Puan Maharani.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PDIP membuat gerakan di tengah kencangnya wacana perombakan kabinet beberapa waktu terakhir. Kemarin ((6/5), sebanyak 33 ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari seluruh Indonesia dikumpulkan di Jakarta. Didampingi sejumlah pengurus DPP yang dikomandani Ketua DPP PDIP Bidang Politik (nonaktif) Puan Maharani, mereka kemudian melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka.
Kedatangan para ketua DPD PDIP se-Indonesia itu sudah mendapat perlakuan istimewa sejak pertama datang. Berbeda dengan tamu pada umumnya atau bahkan menteri sekalipun, rombongan masuk melalui pintu gerbang khusus. Yaitu, di pintu gerbang utama yang hanya biasa dibuka untuk jalur keluar-masuk bagi presiden atau wapres.
Rombongan yang menumpang 5 mobil dan 1 bus itu datang sekitar 15.25 WIB. Mobil dinas menteri yang ditumpangi Puan Maharani bernopol RI 17 berada paling depan.
“Ini cuma silaturahmi, kemudian memberikan masukan dari daerahnya masing-masing,” kata Puan Maharani, usai pertemuan. Rombongan politisi PDIP tersebut baru keluar dari ruang tempat pertemuan sekitar 17.30 WIB.
Putri Megawati Soekarnoputri tersebut mengelak kalau pertemuan itu terselenggara atas permintaan atau inisiatif dari dirinya maupun partainya. Para ketua-ketua DPD PDIP, menurut dia, hadir dalam posisi diundang. “Presiden berkeinginan untuk mendengarkan dari semua teman-teman DPD, seperti ketika beliau mendengarkan masukan dari seluruh kepala daerah beberapa waktu lalu,” tandas Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.
Puan membeber, kalau pertemuan sekitar dua jam itu secara umum berlangsung cair. Penyampaian aspirasi dari para pimpinan partai di daerah, diwakili Ketua DPD PDIP NTT Frans Lebu Raya. “Kemudian, kami makan sore sambil bicara santai,” tuturnya.
Menu makanannya pun terhitung umum. Diantaranya ada bakso, mie goreng, dan tahu. “Intinya, tidak ada yang serius-serius, kita semua santai-santai saja waktu di dalam,” imbuhnya, lalu tersenyum.
Termasuk, tegas Puan, tidak ada pembicaraan berkaitan dengan isu reshuffle yang belakangan makin mencuat. “Itu kan hak prerogatif presiden, sama sekali nggak ada bicara reshuffle-reshuffle,” kelitnya.
Selain Puan, sejumlah pengurus DPP PDIP juga ikut menyertai. Diantara yang terlihat, Bendahara Umum DPP PDIP Olly Dondokambey dan Wasekjen DPP PDIP Eriko Sotadurga.
Juga ditemui usai pertemuan, Olly kompak menyatakan kalau pertemuan lebih banyak diisi dengan diskusi atas situasi dan kondisi di daerah. Termasuk, permasalahan-permasalahan yang muncul di daerah terkait program-program pemerintah pusat.
Misalnya, sebut dia, sejumlah program dari beberapa kementerian yang belum kunjung memiliki petunjuk teknis. Akibatnya, para bupati maupun walikota belum bisa mengeksekusi program yang telah diputuskan oleh presiden dan DPR.
