Romahurmuziy terpilih menjadi Ketua Umum PPP di Surabaya, Kamis (16/10/2014).
DIJADIKAN BAHAN CANDAAN
Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali (SDA) mengatakan klaim M Romahurmuziy (Romy) sebagai Ketua Umum PPP melalui Muktamar di Kota Surabaya tidak akan diakui oleh partai politik lainnya di Indonesia. Bahkan, keberadaan Romy akan menjadi bahan tertawaan.
“Romy tidak akan diakui oleh partai lain sebagai ketua umum karena saya banyak mendengar Romy sudah menjadi bahan candaan dari partai-partai lain,” kata SDA, saat dihubungi wartawan, Kamis (16/10).
SDA menjelaskan, tidak pernah ada dalam sejarah politik di Indonesia, seorang sekjen yang diangkat oleh ketua umum melengserkan ketua umumnya.
“Langkah Romy menggelar muktamar untuk menasbihkan dirinya menjadi ketua umum itu lucu-lucuan dan menjadi tertawaan partai-partai lainnya. Masak ada sekjen pecat ketua umumnya dan menjadikan dirinya sebagai ketua umum,” ujarnya.
Menurut SDA, kalau keberadaan Romy diakui maka ke depan, bisa saja Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menggelar kongres untuk melengserkan Megawati sebagai ketum, begitu juga Idrus Marham menggeser Aburizal Bakrie.
“Terkadang orang yang tidak bisa menahan syahwat termasuk syahwat politik suka aneh-aneh tindakannya. Jadinya ditertawakan dan herannya dia tidak malu,” pungkas SDA.
Suryadharma Ali juga menolak ajakan M Romahurmuziy untuk melakukan rekonsiliasi. Pria yang karib disapa SDA itu mengatakan pihaknya tetap akan melakukan muktamar sendiri untuk membentuk kepengurusan yang baru sebagai bentuk perlawanan.
“Udah nggak ada lagi islah, saya justru harus melawan karena sudah melampuai batas,” kata SDA saat dihubungi wartawan, Kamis (16/10).
Pria yang sebelumnya menjabat sebagai menteri Agama itu mengatakan aksi Romy dkk sudah melampaui batas. Alasannya, Majelis Syariah sudah diabaikan karena telah menggelar muktamar. “(Dia) Tidak mengakui majelis syariah,” katanya.
Tindakan lain yang melampuai batas kata SDA adalah berkaitan dengan pemecatan yang pertama dan pelaksanaan Mukernas di Cisarua. “Dia juga melanggar keputusan mahkamah partai dan majelis syariah. Dia melanggar perizinan Mabes Polri, dia juga tidak diberikan izin pelaksanan muktamar dari Polda Jawa Timur,” katanya.
SDA menjelaskan Muktamar VIII PPP yang digelar di Surabaya tidak sah. Menurutnya, penilaian serupa juga dinyatakan oleh Ketua Majelis Syariah PPP, Maimoen Zubair (Mbah Moen). “Keputusan majelis syariah tak ada yang diterima. Ini tidak pernah terjadi di lingkungan PPP,” katanya.
Seluruh pimpinan majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendorong digelarnya muktamar yang dilaksanakan bersama-sama oleh dua kubu bertikai alias Muktamar Islah. Tanggal 19 Oktober 2014 dinilai sebagai waktu yang paling tepat untuk menggelar forum musyawarah tertinggi partai ini.
Mbah Moen sendiri berniat akan mempertemukan dua partai yang berseturu. Rencananya dua kubu akan dipertemukan untuk islah. Waktu yang dianggap tepat adalah 19 Oktober 2014. (awa/jpnn/fas/jpnn)
