JAKARTA, SUMUTPOS – Pencapresan Joko Widodo oleh PDIP, tampaknya, mendapat perhatian cukup serius Partai Gerindra. Ini bisa dimaklumi karena Jokowi bakal menjadi rival Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto yang lebih dulu dideklarasikan sebagai capres.
Meski masih fokus pada pelaksanaan pemilu legislatif untuk meraup perolehan suara minimal 20 persen, mulai diwacanakan bursa cawapres sebagai pendamping Prabowo. Salah satunya Ketua KPK Abraham Samad. Apalagi, dalam kampanyenya, Prabowo menyatakan mendukung pemberantasan korupsi dan akan menambah personel KPK.
Waketum Partai Gerindra Fadli Zon mengakui adanya usul untuk memasangkan Prabowo dengan Abraham Samad. Pertimbangannya adalah kualitas dan kapabilitas Samad dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Bak gayung bersambut, kemarin di gedung KPK Samad merespons positif minat Gerindra itu. Dia memang tidak mengiyakan atau menolak secara tegas. Namun, jawaban Samad mengisyaratkan keterbukaan atas pinangan itu. “Jadi ketua KPK, jadi capres dan Wapres adalah takdir Tuhan. Sebagai manusia biasa, tidak bisa mengatur, dan menolak takdir,” ujarnya.
Saat ditanya apakah sudah ada pembicaraan dengan partai pimpinan Prabowo tersebut, Samad enggan menjawab. Dia mengatakan, di mana pun posisinya, agenda pemberantasan korupsi harus menjadi yang utama.
Samad menegaskan tidak mau mempromosikan diri terhadap parpol. Jabatan sebagai ketua KPK membuatnya terikat untuk fokus pada pemberantasan korupsi. Apalagi, banyak kasus yang membutuhkan perhatiannya untuk diselesaikan. “Yang jelas, saya tidak berambisi jadi capres atau cawapres,” imbuhnya.
Samad pernah menyatakan tidak tertarik pada bursa capres atau cawapres. Pria asal Makassar itu memilih pulang ke kampung halaman kalau masa jabatannya habis dan tidak terpilih lagi. Samad punya keinginan untuk menjadi ketua RW di lingkungan rumahnya.
Sementara itu, sejumlah suara kekecewaan muncul pasca penetapan Jokowi sebagai capres. Sejumlah perwakilan tim relawan yang pernah mendukung Jokowi pada pemilihan gubernur lalu, kemarin secara simbolis mencabut mandat mantan wali kota Solo itu sebagai gubernur yang dipilih rakyat.
Mantan Ketua Tim Relawan Jakarta Baru Ade Ardiansyah Utama mengungkapkan, ada 180 perwakilan yang mencabut mandat tersebut. “Kami kecewa karena Jokowi lebih mementingkan mandat dari ketua umum PDIP menjadi calon presiden pada Pemilu 2014 ini dan melupakan mandat rakyat Jakarta,” kata Ade di Jakarta kemarin (17/3).
Warga Jakarta, menurut dia, saat ini pantas kecewa. Pasalnya, upaya mendukung Jokowi pada Pilgub 2012 didasari harapan kuat atas munculnya perubahan. “Sekarang perubahan itu belum ada. Ibarat anak sekolah, ikut ulangan umum saja nilainya masih merah, dia sudah minta naik kelas,” imbuhnya. (dim/fal/dyn/c2)
