Dukungan yang diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mendukung 1 juta rumah dinilai sudah ada upaya maksimal. Seperti, cicilan bunga 5 persen untuk rumah MBR dan Skim Bantuan Uang Muka untuk pembeli yang memenuhi syarat.
“Bayangkan saja bila Kementerian PUPR tidak memberikan fasilitas ini dalam pembayaran cicilan bisa di atas Rp1 juta. Namun, dengan bunga 5 persen cicilan tidak sampai Rp1 juta,” ujarnya.
Selanjutnya, untuk merangsang agar banyak pengembang membangun rumah MBR, Kementerian PUPR memberikan fasilitas sarana utilitas. Walau kouta yang disediakan terbatas, paling tidak sudah dapat membantu pengembang membangun rumah MBR.
Kata dia, dukungan yang diberikan Kementerian PUPR, salah satu yang bisa merangsang pengembang semangat membangun rumah MBR sehingga bisa terjadi percepatan. Kalau tidak ada dukungan mungkin pembangunan rumah MBR ikut melambat.
Dukungan yang dilakukan Kementerian PUPR juga perlu didukung secara optimal oleh kementerian lain seperti Kementerian Agraria. “Misalnya pengurusan sertifikasi tanah yang dilakukan masih relatif lama. Walaupun, saat ini sudah ada upaya percepatan, dan mudah-mudahan ke depan akan semakin baik,” harapnya.
Tak jauh berbeda disampaikan Ketua DPD REI Sumut Andi Atmoko Panggabean. Menurutnya, pengaruh tahun politik terhadap sektor properti khususnya di Sumut tidak terlalu berdampak.”Memasuki tahun 2018, bisnis properti di Sumut khususnya segmen rumah MBR diprediksi masih bagus. Hal itu terlihat dari tren permintaan yang masih terus tumbuh, sehingga semakin banyak investor yang membangun,” kata Atmoko.
Atmoko menuturkan, pasar rumah MBR yang dijual sekitar Rp130 jutaan mulai tahun ini masih bagus. Sebab, hal itu didukung oleh kebijakan pemerintah yang memberikan fasilitas terhadap pengembang atau developer. Apalagi, angka kebutuhan rumah atau backlog di Sumut masih tinggi.
Segmen rumah MBR memang tak terlalu berpengaruh terhadap tahun politik. Namun, untuk segmen komersil sedikit melambat dikarenakan fokus pada Pilkada atau Pilpres, dimana banyak dianggarkan untuk kegiatan kampanye. Artinya, rumah komersil tumbuh perlahan atau slow down,” pungkasnya. (ris)
