Home Blog Page 824

Terkait Pencoretan 11 Caleg Kota Medan, Bawaslu Medan Tunggu Permohonan Partai Pengusung

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menindaklanjuti keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan yang mencoret 11 calon legislatif (caleg), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan sampai saat ini masih menunggu permohonan partai politik (parpol) pengusung dari 11 caleg tersebut.

“Sampai hari ini (Rabu) belum ada yang masuk permohonan. Namun kemarin dan hari ini sudah ada datang ke kita (Bawaslu Medan) dari perwakilan parpol terkait teknis permohonannya,” ucap Ketua Bawaslu Medan, David Reynold Tampubolon saat dikonfirmasi, Rabu (3/1/2024).

Dijelaskan David, sesuai aturan, batas waktu permohonan yang harus diajukan masing-masing parpol pengusung 11 caleg tersebut sampai 4 Januari 2024.

“Artinya, besok hari terakhir pengajuan permohonan. Dan yang mengajukan permohonan harus parpol pengusung, tidak bisa yang bersangkutan langsung,” ujarnya.

Dikatakan David, jika nanti permohonan sudah diberikan, pihaknya akan mengecek syarat formil dan materilnya, sebelum akhirnya dilakukan mediasi.

“Kita berharap masing-masing parpol pengusung bisa memanfaatkan waktu yang diberikan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Medan, Mutia Atiqah saat dikonfirmasi mengaku bahwa semua proses penyelesaian 11 caleg tersebut ada di Bawaslu Kota Medan.

“Kita sifatnya menunggu dari Bawaslu, nanti apa hasilnya dari mereka baru kita tindaklanjuti,” ungkapnya.

Sebelumnya, sesuai Keputusan KPU Kota Medan No 931 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 778 Tahun 2023 Tentang DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2023 yang ditandatangani Ketua KPU Kota Medan Mutia Atiqah, 11 calon legislatif (caleg) Kota Medan dicoret.

Informasi dihimpun, pencoretan 11 caleg tersebut lantaran masih terdaftar sebagai tenaga ahli Fraksi dan tenaga ahli pakar di DPRD Kota Medan.

Berikut daftar nama caleg yang dicoret KPU Kota Medan dari DCT Anggota DPRD Kota Medan Pemilu 2024.

1. Fuad Akbar (PDIP Dapil 2 Kota Medan)
2. Boydo HK Panjaitan (PDIP Dapil 4 Kota Medan)
3. Hermanto Sagala (PDIP Dapil 4 Kota Medan)
4. Thomson A Hutahean (Partai Golkar Dapil 3 Kota Medan)
5. Muhammad Ichwan (Partai Nasdem Dapil 3 Kota Medan)
6. Rio Adrian Sukma (Partai Nasdem Dapil 4 Kota Medan 4)
7. Zulkifli Miraza (PAN Dapil 2 Kota Medan)
8. Zulaspan Tupti (PAN Dapil 3 Kota Medan)
9. Adrizal (PAN Dapil 4 Kota Medan)
10. Agam Surapaty Ginting (PAN Dapil 5 Kota Medan)
11. Dedy Mauritz W Simanjuntak (PSI Dapil 5 Kota Medan)
(map/ram)

Kapolres Tanah Karo Berikan Tali Asih Kepada Petugas Pam Ops Lilin Toba 2023

TALI ASIH: Kapolres Tanah Karo AKBP Wahyudi Rahman, memberikan tali asih kepada petugas Pos Pam dan Pos Yan Operasi Lilin Toba 2023-2024.

KARO, SUMUTPOS.CO – Kapolres Tanah Karo AKBP Wahyudi Rahman, bersama Ketua Bhayangkari Cabang Tanah Karo Astri, didampingi Wakapolres Kompol Aron Siahaan, dan para PJU, serta pengurus Bhayangkari, mengunjungi Pos Pengamanan (Pam) dan Pos Pelayanan (Yan) Operasi Lilin Toba 2023-2024 Polres Tanah Karo, 30 Desember 2023 lalu.

Kedatangan Kapolres Tanah Karo dan rombongan tersebut, disambut hangat para personel TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, dan Dinkes, yang bertugas di Pos Pelayanan Tigapanah dan Pos Pengamanan Tugu Juang Berastagi.

Pada kesempatan itu, Wahyudi mengatakan, kunjungan ini sebagai wujud kepedulian dan dukungan semangat kepada personel yang bertugas dalam Operasi Lilin Toba 2023. Pada kesempatan tersebut juga, dia dan Ketua Bhayangkari Cabang Tanah Karo, memberikan bingkisan berupa makanan dan minuman energi kepada anggota Pos Yan dan Pos Pam.

“Jadi, ini kami berikan kepada petugas yang melaksanakan pengamanan Nataru (Natal 2023 dan tahun baru 2024) di pos, untuk menambah stamina dan semangat. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,” ungkap Wahyudi.

Di sela kunjungan tersebut, Wahyudi juga memberikan apresiasi dan motivasi kepada petugas Pos Pam dan Pos Yan, untuk tetap semangat dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, serta humanis.

“Semoga kunjungan ini dapat meningkatkan semangat dan motivasi rekan personel pengamanan. Sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, menjaga keamanan serta kelancaran arus lalu lintas selama Nataru,” harapnya.

Operasi Lilin Toba yang merupakan operasi rutin setiap tahunnya, dilaksanakan untuk menjaga kamtibmas dan juga kamseltibcarlantas selama Nataru. Dukungan dari Kapolres Tanah Karo dan Ketua Bhayangkari ini, diharapkan dapat meningkatkan semangat anggota dalam bertugas melayani dan melindungi masyarakat. (deo/saz)

24 Personel, 6 Perwira Naik Pangkat, Kapolres Dairi Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat

SIRAM BUNGA: Kapolres Dairi AKBP Agus Bahari melakukan siram bunga kepada Kasi Humas Polres Dairi AKP Donny Saleh.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Dairi AKBP Agus Bahari, memimpin upacara kenaikan pangkat bagi 24 personel di halaman Mapolres Dairi, Minggu (31/12) lalu. Dari 24 personel yang mendapat kenaikan pangkat, 6 di antaranya merupakan perwira

Seorang di antaranya adalah Kasi Humas Donny Saleh, yang sebelumnya berpangkat Ipda, naik satu tingkat menjadi AKP. Dan 18 personel lainnya merupakan Bintara.

Pada kesempatam itu, Agus mengingatkan kepada para personel yang mendapat kenaikan pangkat, untuk selalu meningkatkan performa tugasnya sebagai anggota Polri.

“Kenaikan pangkat yang saudara terima ini, merupakan tanggung jawab baru dalam mengemban tugas sebagai anggota Polri. Jaga amanah yang sudah dicapai dan torehkan prestasi,” imbau Agus.

Sementara kepada para ibu Bhayangkari, Agus berpesan, untuk tetap setia mendampingi suami selama bertugas menjadi anggota Polri.

“Tetap berikan support kepada suami, berikan kasih sayang terbaik, sehingga apa yang dikerjakan suami dapat menjadi berkah untuk keluarga dan karirnya,” jelasnya.

Usai menggelar upacara kenaikan pangkat, tradisi selanjutnya Kapolres Dairi melakukan siram bunga kepada personel yang naik pangkat. (rud/saz)

Dugaan Korupsi Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang – Langsa, Kejagung Periksa Tiga Saksi

net ACEH: Stasiun kereta api di Aceh. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung saat ini menangani perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang – Langsa.

SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memproses seluruh perkara yang tengah mereka tangani. Termasuk diantaranya, perkara dugaan korupsi.

Di hari pertama kerja pada 2024, pen-yidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung langsung meneruskan penanganan perkara dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalur kereta api Besitang – Langsa.

Perkara korupsi itu diduga terjadi pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan medio 2017 – 2023. Kemarin (2/1) penyidik JAM Pidsus Kejagung memanggil tiga orang saksi. Mereka berasal dari unsur swasta dan pejabat negara.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana.

Ketut pun membeber ketiga saksi yang diperiksa dalam perkara tersebut. Mereka adalah Direktur PT Tiga Putra Mandiri Jaya berinisial ZZZ, Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang – Langsa pada Balai Perkeretaapian Medan Tahun 2017 – 2019 berinisial AAS, dan satu saksi lain berinisial RMY. “RMY selaku Kepala Seksi Prasarana Balai Teknis Perkeretaapian Medan Tahun 2017,” jelasnya.

Selain itu, RMY juga merupakan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang – Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan Tahun 2017 – 2023. Sebagaimana telah disampaikan oleh Kejagung, dalam proyek pembangunan jalur kereta dari Sumatera Utara ke Aceh itu adalah salah satu pekerjaan besar. Nilai proyeknya mencapai Rp1,3 triliun. Kejagung terus mendalami perkara dugaan korupsi tersebut.

ICW: IPK Indonesia Kembali Merosot

Tak seriusnya penanganan korupsi dan kinerja KPK yang memburuk membuat indeks persepsi korupsi (IPK) tanah air mengalami penurunan.

Kemerosotan semakin dalam sejak lima tahun terakhir akibat melempemnya pemberantasan korupsi dan pimpinan KPK tak lagi berintegritas. Melihat kondisi tersebut, Indonesia Corruption Watch pesimistis IPK Indonesia akan membaik. Mereka memprediksi angka akan kembali turun.

Hal itu disampaikan langsung oleh Peneliti Divisi Hukum ICW Diky Anandya kemarin (2/1).  “Dan melihat kecenderungan ini, kemungkinan besar hasil survei IPK 2023 akan makin turun dari tahun sebelumnya,” ucap Diky saat diwawancari oleh Jawa Pos (Grup Sumut Pos).

Menurut dia, kondisi tersebut tak lepas dari kebijakan penanganan korupsi di Indonesia yang semakin lemah dan tak serius.

Indikatornya bisa dilihat dari sejak diterbitkannya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019. Sejak dibawah payung eksekutif, KPK makin melempem.

Tak hanya itu, payung hukum lewat UU yang menggembosi keberanian KPK tersebut juga berdampak pada integritas KPK. Yang terbaru, tentu ditetapkannya Ketua KPK Firli Bahuri atas kasus pemerasan.

Hasil capaian IPK pada 2022 juga menunjukkan selama sepuluh tahun, tak ada keseriusan dalam penanganan korupsi. Sebab, skor 34 di 2022 itu sama dengan skor IPK pada tahun 2014. “Artinya mandek. Bahwa bisa disebut sebagai kemerosotan,” paparnya. IPK tertinggi pernah dicapai pada 2019 dengan skor 40.

Untuk memperbaiki citra pemberantasan korupsi ke depan, pengembalian UU KPK menjadi salah satu poin. Dan tentu saja segera disahkannya RUU perampasan aset dan pemberantasan uang kartal. Ini akan menjadi barier kuat pemberantasan korupsi.

Utamanya RUU perampasan aset. ICW pernah mendata, kerugian negara akibat ulah koruptor di 2022 mencapai Rp48,6 triliun. Namun, yang berhasil dikembalikan ke negara dari uang yang dirampok itu hanya tujuh persen. “Artinya perampasan aset ini sangat lah penting,” pungkasnya. (elo/jpg/ila)

Kapolda Perlu Taktik dan Strategi Menahan Firli Bahuri

GEDUNG DEWAS KPK: Ketua KPK Nonaktif KPK Firli Bahuri meninggalkan Gedung Dewas KPK, Kamis (21/12/2023) lalu.FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menahan Ketua KPK Firli Bahuri bukan jadi prioritas utama Polda Metro Jaya. Sebab saat ini Polda Metro Jaya tengah memprioritaskan agar berkas perkara pemerasan dalam jabatan TPPU bisa dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti atau dinyatakan P21.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto mengungkapkan bahwa menahan sosok Firli Bahuri tersebut menurutnya adalah perkara mudah. Yang sulit itu ketika berkas perkaranya belum lengkap, dan tidak P21.

Jika jaksa peneliti telah menyatakan kasus tersebut berstatus P21, penyidik akan menahan Firli Bahuri kemudian menyerahkan kepada Kejaksaan tingi (Kejati) DKI Jakarta. “Menahan itu gampang kok, hari ini kalau memang, bisa tahan, ya saya tahan, tapi kan kita perlu taktik dan strategi yang tepat, sehingga nanti kita tidak buang-buang waktu,” katanya.

Sementara itu Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menilai soal Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang belum ditahan bukan merupakan tidak menjadi persoalan, karena yang terpenting adalah kasus tersebut harus tuntas.

Menurut Listyo, hal paling utama dalam kasus dugaan pemerasan oleh Firli terhadap mantan Menteri Pertanian (mentan) Syahrul Yasin Limpo itu ialah bagaimana perkara dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat. “Saya kira semuanya tetap berproses dan saya kira yang penting (adalah) bagaimana kasus ini dituntaskan,” kata Listyo usai menghadiri penandatanganan Kerja Sama Koordinasi dan Supervisi KPK-Polri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (4/12).

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, mengatakan Keppres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 28 Desember 2023 dan berlaku sesuai tanggal ditetapkan.

Sementara itu, Indonesia Police Watch (IPW) pun juga menilai bahwa penahanan mantan Ketua KPK Firli Bahuri bukanlah suatu prioritas utama bagi Polda Metro Jaya.

“Bahwa penyidik Polda Metro Jaya tidak memprioritaskan mengenai penahanan Firli Bahuri tetapi memprioritaskan agar berkas perkara dengan beberapa pasal yang dikenakan pasal pemerasan dalam jabatan, tindak pidana pencucian uang (TPPU), ini bisa dibuktikan dengan sempurna bisa dilengkapi dengan satu pemeriksaan yang lengkap,” beber Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso. (jpg/ila)

Rizal Ramli Meninggal Dunia

SEMASA HIDUP: Foto Rizal Ramli semasa hidup.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kabar mengejutkan dari Ekonom senior Rizal Ramli yang baru saja dikabarkan meninggal dunia pada Selasa (2/1/2024) malam.

Kabar duka tersebut disampaikan oleh staf Rizal Ramli, Tri Wibowo melalui pesan di WhatsApp.”Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang, bapak/kakek/mertua kami, Rizal Ramli pada 2 Januari 2024 pukul 19.30 WIB,” tulis pesan tersebut.

Dalam pesan singkat itu, keluarga juga memohon maaf apabila semasa hidup Rizal Ramli melakukan kesalahan.

“Kami segenap keluarga memohon maaf jika ada kesalahan beliau selama hidupnya,” demikian pesan tersebut.

Diketahui sebelum meninggal dunia, Rizal Ramli sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.

Namun pihak JawaPos.com (Grup Sumut Pos) masih belum mengetahui penyebab Rizal Ramli meninggal dunia, hanya menurut berita yang beredar pria kelahiran 10 Desember 1954 ini memiliki riwayat penyakit diabetes.

Dikenal dengan ucapan ’rajawali ngepret’ atau Raja Ngepret, Rizal Ramli adalah seorang mantan tokoh pergerakan mahasiswa, ahli ekonomi dan politisi Indonesia.

Adapun profil dan biodata lengkap Rizal Ramli yakni; Prof Dr Ir H Rizal Ramli, MA lahir pada 10 Desember 1954 di Padang, Sumatera Barat. Ia pernah menikah dua kali.

Pernikahan pertamanya dengan Herawati Moelyono. Namun istrinya itu kemudian meninggal karena penyakit kanker.

Rizal Ramli kemudian menikah untuk kali kedua dengan Marijani. Lagi-lagi ia ditinggal pergi sang istri untuk selama-lamanya karena meninggal dengan penyakit yang sama seperti istri pertama, yakni kanker.

Rizal Ramli memiliki tiga orang anak yakni Daisy Orlana Ramli, Dipo Satria Ramli, Dhitta Puti Saraswati Ramli

Rizal Ramli menyelesaikan S1-nya di jurusan Teknik Fisika, Institut Teknologi Bandung (ITB). Sosoknya juga dikenal sebagai orang aktivis yang kritis saat berkuliah. Terbukti ia sampai pernah dipenjara oleh rezim Presiden Soeharto di masa Orde Baru.

Di tengah kesibukannya sebagai seorang aktivis, Pria 69 tahun ini berhasil menyelesaikan pendidikan S2-nya di Boston University, Amerika Serikat dengan mengambil jurusan dan lulus pada usia 36 tahun. Setelah berhasil mendapatkan gelar doktor di Amerika Serikat, Rizal Ramli pulang ke Indonesia.

Ia kemudian mendirikan ECONIT Advisory Group bersama dengan rekan-rekan ekonom lainnya seperti. Lembaga yang didirikannya itu selalu kritis pada kebijakan pemerintah yang berkuasa.

Tak hanya itu, Rizal Ramli juga berprofesi sebagai dosen Program Magister Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Rizal Ramli kemudian mulai menduduki berbagai jabatan strategis di pemerintahan usai runtuhnya rezim orde baru.

Pada era Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2000 Rizal Ramli dipercaya untuk menduduki jabatan Kepala Badan Urusan Logistik (Kabulog), Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan dengan memimpin selama 15 bulan.

Kemudian, ia diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Agustus 2000 menggantikan Kwik Kian Gie. Namun, pada 12 Juni 2001, Gus Dur menggeser posisi Rizal Ramli menjadi Menteri Keuangan.

Selanjutnya pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ia dipercaya menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Semen Gresik Tbk pada 2006 sampai 2008.

Terakhir di era pemimpin Jokowi, ia juga diberi amanah sebagai Presiden Komisaris Bank BNI dan Menteri Koordinator Maritim. Sayang, Rizal Ramli kemudian direshuffle oleh Presiden Jokowi. (jpc/ila)

Defisit APBN Lebih Kecil dari Target, Gaji PNS Dipastikan Naik

PAPARAN APBN 2023: Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) didampingi Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata (kanan) memberikan paparan Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (2/1). APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB). Realisasi yang jauh di bawah target yaitu 2,2 persen PDB. MUHAMAD ALI/JAWAPOS.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang 2023 mencatat defisit yang lebih kecil daripada yang ditetapkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, sepanjang 2023, APBN tercatat defisit Rp347,6 triliun. Angka itu setara dengan 1,65 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

ANI menjelaskan, defisit terjadi karena lebih besarnya realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp2.774,3 triliun, sedangkan belanja negara tercatat senilai Rp3.121,9 triliun. Menurutnya, defisit anggaran tersebut sangat kecil dari yang direncanakan pemerintah.

“Realisasi defisit kita jauh lebih kecil yaitu Rp 347,6 triliun. Bayangkan hampir setengah dari original design. Hanya 1,65 persen dari GDP,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kemenkeu, kemarin (2/1).

Pada APBN 2023, pemerintah awalnya merancang defisit senilai Rp598,2 triliun atau 2,84 persen PDB. Target tersebut kemudian direvisi melalui Perpres 75/2023, yakni menjadi senilai Rp479,9 triliun atau 2,27 persen PDB.

Pendapatan negara yang senilai Rp2.774,3 triliun itu tumbuh sebesar 5,3 persen. Nilai realisasi itu setara dengan 112,6 persen dari target awal atau 105,2 persen dari target yang direvisi melalui Perpres 75/2023. Pendapatan negara ini utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan.

Penerimaan perpajakan tercatat senilai Rp2.155,4 triliun. Penerimaan itu terdiri atas pajak senilai Rp1.869,2 triliun serta kepabeanan dan cukai senilai Rp286,2 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp605,9 triliun.

Kemudian, realisasi belanja yang senilai Rp3.121,9 triliun terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp2.240,6 triliun, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp881,3 triliun.

Dengan kinerja tersebut, Menkeu menyatakan keseimbangan primer mengalami surplus Rp 92,2 triliun. “Ini adalah surplus keseimbangan primer pertama kali sejak tahun 2012. Hampir 10 tahun lalu ini, itu sesuatu yang luar biasa,” imbuh mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Secara umum, kinerja APBN 2023 disebut Ani ahead the curve. Artinya, APBN memberikan ruang fiskal untuk merespon risiko tanpa men-sacrifice kredibilitas. “APBN dua tahun berturut-turut sudah ahead the curve, mampu menyehatkan dirinya dan di saat yang sama menyehatkan ekonomi dan melindungi masyarakat,” kata Menkeu. Dalam kesempatan kemarin, Menkeu juga memastikan kenaikan gaji untuk para ASN, TNI dan Polri. “Gaji ASN 2024 tetap dibayarkan. Kenaikannya sesuai yang disampaikan Bapak Presiden yakni 8 persen untuk ASN, TNI, dan Polri. Dan pensiunan kenaikannya 12 persen,” jelasnya.

Hingga saat ini, Ani melanjutkan, peraturan pemerintah/PP yang menjadi payung hukum kebijakan itu masih dirampungkan. Pemerintah mengalokasikan kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/ TNI/Polri mencapai Rp52 triliun pada 2024. “PP-nya sedang diselesaikan, ini sedang ngebut nih. Tapi jangan khawatir, tetap kita bayarkan Januari ini komplit untuk 12 bulan,” imbuhnya. Sebagai informasi, kenaikan gaji ini merupakan yang pertama bagi PNS dan pensiunan setelah terakhir kali naik pada 2019. Kala itu, Jokowi memutuskan untuk menaikkan gaji PNS sebesar 5 persen. Pada 2015, Presiden juga menaikkan gaji PNS dengan besaran yang sama.

Hattrick, Penerimaan Pajak Melebihi Target

Kinerja penerimaan pajak sepanjang 2023 mencatatkan surplus. Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak pada 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun.

Realisasi itu setara dengan 108,8 persen dari target awal senilai Rp1.718 triliun atau 102,8 persen dari target baru pada Perpres 75/2023 senilai Rp1.818,2 triliun. Penerimaan pajak tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 8,9 persen (year on year/yoy). “Tahun ini kita tutup (penerimaan pajak) dengan angka Rp1.869 triliun. Bayangkan kenaikan yang luar biasa. Boleh lah kita kasih tepuk tangan untuk ini,” jelas Menkeu.

Dia menjelaskan, kinerja penerimaan pajak sempat mengalami kontraksi yang dalam karena pandemi Covid-19 pada 2020. Meski demikian, penerimaan pajak telah mengalami pemulihan yang kuat hingga 2023.

Secara umum, penerimaan pajak masih menunjukkan tren yang positif. Kinerja penerimaan pajak meningkat karena membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurutnya, pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 8,9 persen juga masih tinggi. Hal ini mengingat pada tahun lalu ada fase rebound dengan pertumbuhan 34,3 persen.

Ani memerinci, penerimaan PPh nonmigas mencapai Rp993,0 triliun (101,5 persen dari target), PPh migas Rp68,8 triliun (96 persen dari target), PPN dan PPnBM senilai Rp764,3 triliun (104,6 persen dari target), serta PBB dan pajak lainnya senilai Rp43,1 triliun (114,4 persen dari target).

Menurutnya, penerimaan PPh nonmigas, PPN dan PPnBM, serta PBB dan pajak lainnya mencatatkan pertumbuhan positif. Namun untuk PPh migas, terjadi kontraksi 11,6 persen. “Penerimaan pajak 2023 ini istilahnya hattrick, tiga kali gol berturut-turut dari 2021, 2022, 2023 semuanya di atas 100 persen. Ini kinerja yang harus kita jaga,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, rasio perpajakan atau tax ratio juga turut membaik. Pada 2023, tax ratio mencapai 10,21 persen. Hal itu seiring dengan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Menurutnya, kinerja penerimaan perpajakan juga didorong upaya menjaga efektivitas dan penguatan implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). (dee/jpg)

Catatan Hitam Pemilu 2019 Jangan Terulang, KPPS Diminta Kerja Tak Lebih 10 Jam tanpa Istirahat

KPPS: Petugas KPPS memandu warga memasukkan kertas suara.istimewa/sumutpos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta cermat terkait kesiapan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal ini agar catatan hitam saat Pemilu 2019 tak terulang kembali.

Saat itu diketahui, ada banyak kasus kematian yang terjadi pada petugas KPPS. Tercatat, 894 orang wafat dalam rangkaian menjalankan tugasnya sebagai KPPS. Kemudian, 5.175 petugas mengalami sakit.

Sebagai informasi, KPPS menjadi garda terdepan dalam proses Pemilu. Mereka bekerja mulai dari persiapan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), hari pencoblosan, hingga proses penghitungan suara, perekapan, dan pengiriman pelaporan hasil pemungutan suara.

Kerenanya, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Ari Fahrial menegaskan, pemerintah harus menekan jumlah angka kesakitan bahkan kematian petugas seminim mungkin. “Selain itu, perlu ada jaminan kesehatan. Misalnya dengan BPJS, sehingga ada jaminan ketika para petugas mengalami sakit karena tugas,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, pihaknya pun telah melakukan penelitian terkait peristiwa tersebut. Di mana, ditemukan bahwa faktor risiko kesakitan dan kematian dapat berasal dari individu petugas, pekerjaan, dan lingkungan kerjanya.

Untuk itu, kata dia, guna mempersiapkan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja dari petugas KPPS pada Pemilu 2024, FKUI melakukan pemetaan faktor risiko dan memberikan rekomendasi keselamatan kerja yang dibagi menjadi delapan bagian.

Guru Besar Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI Dewi Sumaryani Soemarko menyampaikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor individu yang didapat berupa tingginya proporsi petugas dengan usia >60 tahun, berpendidikan rendah, dan memiliki riwayat penyakit saluran pencernaan dan komorbid lainnya. Di samping itu, para petugas umumnya kurang tidur atau tidur kurang dari 6 jam sebelum hari pemungutan suara. “Faktor lingkungan kerja juga sangat mempengaruhi, didapatkan fakta bahwa sebagian besar TPS menggunakan tenda dan lama kerja 18 jam. Padahal, standar 8 jam/hari,” ungkapnya.

Kemudian, diketahui pula jika terdapat faktor heat stress (tekanan panas/cuaca ekstrim). Sementara, untuk faktor pekerjaan risiko lainnya didominasi oleh faktor psikososial dengan stresor pekerjaan yang paling dirasakan oleh petugas KPPS Pemilu 2019 adalah kelebihan beban kerja kuantitatif. Kemudian, respon stres yang paling banyak terjadi pada petugas KPPS Pemilu 2019 dalam penelitian adalah kelelahan.

Oleh sebab itu, pihaknya merekomendasikan delapan hal yang perlu dilakukan dalam upaya menjamin kondisi kesehatan dan keselamatan kerja dari petugas KPPS. Adapun kedelapan itu diantaranya meliputi faktor physical, yang meliputi penyediaan fasilitas kipas angin dan toilet yang bersih serta mudah dijangkau, penyediaan air minum yang diisi berkala. Lalu, TPS dibangun di tempat tertutup dengan sirkulasi udara yang baik. “Hindari tempat seperti lapangan yang panas dan dapat menimbulkan becek saat hujan,” katanya.

Kemudian faktor chemical. Petugas KPPS direkomendasikan selalu menggunakan masker. Langkah ini sebagai antisipasi penyebaran virus penyakit dan sebagai filter dari bau spidol dan tinta.

Ada pula rekomendasi biological, yaitu waspada terhadap gigitan nyamuk dan serangga, tersedianya fasilitas cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer yang dilengkapi dengan pengering tangan, memperhatikan keamanan pangan dan waktu makan.

Rekomendasi yang keempat menyangkut ergonomic. Yakni, meliputi ketersediaan fasilitas kursi dan meja yang memadai termasuk disediakan tempat sandaran kaki, melakukan mini break dan stretching (termasuk jari-jari) setiap dua jam. Lalu, menyediakan shuttle local untuk transportasi petugas ke rumah masing-masing dengan jarak >2 KM hingga menyediakan pengeras suara lengkap dengan akses listrik dan baterai beserta cadangannya.

“Kelima adalah Psychosocial/Stressor. Sangat direkomendasikan untuk membatasi waktu kerja dengan metode log waktu kerja, tidak melakukan kegiatan berturut-turut selama lebih dari 10 jam tanpa istirahat sama sekali. Sangat direkomendasikan untuk melakukan kerja gilir bila waktu kerja panjang,” jelasnya.

Selanjutnya, rekomendasi terkait work environment. Pada aspek ini, FKUI menekankan pada jalur komunikasi yang jelas. Kemudian, rekomendasi mengenai faktor individual. Aspek ini berperan penting lantaran berkaitan dengan kriteria layak sehat untuk petugas KPPS. Wajib ada surat keterangan sehat dari Puskesmas atau faskes primer bagi calon petugas.

“Perlu juga dibentuk satgas medis di tingkat kecamatan sebagai pelaksana emergency response petugas KPPS bila ada call out emergency,” katanya. Terakhir, rekomendasi terkait budaya kerja dan koordinasi. Petugas KPPS perlu diingatkan bila ada keluhan kesehatan seperti sakit kepala, pandangan kabur, lemah, dan letih untuk segera menghentikan pekerjaan dan menghubungi satgas medis untuk diperiksa. (mia/jpg)

Debat Ketiga Terganjal Keberatan TKN pada MNC

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) PrabowoGibran, Grace Natalie.istimewa/sumutpos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Persiapan pelaksanaan debat ketiga sedikit terhambat. Pasalnya, penyelenggaraan teknis yang dipegang sepenuhnya group MNC mendapat keberatan dari pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Keberatan TKN telah disampaikan resmi dalam rapat persiapan debat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Kamis lalu. Wakil Ketua TKN Grace Natalie membenarkan hal itu.

Grace mengatakan, pihaknya keberatan dengan penyelenggaraan debat yang sepenuhnya dipegang MNC Group. Pasalnya, MNC Group dimiliki Harry Tanoeseodibjo yang merupakan Ketua Umum Partai Perindo selaku pendukung pasangan calon nomor urut 3. “Rasanya sih lebih baik ditimbang ulang oleh KPU,” ujarnya.

Grace menekankan, pihaknya tidak menolak MNC menyelenggarakan. Namun TKN berharap, MNC tidak menjadi penyelenggara tunggal. “Mungkin ada perimbangan, ada kombinasi yang lebih beragam agar penyelenggaranya gak semuanya jaringan MNC,” imbuhnya.

Hal itu merujuk pada pengalaman debat kedua. Di mana penyelenggara kombinasi antara TransCorp dan Kompas Group. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI itu beralasan, usulan tersebut sebagai antisipasi. Sebab pihaknya khawatir, jika dalam pelaksanaannya terjadi hal-hal yang kurang adil dan memunculka jadi spekulasi liar. “Lebih baik kan di-mix aja,” imbuhnya.

Dia juga mengingatkan, sejumlah produk siaran MNC telah menimbulkan polemik. Misalnya terkait adanya calon yang mendapat durasi iklan yang panjang hingga masuk dalam tayangan azan yang memicu perdebatan. “Dari pada ada polemik-polemik yang timbul kemudian hari, mungkin ada baiknya KPU menimbang ulang,” tegasnya.

Terpisah, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar juga mengaku keberatan MNC Group menjadi sebagai penyelenggara penyiaran debat calon presiden (Capres) ketiga pada 7 Januari 2024. Sebabnya, pemilik MNC Group adalah Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo yang merupakan salah satu partai politik pendukung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Tentu sebagai salah satu lembaga penyiaran seperti ini harusnya (MNC) terjaga betul independensinya,” kata Muhaimin usai bertemu dengan nelayan di permukiman kampung nelayan Kali Adem, di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (2/1).

Pria yang karib disapa Cak Imin ini berpandangan, MNC sebagai lembaga penyiaran seharusnya terbebas dari kepentingan politik. Oleh sebab itu, ia meminta KPU mendengarkan protes tim capres dan cawapres yang jadi peserta debat tersebut. “Kita harap MNC membuktikan bahwa dia menjadi independen kalau tidak bisa membuktikan memang protes itu harus didengar KPU,” kata Cak Imin.

Sementara itu, hingga kemarin KPU belum mau merespon keberatan tersebut. Saat dikonfirmasi, Ketua KPU RI Hasyim Asyari maupun komisioner KPU August Mellaz belum memberikan respon.

Terpisah, Hary Tanoesoedibjo menyatakan tidak akan ada konflik kepentingan (conflict of interest) dalam penyelenggaraan debat calon presiden ketiga. Pernyataan ini diungkapkan menanggapi adanya penolakan dari TKN Prabowo-Gibran terhadap MNC Group yang ditunjuk menjadi media penyelenggara debat ketiga oleh KPU. “Enggak ada. Enggak ada conflict of interest (konflik kepentingan),” kata Hary saat ditemui di GOR Satria, Semarang, Senin (1/1).

Bos MNC Group ini menyampaikan, medianya hanya berperan sebagai broadcaster atau media penyiar. KPU juga sudah menyetujui MNC Group sebagai penyelenggara debat ketiga minggu ini. “Tanya KPU saja, ya. Kita cuma broadcast saja. Ah, itu (konflik kepentingan) sih enggak akan ada,” pungkasnya. (far/jpg/adz)

Polres Nias Selatan Tangani 377 Kasus Selama 2023

KONFERENSI PERS : Kapolres Nisel, AKBP Boney Wahyu Wicaksono, S.I.K pada saat konferensi pers hasil capaian kinerja akhir tahun 2023.

NIAS SELATAN, SUMUTPOS.CO- Kepolisian Resor Nias Selatan menggelar konferensi pers dalam rangka pencapaian kinerja selama akhir Tahun 2023 di Aula Zoom Meeting Mapolres Nias Selatan, Minggu, (31/12/2023).

Kapolres Nias Selatan, AKBP Boney Wahyu Wicaksono mengatakan, gangguan Kamtibmas di Tahun 2022 ada 255 kasus, sedangkan di Tahun 2023 ada 377 kasus ini naik 122 kasus atau 47,84 % namun diiringi dengan kenaikan ini, penyelesaian kejahatannya di Tahun 2023 ada sekitar 95% dan naik konsentrasinya perkara 25%.

“Terkait dengan jenis kejahatan yang paling sering dan paling banyak di Tahun 2023 terkait konvensional, kemudian ada kejahatan trankonvesional 42 kasus di Tahun 2023 naik 21 kemudian trankonvesional naik 102 trennya 43,50%,” ungkap AKBP Boney.

Contoh kejahatan konvensional seperti pencurian, penganiayaan, pengancaman. Sedangkan kejahatan transkonvesional yaitu narkoba, dan misalnya kejahatan termasuk lainnya ada masuk di transkonvesional juga. Cuman kenapa ini naik di kejahatan trankonvesional karena satuan narkoba pada akhir tahun 2023 ini lebih banyak pergerakannya.

“Banyak pula pengungkapan kasus di enam bulan terakhir ini oleh Satuan Narkoba (Satnarkoba), di data selanjutnya bisa dilihat bahwa di tahun 2023 bahwa ada 24 kasus yang sudah diungkap atau diselesaikan, kemudian ada pencurian pemberatan, pencurian kekerasan, dan pencurian motor (curanmor),” katanya.

Lebih lanjut, AKBP Boney Wahyu Wicaksono mengatakan bahwa kasus narkoba di tahun 2022 itu ada 29, dan di tahun 2023 ada 24.

Sementara, terkait dengan kegiatan Lalulintas bahwa ada penurunan di penilangan. Kenapa penilangannya berkurang karena di tahun 2023 ini banyak dilakukan imbauan- imbauan yaitu berupa teguran sebanyak 2.431 pasti teguran.

Kejadian lakalantas jumlah tindak pidananya di tahun 2022 sebanyak 29 kasus, dan sedangkan di tahun 2023 naik 33 kasus.

“Artinya yang ditilang itu adalah pelanggaran yang dapat menyebabkan totalitas tinggi seperti meninggal dunia, luka berat, dan meninggal dunia di tahun 2022 ada 19 orang, ini hampir sama dengan di tahun 2023, luka berat ada 5 orang, sedangkan luka ringan sebanyak 40 orang,” ucap Boney.

Jadi, kecelakaan lalulintas ini jika dilihat dari stastik di tahun 2023 kurang lebih rata-rata ada 2 atau 3 kasus setiap bulan. Kemudian, meninggal dunia rata-rata 1 orang.

Polres Nias Selatan juga melakukan kegiatan operasi kepolisian yang sudah dan sedang dilaksanakan, yaitu Operasi Mantab Brata operasi keselamatan Toba, OPS Patuh Toba, OPS Bina Karuna, OPS Zebra Toba 2023. Kegiatan operasi yang sedang berlangsung adalah operasi lilin Toba dan operasi mantab brata. Dimana Polres Nias selatan telah menempatkan pengamanan ketat menjaga kantor dan gudang KPU serta kantor Bawaslu dalam setiap tahapan sampai pemilu 2024 berakhir.

“Terkait Nias selatan adalah merupakan daerah yang memiliki objek wisata, Polres Nias Selatan senantiasa melaksanakan pengamanan daerah wisata seperti di pantai dan desa adat Bawomataluo dan kegiatan event lainnya seperti Nias pro surfing internasional yang sudah dilaksanakan,” ujarnya

Diakhir paparannya, AKBP Boney juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh awak media yang hadir, yang telah mendukung Polres Nias Selatan dalam hal penyampaian informasi dan himbauan kamtibmas kepada masyarakat sepanjang tahun 2023. (mag-8/ram)

1...823824825...15,713Page 824 of 15,713