Home Blog Page 900

16 Pejabat di Lingkungan Pemkab Asahan Dilantik

LANTIK: Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin melantik 16 pejabat dilingkungan Pemkab Asahan.(foto/ istimewa).

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati (Wabup) Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, mengambil sumpah dan melantik 4 orang Pejabat Administrator dan 12 orang Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Kisaran, Selasa (28/11/2023).

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 100.3.3.2.130-5.2 Tahun 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pengawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Aministrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Taufik dalam pidatonya menuntut pertanggungjawaban kepada 16 orang ASN yang dilantik, atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saudara dalam bentuk mengangkat saudara sebagai Pejabat pada jabatan yang diemban saat ini.

“Bekerja keras dan menjaga keselarasan agar semua pekerjaan, terutama yang jadi prioritas, dapat terlaksana dengan pemahaman yang sama. Bekerjalah sesuai dengan kewenangan saudara, tidak memutuskan masalah yang bukan kewenangannya, pergunakan fasilitas sesuai dengan pangkat dan jabatan,” ungkapnya.

Taufik juga berpesan kepada ASN yang dilantik dapat meningkatkan kinerja, prestasi dan disiplin kerja, jujur, ikhlas, bertanggungjawab dan menjadi teladan dalam bekerja, memiliki integritas untuk menjalankan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sumpah janji jabatan.

“Penilaian kinerja saudara akan dilakukan secara terus menerus, apabila saudara mampu menunjukan prestasi kerja terbaik saya berupaya memberikan penghargaan berupa promosi ke jabatan yang lebih tinggi kepada saudara, dan sebaliknya saya juga akan memberikan sanksi berupa demosi ke jabatan yang lebih rendah bagi pejabat yang tidak mampu memenuhi target kerja ataupun mengabaikan amanah yang telah saya berikan kepadanya,” tegasnya.

Wabup mengharapkan kerjasama yang baik dari saudara selaku penggerak roda Pemerintahan di Kabupaten Asahan, baik yang diberi amanah pada Jabatan Administrator maupun Jabatan Pengawas di setiap perangkat daerah yang ada.(mag-10/ram)

Diduga Tak Kantongi PBG, Wali Kota Medan Diminta Tindak Tegas Pemilik Bangunan

MEGAH: Bangunan gedung di Jalan Kayu Putih, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli diduga tidak miliki PBG.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bangunan gedung di Jalan Kayu Putih, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli menjadi perbincangan berbagai elemen masyarakat. Pasalnya, bangunan tersebut diduga tak mengantongi PBG dari dinas terkait.

Aktivis Kota Medan, AR Ahmad (51) meminta Wali Kota Medan M. Boby Nasution untuk menindak tegas pemilik bangunan.

“Kami dengar ocehan warga setempat yang menyebut bangunan gedung yang tinggi dan panjang itu belum kantongi surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), padahal bangunan pagar betonnya sudah selesai dikerjakan. Ini dapat merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan,” ucapnya di sekitar lokasi bangunan, Selasa (28/11/2023).

Sedangkan hasil pantauan wartawan di lapangan, bangunan gedung yang disebut sebut tempat tumpukan barang usaha itu mepet ke dinding rumah-rumah warga, ruangan yang tersisa tidak dapat dilintasi manusia. Tidak terlihat plank PBG di lokasi bangunan.

Sebelumnya Camat Medan Deli imbau pemilik bangunan untuk segera urus PBG. Namun imbauan tertulis Camat Medan Deli tertanggal 8 Agustus 2023 itu diabaikan pemilik bangunan.

Camat Medan Deli Indra Utama, ketika dikonfirmasi Aliansi Wartawan Medan Utara membenarkan pihaknya sudah beri imbauan kepada pemilik bangunan.

“Kita tunggu dari Satpol PP dan Perkim untuk penindakannya. Pihak Kecamatan sudah memberikan imbauan kepada pemilik bangunan,” kata Indra Utama.

Sementara itu, untuk pemilik bangunan gedung belum berhasil dikonfirmasi, pintu keluar masuk bangunan tertutup rapat. (mag-1/ram)

Tidak Ada Jadwal Paripurna PAW 4 Anggota DPRD Medan, Hasyim: SK Gubernur Belum Turun

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan telah selesai melakukan rapat jadwal kegiatan selama Bulan Desember 2023 di Badan Musyawarah (Banmus), Selasa (28/11/2023). Dalam jadwal Banmus yang telah disepakati, tidak terlihat adanya agenda Rapat Paripurna Pengganti Antar Waktu (PAW) bagi empat Anggota DPRD Kota Medan aktif yang saat ini telah berpindah partai.

“Tidak ada jadwal Paripurna PAW untuk Bulan Desember,” ucap Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE kepada Sumut Pos usai memimpim rapat Banmus.

Pimpinan DPRD Medan dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, belum bisa dijadwalkannya Paripurna PAW terhadap empat Anggota DPRD Medan yang telah berpindah partai tersebut dikarenakan belum turunnya SK dari Gubernur Sumut terkait hal itu.

“Belum ada penjadwalan, karena SK dari Gubernur belum turun,” ujarnya.

Namun, sambung Hasyim, bila nanti di Bulan Desember Surat Keputusan (SK) PAW tersebut telah diterima oleh DPRD Medan, maka kemungkinan besar pihaknya akan melakukan rapat perubahan jadwal di Badan Musyawarah.

“Nanti kita lihat, kalau SK Gubernur sudah turun dan sudah kita terima, bisa saja kita jadwalkan ulang rapat Banmus di Desember untuk perubahan jadwal,” katanya.

Hasyim pun mengaku tidak mengetahui pasti apa penyebab lamanya SK Gubernur Sumut dikirim ke Sekretariat DPRD Medan.

“Apa sebabnya (SK Gubernur lama turun) kita tidak tahu. Yang jelas, jika SK PAW keempat Anggota DPRD Medan ini diterima Sekretariat DPRD Medan pada bulan Desember, maka kita akan menjadwalkan ulang rapat Banmus. Kita tunggulah SK Gubernur itu turun,” pungkasnya.

Seperti diketahui, empat Anggota DPRD Medan yang akan ikut kontestasi Pileg 2024 dinyatakan secara sah telah berpindah partai pasca keluarnya penetapan daftar calon tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan NOMOR 23/PL.01.4-BA/2/2023.

Adapun keempat Anggota DPRD Medan yang dimaksud, yakni Siti Suciati (sebelumnya Partai Gerindra), D Edi Eka Suranta Meliala (sebelumnya Partai Gerindra), M Afri Rizki Lubis (sebelumnya Partai Golkar), dan Irwansyah (sebelumnya PKS).

Menariknya, keempat Anggota DPRD Medan yang berasal dari tiga parpol berbeda itu kompak pindah dan maju sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai NasDem.
(map/ram)

Revisi RTRW Nias Selatan, Rumah di Tepi Pantai sebelum Tahun 2014 akan Dibongkar

SAMBUTAN: Bupati Nias Selatan, Hilarius Duha pada saat menyampaikan kata sambutan pada pembukaan Konsultasi Publik I Terkait RTRW Nias Selatan, Selasa, (28/11/2023).

NIAS SELATAN, SUMUTPOS.CO- Bupati Nias Selatan, Hilarius Duha, secara resmi membuka Konsultasi Publik I terkait perencanaan dan revisi peraturan daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Selatan. Dan juga secara simultan dilakukan secara berani melalui platform zoom meeting yang dilaksanakan di Resort Baga Hotel. Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, Selasa, (28/11/2023).

Dalam upaya menyesuaikan RTRW Kabupaten Nias Selatan dengan perkembangan dan dinamika pembangunan terkini, Konsultasi Publik ini menjadi langkah awal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan. RTRW sendiri merujuk pada rencana tata ruang wilayah nasional, pulau atau kepulauan, serta wilayah provinsi.

Dokumen RTRW Kabupaten Nias Selatan tahun 2014-2034 telah menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan wilayah. Namun, melalui peninjauan kembali pada tahun anggaran 2022, dinas terkait menemukan perlunya revisi RTRW tersebut.

Berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, revisi RTRW Kabupaten Nias Selatan menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak.

Dalam kesempatan itu Bupati Nias Selatan, Hilarius Duha menegaskan bahwa revisi ini bersifat responsif terhadap perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, teknologi, serta perubahan sosial dan ekonomi.

Lebih lanjut, Ia juga menyoroti tantangan dalam RTRW terkait dengan rumah-rumah yang telah dibangun di sepanjang tepi pantai sebelum tahun 2014, yang tidak memungkinkan untuk dibongkar secara besar-besaran oleh pemerintah.

“Rumah yang telah dibangun di sepanjang tepi pantai sebelum tahun 2014 akan dibongkar secara besar-besaran oleh pemerintah,” ungkap Hilarius.

Pada kegiatan Konsultasi publik I ini turut dihadiri Wakil Bupati Nias Selatan, Firman Giawa, Dandim 0213/Nias, Dandim 0213/Nias Letkol Inf Torang Parulian Malau, Danlanal Nias, Kolonel Laut (P) Wishnu Ardiansyah, SE, M.Tr.Hanla., MM , CHRMP, mewakili Kejaksaan Negeri Nias Selatan oleh Kasi Intel Hieronimus Tafonao, SH, MH, Sekda Nias Selatan, Wakil Ketua DPRD Nias Selatan, Ir. Ikhtiar Duha, MM, Kepala Dinas PUPR, Gayus Duha, S.Pd. bersama para kepala OPD Nias Selatan, Dinas Sumber Daya Udara, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara, PUPR Gusit, Para Camat di Nias Selatan, Konsultan CV. Citra Pramatra, beberapa Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM, dan Pers.

Usai pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan RTRW oleh konsultan dari CV. Citra Pramatra dan diskusi publik. (mag-8/ram)

Hari Pertama Kampanye, TKD Prabowo-Gibran Binjai Bagikan 3.000 Makanan Gratis

Ketua TKD Prabowo-Gibran, Ahmad Azrai Aziz (tengah).Istimewa/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Tim kampanye daerah (TKD) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, mulai bergerak melakukan persiapan pelaksanaan kampanye. Pasalnya, ini merupakan hari perdana kampanye yang berlangsung hingga H-3 pencoblosan.

Ketua TKD Kota Binjai Pasangan Prabowo-Gibran, Ahmad Azra’i Aziz menyebut, telah menginstruksikan tim kemenangan daerah masing-masing, untuk turun ke lapangan membagikan makanan gratis di hari pertama masa kampanye.

“Ada sebanyak 3.000 kotak/botol susu yang diberikan kepada masyarakat dan anak sekolah. Dan ratusan makan siang gratis bagi masyarakat,” sebut Azra’i didampingi jubir dan sejumlah Tim TKD, Selasa (28/11/2023).

Azra’i juga melakukan kampanye, serta makan gratis dan susu pada dapilnya di Kecamatan Binjai Barat. “Saya juga sebentar lagi akan melakukan kampanye di kawasan saya khususnya. Seluruh caleg dari Partai Gerindra sudah diinstruksikan agar melakukan hal serupa,” kata dia.

Azra’i juga menjelaskan, kegiatan untuk melakukan sosialisasi gerakan program makan siang gratis untuk anak sekolah, pesantren dan bantuan gizi untuk anak dan ibu hamil. “Gerakan ini bisa jadi gambaran manfaat bagi masyarakat. Jika kelak Prabowo-GIbran terpilih, program makan siang dan susu gratis serta bantuan gizi ini dijalankan,” tukasnya. (ted/ram)

Bawaslu Sumut Warning ASN, Kades dan Kepling

Ketua Bawaslu Sumut, Aswin Diapari Lubis.(Ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bawaslu Sumut mewarning Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa hingga Kepala Lingkungan, yang ikut mendukung salah satu peserta Pemilu tahun 2024. Baik, Calon Legislatif hingga pasangan Capres-cawapres selama masa kampanye ini.

“Itu kita perintahkan kepada jajaran Bawaslu se-Sumut untuk mengawasi seluruh ASN, Kepling dan Perangkat Desa. Kita juga imbau ASN untuk mentaati peraturan pemilu yang berlaku,” ucap Ketua Bawaslu Sumut, Aswin Diapari Lubis saat dikonfirmasi Sumut Pos, Selasa (28/11/2/23).

Aswin meminta peran aktif ikut serta melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas selama Kampanye ini, termasuk keterlibatan ASN, Kades dan Kepling di dalamnya. Bila ditemukan segera melaporkan ke Kantor Panwascam hingga Bawaslu dimasing-masing Kabupaten/Kota

“Jadi kalau nanti ada ASN, Kepling, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melakukan ketidaknetralan dalam Pemilu, maka akan kita panggil dan periksa, oleh seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota,” ucap Aswin.

Aswin mempersilakan ASN, Kades dan Kepling menyukseskan Pemilu 2024, damai dan kondusif. Tapi, ingat jangan terlibat dalam seluruh tahapan Pemilu. Meski mereka memiliki hak suara 14 Februari 2024.

Aswin mengatakan pihaknya dari tingkatan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), Panwascam hingga Bawaslu Kabupaten/Kota diminta untuk peka dan jeli melakukan pengawasan kampanye yang berpotensi melanggar.

“Makanya seluruh jajaran bawaslu setelah masuk masa kampanye tanggal 28 Novomber ini. Itu bergerak sampai ketingkat paling bawah, dan juga mengajak partisipasi masyarakat untuk mengawasi seluruh kegiatan kampanye Pemilu,” jelas Aswin.

“Nanti jajaran kita, akan membuat laporan hasil pengawasan mereka di setiap titik. Bila mana ada ditemukan pelanggaran-pelanggran kampanye,” kata Aswin.

Aswin mengimbau kepada peserta Pemilu 2024, harus mentaati peraturan kampanye yang sudah diatur dalam ketentuan ketentuan Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Begitu juga dengan aturan yang dikeluarkan dalam bentuk Perbawaslu maupun Peraturan KPU.

“Setiap perangkat pemerintahan OPD OPD yang terlibat kampanye akan dilakukan penindakan oleh jajaran kita, ada aturan pidanya dan etikanya sanksi. Seluruh jajaran kita, sudah bekerja untuk melaksanakan pengawasan di seluruh Kabupaten/Kota,” kata Aswin.(gus/ram)

484 Warga Tak Mampu Nikmati Listrik Melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik

Anggota Komisi VII DPR RI, Hendrik Sitompul memberikan sambutan dalam peresmian dan penyalaan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara (27/11).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) merupakan salah satu bukti nyata Negara hadir untuk masyarakat. Program yang diaspirasikan dan didukung dari DPR RI Komisi VII ini dijalankan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama dengan PT PLN (Persero) untuk memberikan keringanan pemasangan listrik bagi masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan listrik dikediamannya.

Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bertujuan melistriki rumah tangga tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berdomisili di daerah 3T dan atau memenuhi kriteria sebagai calon penerima BPBL yang divalidasi oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang setara.

Penyaluran program BPBL dilaksanakan di dua lokasi yakni Desa Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dan Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan dilakukan langsung oleh General Manager PLN UID Sumatera Utara, Awaluddin Hafid, Staf Ahli Direktur Retail PT PLN (Persero), Nimrod G. Sitorus, Koordinator Kelaikan Teknik dan Keselamatan ketenagalistrikan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wahyudi Joko Susanto, Anggota Komisi VII DPR RI, Hendrik Sitompul, Peangkat Kepala Desa dan juga Warga Penerima Bantuan (27/11/2023).

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Awaluddin Hafid dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan program BPBL, PLN diberikan target untuk Sumatera Utara sebanyak 4.500 penyambungan listrik dan akan selesai 100 persen pada bulan November 2023.

“Melalui program BPBL ini, Setiap penerima program BPBL mendapatkan fasilitas seperti pemasangan instalasi listrik rumah sebanyak 3 titik lampu dan 1 stop kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) serta pengisian token listrik perdana secara gratis,” ungkap Awaluddin.

Awaluddin juga menyampaikan pesan kepada warga agar tetap bijak dan berhati-hati menggunakan listrik serta mendukung upaya PLN menyalurkan listrik dengan mengijinkan PLN menebang Pohon yang mengganggu jaringan.

“Kami (PLN) tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh dukungan dari masyarakat agar pasokan listrik dalam kondisi andal. Apabila terdapat pohon yang berada dibawah jaringan mohon dapat diijinkan untuk menebang pohon tersebut agar tidak terjadi gangguan. Kemudian harapan kami, marilah menggunakan listrik yang aman agar tidak membahayakan bagi kita,” tutur Awaluddin.

Dalam sambutan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Ir. Jisman P. Hutajulu yang dibacakan oleh wahyudi menyampaikan bahwa salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan membantu masyarakat untuk mendapatkan akses listrik adalah program BPBL. Masyarakat akan mendapatkan bantuan berupa pemasangan instalasi tenaga listrik, biaya sertifikasi laik operasi (SLO), biaya penyambungan baru dan pengisian token listrik perdana masing-masing Rp100 ribu.

“Calon Penerima BPBL merupakan rumah tangga yang terdaftar dalam BPKS yang berada di daerah 3T dan/atau layak menerima bantuan berdasarkan verifikasi kepala Desa. Selain meningkatkan rasio elektrifikasi program BPBL juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan dan menurunkan susut jaringan PLN,” kata Wahyudi.

Wahyudi juga menjelaskan bahwa program BPBL ini tidak dipungut biaya apapun dan apabila terjadi pungutan liar dapat dilaporkan kepada kementerian ESDM melalui media sosial atau contact center 136.

Anggota Komisi VII DPR RI, Hendrik Sitompul dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ESDM dan PLN yang telah bekerja keras memberikan bantuan berupa listrik gratis bagi 484 warga tidak mampu.

“Salah satu bukti Pemerintah serius untuk (kesejahteraan) masyarakat adalah Peresmian dan penyalaan program BPBL ini,” ujar Hendrik.

Nurhayati (30) warga Desa Rantau Panjang, salah seorang penerima manfaat Program BPBL, menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut. Dia mengaku sebelum ada listrik sendiri, kebutuhan listrik terpaksa menyantol dari tetangganya. (ila)

Alfamidi Luncurkan Alfamidi Class di SMK Negeri 1 Patumbak Deliserdang

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Alfamidi, salah satu perusahaan ritel terkemuka di Indonesia, kembali meluncurkan program pendidikan kelas ritelnya yang bernama Alfamidi Class.

Kali ini, kegiatan dilaksanakan untuk ketiga kalinya di Sumatera Utara, tepatnya di SMK N 1 Patumbak, Kabupaten Deliserdang.

Acara peluncuran yang berlangsung pada Selasa, 28 November 2023, mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak.

Branch Manager Alfamidi Medan, Martadi, menyampaikan kesan dan harapannya terkait kerjasama ini.

“Kami berharap melalui Alfamidi Class, lulusan dapat dengan mudah diterima bekerja di Alfamidi tanpa harus melalui proses seleksi lagi. Ini merupakan komitmen Alfamidi dalam memberikan peluang kepada generasi muda untuk mengembangkan potensinya di dunia ritel,” kata Martadi.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK N 1 Patumbak, Ibu Syafridah S.Pd, menyoroti pentingnya Teaching Factory sebagai fasilitas penunjang dalam pendidikan bisnis di sekolah ini.

“Kami berharap melalui program Alfamidi Class, Teaching Factory dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam mengelola bisnis ritel. Ini akan menjadi modal berharga bagi mereka ketika terjun ke dunia kerja atau berusaha mandiri,” harapnya.

Salah satu tamu undangan yang turut hadir dalam acara tersebut adalah Abdul Rahman M.pd, anggota DPRD Deliserdang. Ia menyatakan dukungan terhadap program Alfamidi Class.

“Program ini sangat mendukung agar siswa memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuka usaha sendiri. Selain itu, melalui Teaching Factory, siswa dapat memahami proses bisnis secara praktis. Semoga program ini juga dapat membuka peluang untuk menjadi waralaba yang menguntungkan sekolah,” ujarnya.

Alfamidi Class tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga memberikan pengalaman praktis yang mendalam dalam pengelolaan ritel. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan lulusan Alfamidi Class dapat menjadi sumber daya manusia yang siap pakai untuk memajukan industri ritel, baik di Alfamidi maupun di sektor-sektor bisnis lainnya. Program ini diharapkan juga dapat meningkatkan keterampilan wirausaha siswa dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi daerah. (Ila)

Demoday dan Expo Wirausaha Merdeka di UMSU, Tulang Punggung Pemulihan Ekonomi Nasional

WIRAUSAHA: Rektor UMSU Prof Dr Agussani MAP demoday dan expo pada wirausaha merdeka angkatan ke-2 di UMSU, Selasa (28/11).ISTIMEWA.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – UNIVERSITAS Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sebagai pelaksana program wirausaha merdeka angkatan ke-2 menggelar demoday dan expo pada 28 November-2 Desember 2023.

Kegiatan melibatkan 300 mahasiswa dari berbagai daerah dan 30 tenand usaha di pelataran parkir belakang UMSU. Demoday dan expo dibuka wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Medan Drs Bambang Sadewo MPd di Auditorium UMSU, Selasa (28/11).

Wali Kota Medan menyebut bahwa wirausahawan menjadi penopang perekonomiaan yang sangat besar. Bahkan diharapkan mampu menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi nasional.

”UMSU sebagai satu-satunya penyelenggara program wirausaha merdeka di Sumut harus bisa memanfaatkan momen ini untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Apalagi kegiatan ini diikuti 300 mahasiswa maka dapat dimanfaatkan dalam menjalin jejaring dan kerja sama,” katanya.

Wali Kota Medan juga berharap kegiatan ini mampu menumbuhkan minat mahasiswa dalam mengembangkan dan meningkatkan aktivitas kewirausahaan. Terlebih wirausahawan muda dan pelaku UMKM khsusunya gen z dan gen millennial, faktor pendukung untuk terus meningkatkan perekonomian Kota Medan.

Rektor UMSU Prof Dr Agussani MAP menyampaikan bahwa program wirausaha merdeka menjadi komitmen UMSU dalam mengembangkan kreativitas, salah satunya pengembangan wirausaha. Program ini memberikan dampak bagi pariwisata dan perekonomian di Kota Medan hingga Sumut.

”Dalam program ini terdapat 120 mahasiswa dari luar provinsi yang belajar selama 1 semester. Program ini dapat meningkatkan perkembangan perekonomian dan hasil produk mahasiswa juga sangat luar biasa bermanfaat tapi sayangnya tidak berkelanjutan,” kata rektor.

Dengan program ini, kata rektor, lulusan perguruan tinggi tidak hanya menguasai teori. Tapi dapat mengaplikasikan bidang keilmuan, salah satunya di bidang wirausaha.

Prof Dr Agussani MAP berterima kasih kepada tim Pusat Kewirausahaan, Inovasi dan Inkubator Bisnis (Puskibii UMSU), para mentor dan UMKM yang telah menjadi mitra program.

Ketua Puskibii UMSU Assoc Prof Hj Dewi Andriany MM melaporkan tiga pelaksana wirausaha merdeka di Sumatera hanya tiga yaitu UMSU, Universitas Syah Kuala dan Sekolah Tinggi Kutaraja. Demoday dan expo ini menjadi tahapan terakhir dalam program wirausaha merdeka untuk membentuk wirausaha yang berjiwa sosial.

Turut hadir pada pembukaan demoday dan expo para mitra UMKM, pimpinan fakultas di UMSU dan peserta wirausaha merdeka angkatan ke-2 tahun 2023. (dmp)

Ganjar-Mahfud Peduli UMKM, Siapkan Lapak 40 Persen di Ruang Publik

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim mengatakan, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan menyediakan 40 persen tempat usaha bagi kelompok UMKM di ruang publik.

“Menyediakan 40% tempat usaha bagi usaha mikro dan kecil di lingkungan infrastruktur publik, seperti; bandara, stasiun kereta, terminal bus,” kata Chico kepada wartawan, Senin (27/11).

Chico memastikan, Ganjar dan Mahfud berpihak pada UMKM jika terpilih pada Pilpres 2024. Ia menyebut, Ganjar dan Mahfud akan mengalokasikan 50 persen anggaran belanja barang maupun jasa pemerintah, BUMN, BUMD untuk Koperasi dan UMKM. “Kemudian juga meningkatkan kemitraan antara usaha besar dengan koperasi dan UMKM,” ujarnya.

Lebih lanjut, Chico mengatakan Ganjar dan Mahfud juga akan meningkatkan kapasitas UMKM melalui digitalisasi seperti memperkenalkan dan mengaktifasi kegiatan penjualan online. Selain itu mempermudah dan memperluas akses terhadap pembiayaan melalui bank dan institusi keuangan lainnya.

“Membantu dalam bidang pemasaran, melalui kanal kanal pemerintah, BUMN, BUMD, maupun swasta (CSR, atau kemitraan yang difasilitasi pemerintah),” katanya. (rel/adz)

1...899900901...15,691Page 900 of 15,691