Aburizal Bakrie dan Airlangga Hartarto, calon ketua umum Partai Golkar.
NUSA DUA, SUMUTPOS.CO – Agenda penting pemilihan Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional ke-IX, memunculkan sejumlah kejanggalan. Disinyalir, agenda pemilihan Ketum itu lebih condong menguntungkan Ketua Umum Aburizal ‘Ical’ Bakrie. Sementara calon pesaing Ical mengaku mendapatkan sejumlah hambatan yang mengganggu proses pencalonannya dalam Munas.
Setelah diwarnai berbagai dinamika, pelaksanaan Munas Partai Golkar di Hotel Westin, Nusa Dua, provinsi Bali, akhirnya resmi dibuka kemarin (30/11). Atmosfer pemilihan Ketua Umum dalam Munas relatif tidak begitu terlihat. Hal ini mengingat dari delapan kandidat ketum yang mendeklarasikan dirinya, ternyata hanya dua kandidat yang memastikan maju.
Selain sosok Ical -sapaan akrab Aburizal- yang berstatus incumbent, satu lagi calon yang akan bertarung dalam Munas adalah Ketua DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Meski kekuatannya tidak begitu diperhitungkan untuk melawan Ical, Airlangga meyakini bahwa dirinya memiliki kans untuk memenuhi persyaratan maju sebagai kandidat ketum.
“Kalau untuk memenuhi syarat 30 persen dukungan pemilik suara, itu sudah terpenuhi,” ujar Airlangga di sela-sela pelaksanaan Munas Bali.
Airlangga adalah salah satu dari tujuh kandidat ketum yang selama ini bersatu untuk menyaingi Ical. Namun, saat sejumlah calon lain seperti Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Zainudin Amali, dan Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan perlawanan dengan membentuk presidium penyelamat partai, Airlangga tetap memilih bertarung dalam Munas. Pria kelahiran Surabaya, 52 tahun lalu itu menyatakan, kebersamaan dirinya dengan kandidat ketum lain bukan terkait dengan upaya politik di luar mekanisme aturan partai.
“Saya berjalan bersama terkait pentingnya regenerasi di kepemimpinan Partai Golkar, bukan yang lain,” kata Airlangga.
Dengan dasar itulah, Airlangga memutuskan mengikuti Munas, meski pelaksanaan forum tertinggi Partai Golkar itu memiliki banyak catatan. Airlangga ingin memastikan apakah Munas di Bali memenuhi kuorum atau tidak. Selain itu, ada persoalan yang tidak biasa, karena pelaksanaan jangka waktu Munas dengan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jogjakarta yang sangat pendek.
“Kalau saya mengambil contoh ada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), itu membutuhkan jangka waktu 45 hari untuk disiapkan. Namun untuk organisasi sebesar Golkar, waktunya hanya tujuh hari,” ujar mantan Ketua Komisi VI itu.
Dalam upaya pencalonannya saat ini, Airlangga mengaku mendapat berbagai hambatan. Hambatan pertama terkait dengan tim suksesnya, yang tidak bisa mendapat akses untuk masuk dalam Munas. “Ketua timses saya Edwin Kawilarang, sampai saat ini (tadi malam, Red) tidak bisa masuk,” ujarnya.
Airlangga menggambarkan, upaya pencalonannya ini mendapat hambatan, tidak hanya dari kandidat lain, tapi juga dari panitia. Ini karena, untuk pertama kalinya panitia Munas tidak terlebih dahulu membahas pleno terkait tata tertib Munas. Tata tertib itu sampai saat ini belum dia terima, padahal dia mendapat laporan ada peserta Munas yang sudah mendapatkan itu.
“Ibaratnya, kalau (Munas) permainan sepak bola, penyelenggara, hakim garis, wasit, dari kesebelasan lawan,” sindirnya.
Menurut Airlangga, ada isu jika nantinya penentuan sah dan tidaknya pencalonan didasarkan pada surat dukungan para pemilik suara. Airlangga menegaskan jika mekanisme semacam itu sama sekali tidak diatur dalam AD ART. Meski begitu, Airlangga memastikan jika dirinya belum memiliki niat untuk mengundurkan diri.
“Insya Allah saya maju terus, sepanjang prosesnya demokratis,” tegasnya.
Ketua Organizing Committee Munas Bali, Ahmadi Noor Supit memastikan bahwa pelaksanan Munas sudah memenuhi kuorum. Dari 1754 undangan kepada daerah, mereka yang hadir di Bali justru mencapai angka 2.400 lebih peserta. “Jumlahnya terus bertambah sampai sekarang (kemarin, Red),” ujar Ahmadi.
Ahmadi menyebut, jumlah pemilik suara sah dalam Munas hampir menyentuh angka 600 perwakilan. Rinciannya, sebanyak 34 DPD tingkat provinsi, 519 DPD tingkat kabupaten/kota, delapan ormas yang mendirikan dan didirikan Golkar, dua ormas sayap, dan satu DPP. Itu berarti, ada 565 pemilik suara sah yang diperebutkan kandidat dalam Munas Partai Golkar.
“Semua mandat sudah masuk, kecuali Kosgoro 1957 dan MKGR, kita perlu konfirmasi ke saudara Agung (Agung Laksono) dan Priyo (Priyo Budi Santoso), apakah memberi mandat suara atau tidak,” ujarnya.
Menurut Ahmadi, pembahasan tata tertib Munas memang belum dibahas dalam pleno. Kemungkinan agenda Munas akan terlebih dahulu membahas mekanisme itu. “Sebelum agenda pemilihan, dibahas dulu tata tertibnya,” ujarnya.
Menurut Ahmadi, saat Munas dibuka, sejatinya belum ada satu pun kandidat ketum. Kandidat ketum baru muncul saat nantinya peserta Munas menyampaikan surat dukungan kepada calon tertentu. Ahmadi tidak menutup kemungkinan, Ical yang dicalonkan mayoritas pemilik suara akan dipilih secara aklamasi. “Semua kemungkinan itu terbuka,” jelasnya. (bay/jpnn/rbb)
