Home Blog Page 85

Warga Rengas Pulau Keluhkan Sampah, Minta Armada Ditambah

SOSIALISASI: H. Muslim MSP saat sosialisasi Perda tentang Pengelolaan Persampahan di Medan Marelan, Minggu (10/4/2026)
SOSIALISASI: H. Muslim MSP saat sosialisasi Perda tentang Pengelolaan Persampahan di Medan Marelan, Minggu (10/4/2026)

MEDAN – Warga Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk menambah armada pengangkutan sampah agar pengangkutan sampah dapat berjalan maksimal.

Hal itu diungkapkan warga saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No.7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perda No.6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan yang digelar Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai Demokrat, Dr H. Muslim MSP di Jalan M. Basir Gg. Inpres Lingkungan 28, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Minggu (10/4/2026) pagi.

“Tolong pak agar armada pengangkutan sampah dapat ditambah. Disini becak sampah sama truk sampah masih kurang pak, sampah nggak diangkut setiap hari,” ucap salah seorang warga saat mengikuti kegiatan tersebut.

Menanggapi hal itu, Muslim menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong Pemko Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menambah armada pengangkutan sampah.

“Memang benar armada pengangkutan sampah di Kota Medan masih kurang, bukan hanya di Rengas Pulau ini. Kita akan mendorong supaya armada ini dapat ditambah supaya pengangkutan sampah dapat berjalan maksimal,” ujar Muslim.

Pada kesempatan itu, Muslim juga mengaku akan meminta Pemko Medan untuk menambah petugas pengangkut sampah agar armada yang baru dapat dipergunakan dalam percepatan pengangkutan sampah.

“Intinya, pengangkutan sampah harus berjalan maksimal. Jangan biarkan ada sampah yang tidak diangkut sampai berhari-hari,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Muslim juga menggelar kegiatan yang sama di Jalan Kepiting 7 Blok DD Griya Martubung 3, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Minggu (10/4/2026) sore. (map/ila)

Bangunan Tanpa PBG di Jalan Cemara, Komis IV akan Panggil Pemilik

TANPA PBG: Bangunan tanpa PBG di Jalan Cemara/Jemadi.
TANPA PBG: Bangunan tanpa PBG di Jalan Cemara/Jemadi.

Komisi IV DPRD Kota Medan akan memanggil sejumlah pemilik bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sedang dibangun di Jalan Cemara/Jemadi Gg. Kelapa 1 dan Gg. Kelapa 2.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, SH kepada wartawan Senin (13/4/2026).

Paul menyebutkan langkah teraebut diambil guna mengetahui krnapa pemilik bangunan tidak mengurua ijin PBG. “Kita mendapat informasi dari warga ada beberapa bangunan komplek perumahan tanpa ijin PBG di seputara jalan tersebut. Kita panggil dulu pemiliknya, setelah itu kita akan melakukan kunjungan ke lapangan,” ujar Paul.

Paul juga mengingatkan institusi terkait untuk benar-benar memperhatikan pembangunan perumahan di wilayahnya. Sebab, salah satu pendapatan asli daerah (PAD) adalah dari izin PBG.

“Kita minta pihak kelurahan, kecamatan dan dinas terkait untuk bekerja lebih baik lagi, agar kebocoran PAD dari PBG tidak terjadi,” ujarnya.

Pantauan di lapangan di spanduk  perumahan tertulis “Cemara Village dan “Jemadi Village”. (map/ila)

DPRD Medan Dorong Pengadaan Damkar Bertangga 100 Meter

Rommy Van Boy.
Rommy Van Boy.

Upaya peningkatan pelayanan pemadam kebakaran di Kota Medan terus menjadi perhatian DPRD. Komisi IV DPRD Medan meminta Wali Kota Medan Rico Putra Bayu Waas, segera merealisasikan penguatan sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), termasuk pengadaan armada pemadam bertangga setinggi 100 meter.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Medan, Rommy Van Boy, sebagai bentuk dorongan agar pelayanan penanganan kebakaran di Kota Medan semakin optimal dan responsif.

“Penambahan kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di wilayah strategis sangat penting untuk mempercepat jangkauan pelayanan saat terjadi kebakaran. Ini harus menjadi prioritas dan segera direalisasikan,” ujarnya.

Rommy menegaskan, kebutuhan armada pemadam bertangga 100 meter sudah sangat mendesak, mengingat perkembangan Kota Medan yang ditandai dengan semakin banyaknya gedung bertingkat.

“Tuntutan pelayanan ke depan semakin tinggi. Armada pemadam bertangga 100 meter sudah saatnya dimiliki Pemko Medan. Minimal satu unit terlebih dahulu sebagai langkah awal,” katanya.

Selain itu, ia juga mendorong pengadaan kendaraan pemadam skala kecil seperti motor atau becak pemadam di setiap kelurahan. Menurutnya, fasilitas tersebut sangat dibutuhkan untuk menjangkau kawasan padat penduduk dengan akses jalan sempit yang sulit dilalui mobil pemadam kebakaran.

“Ini solusi untuk wilayah padat dan gang sempit. Kita harap usulan ini bisa segera direalisasikan karena sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, Rommy tetap memberikan apresiasi terhadap kinerja Dinas Damkarmat Kota Medan yang dinilai telah bekerja maksimal dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya terlihat saat penanganan kebakaran ruko penjualan cat di Pasar 5 Marelan beberapa waktu lalu.

Ia juga menilai peran Damkarmat tidak hanya terbatas pada penanganan kebakaran, tetapi juga aktif membantu masyarakat dalam situasi darurat lainnya, seperti saat pembersihan rumah dan tempat ibadah pascabanjir.

“Kita mengapresiasi kinerja Damkarmat yang sudah maksimal. Dengan fasilitas yang lebih memadai, tentu pelayanan ke depan bisa lebih optimal lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Damkarmat Kota Medan Wanro Abadi Agnellus Malau, mengakui bahwa jumlah Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang ada saat ini masih terbatas.

“Saat ini kita baru memiliki enam UPT, sementara idealnya Kota Medan membutuhkan sekitar 10 UPT. Kami sedang mengupayakan penambahan tersebut,” jelasnya. (map/ila)

Ajak Perkuat Persaudaraan, Tun DR H Rahmat Shah Hadiri Halalbihalal Akbar Melayu Indonesia

KOMPAK: Sultan Baktiar Najamudin (3 kanan) didampingi Tun DR H Rahmat Shah bersama tokoh Masyarakat Melayu Indonesia, Ahad (12/4). (Deddi Mulia Purba/Sumut Pos)
KOMPAK: Sultan Baktiar Najamudin (3 kanan) didampingi Tun DR H Rahmat Shah bersama tokoh Masyarakat Melayu Indonesia, Ahad (12/4). (Deddi Mulia Purba/Sumut Pos)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, menghadiri kegiatan Halalbihalal Akbar Masyarakat Melayu Indonesia yang digelar di Grand Mercure Medan, Ahad (12/4/2026). Kegiatan yang berlangsung khidmat dan penuh kehangatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus konsolidasi tokoh-tokoh Melayu dari berbagai daerah.

Acara ini diselenggarakan secara bersama oleh Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI), Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (ISMI), serta Gerakan Angkatan Muda Melayu Indonesia (GAMI). Mengusung tema “Melalui Semangat Idul Fitri, Kita Rajut Persaudaraan Indonesia dalam Bingkai Keberagaman,” kegiatan ini dihadiri ratusan undangan dari berbagai kalangan.

Sejumlah tokoh penting turut hadir, di antaranya Rahmat Shah selaku Ketua Pembina PB ISMI, OK Saidin selaku Ketua Umum PB MABMI, Nizhamul selaku Ketua Umum PB ISMI, Muhammad Subandi selaku Ketua Umum PB GAMI, serta Milhan Yusuf sebagai ketua panitia. Hadir pula Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, anggota DPD RI dari Sumut dan Kepri, Ketua DPRD Sumut, unsur Forkopimda, pimpinan perguruan tinggi, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Sultan Baktiar Najamudin menegaskan bahwa halalbihalal memiliki makna yang jauh lebih dalam dibanding sekadar tradisi tahunan. Menurutnya, momentum ini merupakan ruang untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat fondasi persatuan di tengah keberagaman bangsa.

“Halalbihalal adalah ruang menjernihkan hati, merajut kembali silaturahmi, dan meneguhkan persaudaraan. Dalam budaya Melayu, ada nilai luhur yang mengajarkan bagaimana harmoni dijaga dan perbedaan dirangkul,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa masyarakat Melayu memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di kawasan Sumatera. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antar elemen masyarakat untuk menjadikan budaya sebagai kekuatan strategis.

“Dari silaturahmi ini kita bisa membangun kekuatan kawasan. Sumatera harus menjadi poros penting dalam pembangunan nasional. Budaya Melayu bukan hanya identitas, tetapi juga bisa menjadi kekuatan ekonomi dan sosial jika dikelola dengan baik,” tuturnya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Melayu untuk tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu menjadikan momentum ini sebagai langkah awal memperkuat kolaborasi nyata.

“Dalam dunia yang semakin kompetitif, yang bertahan bukan yang paling besar, tetapi yang paling solid dan terhubung. Karena itu, mari kita rawat persaudaraan ini dan kita kuatkan sinergi ke depan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, menyampaikan bahwa Idulfitri merupakan momen penting untuk kembali kepada kesucian hati sekaligus mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

“Halalbihalal bukan sekadar tradisi, tetapi juga menjadi sarana menyatukan langkah dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan saling menghargai,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Rahmat Shah bersama tokoh lainnya juga menyampaikan pesan-pesan motivasi untuk kemajuan masyarakat Melayu Indonesia. Ia menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai budaya sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman agar masyarakat Melayu tetap relevan dan berdaya saing.

Acara tersebut juga diisi dengan pembacaan maklumat masyarakat Melayu Indonesia yang berisi sejumlah poin penting terkait penguatan budaya, pendidikan, serta peran strategis masyarakat Melayu dalam pembangunan. Maklumat ini diharapkan dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional. (dmp/ila)

Kereta Api Jadi Solusi Transportasi Hemat Energi dan Rendah Emisi

NAIK KA: Calon penumpang saat bergegas naik ke kereta api di Stasiun Besar Kereta Api Medan. KAI Divre I Sumut mencatat penggunaan BBM subsidi yang efisien dalam melayani mobilitas masyarakat di Sumut.
NAIK KA: Calon penumpang saat bergegas naik ke kereta api di Stasiun Besar Kereta Api Medan. KAI Divre I Sumut mencatat penggunaan BBM subsidi yang efisien dalam melayani mobilitas masyarakat di Sumut.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara terus memperkuat perannya sebagai moda transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan. Sepanjang triwulan I tahun 2026, KAI Divre I Sumut mencatat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang efisien dalam melayani mobilitas masyarakat di wilayah Sumatera Utara.

Berdasarkan data operasional periode Januari hingga Maret 2026, KAI Divre I Sumut telah menyerap sebanyak 1.333.637 liter BBM subsidi. Dari jumlah konsumsi tersebut, KAI berhasil melayani sebanyak 763.694 pelanggan.

Plt Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, menjelaskan bahwa efisiensi penggunaan BBM pada kereta api memberikan dampak langsung bagi keterjangkauan biaya perjalanan masyarakat.

“Efisiensi dan biaya perjalanan yang terjangkau merupakan hal yang sangat berarti bagi masyarakat. Di tengah kondisi BBM yang semakin terbatas, kereta api hadir sebagai solusi mobilitas yang tetap hemat dan dapat diandalkan. Dengan daya angkut yang besar, kereta api menjadi transportasi yang efisien sehingga subsidi dari pemerintah dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Anwar saat memberikan keterangannya, Senin (13/4/2026).

Dari data penggunaan BBM dan jumlah pelanggan yang dilayani, rata-rata setiap pelanggan hanya menghabiskan sekitar dua liter BBM untuk satu kali perjalanan.

Dengan jumlah tersebut, pelanggan sudah dapat menempuh perjalanan jarak jauh seperti dari Medan menuju Pematangsiantar, Tanjungbalai, hingga Rantauprapat (PP), termasuk layanan KA Datuk Belambangan relasi Stasiun Tebing Tinggi–Stasiun Lalang (PP).

Penggunaan BBM ini mencakup operasional lokomotif sebagai penggerak rangkaian serta mesin pembangkit yang menyuplai kebutuhan listrik untuk penerangan, penyejuk udara (AC), dan fasilitas pengisian daya bagi pelanggan selama perjalanan.

Sebagai bentuk inovasi energi, Anwar mengungkapkan bahwa seluruh mesin diesel, baik lokomotif maupun pembangkit yang beroperasi di Divre I Sumut, kini telah menggunakan BBM jenis Biosolar B40.

“Seluruh mesin diesel di Divre I Sumatera Utara telah menggunakan Biosolar B40, yakni campuran 60 persen solar dan 40 persen biodiesel. Bahan bakar ini memiliki kelebihan dalam meningkatkan kinerja mesin dan menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah, sejalan dengan target Net Zero Emission (NZE) 2060,” jelasnya.

Anwar menambahkan bahwa Biosolar B40 juga bersifat biodegradable atau mudah terurai oleh mikroorganisme sehingga meminimalkan dampak polusi pada tanah dan air di lingkungan sekitar jalur kereta api.

Selain mengelola BBM subsidi, KAI Divre I Sumut juga mencatat penggunaan 151.188 liter BBM nonsubsidi dalam tiga bulan terakhir. Alokasi BBM nonsubsidi ini digunakan secara spesifik untuk layanan angkutan barang serta operasional alat kerja dan Mesin Perawatan Jalan Rel (MPJR) guna memastikan standar keselamatan jalur tetap terjaga tanpa membebani kuota subsidi masyarakat.

“Penerapan Biosolar B40 pada armada kereta api kami merupakan komitmen KAI terhadap transformasi transportasi hijau yang berbasis pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). KAI berupaya memastikan bahwa setiap tetes BBM subsidi yang dialokasikan negara digunakan secara tepat sasaran dan berdaya guna tinggi,” tuturnya.

Ditegaskannya, KAI berkomitmen untuk terus menjadi tulang punggung transportasi di Sumatera Utara yang tidak hanya efisien dan terjangkau, tetapi juga ramah lingkungan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat.(san/ila)

Kodam 1/BB Bangun Jembatan di Padangbolak Julu

PEMBANGUNAN JEMBATAN: Prajurit TNI saat membangun jembatan gantung di Desa Parupuk Julu, Kecamatan Padangbolak Julu, Kabupaten Paluta. (Istimewa/Sumut Pos)
PEMBANGUNAN JEMBATAN: Prajurit TNI saat membangun jembatan gantung di Desa Parupuk Julu, Kecamatan Padangbolak Julu, Kabupaten Paluta. (Istimewa/Sumut Pos)

MEDAN – Kodam 1/Bukit Barisan (BB) melalui Kodim 0212/Tapanuli Selatan (TS) mulai membangun jembatan gantung di Desa Parupuk Julu, Kecamatan Padangbolak Julu, Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta), Senin (13/4). Pembangunan dilakukan setelah jembatan sebelumnya rusak akibat banjir yang memutus akses utama masyarakat.

Jembatan gantung yang dibangun memiliki panjang 33 meter dengan lebar 1,4 meter. Infrastruktur tersebut menjadi penghubung vital warga menuju lahan pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.

Pekerjaan meliputi pembersihan area sekitar lokasi jembatan, pembongkaran lantai, gelagar, serta pikul jembatan yang rusak.

Selain itu, dilakukan pembukaan sling atas yang rusak, pembongkaran ruler sling, penggalian lubang angkur sling di kedua sisi, hingga pelurusan hanger yang bengkok dan pemasangan sling atas.

Kegiatan ini melibatkan personel Koramil 05/PB Kodim 0212/TS bersama masyarakat setempat. Hingga saat ini, progres pembangunan jembatan telah mencapai 8 persen dan ditargetkan rampung sesuai rencana agar akses warga segera kembali normal.

Kependam I/BB, Asrul Kurniawan Harahap mengatakan, pembangunan jembatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kesulitan masyarakat.

“Melalui gotong royong prajurit dan warga, diharapkan jembatan ini segera selesai sehingga aktivitas ekonomi masyarakat kembali berjalan lancar,” ujarnya. (dwi/azw)

Galian C Diduga Ilegal Marak di Bahorok Langkat

GALIAN C: Dua alat berat tengah beraktivitas pada galian c diduga ilegal di Bahorok. (Istimewa/Sumut Pos)
GALIAN C: Dua alat berat tengah beraktivitas pada galian c diduga ilegal di Bahorok. (Istimewa/Sumut Pos)

LANGKAT – Aktivitas galian C yang diduga ilegal kembali marak di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Kali ini, kegiatan penambangan tersebut ditemukan di Desa Lau Damak dan disebut-sebut berlangsung menggunakan alat berat tanpa pengawasan ketat.

Dari informasi yang dihimpun, terdapat dua unit alat berat yang beroperasi di lokasi. Satu unit ekskavator terlihat melakukan pengerukan pasir langsung dari aliran sungai, sementara satu unit lainnya diduga mengeruk tanah di area perkebunan sawit milik warga.

Aktivitas tersebut menimbulkan keresahan masyarakat sekitar. Selain merusak akses jalan desa, debu dari aktivitas kendaraan dan alat berat juga mengganggu kenyamanan warga. “Ini sudah sangat meresahkan. Jalan jadi rusak, berdebu, dan aktivitas warga terganggu,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Menanggapi hal itu, Kapolsek Bahorok AKP Tunggul Situmeang, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi dari masyarakat terkait aktivitas galian C di wilayah tersebut.“Sampai saat ini situasi di Bahorok masih aman dan baik,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Ia menambahkan, apabila memang terdapat aktivitas galian C, pihaknya akan berkoordinasi dengan unit terkait di Satreskrim Polres Langkat untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan lebih lanjut.

Namun, di sisi lain, aktivitas galian C di Bahorok bukan kali pertama menjadi sorotan. Sebelumnya, praktik serupa juga dilaporkan terjadi di beberapa titik lain seperti Dusun Seleles, Desa Sematar, yang diduga turut merusak lingkungan dan ekosistem setempat.

Sementara itu, organisasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara (Walhi Sumut) kembali menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap aktivitas galian C di Kabupaten Langkat.

Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Sumut, Jaka Kelana Damanik, menilai penanganan kasus lingkungan di wilayah tersebut masih belum maksimal. Ia bahkan menyebut penegakan hukum lingkungan di Langkat sebagai salah satu yang terburuk di Sumatera Utara.

Menurutnya, berbagai laporan masyarakat terkait kerusakan lingkungan, termasuk galian C, belum pernah ditindaklanjuti secara tuntas oleh aparat penegak hukum. Hal ini menimbulkan dugaan adanya pembiaran terhadap aktivitas ilegal yang merusak lingkungan.

Walhi Sumut juga menyoroti kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang diduga menjadi pelindung atau beking aktivitas galian C ilegal tersebut, sehingga kegiatan bisa terus berlangsung dalam jangka waktu lama tanpa penindakan tegas.

“Tidak mungkin aktivitas seperti ini terus berjalan tanpa ada yang mengetahui. Aparat seharusnya sudah bisa menindak sejak awal,” tegasnya.

Lebih jauh, Walhi Sumut mendesak aparat penegak hukum di tingkat daerah hingga pusat untuk melakukan evaluasi dan reformasi dalam penegakan hukum lingkungan, khususnya terkait praktik pertambangan ilegal di Sumatera Utara. (ted/ila)

Perangi Narkoba, Gerindra Sumut Dukung Ketegasan Bobby

Benny Harianto Sihotang.
Benny Harianto Sihotang.

Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Utara menyatakan dukungan penuh terhadap sikap tegas Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dalam menyikapi dugaan penyalahgunaan narkoba pada sebuah kegiatan resmi yang baru-baru ini menjadi sorotan publik.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut Benny Harianto Sihotang, menegaskan bahwa tindakan tegas yang ditunjukkan gubernur merupakan respons yang wajar, mengingat narkoba adalah ancaman serius bagi masyarakat.

“Yang namanya narkoba itu musuh kita bersama. Wajar seorang pemimpin marah ketika melihat langsung ada penyalahgunaan narkoba di depan mata, apalagi dalam kegiatan resmi,” ujarnya kepada wartawan di ruang Fraksi Gerindra DPRD Sumut, Senin (13/4/2026).

Menurut Benny, keberadaan oknum yang diduga berada di bawah pengaruh narkoba dalam kegiatan resmi sangat memprihatinkan. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan sehingga oknum tersebut dapat masuk ke dalam area acara.

“Kami sangat menyesalkan adanya oknum yang diduga sopir pejabat BUMD bisa masuk ke kegiatan resmi dalam kondisi seperti itu. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Benny juga mengkritisi pernyataan salah satu anggota DPRD Sumut yang dinilai berlebihan dan tidak mencerminkan sikap lembaga secara keseluruhan. Menurutnya, pernyataan tersebut justru berpotensi menimbulkan polemik yang tidak perlu. “Kami dari Fraksi Gerindra tidak sepakat dengan pernyataan tersebut. Jangan membawa-bawa seluruh anggota dewan dalam persoalan ini,” katanya.

Benny menegaskan bahwa jika ada upaya pelaporan terhadap gubernur atas insiden tersebut, pihaknya menilai hal itu tidak relevan dan cenderung mengaburkan substansi persoalan utama, yakni pemberantasan narkoba.

Benny menilai, tindakan tegas gubernur harus dilihat sebagai bentuk kepedulian seorang pemimpin terhadap masyarakatnya, bukan semata-mata tindakan emosional.

“Kalau seorang pemimpin melihat warganya dalam kondisi seperti itu, wajar ia marah. Itu bentuk ketegasan untuk menyadarkan, seperti orang tua kepada anaknya,” jelasnya.

Benny juga mengaku memiliki pengalaman pribadi terkait dampak buruk narkoba, yang menurutnya dapat menghancurkan kehidupan keluarga. Hal ini menjadi alasan kuat baginya untuk mendukung langkah tegas dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

“Bahaya narkoba itu nyata. Saya pernah melihat sendiri dampaknya di keluarga. Itu yang membuat kita harus tegas dan tidak boleh kompromi,” ungkapnya.

Fraksi Gerindra, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mengawal langkah-langkah gubernur dalam upaya pemberantasan narkoba di Sumatera Utara. Ia juga mengingatkan agar persoalan ini tidak dipelintir menjadi isu politik yang dapat mengganggu fokus penanganan.

“Kami berdiri bersama gubernur untuk memberantas narkoba di Sumut. Jangan dipelintir ke arah politik, ini murni demi keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Diketahui, Bobby Nasution menjadi perhatian publik setelah mengambil tindakan tegas terhadap seorang oknum sopir pejabat BUMD yang diduga berada di bawah pengaruh narkoba saat menghadiri acara penyerahan tali asih kepada atlet peraih medali SEA Games 2025 di Kantor KONI Sumut, Jumat (10/4/2026) lalu. (map/ila)

Wabup Dairi Ikuti Konsolidasi MBG

DAIRI – Wakil Bupati Dairi yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Wahyu Daniel Sagala, menghadiri rapat konsolidasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama para kepala satuan pelayanan, mitra, dan yayasan se-Sumatera Utara.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya di Hotel Niagara Parapat, Kabupaten Simalungun, Sabtu (11/4/2026).

Dalam arahannya, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, menegaskan pentingnya perluasan cakupan program MBG agar tidak hanya menyasar peserta didik di sekolah, tetapi juga menjangkau balita dan ibu hamil sebagai upaya menekan angka stunting di daerah. “Jangan sampai ada satu pun anak di Sumut yang tidak mendapatkan asupan gizi secara merata,” tegasnya.

Surya juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk memperkuat peran Satuan Tugas (Satgas) di wilayah masing-masing agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran.

Sementara itu, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Gizi Nasional, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito B, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan kualitas makanan, ketepatan distribusi, serta pelaporan yang berkelanjutan di setiap daerah.

“Konsolidasi ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah seluruh pihak agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Dairi dalam mendukung penuh implementasi program MBG di daerahnya. Ia menegaskan bahwa Pemkab Dairi siap memperkuat peran Satgas agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Pemkab Dairi siap memastikan program ini berjalan optimal demi meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, balita, dan ibu hamil,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri jajaran pejabat BGN, Wakil Bupati Simalungun, serta sejumlah pejabat lainnya dari berbagai daerah di Sumatera Utara. (rud/ila)