Home Blog Page 875

Dance Sport Sumut Butuh Tambahan Atlet

BERSAMA: Ketua IODI Sumut dr Tetty bersama atlet dan pelatih dance sport Sumut. (ist)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengurus Provinsi (Pengrov) Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia (IODI) Sumatera Utara (Sumut) meminta kepada KONI Sumut tambahan atlet. Itu sesuai dengan kuota 30 atlet yang akan bertanding pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 Aceh-Sumut.

Hal ini dikatakan Ketua Pengrov IODI Sumut, drg Tetty saat visitasi tim Publikasi PON XXI/2024 Wilayah Sumut meninjau lokasi latihan di Jalan Merbau Medan, Senin (4/12). Peninjauan tempat atlet latihan dihadiri Sakino (Dispora Sumut), dan Dahlia SKM MSi (Wasping KONI Sumut).

“Sebagai tuan rumah meminta kuota penuh 30 atlet untuk melakoni 21 nomor pertandingan di PON 2024. Saat ini kita memiliki 16 atlet, jadi butuh 14 lalu. Dari 14 atlet itu, minimal kita harus ada enam atlet. Kita juga mempersiapkan atlet untuk memenuhi kuota,” ujar Tetty.

Untuk saat ini ada sebanyak 16 atlet yang menjadi penghuni pelatda yang terdiri dari 1 atlet dari Deliserdang dan 15 atlet dari Medan. Latihan fokus ke teknik dan fisik sudah mencapai 70 persen. Saat ini para atlet sedang berusaha mempertajam latihan sehingga dapat mencapai 100 persen.

IODI juga akan mengirimkan atlet mengikuti kejuaraan untuk melatih mental. Sebab suasana latihan berbeda dengan suasana pertandingan. “Kebetulan saya membawa anak-anak ikut pertandingan ke Malaysia. Sebelum bertanding si atlet tampak sudah gelisah secara mental si atlet sudah terganggu sebelum pertandingan,” ungkapnya..

Sebagian atlet sudah try out ke Cina dan Jepang atas bantuan KONI Sumut. Hasil evaluasi setelah atlet mengikuti try out semakin percaya diri.

Tetty juga mengeluhkan fasilitas tempat latihan, karena mereka menyewa di studio. “Memang IODI Sumut diberi sarana latihan di UPT Dispora Sumut. Namun, sarana dan prasarana latihan kurang dingin atau udara ruangan panas sehingga mengganggu kosentrasi atlet latihan. IODI Sumut berharap ini segera di atasi,” terang Tetty.

Selain itu, Tetty butuh dana untuk aransemen lagu. Aransemen itu tidak bisa digunakan untuk musik yang telah dipakai. Aransemen lagu harus mengandung tiga budaya di Indonesia yang digabungkan dan dikoreokan serta dimoderisasikan, selain itu mempunyai unsur sport dan tiga lagu tersebut diaransemen dan dikoreokan serta digabung-gabung. Hal itulah yang sulit didapakan untuk latihan para atlet.

Di tempat yang sama, Sakino dari Dispora Sumut mengatakan dalam olahraga prestasi faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi olahraga antara lain faktor internal dan faktor eksternal antara lain fasilitas sarana dan prasarana.

“Masalah kurang dingin tempat latihan atlet akan diatasi dengan penambahan AC sehingga atlet fokus latihan dan dapat mendulang prestasi terbaik pada PON 2024”, pungkas Sakino
PON 2024 Cabor dance sport dilatih drg Tetty untuk nomor dansa, sedangkan nomor tradisionil dance ditangani oleh Agus Salim Samosir, dan untuk nomor hiphop dance dipegang Fabian Suma Putra.

Saat ini sebanyak 16 atlet dansa yang tergabung dalam Pelatda yakni Muhammad Farhan (breaking), Stevany (latin), Khairunnisa (latin), M. Ikhsan Prayogi (traditional), Zidan Pratama Putra (traditional), Gerry Alexander Tandy (hip hop), Aji Prihartanto (hip hop), Ervina (hip hop), Hendra (hip hop duo), Yoga Kuswara Guspan (standart ballroom), Sheka Prananda (ballroom/latin), M. Kevin Devisco (ballroom/latin), Rosalinda Nasution (ballroom/latin), Najmina Azzahra (ballroom/latin), Alwin Giovano (breaking) dan Joelly Lai Yi Wen (breaking). (dek)

Tuahman Ingin Bahagiakan Keluarga

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persiapan pegulat Kota Medan, Tuahman Daniel Purba menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 Aceh-Sumut tidaklah main-main. Dia fokus latihan demi meraih medali emas.

“Target saya adalah meraih medali emas pada PON 2024 mendatang. Karena itu, saat ini saya fokus untuk mempersiapkan diri,” ujar Tuahman Daniel Purba kepada Sumut Pos, Senin (4/12).

Tuahman merupakan pegulat Sumut yang dipersiapkan menuju PON 2024 mendatang. Dia sudah masuk Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) menuju PON 2024 sejak akhir 2022 lalu.

Karena ingin fokus mempersiapkan diri, atlet berusia 22 tahun itu memutuskan tidak bekerja. Dia hanya fokus latihan. “Sekarang saya tidak bekerja, hanya fokus latihan,” ungkapnya.

Tekad Tuaman semakin bulat karena keluarga sangat mendukung. Sang istri Selvi Fadillah Saragih mendukung keputusan tersebut. Begitu juga dengan kedua orang tuanya, Jhon Masdri Purba dan Helidah Sepriana Saragih tetap memberikan dukungan.

“Saya berterima kasih kepada istri, anak, dan kedua orang tua yang tetap memberikan dukungan. Saya ingin membalas dukungan mereka dengan meraih medali emas pada PON 2024 mendatang,” tegasnya.

Sebagai langkah untuk mewujudkan ambisinya tersebut, Tuahman berlatih keras bersama tim Pelatda PON Sumut. Dia menjalani latihan 11 sesi dalam seminggu di Unimed dan Aula Sekolah Advent Jalan Air Bersih.

“Saya sadar persaingan di PON 2024 mendatang bakal sengit. Jadi perlu persiapan matang dengan latihan keras,” tegas anak pertama dari dua bersaudara tersebut.

Tuahman mulai berlatih gulat dari SMP tahun 2015 lalu. Saat itu, dia pertama kali mengenal gulat dari seorang pelatih bernama Immanuel Sirait. Karena merasa tertarik, Tuahman memutuskan bergabung dengan klub Sumber Juara.

Keputusannya tersebut tidak salah. Hanya berselang setahun, dia mulai meraih sejumlah prestasi. Pertama kali meraih medali perak pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Sumatera Utara tahun 2016.

Dia juga pernah juara Piala Gubsu 2017, juara Porprovsu 2018, juara Selekda Sumut 2022, peringkat ketiga Kejurnas Puan Maharani 2022 dan meraih emas pada Pomnas 2023. Namun Tuahman belum puas. Dia ingin prestasi lebih tinggi.

“Selain medali emas PON 2024, saya ingin meraih gelar internasional. Bisa seperti SEA Games dan lainnya. Saya sudah memutuskan fokus ke gulat,” pungkasnya. (dek)

Pemko Medan Diminta Perjelas Status Warga Miskin Penerima Keringanan Pajak Dalam Perwal

PARIPURNA: DPRD Medan gelar rapat paripurna dengan agenda Pendapat Fraksi DPRD Medan terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pajak dan Retribusi Daerah di gedung dewan, Senin (4/12/23).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Status warga miskin yang mendapatkan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pajak dan Retribusi Daerah harus diperjelas di dalam Peraturan Walikota (Perwal) Medan.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Medan Fraksi Gerindra, Mulia Syahputra Nasution dalam rapat paripurna dengan agenda Pendapat Fraksi DPRD Medan terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pajak dan Retribusi Daerah di gedung dewan, Senin (4/12/23).

“Sesuai Pasal 134 ayat 3 dalam Ranperda itu, status warga miskin harus diperjelas. Yang mendapat keringanan pajak harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Medan. Begitu juga dengan bilal dan guru maghrib mengaji, mereka juga harus mendapatkan keringanan PBB serta diperjelas di dalam Perwal,” ucapnya.

Mulia mengatakan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan harus terus berinovasi menyusun strategi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Tujuannya, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat dan pembangunan semakin baik.

“Kami (Fraksi Gerindra) berpendapat masih ada beberapa objek yang memungkinkan untuk ditingkatkan, salah satunya Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang selama ini dikutip PT PLN. Kami juga berharap di tahun depan semakin banyak masyarakat Kota Medan yang sadar untuk kewajiban pajak dan retribusi daerah,” ujarnya.

Dalam melakukan pengutipan, sambung Mulia, Fraksi Gerindra meminta Bapenda bisa berkolaborasi dengan OPD lain agar realisasi pajak yang diperoleh bisa semakin optimal dan menambah PAD Kota Medan.

“Pengawasan terhadap segala sumber objek pajak juga harus ditingkatkan. Pastikan mereka telah memenuhi kewajibannya membayar pajak tepat waktu. Pemko Medan harus tegas terhadap pelaku yang tidak ttat pajak,” katanya.

Kedepannya, Fraksi Gerindra mendukung Pemko Medan melalui Bapenda untuk terus menagih piutang pajak dari 2018 sampai 2022 sebesar 947 miliar untuk menjadi program prioritas dalam mendongkrak PAD Kota Medan di tahun 2023.

“Fraksi Gerindra mengapresiasi Pemko Medan yang telah melakukan langkah optimal dalam mensosialisasikan ajakan untuk taat bayar pajak. Kami juga menerima serta menyetujui Perda Pajak dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan semua kritik yang disampaikan,” tutupnya.
(map/ram)

BRI BO Medan Putri Hijau Kembali Gelar Panen Hadiah Simpedes Semester 1

Tim BRI BO Medan Putri Hijau saat memberikan hadiah kepada pemenang. Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bank Rakyat Indonesia Branch Office (BRI BO) Medan Putri Hijau kembali menggelar undian Panen Hadiah Simpanan Pedesaan (Simpedes) Semester I tahun 2023, di Hotel Grand Mercure Medan, Minggu (3/12).

Perwakilan Branch Office BRI Medan Putri Hijau, Imran Nuryadin Lubis mengatakan, kegiatan ini merupakan program rutinitas BRI yang dilaksanakan dua kali setahun.

“Ini sebagai bentuk penghargaan kita kepada nasabah setia BRI. Banyak hadiah yang diundi, tentunya menjadi penyemangat bagi nasabah kita,” ujarnya.

Adapun, hadiah Simpedes BRI tersebut, yakni hadiah utama berupa Sepeda Motor All New N-Max STD, hadiah utama II Sepeda Motor Mio M3 CW, hadiah utama III Fazzio Neo.

Selain itu, ada juga hadiah lainnya, yaitu Televisi Sharp 50 Inch, Televisi Polytron 34 Inch, Televisi LG 30 Inch, Kulkas Aqua AQR D181, Mesin Cuci Sharp EST dan Multimedia Speaker Polytron. (dwi)

Rafdinal Maliki Resmi Jadi Ketua PSI Batubara, Siap Menangkan PSI dan Prabowo-Gibran

Ketua DPD PSI Kabupaten Batubara, Rafdinal Maliki. Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Kabupaten Batubara, Rafdinal Maliki bertekad untuk memenangkan Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka di Batubara, pada Pemilu 2024 mendatang.

Bahkan, secara tegas Rafdinal Maliki bersama seluruh jajaran kepengurusan dan kader PSI di Batubara akan all out memenangkan Prabowo-Gibran.
“Kita siap dan akan all out menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Selanjutnya, kami segera berkonsolidasi dan merapatkan barisan untuk merebut hati masyarakat Batubara,” tegasnya usai menerima Surat keputusan (SK) sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Batubara oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP-PSI) secara resmi menjadi Nomor: 1045/SK/DPP/2023 pada tanggal 24 November 2023 lalu.

SK penunjukan itu diteken oleh Kaesang Pangarep selaku ketua umum PSI dan juga Sekjen DPP PSI, Raja Juli Antoni yang juga Wakil Menteri ATR/BPN RI.

Usai Penyerahan SK, Rafdinal Maliki berharap kepada pengurus PSI Batubara untuk segera merapatkan barisan dalam rangka memenangkan PSI di Batubara.
Terakhir, Maliki berharap kepada seluruh pengurus PSI Batubara untuk bekerja serius dalam rangka pemenangan PSI Batubara dan menangkan Prabowo-Gibran.

“PSI adalah partai terbuka, apalagi bagi kawula muda di Batubara. Kami membuka pintu selebar-lebarnya kepada generasi muda Batubara bergabung bersama kami, untuk sama-sama memenangkan PSI dengan gaya politik santun dan santui,” katanya.

Disamping itu, Rafdinal Maliki juga mewajibkan kepada DPD PSI Batubara untuk memenangkan kursi di DPRD Batubara. “Setelah ini, saya dan seluruh pengurus dan kader akan bekerja full untuk pemenangan kursi di DPRD Batubara serta memenangkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran,” imbuhnya.

Rafdinal Maliki yang baru saja didapuk menjadi ketua menuturkan, akan membawa PSI Batubara ke arah kemenangan. “Tinggal fokus untuk persiapan kampanye dan Pemilu 2024. Kami optimis dengan struktur kepemimpinan yang baru ini bisa membawa PSI Batubara di 2024 menang, dan mengusung eksekutif pada Pilkada kedepan dari PSI Batubara,” sebutnya.

Dia juga siap menjalankan instruksi dari DPW PSI Sumut dalam rangka memenangkan Pileg Batubara, menyumbang suara untuk kursi DPR-RI dan siap bekerja maksimal dalam pemenangan Prabowo-Gibran di Batubara.

“Insya Allah, ini menjadi penyemangat kami dalam bekerja. Dengan adanya target seperti ini, kami pengurus DPD PSI Batubara akan tegak lurus dengan instruksi DPW PSI Sumut dan DPP PSI,” tutupnya. (dwi)

PLN UID Sumatera Utara Kembali Nyalakan 272 Warga Tak Mampu di Kabupaten Serdang Bedagai

Anggota Komisi VII DPR RI, Hendrik H Sitompul didampingi Staff Ahli Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), Nimrod Gordon Sitorus dan Manager PLN UP3 Pematang Siantar Hasudungan Siahaan, secara simbolis melakukan penyalaan di rumah Liza sari wahyuni, salah satu penerima program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Pekan Bandar Khalifah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara (1/12).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai upaya mendorong rasio elektrifikasi, PLN Unit Induk Distribusi (UID) kembali menyalakan sambungan baru listrik program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) kepada 272 warga tidak mampu di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Jumat (1/12/2023).

Hadir langsung dalam peresmian dan penyalaaan program BPBL, Direktur Niaga PT PLN (Persero) yang diwakili oleh Staff Ahli Direktur Retail dan Niaga, Nimrod Gordon Sitorus, Senior Manager Niaga dan Management Pelanggan, Dony Adriansyah dan Anggota Komisi VII DPR RI, Hendrik H. Sitompul di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin dan Pekan Bandar Khalifah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Anggota komisi VI DPR RI, Hendrik H. Sitompul mengatakan Program BPBL yang diinisasi oleh Pemerintah melalui Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menyasar masyarakat tidak mampu untuk memberikan keringanan pemasangan listrik daya 900 VA.

“Masyarakat yang mendapatkan bantuan ini harus terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan masyarakat 3T (Tertinggal, Terdepan dan terluar) dan /atau tervalidasi oleh kepala desa/ lurah atau pejabat yang setara dan tentunya sudah ada jaringan listrik di depan rumahnya,” terang Hendrik.

Pada kesempatan yang sama, Staff Ahli Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), Nimrod Gordon Sitorus menyampaikan Program BPBL ini menjadi bukti komitmen PLN untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu dan listrik untuk kehidupan yang lebih baik.

“Melalui program ini merupakan bukti nyata dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengejar target rasio elektrifikasi sebesar 100% dimana saat ini rasio elektrifikasi atau perbandingan rumah tangga berlistrik dengan total rumah tangga di Indonesia hingga semester I 2023 telah mencapai angka 99,70 %,” ujar Nimrod.

Liza sari wahyuni, salah satu penerima manfaat mengungkapkan kegembiraannya mendapatkan bantuan program BPBL. Perempuan yang suaminya berprofesi sebagai nelayan ini biasanya memperoleh listrik menyalur dari tetangga.

“Terima kasih kami ucapkan kepada pemerintah dan PLN atas bantuan pasang baru listrik dirumah kami. Kini, kami tidak perlu khawatir jika ingin menggunakan listrik untuk kebutuhan sehari – hari,” ungkap Liza.

Ditempat terpisah, General Manager PLN UID Sumatera Utara, Awaluddin Hafid mengucapkan selamat kepada 272 warga Kabupaten Serdang Bedagai yang telah menikmati listrik melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

“Selamat kepada 272 penerima bantuan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin dan Pekan Bandar Khalifah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai. Ini merupakan bukti Negara hadir untuk masyarakat,” kata Awaluddin.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mendownload dan menggunakan aplikasi superapps PLN Mobile. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis melalui playstore dan appstore. Melalui aplikasi PLN Mobile masyarakat tidak perlu mendatangi kantor PLN. Seluruh layanan PLN dapat di akses dimanapun dan kapanpun cukup hanya dalam satu genggaman. (ila)

Sub-Holding Palmco dan Supportingco Resmi Terbentuk

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mengumumkan penggabungan 13 (tiga belas) perusahaan di bawah Holding Perkebunan Nusantara, menjadi dua Sub Holding, yakni PalmCo dan SupportingCo, Jumat (01/12).

Subholding PalmCo dibentuk melalui penggabungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, VI dan XIII ke dalam PTPN IV sebagai surviving entity dan pemisahan tidak murni PTPN III (Persero) ke dalam PTPN IV.

Sedangkan Subholding SupportingCo dibentuk melalui penggabungan PTPN II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIV ke dalam PTPN I. Pembentukan PalmCo dan SupportingCo merupakan implementasi dari Program Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian, khususnya di bidang ketahanan pangan dan energi.

Integrasi PTPN Group ini juga merupakan bentuk dukungan perusahaan dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan melalui hilirisasi sektor pangan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Selain itu, juga membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim melalui akselerasi pengembangan energi terbarukan.

PalmCo diharapkan menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia dari sisi luas lahan, yaitu mencapai lebih dari 600 ribu hektare pada 2026, dan akan menjadi pemain utama industri sawit dunia.

Sehingga, PTPN dipercaya mampu berkontribusi meningkatkan produksi CPO nasional dan minyak goreng dalam negeri. PTPN memperkirakan, produksi minyak gorengnya akan meningkat dari 460.000 ton/tahun di 2021 menjadi 1,8 juta ton/tahun (4 kali lipat) di 2026.

Sedangkan SupportingCo akan menjadi Perusahaan Pengelola Aset Perkebunan Unggul, yang mencakup kegiatan pemanfaatan aset perkebunan melalui optimalisasi dan divestasi aset, pengelolaan tanaman perkebunan, diversifikasi usaha lainnya, serta green business yang mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, dalam arahannya menyampaikan bahwa merger PTPN Group merupakan salah satu skema yang dijalankan oleh Kementerian BUMN. Salah satu tujuannya, yakni untuk efisiensi dan peningkatan berbagai indikator keuangan serta operasional perseroan.

“Tentunya, setelah pendandatanganan ini akan ada integrasi sistem, HR, operasional, keuangan, dan sebagainya, yang kita usahakan bisa selesai dalam waktu enam bulan. Dan setelah itu kita harus kembali fokus ke tugas masing-masing,” ujar Tiko.

Lebih lanjut Tiko menyampaikan bahwa aksi korporasi yang dilakukan PTPN Group adalah transformasi menyeluruh, termasuk transformasi dari sisi people.

Dia menekankan agar ke depan, para pegawai, khususnya milenial, bisa menjadi pemain yang andal untuk mengelola perusahaan sawit. “Jadi saya ingin transformasi dari sisi people-nya benar-benar terlihat. Bagaimana transformasi ini bisa menjadilkan PalmCo menjadi perusahaan sawit terdepan, bukan hanya dari on-farmnya, tapi juga off-farm untuk bisa melakukan downstream, value creation, termasuk renewable energy yang sustainable,” ucap Tiko.

Tiko mengatakan, bahwa tantangan yang kerap muncul dalam merger sebuah perusahaan adalah terkait integrasi SDM. Namun, hal tersebut tidak menjadi kendala di PTPN Group karena mendapat dukungan dari serikat pekerja.

“Saya berharap kekompakan ini harus terus dijaga sehingga tidak akan ada gejolak yang mengganggu kinerja perusahaan, dimana PalmCo akan fokus meningkatkan hilirisasi produk-produk kelapa sawit. Selanjutnya, untuk bidang energi seperti biogas, biodiesel sustainable efficient fuel, dan produk lainnya juga akan menjadi perhatian perusahaan,” ujar Kartika Wirjoatmodjo.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Muhammad Abdul Ghani, menyampaikan aksi korporasi restrukturisasi pembentukan Subholding PalmCo dan SupportingCo, menyusul terbentuknya SugarCo pada 2021 lalu, merupakan upaya untuk terus tumbuh berkembang dan berkontribusi maksimal.

“Integrasi PTPN Group melalui pembentukan PalmCo dan SupportingCo merupakan wujud nyata strategi korporasi guna menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Integrasi ini memperkuat posisi perusahaan karena memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, dimana perusahaan didukung dengan pemanfaatan sumber daya lahan, sumber daya manusia, inovasi teknologi, serta digitalisasi yang unggul,” kata Ghani.

Strategi Subholding untuk dapat meraih tujuan besar tersebut, di antaranya memaksimalkan nilai aset landbank untuk mendapatkan nilai tambah, peningkatan margin EBITDA dalam 5 tahun mendatang, peningkatan ESG dan ketahanan pangan, peningkatan ekuitas, hingga peningkatan leadership. “Dan tentunya fokus bisnis yang semakin kuat,” tambah Ghani.

Sebagai salah satu upaya dalam meraih peningkatan ekuitas, kata Ghani, inisiatif-inisiatif ESG menjadi salah satu indikator penting dalam perlindungan nilai perusahaan.

Oleh karena itu, PTPN Group berkomitmen dan terus berupaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip keberlanjutan di dalam lingkup Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environment, Social, and Governance/ESG) dalam seluruh operasi bisnisnya.

Sebagaimana dalam laporan Sustainalytics, sebuah agensi rating ESG internasional yang dipublikasikan pada awal Juli 2023, PTPN III (Persero) mendapat ESG Risk Rating sebesar 17.1 (low risk), yang menempatkan perusahaan pada risiko rendah terkait dampak finansial yang signifikan dari faktor-faktor ESG.

Ghani menyampaikan, bahwa transformasi yang dilakukan PTPN Group selama tiga tahun terakhir yang berdampak signifikan pada peningkatan kinerja operasional dan finansial, tidak terlepas dari inisiatif-inisiatif ESG yang diterapkan.

“Dalam menjalankan seluruh bisnis dan aktivitas operasionalnya, Perseroan senantiasa memastikan produk yang dihasilkan tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga memiliki dampak terhadap sosial dan lingkungan,” pungkasnya. (rel/ila)

Bobby Nasution: Jangan Sampai Masyarakat Tidak Kenal Camat dan Lurah

BERSAMA: Wali Kota Medan, Bobby Nasution berfoto bersama dengan pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan melantik 130 pejabat administrator dan pengawas atau pejabat eselon III dan eselon IV Pemko Medan di halaman tengah gedung Balai Kota Medan, Senin (4/12/2023). Saat itu, Bobby Nasution menekankan kepada seluruh pejabat yang dilantik agar menjalankan tugas yang diamanahkan di tempat baru secara profesional agar dapat mencapai target kerja yang telah ditetapkan.

Khusus kepada camat dan lurah sebagai ujung tombak Pemko Medan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Bobby Nasution berpesan agar dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

“Jangan sampai masyarakat tidak mengenal camat dan lurahnya sebagai yang melayani mereka,” tegas Bobby.

Selain itu, kata Bobby Nasution, camat dan lurah juga harus mengetahui potensi yang dimiliki wilayahnya, baik itu ekonomi, sosial maupun potensi lainnya.

“Semua potensi itu harus diketahui dan digali. Kemudian, kenalkan masyarakat dengan seluruh program-program Pemko Medan dan ajak mereka untuk mensukseskan seluruh program tersebut,” ujarnya.

Tidak itu saja, sambung Bobby, camat dan lurah juga harus mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan ekonomi dan digital. Termasuk, menyukseskan program baru Pemko Medan yakni Tangan Berkah yakni kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpan informasi tentang jumlah penduduk, karakteristik sosial, ekonomi dan demografis dalam wilayah Kota Medan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepling.

“Program Tangan Berkah ini harus disukseskan. Semua potensi, kendala dan problem di wilayah harus kita fahami dan ketahui guna menyelesaikan persoalan yang ada. Jadi keberhasilan program Medan Satu Data ada di tangan camat dan lurah. Jadi, tolong ini benar – benar disukseskan,” pesannya.

Menyikapi tahun politik saat ini, camat dan lurah juga diminta untuk senantiasa menjaga kondusivitas Kota Medan agar tetap terjaga.

Sedangkan pejabat yang dilantik untuk Dinas Kominfo Kota Medan, Bobby mengingatkan untuk membantu meluruskan informasi-infomasi yang banyak melenceng dan disinformasi tentang program-program Pemko Medan.

“Saya minta pejabat yang baru dilantik di Dinas Kominfo itu agar lebih aktif lagi untuk menyampaikan infomasi yang benar tentang program-program Pemko Medan,” katanya.

Bobby pun kembali menekankan kepada para pejabat yang dilantik agar tidak melakukan pungutan liar (pungli) dan korupsi dalam menjalankan jabatan maupun tugas-tugasnya.

Sebelum menutup arahannya, Bobby Nasution mengingatkan kepada pejabat yang dilantik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kecamatan dan kelurahan untuk tidak melakukan pemalsuan data diri untuk mendukung human trafficking. Sebab dalam beberapa hari terakhir, Bobby mengaku mendapatkan informasi adanya pemalsuan data diri.

“Informasi tersebut sedang kita cross check. Meski demikian jadikan informasi tersebut sebagai pembelajaran diri. Tolong hal-hal seperti ini tidak dibantu, sebab pemalsuan data diri termasuk tindakan kriminal,” pungkasnya.
(map/ram)

Bawaslu Tebingtinggi Saling Tuding dalam Penertiban APK Caleg Langgar Zona Larangan

MARAK: Masih terpasang APK milik Partai Politik yang masih terpasang di zona larangan pemasangan APK di wilayah Kota Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tebingtinggi, Amsal Frenky H Tambun secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran pemilu akan tetap ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Pengawasan akan ditingkatkan semaksimal mungkin. Ada pelanggaran akan ditindak,” jelas Amsal, Senin (4/12/2023).

Dikatakan Amsal, bahwa masa kampanye telah dimulai tanggal 28 November dan akan berakhir tanggal 10 Februari 2024 mendatang. Dimintakan kepada Panwaslu Kecamatan dan PKD se Kota Tebingtinggi untuk selalu menjaga netralitas dan integritas selama tahapan pemilu, dan memberikan rasa keadilan bagi peserta Pemilu.

“Hasil pengawasan wajib dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHPP) sebagai bukti telah melaksanakan tugas di lapangan,” harap Amsal.

Sedangkan kepada peserta pemilu, Amsal mengingatkan untuk tetap mematuhi peraturan dalam pelaksanaan kampanye dan hindari penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian. Seyogianya jadikan kampanye sebagai wadah untuk menarik aspirasi masyarakat dan laksanakan kampanye dengan tertib aturan.

Menanggapi masih belum ditertibkannya Alat Peraga Kampanye (APK) yang berada di zona larangan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebingtinggi Nomor: 318 Tahun 2023 terkait penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye parpol pada pemilihan umum tahun 2024 di Kota Tebingtinggi.

Bawaslu Tebingtinggi belum melakukan pembersihan APK yang melanggar aturan tersebut. Hal itu dikarenakan karena pihak Bawaslu Kota Tebingtinggi tidak punya wewenang untuk menertibkan APK tersebut.

“Kami sudah memberikan informasi kepada Satpol PP Kota Tebingtinggi. Bawaslu tidak punya wewenang itu. Imbauan sudah kita lakukan kepada semua Parpol,” bilangnya.

Sedangkan Kasatpol PP Kota Tebingtinggi, Yustin Bernard Hutapea ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/12) sore mengatakan bahwa pihaknya akan tetap melakukan kerjasama dengan pihak Bawaslu Kota Tebingtinggi dalam penertiban APK milik caleg yang melanggar zona larangan pemasangan alat peraga kampanye.

“Sebelumnya kita sudah melakukan penertiban APK di wilayah Kota Tebingtinggi. Tetapi untuk masa kampanye ini, belum adanya surat pemberitahuan dari pihak Bawaslu untuk melakukan penertiban APK. Kita harus bekerja sama dengan pihak Bawaslu, kalau tidak ada surat pemberitahuan, Satpol PP tidak berani turun kelapangan, karena tidak ada anggaran untuk kegiatan tersebut,” bilangnya. (ian/ram)

Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Diharapkan Bisa Tingkatkan PAD

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan mengharapkan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Harapan ini disampaikan juru bicara Fraksi PKS Rudiawan Sitorus, saat menyampaikan Pendapat Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kota Medan, Senin (4/12/2023).

“Fraksi PKS berharap dengan adanya aturan baru ini Peningkatan terhadap PAD Kota Medan dapat signifikan. Terutama dalam hal Retribusi pelayanan Parkir Tepi Jalan yang kami rasa saat ini masih belum optimal,” ucap Rudiawan.

Fraksi PKS juga mendorong adanya terobosan dalam pelayanan pajak dan retribusi di Kota Medan.

“Fraksi PKS berharap dengan adanya perda baru ini, Pemerintah Kota Medan dapat melakukan digitalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka efisiensi waktu, efisiensi penerimaan, dan meminimalisir kebocoran penerimaan,” ujarnya.

Disampaikan Rudiawan Sitorus, Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan wujud kepedulian dan perhatian Pemerintah Kota Medan terhadap penegakan aturan yang sesuai dengan peraturan diatasnya.

“Kami berharap dengan hadirnya Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat meningkatkan tata Kelola Pemerintahan yang baik, memberi manfaat bagi masyarakat luas, dan dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar bertumbuh kembang yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan di Daerah,” tutupnya.
(map/ram)