Plt Ketua DPD Golkar Sumut Nurdin Halid (tengah) berjabat tangan dengan kedua calon Ketua Umum Golkar zona I Sumatera Setya Novanto di Hotel Grand Angkasa Medan, Minggu (8/5) malam.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua Caketum Partai Golkar, Setya Novanto dan Mahyudin melakukan kampanye perdana di Hotel Grand Angkasa Medan, tadi malam. Mereka berusaha meyakinkan para pengurus DPD I dan DPD II Golkar se-Sumatera untuk memberikan suara pada pemilihan ketum di Munaslub.
Caketum Partai Golkar nomor urut 4, Mahyudin mengaku rela menjual rumah pribadinya demi membesarkan partai. “Jangankan uang Rp1 miliar, rumah pribadipun siap saya jual kalau itu demi membesarkan partai. Bagi saya Golkar adalah segalanya,” kata Mahyudin saat memaparkan visi-misinya.
Mahyudin menilai kondisi Partai Golkar saat ini sudah sangat memperihatikan. Bahkan, ia mengibaratkan Golkar sudah berada di bibir jurang.
“Kalau kata Bang Akbar, jika pemilu dilakukan hari ini, maka Golkar hanya memiliki elektabilitas 7 persen. Kita miris melihatnya, padahal Golkar partai tua,” urainya.
Dijelaskannya, berdasarkan statistik perolehan kursi7 Partai Golkar di DPR RI sejak Pemilu 1999-2014 terus mengalami penurunan. Dimana pada Pemilu 1999 Golkar mampu mencuri 128 kursi. Tahun 2004 menurun menjadi 120 kursi, 2009 menjadi 108 kursi dan pemilu 2014 hanya 98 kursi.
“Trennya mengalami penurunan, kalau terus dibiarkan maka kondisinya akan semakin mengkahwatirkan,” tuturnya.
Maka dari itu, Mahyudin memiliki empat visi atau jurus jitu yang akan dilaksanakannya jikalah terpilih menjadi Ketum Partai Golkar pada pelaksanaan Munaslub di Bali.
Pertama, melakukan konsolidasi di semua tingkatan serta memeberdayakan kembali para tokoh-tokoh partai golkar. Kedua, memupuk militansi para kader Golkar.
“Saat ini militansi yang perlu ditingkatkan, karena tidak sedikit kader golkar yang berpindah partai hanya karena tidak dicalonkan sebagai kepala daerah dan calon anggota legislatif,” paparnya.
Ketiga, kata Mahyudin, perlu memodrenisasi partai Golkar dengan merekrut para pemilih muda yang ada saat ini dengan cara digital. “Saat ini sudah era digital, sosial media akan kita manfaatkan untuk merekrut pemilih pemula,” bilangnya.
Terakhir, Mahyudin bakal membuat brand Partai Golkar semakin besar. “Brand (merek) Partai Golkar saat ini sudah mulai meredup, terlebih dalam dua tahun terakhir partai golkar hanya sibuk dengan konflik internal,” tuturnya.
Sementara Calon Ketum Partai Golkar nomor urut 2, Setya Novanto mengatakan, komitmennya membesarkan Golkar dan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Tentu saya ingin membesarkan Partai Golkar. Kita akan bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung Presiden Jokowi,” ujar Setya Novanto.
Dia juga menyebutkan akan melakukan konsolidasi partai kepada kader di tingkat dua hingga kecamatan. “Kami akan menyempurnakan program partai dari tingkat dua hingga kecamatan,” jelasnya.
Mantan Ketua DPR itu juga meminta seluruh kandidat ketua umum dan kader Partai Golkar untuk sama-sama membesarkan partai tersebut.
KEMBALIKAN UANG CAKETUM
Sementara, meskipun pendaftaran bakal calon ketua umum (Caketum) berakhir dan kini memasuki tahap kampanye, polemik sumbangan Rp1 miliar terus bergulir. Menyusul tetap diloloskannya Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo sebagai caketum tanpa harus ikut mengiur, Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) meminta uang senilai total Rp 6 miliar yang terkumpul dari enam bakal calon lainnya segera dikembalikan.
Ahmad Doli Kurnia, inisiator GMPG mengatakan, adanya dua caketum yang tidak membayar bisa menciptakan ketidakadilan. “Masak enam orang bayar, dua lagi enggak bayar. Itu sebenarnya enggak adil,” kata Doli saat launching buku “Mengembalikan Golkar ke Hati Rakyat” di Pulau Dua Senayan, Jakarta, kemarin (8/5).
“Dikembalikan lagi yang Rp1 miliar semua itu. Lalu, diumumkan bagi kader yang mau menyumbang berapa pun besarnya ya diterima. Bentuknya sumbangan,” imbuh politikus 42 tahun kelahiran Medan yang merupakan ketua DPP Partai Golkar itu.
Menurut dia, sejak awal GMPG menolak adanya iuran Rp 1 miliar dari para caketum. Mekanisme itu, lanjut Doli, hanya menguatkan budaya uang sebagai modal politik di internal Golkar. “Selain itu, politik kan panggilan. Masak orang mau mengabdi harus bayar,” terangnya.
Terpisah, Syahrul Yasin Limpo mengaku sangat bersyukur bisa lolos menjadi bakal Caketum meski tidak menyetorkan Rp1 miliar. Apalagi, dia telanjur membubarkan tim suksesnya. Keputusan panitia tersebut, menurut Syahrul, adalah kemajuan bagi Golkar.
“Paling tidak jadi symbol, masalah uang dan bentuk-bentuk distorsi telah kita awali untuk dihentikan,” ujar Syahrul yang merupakan gubernur Sulawesi Selatan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta.
Awalnya, Syahrul dan Indra ditarget melengkapi persyaratan berupa iuran Rp1 miliar. Namun, menjelang berakhirnya deadline pada Sabtu lalu (7/5), panitia musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar meloloskannya. Panitia mengubah klausul iuran atau sumbangan wajib menjadi sumbangan sukarela Rp1 miliar.
Pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro menyatakan, masih ada kesempatan bagi Golkar membatalkan mekanisme iuran Rp1 miliar tersebut sebelum pelaksanaan munaslub di Bali pada 15–17 Mei. “Kalau (mengklaim) suara Golkar suara rakyat, ya dengarkan rakyat itu,” tuturnya.
Dia menyayangkan kegiatan bernuansa money politics itu terjadi ketika partai berlambang beringin tersebut sedang berupaya memperbaiki diri. Apalagi, sebelumnya panitia sempat berkonsultasi dengan KPK. Hasilnya, KPK secara tegas memberikan ’’lampu merah’’ terhadap praktik iuran semacam itu. “Apa fungsi komite etik yang katanya akan mengawal semua tahap munaslub,” ujar Zuhro.
Ketua Steering Comite (SC) Munaslub, Nudrin Khalid menekankan, setiap calon Ketum harus memaparkan visi-misinya untuk memikat hati para pemilik suara.
Kata dia, ada 160 suara di pulau Sumatera yang dapat diperebutkan para calon Ketum.
“Kader Golkar jangan membuat opini lagi ditengah-tengah masyarakat terkait Rp1 Miliar, itu persoalan ,sumbangan yang sifatnya tidak wajib. Buktinya dua calon yang tidak memberikan iuran tetap diloloskan,” katanya.
Dijelaskan Nurdin, Komite etik sudah mulai bekerja sejak 7 Mei 2016. Dimana komite etik menjaga agar pelaksanaan munaslub berjalan dengan lancar tanpa ada money politic.
Nurdin menegaskan, komite etik tidak akan segan-segan untuk mencoret atau mendiskualifikasi calon ketum yang terbukti melakukuan transaksional dengan para pemenang hak suara.
“Tidak boleh lagi ada pertemuan antara calon ketum dengan pemegang suara, sanksi tegas juga sudah disiapkan,” terangnya.
Wakil Ketua Umum Golkar, Agung Laksono menekankan perlu adanya regenerasi. Sehingga tokoh-tokoh baru perlu muncul untuk membesarkan partai Golkar.
Menurut Agung, 8 calon Ketum Partai Golkar memiliki kemampuan serta kompetensi yang mumpuni.
“Saya pikir semua layak,” katanya.(jpg/jpnn/dik/adz)