Sebagai informasi, tidak serta merta para politisi Golkar di wilayah Sumut langsung loncat ke kubu Agung Laksono, pascakeluarnya keputusan Menkumham Yasonna Laoly yang mengesahkan hasil Munas Ancol.
Untuk para kader Golkar yang duduk di di DPRD Sumut misalnya. Gagalnya kubu Agung Laksono menggelar pertemuan dengan para anggota fraksi di DPRD Sumut, mengindikasikan masih banyak loyalitas kubu Aburizal Bakrie.
Ketua DPP Golkar yang juga ditunjuk sebagai Plt Ketua DPD Golkar Sumut, Leo Nababan, mengakui, agenda pertemuan kepengurusan kubu Agung dengan para anggota fraksi Golkar DPRD Sumut di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu malam (14/3), tertunda alias gagal.
Pasalnya, banyak anggota Fraksi Golkar di DPRD Sumut yang tidak memenuhi undangan DPP kubu Agung, dengan berbagai alasan.
“Ada yang sakit, ada yang sedang reses,” ujar Leo di Jakarta, Senin (16/3).
Saat ditanya siapa saja yang hadir, Leo tidak menjawab. Dia hanya mengatakan, pihaknya akan menjadwalkan ulang pertemuan. Jika masih juga tidak hadir, lanjutnya, sanksi partai akan dijatuhkan.
“Kita akan panggil lagi. Sesuai mekanisme partai, yang gak mau ya nanti ada peringatan satu, peringatan dua, peringatan ketiga,” ujar Leo.
Bagaimana dengan Ketua DPRD Sumut Ajib Shah? Apakah juga tidak hadir? Leo membenarkan. “Jadi belum ketemu, mungkin beliau sibuk. Kalau saya ini kan orang biasa saja,” kata Leo.
Bagaimana dengan para pengurus DPD Golkar tingkat kabupaten/kota? Berapa yang sudah menyatakan gabung kubu Agung? Leo tidak menjawab angka pastinya. Namun, dari pernyataan Leo, terungkap masih banyak juga yang setia ke kubu Ical.
“Sudah banyak yang telepon, ada yang siap gabung, ada yang tidak. Ya itu hak politik. Tapi begitu nanti keluar SK pengesahan kepengurusan yang baru dari menkumham, maka berlakulah azas legalitas. Golkar hanya ada satu komando di bawah Ketua Umum Agung Laksono dan Sekjen Zainudin Amali,” kata Leo.
Nah, sembari menunggu keluarnya SK pengesahan kepengurusan baru, kubu Agung hari ini (17/3) akan menggelar rapat pleno untuk merumuskan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pelaksaan Musda Golkar di seluruh Indonesia.
Nah, juklak dan juknis Musda ini akan langsung diedarkan ke seluruh jajaran pengurus Golkar di daerah, begitu SK menkumham pekan depan.
Jadi seluruh daerah harus menggelar Musda dalam waktu dekat ini? Kapan tepatnya? Leo belum bisa memastikan jadwalnya. “Masalah waktunya kapan, itu termasuk yang akan dibahas di pleno DPP besok (hari ini, red),” pungkas Leo. (bal/sam/rbb)
