Home Blog Page 86

Hari Ketiga Pencarian Wisatawan Tenggelam di Air Terjun Situmurun, Tim SAR Belum juga Temukan Korban

PENCARIAN: Operasi pencarian terhadap seorang wisatawan yang dilaporkan tenggelam di kawasan Air Terjun Situmurun, Danau Toba, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, masih terus berlangsung. Hingga memasuki hari ketiga, korban belum juga ditemukan meski upaya pencarian telah dilakukan secara intensif oleh Tim SAR Gabungan.
PENCARIAN: Operasi pencarian terhadap seorang wisatawan yang dilaporkan tenggelam di kawasan Air Terjun Situmurun, Danau Toba, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, masih terus berlangsung. Hingga memasuki hari ketiga, korban belum juga ditemukan meski upaya pencarian telah dilakukan secara intensif oleh Tim SAR Gabungan.

MEDAN – Operasi pencarian terhadap seorang wisatawan yang dilaporkan tenggelam di kawasan Air Terjun Situmurun, Danau Toba, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, masih terus berlangsung. Hingga memasuki hari ketiga, korban belum juga ditemukan meski upaya pencarian telah dilakukan secara intensif oleh Tim SAR Gabungan.

Korban diketahui bernama Christopher Rustam (21), yang dilaporkan tenggelam pada Sabtu (11/4) sekitar pukul 12.10 WIB. Saat kejadian, korban tengah berenang bersama rombongan di sekitar lokasi wisata yang dikenal memiliki arus dan kedalaman yang cukup menantang.

Sejak pagi hari pada hari ketiga operasi, tim gabungan kembali turun ke lokasi untuk melanjutkan pencarian. Area penyisiran diperluas dari titik awal korban terakhir terlihat, dengan harapan memperbesar peluang penemuan.

Tim SAR Gabungan yang terlibat terdiri dari Pos SAR Danau Toba, Polsek Lumban Julu, unit Polair Danau Toba, serta masyarakat setempat dan keluarga korban. Mereka bekerja sama dalam upaya pencarian baik di permukaan maupun di bawah air.

Metode yang digunakan meliputi penyisiran permukaan menggunakan perahu Rigid Buoyancy Boat (RBB), serta penyelaman di sejumlah titik yang dianggap berpotensi menjadi lokasi korban. Selain itu, tim juga memanfaatkan alat pendeteksi bawah air Aqua Eye untuk membantu mengidentifikasi objek di kedalaman.

Kondisi perairan di kawasan Air Terjun Situmurun menjadi salah satu tantangan dalam proses pencarian. Arus air yang cukup kuat, kedalaman yang bervariasi, serta struktur dasar perairan yang tidak merata membuat proses penyelaman harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kelas A Medan, Hery Marantika, yang bertindak sebagai Search Mission Coordinator (SMC), menegaskan bahwa seluruh proses pencarian telah dilakukan sesuai prosedur standar operasi SAR.

“Memasuki hari ketiga, kami telah melakukan penyisiran dan penyelaman secara intensif serta memperluas area pencarian. Namun hingga sore hari, korban masih belum berhasil ditemukan. Operasi akan kami lanjutkan kembali besok dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan,” ujarnya saat memberikan keterangannya kepada Sumut Pos, Senin (13/4/2026).

Ia juga menekankan bahwa keselamatan personel tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan operasi.

Menjelang sore hari, operasi pencarian untuk sementara dihentikan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan faktor keselamatan dan visibilitas di perairan yang semakin terbatas.

Tim SAR memastikan bahwa pencarian akan kembali dilanjutkan keesokan harinya dengan strategi yang lebih terarah, termasuk kemungkinan memperluas jangkauan pencarian jika diperlukan.

Di tengah proses pencarian, Basarnas Medan kembali mengingatkan masyarakat dan wisatawan agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di kawasan perairan, khususnya di destinasi wisata alam seperti air terjun dan danau.

Pengunjung diimbau untuk memperhatikan kondisi fisik, memahami karakteristik lokasi, serta tidak memaksakan diri untuk berenang di area yang berisiko tinggi.

Selain itu, masyarakat di sekitar lokasi juga diharapkan dapat berperan aktif dengan memberikan informasi yang dapat membantu mempercepat proses pencarian.

Pihak Basarnas berharap upaya pencarian yang akan kembali dilanjutkan dapat segera membuahkan hasil. Kepastian mengenai kondisi korban menjadi hal yanh dinantikan oleh keluarga yang hingga kini masih setia menunggu kabar di lokasi kejadian.

Dengan sinergi antara tim SAR, aparat, dan masyarakat, diharapkan proses pencarian dapat berjalan lebih efektif dan korban segera ditemukan.(san/azw)

7 OKP di Dairi Geruduk Polres, Tuntut Copot Kapolres hingga Kasat Narkoba

UNJUKRASA: Puluhan massa OKP tergabung dalam Forum Peduli Penegakan Keadilan dan Hukum Kabupaten Dairi, unjukrasa di Polres Dairi, Senin (13/4).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
UNJUKRASA: Puluhan massa OKP tergabung dalam Forum Peduli Penegakan Keadilan dan Hukum Kabupaten Dairi, unjukrasa di Polres Dairi, Senin (13/4).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI – Puluhan massa yang tergabung dalam tujuh organisasi kepemudaan (OKP) di Kabupaten Dairi menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran ke Mapolres Dairi, Senin (13/4).

Aksi tersebut dilakukan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Ikatan Pemuda Karya (IPK), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), HMI, PMII, IPNU, dan Pemuda Muhammadiyah yang tergabung dalam Forum Peduli Penegakan Keadilan dan Hukum Kabupaten Dairi.

Sejak pagi, massa telah berkumpul di Gedung Nasional Djauli Manik sebelum bergerak menuju Mapolres Dairi dengan membawa berbagai spanduk dan poster tuntutan.

Setibanya di lokasi, massa aksi disambut langsung oleh Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, Kasat Reskrim AKP Wilson Manahan Panjaitan, Kasat Narkoba Iptu Marlon Hutapea, serta jajaran pejabat utama Polres Dairi.

Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa secara tegas menyerukan pencopotan Kapolres Dairi beserta Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba. Mereka menilai jajaran pimpinan Polres Dairi dinilai gagal dalam menegakkan keadilan hukum di wilayah tersebut.

Koordinator aksi, Abdi Manullang selaku Sekretaris DPD IPK Dairi, dalam orasinya menuding adanya dugaan ketidakseriusan aparat dalam memberantas peredaran narkoba di daerah itu.

Ia menyebut penindakan selama ini hanya menyasar pengguna dan pengedar kecil, sementara bandar besar diduga belum tersentuh hukum. “Jangan sampai penegakan hukum hanya memutus mata rantai kecil saja. Kami menduga ada pembiaran terhadap bandar narkoba. Ini yang membuat masyarakat resah,” teriak Abdi dalam orasi.

Abdi juga menyoroti dugaan adanya praktik tidak transparan dalam penanganan perkara, baik di bidang narkoba maupun kasus kriminal lainnya. Menurutnya, sejumlah laporan masyarakat dinilai tidak mendapatkan tindak lanjut yang jelas.

Hal senada disampaikan orator lainnya, Robinson Simbolon, yang menilai peredaran narkoba di Kabupaten Dairi sudah semakin merajalela hingga ke tingkat desa.

Robinson mempertanyakan keseriusan aparat dalam menindak para pelaku utama. “Kalau memang serius, seharusnya bandar-bandar itu sudah ditangkap. Jangan sampai masyarakat menilai ada pembiaran,” tegas Robinson.

Sementara itu, orator lain seperti Arih Yaksa Bancin, Arif Manik, dan Mansyah Siregar juga menyoroti lambannya penanganan sejumlah kasus, termasuk dugaan penipuan yang melibatkan oknum pejabat BUMD yang hingga kini belum tuntas diproses.

Mereka juga menilai adanya dugaan ketidaktegasan dalam penegakan hukum di lingkungan Polres Dairi, yang disebut membuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat menurun.

Dalam aksinya, massa menyampaikan tujuh tuntutan utama, yakni reformasi birokrasi Polres Dairi dalam penegakan hukum, pengusutan dugaan jual beli hukum, penegakan hukum tanpa tebang pilih, hingga dugaan persekongkolan dengan bandar narkoba. Mereka juga menyoroti lambannya penanganan perkara di Satreskrim serta kondisi yang disebut sebagai “darurat keadilan” di wilayah hukum Polres Dairi.

Menanggapi aksi tersebut, Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota apabila ditemukan adanya kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

“Jika ada anggota yang terbukti melakukan kesalahan dalam tugasnya, tentu akan kami evaluasi dan tindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” tegas AKBP Otniel.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menempuh jalur hukum apabila menemukan dugaan pelanggaran oleh aparat kepolisian.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian, meski berlangsung dalam suasana penuh tekanan dan sorotan terhadap kinerja penegakan hukum di Kabupaten Dairi. (rud/ila)

Proyek Tambal Sulam Jalan di Binjai, Lubang Jalan Rawan Kecelakaan

TAMBAL SULAM: Proyek tambal sulam Dinas PUTR Binjai di Jalan Amir Hamzah ini rawan kecelakaan. (Teddy Akbari/Sumut Pos)
TAMBAL SULAM: Proyek tambal sulam Dinas PUTR Binjai di Jalan Amir Hamzah ini rawan kecelakaan. (Teddy Akbari/Sumut Pos)

BINJAI-Proyek pemeliharaan jalan dengan metode tambal sulam yang tengah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Binjai menuai sorotan. Pekerjaan yang tersebar di sejumlah ruas jalan justru diduga menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga memakan korban.

Insiden tersebut terjadi di Jalan Amir Hamzah, Kota Binjai, ketika seorang pengendara mengalami kecelakaan diduga akibat berusaha menghindari lubang bekas pengerukan jalan yang belum segera ditambal. Kondisi lubang yang dibiarkan terbuka dinilai membahayakan pengguna jalan.

Salah seorang warga yang merekam kejadian tersebut dan videonya beredar di media sosial menyayangkan lambatnya pengerjaan proyek tersebut.

“Harusnya lubang itu jangan dibiarkan terlalu lama usai dikeruk. Kalau mau ditambal sulam, langsung dikerjakan, jangan sampai berhari-hari dan makan korban,” ujarnya dalam rekaman video tersebut.

Peristiwa itu pun sontak menjadi perhatian para pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Banyak warga menilai proyek perbaikan jalan seharusnya lebih mengutamakan aspek keselamatan pengguna jalan agar tidak menimbulkan risiko kecelakaan.

Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Kota Binjai Wahyu Umara, membenarkan adanya pekerjaan pemeliharaan jalan yang sedang berlangsung di sejumlah titik di Kota Binjai. “Pekerjaan saat ini, pekerjaan PU Kota Binjai,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Namun, Wahyu belum memberikan penjelasan rinci terkait lamanya proses pengerjaan pada titik jalan yang sudah dikeruk namun belum segera ditutup kembali. Ia hanya menyebut bahwa pekerjaan masih dalam tahap cutting di beberapa lokasi. “Pekerjaan sedang kita laksanakan tahapan cutting di beberapa lokasi,” katanya.

Wahyu menjelaskan, terdapat sejumlah ruas jalan yang masuk dalam program tambal sulam, di antaranya Jalan Amir Hamzah, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Anggrek, Jalan Imam Bonjol, Jalan Ahmad Yani, Jalan Candra Kirana, Jalan Sibolga, Jalan Juanda, Jalan Samanhudi, Jalan Kartini, hingga Jalan Olahraga.

Seluruh pekerjaan tersebut diketahui menghabiskan anggaran sekitar Rp400 juta, yang bersumber dari uang rakyat. Sementara untuk tahun 2026, pemerintah setempat telah menyiapkan anggaran pemeliharaan jalan sebesar Rp1,2 miliar.

Namun, di tengah pelaksanaan proyek tersebut, sejumlah warga menyoroti tidak adanya prioritas perbaikan di kawasan seputaran Pasar Tavip yang dinilai sebagai pusat aktivitas ekonomi Kota Binjai. Padahal, sebelumnya paket pekerjaan dengan nilai lebih besar sempat tercatat dalam sistem pengadaan dan perencanaan anggaran daerah.

Kondisi ini membuat masyarakat berharap agar pemerintah daerah lebih memperhatikan aspek keselamatan serta skala prioritas dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, agar kejadian serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. (ted/ila)

Terungkap dalam Sidang Aset PTPN, Negara Wajib Ganti Rugi Penyerahan 20 Persen Lahan

MEDAN, SumutPos.co– Keterangan saksi ahli mewarnai sidang perkara penjualan aset PTPN ke pihak Ciputra Land di Pengadilan Negeri Medan, Senin (13/4/2026), dengan penekanan pada aspek hukum agraria dan korporasi yang dinilai tidak melanggar ketentuan.

Pakar hukum tanah yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof Nurhasan Ismail yang dihadirkan sebagai saksi ahli menyatakan, negara tetap wajib memberikan ganti rugi atas penyerahan 20 persen lahan dalam perubahan Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB).

Nurhasan menjelaskan, perubahan HGU menjadi HGB dapat dilakukan setelah adanya perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW), serta harus mendapatkan persetujuan dari kementerian terkait. Terkait kewajiban penyerahan 20 persen lahan kepada negara, Nurhasan mengatakan, ketentuan dalam Pasal 165 tahun 2021 belum disertai petunjuk teknis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya tidak hanya berpatokan pada aturan tersebut.

“Kewajiban 20 persen itu tidak hanya bisa dipahami dalam pasal 165, karena tidak disertai tentang bagaimana dan seperti apa penyerahannya. Tapi ini harus dilihat melalui Pepres Nomor 86 Tahun 2018 yang digantikan Nomor 62 Tahun 2023 dalam konteks reforma agraria,” kata Nurhasan.

Selain itu, Nurhasan juga merujuk pada Pasal 30 ayat 2 PP Nomor 16 Tahun 2021 yang mengatur kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi atas lahan yang diserahkan dalam perubahan hak penggunaan..”Bersamaan subtansi tentang penyerahan kewajiban 20 persen sesuai dengan 30 ayat 2 PP 16 tahun 2021 dan penjelasannya. Jika ada perubahan HGU menjadi HGB itu ada kewajiban penyerahan 20 persen dengan ganti kerugian. Jadi, penyerahan 20 persen itu negara wajib ganti rugi sebagai bentuk hak dan tanggung jawab,” terangnya.

Ia menegaskan, kewajiban pemberian ganti rugi tersebut juga sejalan dengan konstitusi. Menurutnya, pasal 28 H ayat 4 UUD menjelaskan siapa pun dilarang secara semena mena mengambil hak seseorang tanpa ganti rugi, termasuk oleh negara. “Jadi, kewajiban 20 persen tanpa pemberian ganti rugi itu bertentangan dengan UUD,” tegasnya.

Menurut Nurhasan, mekanisme penyerahan 20 persen lahan tidak dapat dipisahkan dari prinsip reforma agraria, di mana negara tidak dapat mengambil lahan tanpa proses ganti rugi kepada pemegang hak.

“Bentuk dasar hukum negara tidak boleh merampas, boleh diambil asal adanya ganti rugi kepada pemilik 20 persen yang lahannya akan diberikan kepada masyarakat sesuai dengan reforma agraria. Jadi setelah pelepasan sambil ganti rugi,” tambahnya.

Dalam kesaksiannya, Nurhasan juga membedakan antara “pemberian” dan “perubahan” hak atas tanah. Pemberian hak dilakukan jika tanah telah menjadi tanah negara, sedangkan perubahan hak terjadi jika masih ada hak yang melekat dan diajukan oleh subjek yang sama.

Dalam perkara ini, ia menegaskan yang terjadi adalah pemberian hak, bukan perubahan, karena HGU telah dilepaskan terlebih dahulu. Dengan demikian, kewajiban penyerahan 20 persen tanah hanya berlaku pada perubahan hak, bukan pemberian, dan Pasal 165 Ayat (1) hanya dapat diterapkan dalam perubahan hak bukan pemberian hak.

Pendapat tersebut diperkuat ahli lain yakni Yagus Suyadi dari Universitas Jayabaya. Ia menilai perkara ini lebih tepat mengacu pada Pasal 88 Kepmen ATR/BPN yang mengatur tentang pemberian hak.

“Proses permohonan HGB dari tanah eks HGU yang telah dilepaskan dan menjadi tanah negara merupakan langkah sah dan sesuai ketentuan hukum,” ujar Yagus.

Sementara itu, ahli hukum bisnis dari Universitas Diponegoro Nindyo Pramono menjelaskan, mekanisme inbreng dari HGU menjadi HGB milik PT NDP. Ia menyatakan dalam kasus konkret yang terjadi inbreng atau pemasukan modal dilakukan oleh sebuah badan hukum kepada anak usahanya. Modal itu dalam bentuk uang atau barang. Jika dalam bentuk barang, maka modal tersebut selanjutnya akan dikonversi dalam bentuk saham.

Adapun yang terjadi dalam kasus yang diadili adalah quasi inbreng, yakni pemasukan modal dalam bentuk barang tidak bergerak berupa tanah HGU milik PTPN II kepada anak perusahannya yakni PT NDP. Menurut Nindyo, hal itu lazim dan dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum berlaku di BUMN, yakni Permen BUMN No.02 Tahun 2010, serta Undang-Undang Perseroan Terbatas. “Jika inbreng dilakukan secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum,” katanya.

Menanggapi keterangan para ahli, hakim anggota Yusafrihardi Girsang menyebut adanya peluang bagi terdakwa untuk mengajukan gugatan terhadap negara. “Jika negara juga dibebani kewajiban ganti rugi, maka terbuka peluang bagi terdakwa untuk menggugat,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP) Iman Subakti, Johari Damanik, menyatakan bahwa proses pemberian HGB kepada PT NDP telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Johari, dari keterangan para saksi ahli, proses HGB yang diajukan oleh PT NDP dibenarkan hukum.

Johari menyampaikan, ketentuan Pasal 165 tahun 2021 tidak mengatur secara rinci mekanisme penyerahan 20 persen lahan. “Bahwa benar adanya pasal 165 yang mengantuk penyerahan 20 persen. Tapi, penyerahan 20 persen itu harus bersamaan dengan kewajiban ganti rugi kepada pemegang HGU yakni PTPN,” kata Johari.

Johari berpendapat, ketentuan tersebut perlu dikaitkan dengan regulasi lain yang mengatur reforma agraria, termasuk mekanisme ganti rugi. Menurutnya, soal penyerahan lahan pada pasal 165 tahun 2021 kurang jelas dan berdiri sendiri.

“Mestinya penyerahan 20 persen itu diserahkan kepada ganti rugi sesuai dengan retribusi tanah. Jadi di sini tidak ada perbuatan melawan hukum karena tidak adanya ganti rugi dan proses retribusi tanah kepada siapa,” ujarnya. (adz)

Rico Waas Komitmen Tutup Semua Celah Narkoba

HADIR:Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas hadir dalam konferensi pers dan pemusnahan barang bukti di Lapangan Polrestabes Medan, Senin (13/4/2026).
HADIR:Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas hadir dalam konferensi pers dan pemusnahan barang bukti di Lapangan Polrestabes Medan, Senin (13/4/2026).

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen Pemko Medan dalam memberantas narkoba, perjudian, dan kejahatan jalanan, menyusul pengungkapan ratusan kasus oleh Polrestabes Medan dalam rangkaian Operasi Ketupat.

Dalam konferensi pers dan pemusnahan barang bukti di Lapangan Polrestabes Medan, Senin (13/4/2026), Rico Waas menyebut pengungkapan kasus yang terus berulang menjadi bukti nyata ancaman serius yang dihadapi Kota Medan. “Selama saya menjabat, bersama Kapolrestabes, sudah empat kali kita melakukan konferensi pers seperti ini. Artinya, kasus-kasus ini bukan sedikit, tetapi cukup banyak dan berulang,” ujarnya.

Ia menyoroti besarnya dampak kejahatan, terutama narkoba dan perjudian, yang dinilai merusak masyarakat, khususnya generasi muda. Karena itu, Pemko Medan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkomitmen tidak memberi celah sedikit pun terhadap praktik-praktik tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kota Medan, kami mengapresiasi setinggi-tingginya kinerja Polrestabes Medan dan seluruh Forkopimda. Ini menunjukkan keseriusan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban di Kota Medan,” katanya.

Wali Kota menegaskan, pihaknya akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan Medan bebas dari kejahatan. “Kami pastikan tidak ada ruang untuk narkoba, perjudian, maupun kejahatan lainnya di Kota Medan. Ini komitmen bersama,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan langkah tegas di internal Pemko Medan. Ia memastikan sanksi berat akan diberikan kepada aparatur yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut. “Jika ada yang terlibat narkoba, perjudian, atau menjadi kurir, sudah kami pastikan akan kami pecat. Tidak ada ruang narkoba di Pemerintah Kota Medan,” ujarnya.

Pada acara yang juga dihadiri antara lain oleh Kajari Medan Ridwan Sujana Angsar, Kepala BBNK Deliserdang Kombes Pol Joshua Tampubolon, Kabid Berantas dan Intelijen BNNP Sumut Kombes Pol Charles P Sinaga itu, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak, memaparkan, dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Toba 2026, pengungkapan kasus oleh Polrestabes Medan naik 24 persen. Dengan total kasus yang diungkap sebanyak 119 kasus yang terdiri dari, 23 kasus kejahatan jalanan, 35 kasus perjudian, 58 kasus narkoba dan 3 kasus premanisme.

Dari total kasus yang diungkap, rinciannya meliputi 23 kasus kejahatan jalanan, 35 kasus perjudian, 3 kasus premanisme, dan 58 kasus narkoba. Selain itu, terdapat 11 kasus prioritas yang menjadi perhatian publik karena dinilai meresahkan dan sempat viral. (map/ila)

Rico Waas Dorong Peningkatan Layanan bagi Jamaah Haji Medan

AUDIENSI: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, menerima audiensi Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Medan di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jalan Sudirman, Senin (14/4/2026).
AUDIENSI: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, menerima audiensi Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Medan di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jalan Sudirman, Senin (14/4/2026).

MEDAN – Dalam rangka memastikan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, menerima audiensi Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Medan di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jalan Sudirman, Senin (14/4/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai persiapan strategis, termasuk peningkatan kualitas pelayanan dan dukungan teknis bagi jemaah.

Disampaikan Rico Waas, bersama Kementerian Haji dan Umrah, Pemko Medan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan haji dari tahun ke tahun. Dirinya menilai, pelayanan yang baik menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam memberikan kenyamanan bagi para jemaah.

“Setiap tahun penyelenggaraan haji berjalan lancar, tapi pelayanan harus terus kita tingkatkan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam penanganan haji,” kata Rico Waas didampingi Asisten Pemerintahan HM Sofyan, Kadisdukcapil Baginda, Kadis Kominfo Arrahmaan Pane, Kabag Kesra Agus Maryono, serta Kabag Prokopim Arafat Syam
Rico Waas juga meminta agar seluruh kendala dalam proses persiapan, termasuk kebutuhan transportasi dan dukungan teknis lainnya, segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. “Kalau ada kendala, sampaikan. Termasuk kebutuhan transportasi dan lainnya, supaya bisa kita carikan solusi bersama,” tegas Rico Waas.

Selanjutnya Rico Waas juga menyampaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kementerian Haji dan Umrah kota Medan dapat bekerjasama dengan Pemko Medan dengan memberikan informasi seputar pelayanan haji, baik itu dari persiapan dan kelengkapan administrasi untuk Haji sampai dengan informasi hal – hal yang boleh dan tidak boleh dibawa selama ibadah haji.

“Pemko Medan juga siap menginformasikan kepada masyarakat jika ada jamaah yang meninggalkan rumah saat berangkat ibadah haji, nantinya jajaran kewilayahan dan perangkat daerah terkait akan menjaga dan mengawasi rumah mereka,” ucap Rico Waas.

Selain itu, Rico menyampaikan bahwa Pemko Medan akan berupaya mencarikan fasilitas kantor yang representatif dengan memanfaatkan aset milik Pemko yang tidak digunakan. Namun, hal tersebut tetap harus melalui koordinasi dengan kementerian terkait agar tidak menyalahi ketentuan. “Kita akan coba carikan dari aset Pemko yang tidak terpakai, tentunya dengan koordinasi bersama kementerian terkait,” ujar Rico Waas.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Medan Mhd Bambang Irawan Hutasuhut menyampaikan bahwa jumlah jemaah haji Kota Medan tahun 2026 sebanyak 1.883 orang, dengan sekitar 4 persen di antaranya merupakan jemaah lanjut usia berusia di atas 80 tahun yang mendapat prioritas keberangkatan.

Ia menjelaskan, secara keseluruhan jumlah jemaah haji Provinsi Sumatera Utara mencapai 5.894 orang yang terbagi dalam 17 kelompok terbang (kloter). Namun, jemaah asal Kota Medan tidak dapat mengisi setiap kloter secara penuh. “Total jamaah Medan tahun ini 1.883 orang. Ada sekitar 4 persen lansia yang mendapat porsi khusus dalam keberangkatan,” jelasnya.

Bambang berharap Wali Kota Medan dapat melepas langsung kloter pertama jamaah haji yang dijadwalkan masuk Asrama Haji pada 21 April dan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 22 April melalui Bandara Kualanamu.

Ia juga menyampaikan harapan adanya dukungan transportasi, khususnya bus pulang-pergi bagi petugas yang mengantar jemaah ke bandara, sebagaimana yang telah dilakukan di sejumlah daerah lain. (map/ila)

Transformasi Kwarda Sumut di Bawah Kepemimpinan Dikky Anugerah Panjaitan

Ade Azmil Azhary Nasution (Istimewa/Sumut Pos)
Ade Azmil Azhary Nasution (Istimewa/Sumut Pos)

Oleh: Ade Azmil Azhary Nasution (Pemerhati dan Pelatih Pembina Pramuka)

Perubahan zaman menuntut organisasi kepemudaan untuk terus beradaptasi, termasuk Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter generasi muda. Di Sumatera Utara, transformasi organisasi ini tampak nyata di bawah kepemimpinan Dikky Anugerah Panjaitan sebagai ketua Kwartir Daerah (Kwarda).

Dengan mengusung visi kolaboratif dan berorientasi masa depan, Kwarda Sumut bergerak menuju organisasi yang lebih adaptif, profesional dan berdampak luas. Visi yang diusung yakni ‘Kolaborasi Pramuka Sumut sebagai mitra strategis pemerintah dan wadah pembentukan pemimpin berkarakter untuk mewujudkan Sumut unggul, maju dan berkelanjutan’ bukan sekadar slogan.

Visi ini diterjemahkan secara konkret melalui berbagai langkah strategis yang menyentuh aspek organisasi, pendidikan, hingga kemitraan.

Salah satu indikator transformasi tersebut adalah peningkatan kinerja organisasi berbasis pelayanan yang efektif dan efisien. Kwarda Sumut tidak lagi hanya berorientasi pada kegiatan seremonial, tetapi mulai mengedepankan tata kelola yang profesional, transparan dan berorientasi pada kebutuhan anggota. Hal ini sejalan dengan misi untuk membangun organisasi yang modern dan responsif terhadap tantangan zaman.

Disisi lain, penguatan kemitraan strategis dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi fondasi penting dalam percepatan program. Sinergi ini menghadirkan berbagai program yang tidak hanya mendukung pendidikan kepramukaan, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan sosial, pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Dukungan penuh Gubernur Bobby Afif Nasution sebagai ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Sumut menjadi energi besar dalam memastikan keberlanjutan gerakan ini.

Transformasi juga terlihat dari upaya memfungsikan kembali Bumi Perkemahan (Bumper) Sibolangit sebagai pusat kegiatan kepramukaan. Melalui pendekatan kolaboratif dengan tokoh masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, kawasan ini kembali hidup sebagai ruang pembinaan generasi muda. Tidak hanya sebagai lokasi perkemahan, tetapi juga sebagai pusat edukasi, pelatihan dan penguatan karakter.

Dalam aspek pembinaan, Kwarda Sumut mendorong keberlanjutan organisasi hingga tingkat Kwartir Cabang. Pelaksanaan musyawarah cabang dan pelantikan kepengurusan menjadi langkah strategis dalam memastikan roda organisasi berjalan dengan baik di semua tingkatan. Ini menunjukkan komitmen kuat untuk membangun sistem yang kokoh dari bawah.

Terobosan lain yang patut diapresiasi adalah penyelenggaraan jambore daerah tanpa biaya pendaftaran. Kebijakan ini membuka akses seluas-luasnya bagi peserta didik dari berbagai latar belakang untuk merasakan pengalaman kepramukaan secara utuh. Langkah ini mencerminkan semangat inklusivitas sekaligus komitmen dalam mencetak generasi muda yang tangguh dan berkarakter.

Seluruh langkah tersebut sejalan dengan misi besar Kwarda Sumut, mulai dari menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang inovatif dan relevan, memperluas kontribusi dalam pembangunan sosial hingga menyiapkan kader pemimpin muda yang berintegritas dan siap bersaing di tingkat global.

Transformasi Kwarda Sumut dibawah kepemimpinan Dikky Anugerah Panjaitan menunjukkan bahwa Gerakan Pramuka masih sangat relevan di tengah dinamika zaman. Dengan semangat kolaborasi dan pelayanan, Pramuka tidak hanya menjadi kegiatan ekstrakurikuler, tetapi juga kekuatan strategis dalam membangun masa depan daerah.

Pada akhirnya, keberhasilan ini bukan hanya milik organisasi, melainkan milik seluruh masyarakat Sumut. Sebab, dari sinilah lahir generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter, berjiwa kepemimpinan, dan siap menghadapi tantangan global. (*)

Peningkatan Lulusan SMA/SMK/MA ke PTN: Tidak Serta Merta Menunjukkan Kualitas Pendidikan Secara Keseluruhan “Makin Membaik” Secara Merata

Oleh: Faisal, S.Pd,. M.Pd

Apakah ada hubungan signifikan dengan Mutu Pendidikan di Tanah Air: Tentu terdapat hubungan antara meningkatnya jumlah lulusan SMA/sederajat yang masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan indikasi peningkatan mutu pendidikan, namun hubungan ini tidak bersifat tunggal karna ada faktor pendukung berbagai faktor pendukung lainnya yang juga berperan penting.

Satu sisi tren pendaftar SNBP yang terus meningkat menunjukkan upaya ke arah pendidikan tinggi semakin signifikan. Peningkatan jumlah mahasiswa baru di PTN menjadi kabar gembira didunia pendidikan di tanah air kita, khususnya di dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara, karena macam seperti sebuah jawaban daripada program pemerintah dibidang pendidikan yang tiga tahun belakangan ini terus berupaya meramu, menyiasati mutu pendidikan di tanah air makin baik dan berkualitas.

Dengan berbagai langkah-langkah yang esensial yang selalu dilakukan pemerintah, perbaikan akses sarana, kualitas kurikulum, juga yang sama pentingnya yaitu kesejahteraan guru yang selalu perhatian khusus dalam mencapai mutu pendidikan di tanah air kita.

Kembali mengulik minat dan jumlah pendaftar lulusan SMA/SMK/MA ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara terus menunjukkan balok kurva peningkatan. Berdasarkan data terbaru per April 2026, minat dan jumlah pendaftar lulusan SMA/SMK/MA ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia terus menunjukkan peningkatan, bahkan mencapai rekor baru.

Peningkatan Jumlah Pendaftar SNBP 2026: Pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 mencatat kenaikan jumlah pendaftar menjadi sebanyak 806.242 siswa.

Daya Tampung PTN Terbatas: Meskipun pendaftar mencapai ratusan ribu, daya tampung PTN (akademik dan vokasi) pada SNBP 2026 hanya berkisar 162.116 kursi. Ini menunjukkan kompetisi yang sangat ketat.

Dominasi Siswa SMA sederajat dengan jumlah murid SMA sederajat di Indonesia didominasi oleh sekolah negeri, dengan total mencapai 3,99 juta murid (data 2024/2025), yang menjadi sumber utama pendaftar PTN.

Tren Seleksi: Meskipun angka partisipasi kuliah meningkat, namun data lain menunjukkan masih banyak lulusan SMA sederajat yang tidak langsung melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, tentu kedua data tersebut harus saling koreksi saling keterkaitan, agar data seimbang untuk membuktikan kelebihan dan kekurangan proses mutu pendidikan yang perlu menjadi perhatian serius. tren pendaftar SNBP yang terus meningkat menunjukkan upaya ke arah pendidikan tinggi semakin signifikan.

Secara keseluruhan, ada dorongan kuat dari lulusan SMA sederajat untuk masuk ke Universitas Negeri, yang ditandai dengan rekor pendaftar SNBP 2026, meskipun daya tampung yang tersedia jauh lebih kecil dibandingkan jumlah pendaftar.

Dengan meningkatnya jumlah tamatan SMA sederajat yang masuk ke Universitas Negeri (PTN) di Indonesia memang menjadi salah satu indikator positif, namun tidak serta-merta menunjukkan bahwa kualitas pendidikan secara keseluruhan “makin membaik” secara merata. Peningkatan ini lebih mencerminkan perluasan akses dengan di iringi  peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah: Pendidikan di tanah air harus memahami konsep dasar manajemen peningkatan mutu sekolah, memahami model-model mutu, dan terakhir memahami konsep penjaminan mutu sekolah dasar dan menengah teori ini harus melekap diproses pengelolaan pendidikan.

Otonomi pendidikan di tanah air merupakan reformasi yang perlu dijalankan dengan baik, tuntutan reformasi dalam aspek pada perbaikan kualitas pendidikan. Berikut adalah analisis hubungannya berdasarkan data dan fenomena pendidikan.

Hubungan Positif (Indikasi Mutu Pendidikan Meningkat) peningkatan Kompetensi Sekolah: Strategi sekolah dalam meningkatkan mutu lulusan, seperti peningkatan kompetensi guru, program belajar gratis buat guru, pelatihan, whorshop yang narasumber dari luar, mempermudah administrasi guru, kenaikan pangkat atau laporan, sehingga guru total fokus pada peningkatan kompetensi sebagai guru.

Belum lagi persoalan distribusi guru di sekolah belum juga merata, didaerah terpencil masih kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sementara di kota mengalami penumpukan kalaulah poin- poin esensial ini terwujud maka memberikan dampak domino langsung pada mutu pendidikan di tanah air sehingga kesiapan siswa masuk PTN benar-benar siap secara keseluruhan.

Kontrol Secara Berkala Manajemen Mutu: Institusi yang menerapkan manajemen pendidikan yang baik (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) cenderung menghasilkan lulusan yang lebih berdaya saing dan lebih mudah diterima di PTN.

Peningkatan Kualitas Input PTN: Seleksi yang lebih ketat berdasarkan prestasi (seperti SNBP/SNBT) yang diikuti dengan peningkatan jumlah pendaftar, menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di berbagai daerah semakin berhasil membina siswanya mencapai standar kualitas yang diharapkan PTN.

Faktor Lain yang Tidak Kalah Penting Mempengaruhi (Bukan Hanya Mutu Guru dan Siswa)
Kebijakan dan Biaya Uang Kuliah (UKT): Kebijakan dan Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang hendaknya lebih sangat terjangkau dan akan lebih baiknya mengelompokkan masyarakat yang mendapatkan UKT free sesuai katagori ekonomi orang tua, membuat lebih banyak siswa dari kelompok ekonomi menengah bawah mampu melanjutkan ke PTN dan meraih cita-citanya.

Motivasi dan Pendampingan: Peningkatan kesadaran orang tua dan sekolah mengenai pentingnya pendidikan tinggi mendorong siswa untuk lebih giat belajar dan mencoba masuk ke PTN.

Pada prinsipnya, masa depan sebuah Negara bergantung pada keseriusan dalam reformasi didunia pendidikan secara merata dan menyeluruh sebab generasi pengurus bangsa maju ini harus di isi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Namun mencapai cita-cita negara maju, inklusif dan bersama tentu itu dibutuhkan kerja sama semua pihak.

Penulis adalah Guru SMA Negeri 1 Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara.

Diduga Ulah Calo di Bandara Kualanamu, Harga Tiket Pesawat Naik

BANDARA : Terminal Penumpang Pesawat Bandara Kualanamu di Deliserdang, beberapa waktu lalu.
BANDARA : Terminal Penumpang Pesawat Bandara Kualanamu di Deliserdang, beberapa waktu lalu.

LUBUKPAKAM – Harga tiket pesawat ke Medan – Jakarta melalui Bandara Internasional Kualanamu menaik tajam mencapai 30 persen,  kenaikan ini diperparah adanya percaloan tiket  di terminal Bandara Kualanamu, Deliserdang, Minggu (12/4).

Informasi dihimpun, harga tiket pesawat untuk maskapai Garuda Indonesia sebelumnya dikisaran Rp2,3 jutaan kini naik menjadi Rp2,8 jutaan kelas ekonomi. Untuk harga tiket batik air biasanya Rp2 juta naik menjadi Rp2,7 juta, untuk super Air jet biasanya Rp2 juta naik menjadi Rp2,3 juta. Harga tiket Lion Air biasa Rp1,7 juta naik menjadi Rp2,4 juta dan Citilink biasanya tiket harga Rp1,9 juta naik menjadi Rp2,4 juta.

Kenaikan harga tiket tersebut mencapai 30 persenan dari harga normal.  Keadan ini dikeluhkan warga yang biasa menggunakan jasa penerbangan udara untuk keperluan kerja, sekolah maupun berobat keluar daerah. Pihak maskapai sudah mencuri start menaikkan harga tiket efek isu kenaikan bahan bakar minyak (BBM) avtur.

Terkait maraknya aktivitas calo tiket di bandara Kualanamu yang meresahkan karena menjadi salah satu penyebab sulitnya tiket di booking calo di counter bandara tapi melalui calo ada tiket.

Humas PT Aviasi Bandara Kualanamu, M Zul Andrika mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan di terminal dan memastikan bahwa praktek calo tiket dilarang beroperasi di Bandara Kualanamu. “Kita akan cek dan tertipkan bila ada temuan calo,” pungkasnya.( btr/azw)

Harga Terus Plastik Meroket, Kurangi Penggunaan Kantong Plastik

SOSIALISASI: Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H Zulkarnaen SKM menggelar Sosialisasi Perda Kota Medan No 7 Tahun 2024, Sabtu (11/4). (Markus Pasaribu/Sumut Pos)
SOSIALISASI: Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H Zulkarnaen SKM menggelar Sosialisasi Perda Kota Medan No 7 Tahun 2024, Sabtu (11/4). (Markus Pasaribu/Sumut Pos)

WAKIL Ketua DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra, H Zulkarnaen SKM menyikapi isu meroketnya harga plastik di dalam negeri. Zulkarnaen menyebutkan, naiknya harga plastik harus menjadi momentum bagi masyarakat untuk mulai mengurangi ataupun meninggalkan kebiasaan menggunakan kantong plastik sekali pakai.

Hal itu disampaikan H Zulkarnaen saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perda No 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Bandar Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sabtu (11/4) sore.

“Kita harus bisa menyikapi naiknya harga plastik dengan bijaksana. Inilah momentum bagi kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai,” ucap Zulkarnaen pada kesempatan yang turut dihadiri Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, Adisty, Kabid DLH Medan, Junedi, Kasubbag UPT Medan Timur Dinas SDABMBK, Alfred, perwakilan Dinas PKPCKTR Medan, Rianto Sagala, perwakilan Kecamatan Medan Timur, Abdi Wibowo, Lurah Sidodadi, Hendra itu.

Dikatakan Zulkarnaen, pengurangan penggunaan kantong plastik bukan hanya dapat menekan pengeluaran masyarakat di tengah meroketnya harga plastik akibat situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Akan tetapi, pengurangan penggunaan kantong plastik juga akan sangat berpengaruh dalam menekan produksi sampah plastik di Kota Medan.

“Artinya kalau kita mengurangi penggunaan kantong plastik, kita mendapatkan dua manfaat sekaligus. Selain dapat berhemat, kita juga telah berkontribusi dalam mengurangi produksi sampah plastik. Sementara kita semua tahu, sampah plastik merupakan sampah yang sulit terurai dan sangat berdampak pada pencemaran lingkungan,” ujarnya.

Masih pada kesempatan itu, Zulkarnaen mengajak semua masyarakat untuk mulai terbiasa dalam memilih dan memilah sampah rumah tangga. Setelah itu, masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mengelola Bank Sampah di wilayahnya masing-masing.

“Sampah itu sebenarnya bernilai ekonomis, kalau kita tahu cara memilih dan memilah sampah organik dan anorganik serta memanfaatkan keberadaan Bank Sampah di sekitar kita,” katanya.

Zulkarnaen juga mengingatkan masyarakat Kota Medan untuk tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke parit ataupun drainase.

Menurut Zulkarnaen, peristiwa banjir besar di Kota Medan pada 27 November 2025 lalu harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh masyarakat Kota Medan.

“Peristiwa banjir besar di akhir November 2025 lalu harus menjadi pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Tentu kita tidak mau peristiwa seperti itu terjadi lagi,” tutupnya.

Sebelumnya, H Zulkarnaen juga menggelar kegiatan yang sama di Jalan Sukaria/Taut, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Sabtu (11/4/2026) pagi. Pada kesempatan itu, Zulkarnaen menjelaskan bahwa sampah rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar bagi Kota Medan. Tak tanggung-tanggung, produksi sampah perhari di Kota Medan mencapai 1.800 ton.

“Produksi sampah di Kota Medan didominasi sampah rumah tangga. Untuk itu, mulai saat ini kita harus mengurangi produksi sampah rumah tangga, khususnya sampah plastik,” ucap Zulkarnaen.

Membenarkan apa yang disampaikan Zulkarnaen, Plt Sekretaris DLH Kota Medan, Adisty, mengatakan bahwa produksi sampah di Kota Medan mencapai 1.800 ton perharinya. Dari jumlah tersebut, sampah rumah tangga menjadi penyumbang terbesar.

“Untuk itu, selain mengurangi produksi sampah, bapak/ibu juga harus mulai memilah dan memilih sampah rumah tangga, sampah yang dapat di daur ulang dapat dibawa ke Bank Sampah. Selain dapat mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), Bank Sampah dapat membuat sampah tersebut menjadi bernilai ekonomis bagi setiap rumah tangga,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, sejumlah masyarakat juga menyampaikan keluhannya terkait masalah persampahan. Mulai dari pengutipan retribusi sampah tanpa bukti pembayaran, pengangkutan sampah yang tidak rutin dilakukan setiap harinya, hingga pengangkutan sampah yang tidak mengangkut sampah yang berserak.

Menanggapi hal itu, H Zulkarnaen yang menjadi Anggota DPRD Kota Medan dengan suara terbesar di Dapil III (Medan Tembung, Medan Perjuangan, Medan Timur, dan Medan Deli) itu meminta pihak kecamatan untuk membenahi sistem pengangkutan sampah di wilayah tersebut.

“Soal karcis retribusi sampah, itu wajib diberikan kepada WRS (Wajib Retribusi Sampah). Saya minta nanti DLH juga harus ikut memperhatikan kondisi ini,” tutupnya. (map/azw)

1...858687...15,902Page 86 of 15,902