petra Jaya Purba (kanan) dan Dodi Safnul (pake kaca mata) prihatin dengan sepak bola Sumut. (IST)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perkembangan sepak bola Sumatera Utara masih dalam periode terpuruk. Ini terlihat dari belum mampunya tim asal Sumatera Utara menembus kompetisi tertinggi di Indonesia, Liga 1.

“Jujur, sepak bola Sumatera Utara masih terpuruk. Buktinya belum ada tim asal Sumut yang mampu menembus Liga 1,” ujar Pengamat Sepak Bola, Petra Jaya Purba kepada wartawan, Kamis (25/1/2024).

Petra Jaya menambahkan, sepak bola Sumut sebenarnya sempat memperlihatkan titik kebangkitan ketika Karo United dan PSDS Deliserdang promis ke Liga 2 pada tahun 2022 lalu. Saat itu muncul angin segar bagi pecinta sepak bola Sumut.

“Memang beberapa kali tim asal Sumut lebih dari satu mentas di Liga 2. Mulai dari Pro Duta, Kwarta, Bintang Jaya Asahan, dan terakhir PSDS serta Karo United. Namun kiprah mereka tidak berlangsung lama. Jangankan menembus Liga 1, bertahan di Liga 2 juga sulit,” paparnya.

Kondisi ini juga terjadi pada tahun ini. Sada Sumut yang sebelumnya bernama Karo United dipastikan degradasi ke Liga 3. Kemudian PSDS juga terancam turun kasta.

“Sedangkan PSMS yang sedang berjuang di babak 12 besar Liga 2, juga sangat berat bisa lolos ke Liga 1. Ini tentu mengecewakan bagi insan sepak bola Sumut,” tegasnya.

Ketua PSSK Karo tersebut mengungkapkan, kondisi sepak bola Sumut sekarang ini kontras dengan dulu. Kalau zaman dulu, Sumut dikenal sebagai lumbung pemain sepak bola di Indonesia. Tim asal Sumut seperti PSMS, Medan Jaya, dan PSDS merupakan langganan kompetisi kasta tertinggi di Indonesia.

Belum lagi tim sepak bola Sumut sering meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON). Terakhir kali sepak bola Sumut meraih prestasi adalah medali perak PON 2012 Riau.

“Dulu kita barometer sepak bola nasional, tapi sekarang sudah kalah dengan provinsi lain. Jangankan bersaing di tingkat nasional, untuk Pulau Sumatera saja sudah sulit,” tandasnya.

Petra Jaya mengakui mundurnya sepak bola Sumut ini disebabkan oleh pembinaan dan pengelolaan yang masih kurang. Untuk itu, dia berharap agar semua insan sepak bola di Sumut kembali bersatu. “Jangan ada lagi perpecahan. Kita harus bersatu untuk mengembalikan kejayaan sepak bola Sumut,” pesannya.

Hal yang sama juga disampaikan pemerhati sepak bola lainnya, DR Dody Safnul SH Spn Mkn. Menurutnya terpuruknya prestasi sepak bola Sumatera Utara di pentas nasional harus menggugat tanggung jawab moral pengurus dan pengelola klub di liga 2 maupun PSSI Sumut.

“Ada beberapa faktor sehingga prestasi persepakbolaan Sumut kian terpuruk. Salah satunya karena para pengurusnya tidak menunjukan sikap profesional dalam mengelola manejemen, tapi lebih memikirkan kedudukannya,” ujarnya.

Mantan Exco Asprov PSSI Sumut ini meminta semua pihak untuk introspeksi diri. “Kita hanya berupaya mengetuk hati mereka supaya introspeksi dan membenahinya,” kata Dody Safnul. (dek)

1...817818819...15,913Page 818 of 15,913