Home Blog Page 863

Pererat Silaturahmi dan Kolaborasi, PFI Medan Berkunjung Ke Kantor PWI Sumut

Ketua PWI Sumut H. Farianda Putra Sinik, saat menerima Kedatangan pengurus baru PFI Medan yang baru saja terpilih

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi dan membangun kolaborasi antar organisasi konsituen Dewan Pers, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan menyambangi kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut di  Jalan Adi Negoro, Medan, pada Jumat (15/12/2023).

Kedatangan pengurus baru PFI Medan yang baru saja terpilih pada Musda PFI Medan beberapa waktu lalu itu, dipimpin langsung oleh Ketua PFI Medan Risky Cahyadi bersama Sekretaris Zulfan Dalimunthe didampingi Koordinator PFI Wilayah Barat Hendra Broetal dan Dewan Etik Andi Rambe.

Ketua PFI Medan Risky Cahyadi menuturkan bahwa kunjungan ke kantor PWI Sumut ini untuk mempererat silaturahmi dan berkolaborasi dalam berbagai rencana dan program kerja yang bisa dilakukan bersama dalam bidang jurnalistik dan lainnya.

“Tentunya kedatangan kami ini tidak lain adalah untuk mempererat tali silaturahmi serta ingin membangun kolaborasi dengan PWI Sumut dalam berbagai hal,” ujar Risky.

Apalagi, kata Risky, PWI merupakan organisasi pers tertua di Indonesia yang sudah ada sejak Tahun 1946, sebagai wadah para wartawan Indonesia untuk tangguh untuk tampil sebagai ujung tombak perjuangan Indonesia dalam menentang kembalinya kolonialisme dan negara lain yang ingin meruntuhkan NKRI.

“PFI Medan ingin mendapatkan masukan dari PWI Sebagai organisasi pers yang berpengalaman dalam bidang jurnalistik. Kami juga ingin belajar dari PWI, untuk membesarkan PFI ke daerah-daerah yang ada di Sumatera Utara,” tambahya.

Sementara itu Ketua PWI Sumut H. Farianda Putra Sinik, menyambut baik dan menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan yang dilakukan oleh para jurnalis foto yang tergabung dalam PFI Medan ke kantor PWI Sumut.

“PWI Sumatera Utara tentunya membuka diri terhadap sesama organisasi konsituen dewan pers. Ini yang kami tunggu-tunggu, sebab kita harus berkolaborasi dan bersinergi dan berperan dalam meningkatkan keterampilan para wartawan dalam menghasilkan produk jurnalistik,”pungkas Farianda.

Farianda menjelaskan bahwa para wartawan yang ada di Sumatera Utara, juga butuh tentang pemahaman fotografi sebagai penunjang berita. Tidak hanya  sekedar menulis berita saja, namun memahami pentingnya fotografi jurnalistik.

“Harapan kami hal ini bisa kolaborasikan antara PWI Sumut dengan PFI Medan, untuk menambah ilmu para wartawan agar lebih professional,”katanya.

Lebih lanjut Ketua PWI Sumut mengatakan ada 10 program PWI Sumatera Utara yang delapan diantaranya adalah program pendidikan.
“Selain mengejar kuantatif, kita juga harus mengejar kualitatif dari para wartawan. Pendidikan tentang kode etik jurnalistik dan kompetensi wartawan sering dilakukan. Yang kurang adalah ilmu tentang fotografi, disinilah kita bisa berkolaborasi”. Wartawan tidak dituntut hanya menulis dengan bagus, memotret juga juga harus bagus” tutupnya. (rel/sih)

Seleksi Penerimaan Anggota Muda, Ketua PWI Sumut: Wartawan Harus Mengerti Kode Etik

Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik (pegang mikrofon) saat membuka seleksi penerimaan anggota muda. (Foto: Ardi Yanuar).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar seleksi penerimaan anggota muda yang dilaksanakan di Hotel Madani, Medan, Sabtu (16/12/2023).

Sebanyak 55 wartawan dari berbagai media bertarung agar lolos dan terpilih menjadi anggota PWI Sumut.

Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik mengatakan seleksi penerimaan ini adalah proses yang harus dijalankan agar bisa menjadi anggota. Jika wartawan itu lulus, berarti memang layak jadi wartawan.

“Wartawan sebenarnya memang harus melewati seleksi ini, dimulai dari Uji Kompetensi Wartawan (UKW) baru mengikuti seleksi penerimaan anggota muda. Inilah proses yang harus dijalani,” kata Farianda didampingi Sekretaris SR Hamonangan Panggabean dan Wakil Ketua Bidang Organisasi, Rifki Warisan, saat membuka kegiatan seleksi.

Farianda menegaskan tidak semudah dan segampang itu wartawan menjadi anggota PWI. Ada proses dan seleksi yang mesti dilalui.

“Menjadi anggota PWI ini bukan sekedar punya kartu tapi ada proses yang dilalui. Semuanya harus ada proses, tidak ada langsung jadi,” sebutnya.

Farianda yang juga Ketua SPS Sumut ini juga mengungkapkan terkadang para pengurus PWI Sumut harus bertengkar dulu untuk bisa meluluskan atau tidak. Karena memang ada kode etik yang menjadi tarik menarik. Terutama dari hasil berita copy paste. Ia menegaskan jangan sekali-kali wartawan membuat berita dari hasil copy paste. Karena, PWI mengharamkan hal itu.

“Kemudian, yang utama wartawan harus mengerti kode etik, profesional dan bisa membuat berita,” katanya.

Keuntungan jika lulus menjadi anggota PWI, Farianda menjabarkan bahwa jiwa anggota diasuransikan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, jika mengalami kecelakaan sampai patah tulang ataupun cacat, PWI akan menanggungnya sampai sembuh.

Selain itu, ketika wartawan mendapat masalah dari produk jurnalistiknya dan dikriminalisasi, PWI akan memberikan bantuan hukum sampai tuntas ke pengadilan.

“Tentunya ketiga, yang paling penting adalah peningkatan sumber daya, pelatihan dan pendidikan. Bukan hanya wartawan yang sebatas anggota PWI, tapi harus bisa mumpuni dan hebat,” ujarnya.

Selanjutnya, Farianda menginginkan agar wartawan anggota PWI mengerti tentang fotografi. Ia berharap wartawan PWI Sumut juga ke depan bisa meraih anugerah jurnalistik Adinegoro.

“Saya ingin wartawan PWI Sumut mendapat penghargaan Adinegoro yang sudah lama dirindukan. Kami ingin semua wartawan yang mengikuti tes ini lulus. Welcome to PWI,” pungkasnya.

Turut hadir sejumlah pengurus PWI Sumut di antaranya, Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Sugiatmo, Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan, Amrizal, Wakil Ketua Bidang Media Siber & Multimedia, Austin Tumengkol dan Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan, Ahmad Rivai Parinduri. (rel/sih)

PSMS vs Sriwijaya FC: Duel Hidup Mati

ANDALAN: Ikhsan Chan masih menjadi andalan di lini depan PSMS Medan saat dijamu Sriwijaya FC di Stadion Jakabaring Palembang, Minggu (17/12) sore pukul 15.00 WIB.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PSMS Medan bakal bertandang ke markas Sriwijaya FC di Stadion Jakabaring, Palembang, Minggu (17/12) sore. Laga ini merupaka hidup mati perebutan tiket babak 12 besar Liga 2 musim 2023/2024.

Saat ini, PSMS berada di posisi ketiga klasemen sementara Grup 1 dengan 16 angka dari 11 laga. Sedangkan Sriwijaya FC di peringkat empat dengan 13 angka dari 11 laga. Kedua tim masih berpeluang lolos ke 12 besar.

PSMS hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengunci tiket. Namun jika kalah, maka Ayam Kinantan dipastikan gagal ke 12 besar dan masuk ke play-off degradasi, karena kalah head to head dengan Sriwijaya FC. Pasalnya pada pertemuan pertama di Stadion Teladan berakhir imbang 2-2.

Meski datang sebagai tamu, PSMS masih memiliki peluang besar untuk lolos. Apalagi mereka memiliki rekor cukup bagus menghadapi Sriwijaya FC di kandang. Pada Liga 2 musim 2019, PSMS sempat mengalakan SFC di Jakabaring dengan skor 2-1. Kemudian pada Liga 2 musim 2021, Ayam Kinantan menahan imbang Wong Kito di Palembang.

Untuk bisa mengulang catatan itu, PSMS wajib bangkit dari tren buruk. Dalam dua pertandingan terakhir, Ayam Kinantan gagal meraih kemenangan di kandang. Mereka dikalahkan Semen Padang dan ditahan PSPS Riau.

Hasil buruk itu juga membuat PSMS gagal mengunci tiket 12 besar. Akibatnya suporter marah dengan merusak falisitas stadion. Buntutnya, Ayam Kinantan mendapat sanksi tiga pertandingan kandang tanpa penonton dari Komisi Disiplin PSSI.

Meski begitu, PSMS tetap datang ke Palembang dengan keyakinan tinggi. Mereka membawa 22 pemain minus penyerang asing, Jose Valencia.

Asisten Pelatih PSMS Legimin Raharjo menegaskan, timnya akan tetap berusaha memanfaatkan peluang yang ada. “Kita akan berusaha untuk meraih tiket 12 besar,” ujar Legimin.

Harapan PSMS semakin besar setelah Sriwijaya FC dipastikan tanpa dua pemain asingnya.Yevhen Bhokhashvile terkena akumulasi kartu merah, dengan penyerang Chencho Gyeltshen pulang ke negaranya Bhutan.

Pelatih kepala Sriwijaya FC, Hendri Susilo mengaku sudah mengantisipasi absennya kedua pemain asing tersebut. Dia juga tetap yakin Sriwijaya FC akan meraih kemenangan meski tanpa dua pemain asing. “Banyak pemain yang bisa menggantikan mereka. Kita sudah mempersiapkan tiga plan untuk menghadapi PSMS,” tegasnya.

Pelatih kelahiran Bukit Tinggi (Sumatera Barat) 11 Desember 1964 ini mengungkapkan, tidak ada pemain lawan yang dianggap spesial dan perlu diwaspadai secara khusus. Baginya, pemain yang berada di dekatnya adalah yang harus dijaga. “Bagi saya, tidak ada hal yang bersifat personal. Yang terdekat, itulah yang harus dijaga. Sederhana saja,” kata pelatih yang sukses membawa Persiraja Banda Aceh naik ke Liga 1 pada musim 2020 ini.

Hendri juga memberikan instruksi kepada timnya untuk tidak menyerah dan terus berjuang mengumpulkan poin pada pertandingan pamungkas melawan PSMS Medan. “Tim kita, Sriwijaya FC, tidak akan menyerah, dan akan terus berjuang untuk mengumpulkan poin pada pertandingan tersisa ini,” pungkasnya. (dek)

Potensi Dana Haji RI Tembus Rp600 Triliun

Anggota BPKH Harry Alexander.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus berupaya optimal menghimpun dana haji. Anggota BPKH Harry Alexander mengatakan potensi dana haji di Indonesia bisa menyentuh angka Rp600 triliun. Mengingat banyaknya umat Islam yang ada di Indonesia.

Pesan tersebut disampaikan Harry pada BPKH Annual Meeting 2023 yang digelar di Jakarta tadi malam (15/12). Dia mengatakan, di Indonesia saat ini diperkirakan ada 17 juta umat Islam yang eligible atau memenuhi syarat mendaftar haji. n Mereka sudah memenuhi aspek istitoah atau mampu secara finansial dan kesehatan.

Terkait potensi Rp600 triliun, itu didapatkan dari banyaknya jumlah umat Islam yang eligible. Saat ini biaya pendaftaran haji dipatok Rp25 juta per orang. Jika dikalikan 17 juta, angkanya mencapai Rp425 triliun. Itu belum termasuk dana haji yang ada di BPKH sebesar Rp 166 triliun.

Di tengah tingginya potensi dana haji itu, BPKH akan terus mengelola dengan baik dan hati-hati. Sehingga bisa memberikan manfaat berupa subsidi biaya haji. Tahun depan jamaah hanya membayar biaya haji sekitar Rp54 juta. Sisanya sekitar Rp39 juta disubsidi oleh BPKH. “Presiden Joko Widodo mengatakan kepada kita supaya hati-hati (mengelola dana haji),” kata Harry.

Dalam mengelola dana haji itu, BPKH menempatkan di beberapa instrumen. Diantaranya di sukuk sekitar Rp125 triliun. BPKH juga mulai melakukan investasi langsung. Diantaranya dengan akusisi Bank Muamalat. Dia berharap dana haji di BPKH membuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia semakin besar.

Sebelumnya, Harry Alexander menyebut, BPKH siap menyambut tambahan kuota 20 ribu haji. “Kami BPKH karena keuangan haji sangat sehat, solvabilitas sehat, jadi berapapun kenaikan kuota yang dapat memberikan manfaat bagi jemaah haji BPKH siap buktikan,” kata Harry.

Harry menjelaskan, dana haji dengan deposit yang diletakkan di perbankan syariah telah dikelola dengan pembagian hasil yang baik. “Kami alhamdulillah walaupun taro di lembaga perbankan syariah, tapi ternyata mereka memberikan imbal hasil yang sangat baik, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh perbankan syariah,” sambung Harry.

Adapun Anggota Badan Pelaksana itu merinci bahwa penempatan bank-bank Syariah yang ada seluruh Indonesia sebelumnya telah berhasil mencapai hampir Rp 2 triliun subsidi yang dihasilkan oleh sejumlah bank syariah kepada jemaah haji.

Sehingga dana di Bank Syariah itu dikatakan Harry, telah berkembang dan juga bertumbuh sebesar dua triliun rupiah. “Kita juga dapat yield (imbal hasil) dari SBN Rp8 triliun, investasi langsung hampir Rp1 triliun. Inilah yang kita berikan agar masyarakat dan jamaah haji bisa membayar lebih murah,” pungkasnya.

 

Buku Saku Haji

Sementara, BPKH berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluncurkan pedoman buku saku haji, Kamis (14/12). Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis mengatakan, kolaborasi ini untuk mendukung program haji Indonesia.

“Kewajiban dari MUI ini untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya berhaji. Buku ini perlu kita sampaikan kepada publik sebagai amal jariyah, yang berisi buku panduan tentang haji, keutamaannya, cara-cara merencanakan haji di dalam negeri hingga informasi mengenai pengelolaan dana haji,” jelas Cholil.

Sementara itu, dalam gilirannya, Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander, menyebut bahwa buku saku haji merupakan salah satu upaya MUI, dan BPKH dalam memberikan referensi utama kepada para calon haji. “Pelaksanaan haji tidak mungkin lepas dari MUI, BPKH, dan bank syariah. Sehingga yang dibutuhkan calon haji referensi utama. Untuk itu kita meluncurkan seri pertama ada ebook dan hard copy. Untuk memperlihatkan kredibilitas lembaga yang mengurus haji,” sambung Harry.

Adapun buku itu sendiri nantinya akan segera didistribusikan ke masyarakat dalam negeri melalui kerja sama antar lembaga terkait, agen travel, hingga ormas Islam, yang tersedia dalam seluruh format, sehingga accessible,” pungkasnya. (wan/bay/jpg)

Para Caleg Bisa Dijerat TPPU

Ilustrasi.

SUMUTPOS.CO – Transaksi mencurigakan ribuan calon anggota legislatif (Caleg) yang ditemukan PPATK bisa menjadi pintu masuk penegak hukum untuk melakukan penelusuran dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha menyebut, para caleg itu bisa dijerat karena menjadi bagian dari integrasi dan placement (penempatan) dalam proses pencucian uang.

Praswad menjelaskan, di tahap placement, pelaku pencucian uang menyisipkan uang ke lembaga keuangan yang sah. Biasanya, dalam bentuk setoran tunai. Berikutnya, uang tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang legal dan tampak seolah-olah sah. “Ini sering terjadi dalam kejahatan TPPU,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (15/12).

Dalam konteks pemilu, uang haram hasil TPPU tersebut biasanya mengalir kepada para caleg atau kandidat dalam bentuk sumbangan. Praktik semacam itu umum dilakukan di tengah situasi minimnya sumber pendanaan yang sah untuk kebutuhan pemilu. “Di situasi seperti ini (pemilu, Red) para kandidat lengah untuk memilah dan menyeleksi sumber mana yang diperbolehkan dan yang tidak,” ujarnya.

Praswad menegaskan, aparat penegak hukum sudah bisa melakukan pengusutan dugaan TPPU. Apalagi, PPATK sudah menyebut bahwa transaksi mencurigakan itu diduga berasal dari praktik tambang ilegal. “Kalau kejahatan pokoknya sudah diidentifikasi, caleg-caleg ini tentu bisa dikenakan pasal TPPU sebagai pihak yang menjadi penempatan uang kejahatan itu,” jelasnya.

Selama bertugas di KPK, Praswad menyebut modus semacam itu memang kerap kali terjadi saat pemilu. Terutama jelang pencoblosan. Hanya, KPK baru bisa menangani kasus tersebut jika pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan TPPU berlatar belakang penyelenggara negara. Misalnya, legislator yang masih menjabat alias petahana.

“Kalau di luar negeri, seperti di Amerika Serikat, praktik-praktik semacam ini betul-betul diusut, sekalipun si kandidat itu terpilih,” tutur mantan penyidik senior KPK tersebut.

Sementara itu, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menambahkan, selama ini rekening khusus dana kampanye (RKDK) terkesan hanya formalitas. Pada Pemilu 2019, Titi menyebut mayoritas dana kampanye partai politik bersumber dari caleg. “Namun bukan berupa uang tunai, melainkan sumbangan in kind berupa alat peraga atau bahan kampanye,” tuturnya kepada Jawa Pos (induk grup Sumut Pos).

Titi menjelaskan, pengaturan dana kampanye di Indonesia secara sistemik dibuat untuk tidak mampu menjangkau akuntabilitas dan kebenaran dari penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Itu menyusul RKDK untuk pileg adalah berbasis partai. Sementara caleg tidak diatur untuk membuat RKDK. “Mereka (caleg) melaporkan (dana kampanye) melalui partai politik yang laporannya lalu dikonsolidasi oleh partai,” jelasnya.

Di sisi lain, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty meminta publik untuk bersabar terkait dengan laporan transaksi mencurigakan rekening para caleg sebagaimana laporan PPATK. Lolly menyebut pihaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk mendalami laporan tersebut. “Pekan depan Insya Allah kami akan sampaikan (perkembangannya, Red),” ujarnya kepada Jawa Pos.

Humas Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M. Natsir Konga mengatakan, analisis transaksi mencurigakan pada calon anggota legislatif terdaftar itu telah dilakukan. PPATK sudah menemukan sampel. Salah satunya transaksi yang masuk dari illegal mining atau pertambangan ilegal tak berizin.

Namun, PPATK enggan menyebut detail laporan itu. Hasil analisis PPATK, kata Natsir, hanya dapat disampaikan kepada penyidik. Dan saat ini, ribuan transaksi mencurigakan tersebut sudah disampaikan ke KPU dan Bawaslu.

PPTAK telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi transaksi mencurigakan tersebut. Salah satunya membentuk tim kerja analisis kolaboratif. Pertukaran informasi di sektor publik dan privat bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan aparat penegak hukum.

Natsir menambahkan, selain transaksi mencurigakan itu, PPATK juga bersiap melakukan pemantauan terkait potensi politik. Lewat transaksi e-wallet dan e-money. “Transformasi terkait praktis serangan fajar dengan teknologi ini perlu diwaspadai bersama,’’ paparnya.

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Wawan Wardiana mengatakan, KPK tidak bisa masuk dalam proses pengungkapan dan penanganan transaksi mencurigakan yang masuk ke DCT. Sebab, itu merupakan perorangan dan bukan bagian dari penyelenggara negara. “Itu kewenangan KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum yang tergabung dalam gakkumdu,” paparnya.

Namun, KPK bisa masuk jika calon tersebut merupakan petahana. Artinya, mereka saat ini masih menjabat anggota legislatif yang digaji oleh negara lewat APBN maupun APBD. Jika ada indikasi transaksi mencurigakan dan melanggar hukum, KPK bisa turun tangan kalau diminta bantuan oleh KPU.

Disinggung soal aliran duit untuk biaya kampanye kontestan pemilu, Wawan menyebut KPK telah melakukan beberapa kajian di beberapa pilkada sebelumnya. Studi KPK 2021 tentang benturan kepentingan pendanaan pilkada 2020 menunjukkan itu. Bahwa modal finansial berpengaruh hingga 95 persen untuk pemenangan calon. Sementara visi, misi, dan program kerja hanya berpengaruh sebesar 40,2 persen untuk pemenangan. (tyo/elo/c6/ttg/jpg)

Gandeng Grab, The Reiz Suites, ARTOTEL Curated-Medan Beri Promo Ekslusif kepada Tamu

MEDAN, SUMUTPOS-CO – The Reiz Suites, ARTOTEL Curated – Medan kembali mengumumkan kemitraan strategisnya dengan Grab Indonesia, salah satu perusahaan jasa transportasi yang menyediakan layanan berbasis mobile di Indonesia. Kerjasama yang berlangsung mulai Desember 2023 hingga Februari 2024 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan transportasi yang optimal dan memberikan pelayanan eksklusif kepada para tamu yang menginap di The Reiz Suites, ARTOTEL Curated – Medan.

Melalui kemitraan ini, tamu The Reiz Suites akan menikmati keuntungan dalam menggunakan
layanan Grab yaitu potongan tarif khusus sebesar Rp10.000 yang memesan Grab Car dengan tujuan dari dan ke The Reiz Suites, ARTOTEL Curated – Medan hanya dengan menggunakan kode promo REIZSUITES. Kode promo ini berlaku terhitung sejak tanggal 16 Desember 2023 hingga 16 Maret 2024 mendatang.

Anton Subiyakto, General Manager The Reiz Suites, ARTOTEL Curated – Medan mengatakan, kerjasama antara hotel dan jasa transportasi online adalah langkah inovatif dalam memberikan pengalaman terbaik kepada para tamu The Reiz Suites. “Kolaborasi ini bukan hanya tentang menyediakan akomodasi yang nyaman, tetapi juga memastikan perjalanan mereka dari dan ke hotel berjalan lancar. Bersama-sama, kami menciptakan pengalaman menyeluruh yang memadukan kenyamanan tinggal dengan kemudahan aksesibilitas, menjadikan perjalanan tamu sebagai prioritas utama,” katanya.

Untuk informasi lebih lanjut atau ingin melakukan pemesanan kamar silahkan menghubungi The Reiz Suites, ARTOTEL Curated – Medan di Whatsapp Official 061-50300603. (rel/adz)

Belanja Subsidi BBM Turun, Realisasi Belanja Pemerintah Rendah, APBN Defisit Rp35 Triliun

RESMIKAN: Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan terkait APBN Kita 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/12). Sri Mulyani menyebutkan, APBN mengalami defisit Rp35 triliun akibat realisasi belanja lebih besar dari pendapatan negara.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat defisit pada 12 Desember 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan, angkanya mencapai Rp 35 triliun atau 0,17 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Adapun penerimaan negara sebesar Rp2.553,2 triliun, sedangkan belanja tercatat Rp2.588,2 triliun.

Angka realisasi belanja pemerintah itu susut 4,1 persen dari periode yang sama di 2022. Sedangkan, belanja subsidi BBM baru 71,8 persen dari target atau Rp 894,3 triliun. “Penyebabnya n bukan karena belanja K/L (Kementerian/Lembaga) tapi subsidi BBM. Sebab, harga minyak turun atau lebih rendah dari harga asumsi,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam APBN Kita di kantornya, kemarin (15/12).

Asumsi harga minyak mentah pada APBN 2023 berada di kisaran USD 90 per barel. Sedangkan, berdasarkan data Kementerian ESDM per November 2023 sebesar USD 79,63 per barel. Sehingga, terdapat gap penurunan yang berimbas pada penyerapan.

Di sisi lain, belanja pemerintah pusat tercatat 94,5 persen menjadi Rp 946 triliun. Angka tersebut tumbuh 0,4 persen. Didorong oleh persiapan pelaksanaan pemilu, pembangunan IKN, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, dan penyaluran bantuan sosial.

Pemerintah juga akan membayar tagihan-tagihan yang belum tuntas di akhir tahun sebesar Rp 500 triliun. Pembayaran akan dikebut sebab kas negara akan tutup buku pada 29 Desember 2023. “Jadi dua minggu ke depan itu luar biasa sangat besar alokasi APBN kita,” ungkap perempuan yang akrab disapa Ani itu.

Menurut dia, belanja pemerintah pusat di 2023 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Antara lain program perlindungan sosial, pendidikan, dan insfrastruktur.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyebutkan, salah satu tagihan besar yang akan dibayarkan adalah subsidi dan kompensasi energi. Dana yang disiapkan sekitar Rp 85 triliun. Meski memang untuk realisasi belanja pemerintah pusat non K/L yang di dalamnya terdapat belanja subsidi dan kompensasi, memang tercatat masih jauh dari target. “Tercatat realisasi belanja non K/L sebesar Rp 894,3 triliun atau setara 68,7 persen dari target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp 1.301,6 triliun,” bebernya.

Meskipun demikian, realisasi belanja K/L sebesar Rp 946,1 triliun. Nilai tersebut setara 94,5 persen dari target yang dipatok sebesar Rp 1.000,8 triliun. “Dari pengalaman sebelumnya, itu K/L rerata belanja sekitar 95 persen. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik,” tandasnya. (han/dio)

Selama Libur Nataru 2023-2024, KNIA Diproyeksi Layani 450 Ribu Penumpang

PESAWAT: Selama long weekend Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023-2024, Bandar Udara Internasional Kualanamu (KNIA) diproyeksikan akan melayani 450 ribu penumpang.istimewa/sumut pos.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Long weekend Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023-2024 diperkirakan berlangsung selama 18 hari, dimulai H-6 sebelum Natal (18 Desember 2023) sampai dengan H+3 setelah Tahun Baru (4 Januari 2024). Selama libur Nataru tersebut, Bandar Udara Internasional Kualanamu (KNIA) diproyeksikan akan melayani 450 ribu penumpang pada liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

“PT Angkasa Pura Aviasi Bandar Udara Internasional Kualanamu menyambut long weekend Nataru tahun ini dengan kesiapan yang baik mulai dari personel layanan dan keamanan serta juga Airlines yang beroperasi, fasilitas di sisi udara, transportasi darat seperti Railink, bus, taxi argo, angkutan sewa khusus (online) serta fasilitas penunjang seperti trolley dan parkir kendaraan,” ujar Director of Operation & Services PT Angkasa Pura Aviasi, Heriyanto Wibowo, Jumat (15/12).

Dari data angkutan udara periode Natal dan Tahun Baru 2022/2023, lanjutnya, KNIA telah melayani 444 ribu penumpang. Ini artinya akan naik sekitar 7 persen pergerakan penumpang dari jumlah yang diproyeksikan di Nataru tahun ini,” kata Heriyanto Wibowo selaku Director of Operation & Services PT Angkasa Pura Aviasi.

“Sepanjang libur akhir tahun ini ada 13 airlines yang melayani dengan 16 rute domestik dan 6 rute internasional. Harapan kita dalam periode nataru tahun ini bandar udara internasional kualanamu dapat memberikan pelayanan terbaik bagi para pengguna jasa,” tandasnya.

Poldasu Bentuk Satgas Antisipasi Cuaca Ekstrem

Senebtara, Polda Sumut mendirikan pos pelayanan terpadu untuk mengantisipasi cuaca ekstrem selama Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) di Sumut. “Kita mengetahui Perayaan Natal dan Tahun Baru ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, antara lain cuaca yang masih cukup ekstrem, seperti curah hujan yang cukup tinggi,” kata Kapolda Sumut, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, usai menggelar Rapat Lintas Sektoral Pengamanan Nataru 2024, Kamis (15/12).

Agung mengungkapkan, sudah mendata beberapa titik terjadi longsor, banjir bandang yang ada di beberapa daerah di Sumut. Sehingga perlu menyiapkan satuan tugas terpadu dan nanti akan ada pos terpadu untuk menyiapkan hal-hal dalam menghadapi bencana.

Pihaknya juga akan mendirikan 120 Pos Pengamanan (Pospam), 75 Pos Pelayanan (Posyan) dan 12 Pos Terpadu. Ini akan menjamin keamanan Nataru 2024 di Sumut. “Tentunya satuan tugas terpadu yang disiapkan ini dapat bergerak cepat jika ada terjadinya bencana ketika Perayaan Natal dan Tahun Baru 2024,” ungkapnya sembari menyebutkan, sebanyak 12 ribu lebih personel gabungan diturunkan untuk melaksanakan pengamanan Nataru 2024 ini. (dwi/adz)

Rp19,48 Triliun Dicairkan untuk Pembiayaan Rumah Murah

ILUSTRASU: kawasan rumah rumah murah.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah mengalokasikan Rp19,48 triliun dari APBN 2023 untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

FLPP merupakan salah satu program inklusif pemerintah yang digunakan dan dimanfaatkan untuk dukungan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Untuk tahun ini saja 229.000 unit rumah sudah disalurkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan nilai pinjaman Rp26,2 triliun dengan berbagai fasilitas seperti uang muka yang dibantu dan juga suku bunga yang lebih rendah,” kata Sri Mulyani, Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Pemerintah telah merealisasikan penyaluran sebanyak 229.000 unit atau mencapai 104,09% dari target tahun 2023 yang sebanyak 220.000 unit.

Realisasi penyaluran program FLPP sejak awal program digulirkan tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 telah tersalurkan sebanyak 1.398.579 unit rumah.

Sementara apabila dilihat dari target RPJM tahun 2020- 2024, realisasi penyaluran program FLPP periode 2020-2023 mencapai 742.981 unit atau 82,5% dari target RPJM Tahun 2020-2024 yang sebanyak 900.000 unit.

Dengan capaian tersebut dan tahun-tahun sebelumnya, diharapkan target program FLPP untuk pembiayaan perumahan bagi MBR sebagaimana tercantum dalam RPJM Tahun 2020-2024 diperkirakan dapat terlampaui. (fjr/han)

Guru Honorer Nonsarjana Diprioritaskan jadi ASN

UNJUKRASA: Sejumlah guru honorer menuntut untuk diangkat menjadi PNS.

SUMUTPOS.CO – Kabar gembira bagi para guru yang belum sarjana, namun sudah lama mengabdi, akan diangkat menjadi ASN. Pemerintah bakal menerbitkan aturan baru terkait pengangkatan guru-guru yang telah lama mengabdi di daerah tersebut.

Diakui Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas, banyak guru-guru di desa-desa yang selama ini belum mengantongi gelar sarjana. Mereka mengabdikan diri mendidik anak-anak di daerah begitu lulus SMA.

Meski sudah mengabdi puluhan tahun, sayangnya mereka sulit mendapatkan kesejahteraan lebih. Sebab, mereka tak bisa diangkat menjadi ASN karena syarat minimal pendidikan belum terpenuhi.

“Tapi pengabdiannya sudah sangat lama di desa-desa. Ini yang selama ini belum tersentuh,” ujarnya saat ditemui usai acara ASN Culture Fest di Jakarta, Kamis (14/12).

Oleh sebab itu, dirinya telah menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaporkan hal ini. Termasuk, soal rencana seleksi calon ASN (CASN) secara umum di tahun depan.

Rencananya, untuk bisa mengakomodir para pahlawan tanpa tanda jasa ini, Anas akan menerbitkan peraturan MenPANRB (permenpanrb) baru. Yang nantinya bakal memuat aturan soal afirmasi khusus bagi para guru-guru ini.

“Kami akan laporkan total jumlah finalnya. Setelah mendapat arahan dari bapak Presiden nanti, permenpan akan kita terbitkan untuk pengangkatan mereka yang sudah lama mengabdi di desa-desa,” paparnya.

Sebetulnya, kata dia, kebijakan ini bukan barang baru. Pihaknya telah membuat afirmasi serupa khusus di Papua. Karena minimnya guru di sana akhirnya banyak warga yang meski belum sarjana sudah mengajar di satuan pendidikan jenjang SD hingga SMP.

“Papua itu kalau menunggu sarjana tidak akan ada di desa-desa guru-guru (karena minim peminat penugasan, red), termasuk juga di SD-SD, SMP. (Karenanya, red) Kita beri afirmasi khusus di Papua,” tuturnya.

Lalu, lanjut dia, hanya karena tidak sarjana mereka tidak bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru. Padahal sudah mengajar puluhan tahun.

“Nah nanti yang ini (secara nasional, red) tinggal menunggu arahan bapak presiden, mudah-mudahan tidak terlalu lama segera kita ambil langkah,” jelasnya.

Selain guru, prioritas rekrutmen CASN lainnya ditujukan di sejumlah kementerian/lembaga yang memang sudah 5 sampai 7 tahun tidak ada rekrutmen ASN kategori pegawai negeri sipil (PNS).

Salah satunya, untuk posisi hakim. Menurutnya, ada kekurangan jumlah hakim hingga 18 ribuan saat ini di Indonesia. Apalagi, seiring dengan pembukaan kabupaten/kota.

“Tapi mungkin nanti tidak harus 18 ribu. Karena kan hakim nggak mungkin diisi PPPK kan. Jaksa kemarin sudah mulai kita isi. Nah ini akan kita selesaikan sesuai dengan prioritas,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Temu Ismail mengaku, sudah ada koordinasi antar dua kementerian mengenai afirmasi pada guru-guru belum sarjana dengan pengabdian yang cukup lama.

Saat ini, pembahasan lebih lanjut pun terus dilakukan kedua belah pihak. Termasuk mengenai ketentuan-ketentuan khusus misalnya ketentuan minimal masa kerja.

“Rasional masa kerja untuk mendapatkan afirmasi juga sedang dibahas. Sehingga benar-benar layak untuk diberikan,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya pun tengah menyiapkan proses pendataan guru-guru tersebut untuk kemudian diverifikasi dan validasi. (fjr/han)

1...862863864...15,711Page 863 of 15,711