Dirombak, Yakin Fraksi Golkar Sumut Solid

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pasca perombakan struktur fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut), Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Indra Alamsyah meyakini bahwa soliditas seluruh kader di gedung dewan itu tetap terjaga. Namun ia mengakui adanya perbedaan pendapat dalam menyikapi kemelut ditubuh partainya itu.

Menurutnya, pergantian fraksi yang dilakukan sejak Senin (20/4) lalu dan diumumkan dalam sidang paripurna interpelasi di hari yang sama itu, merupakan mekanisme kepartaian berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Sumut dibawah kepemimpinan H Ajib Shah yang dianggap belum berakhir kepengurusannya seperti disebutkan oleh pihak pendukung Agung Laksono.

“Ya, namanya pergantian fraksi itu kan bukan barang haram, sesuai mekanisme partai,” ujar Indra yang juga Sekretaris Komisi B, DPRD Sumut.

Dikatakannya bahwa dalam struktur fraksi, tidak ada periodesasi. Sebagai perpanjangan tangan partai di legislatif, perombakan bisa dilakukan bila memang dianggap penting. Maka karena satu hal, pimpinan DPD Golkar Sumut kemudian mengganti pimpinan fraksi. Sebagaimana diketahui, bahwa ketua fraksi sebelumnya Yasyir Ridho Loebis yang awalnya juga menjabat Sekretaris DPD Golkar Sumut, memilih mengakui kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) Agung Laksono yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham).

Oleh karena mayoritas kader dan pengurus di Sumut tetap mengakui Aburizal Bakrie (ARB), sebagai Ketum, dengan mengacu pada putusan sela Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dimana kepengurusan dikembalikan pada hasil Munas Riau, maka sikap menyeberang dilakukan sejumlah kader mendukung hasil Munas Ancol kemudian diberi sanksi tegas oleh DPD Golkar Sumut.

“Bagi saya tidak ada perpecahan (di fraksi). Kalau beda pendapat (soal Golkar) mungkin ya. Jadi jika ada yang berbeda, saya akan mengambil keputusan partai,” sebutnya.

Dirinya berharap rekan-rekannya yang berbeda pendapat, bisa kembali bersatu dalam setiap pengambilan keputusan di fraksi. Ia pun mencontohkan seperti sikap yang ditunjukkan oleh salah satu rekannya yang juga berbeda pilihan soal konflik Golkar di pusat dan mendukung Agung Laksono. Tetapi ketika dihadapkan pada keputusan fraksi dalam pernyataan sikap terhadap interpelasi, tetap patuh.

Wakil ketua DPD Golkar Sumut hasil Munas Riau ini pun menyatakan bahwa sejatinya, Golkar di Sumut tetap satu dan solid. Jika ada dualisme, itu terjadi di tingkat pusat dan tidak di daerah. Sehingga sebelum ada putusan final terkait kepengurusan DPP yang sah, maka pihaknya tetap akan mempertahankan kepengurusan yang ada saat ini.

“Saya tidak mau bicara (konflik) itu. Yang saya tahu Golkar satu. Kalaupun ada dualisme, itu dipusat. Jadi kalau pemerintah memutuskan final, kita siap dan patuh terhadap Golkar,” sebutnya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pasca perombakan struktur fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut), Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Indra Alamsyah meyakini bahwa soliditas seluruh kader di gedung dewan itu tetap terjaga. Namun ia mengakui adanya perbedaan pendapat dalam menyikapi kemelut ditubuh partainya itu.

Menurutnya, pergantian fraksi yang dilakukan sejak Senin (20/4) lalu dan diumumkan dalam sidang paripurna interpelasi di hari yang sama itu, merupakan mekanisme kepartaian berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Sumut dibawah kepemimpinan H Ajib Shah yang dianggap belum berakhir kepengurusannya seperti disebutkan oleh pihak pendukung Agung Laksono.

“Ya, namanya pergantian fraksi itu kan bukan barang haram, sesuai mekanisme partai,” ujar Indra yang juga Sekretaris Komisi B, DPRD Sumut.

Dikatakannya bahwa dalam struktur fraksi, tidak ada periodesasi. Sebagai perpanjangan tangan partai di legislatif, perombakan bisa dilakukan bila memang dianggap penting. Maka karena satu hal, pimpinan DPD Golkar Sumut kemudian mengganti pimpinan fraksi. Sebagaimana diketahui, bahwa ketua fraksi sebelumnya Yasyir Ridho Loebis yang awalnya juga menjabat Sekretaris DPD Golkar Sumut, memilih mengakui kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) Agung Laksono yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham).

Oleh karena mayoritas kader dan pengurus di Sumut tetap mengakui Aburizal Bakrie (ARB), sebagai Ketum, dengan mengacu pada putusan sela Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dimana kepengurusan dikembalikan pada hasil Munas Riau, maka sikap menyeberang dilakukan sejumlah kader mendukung hasil Munas Ancol kemudian diberi sanksi tegas oleh DPD Golkar Sumut.

“Bagi saya tidak ada perpecahan (di fraksi). Kalau beda pendapat (soal Golkar) mungkin ya. Jadi jika ada yang berbeda, saya akan mengambil keputusan partai,” sebutnya.

Dirinya berharap rekan-rekannya yang berbeda pendapat, bisa kembali bersatu dalam setiap pengambilan keputusan di fraksi. Ia pun mencontohkan seperti sikap yang ditunjukkan oleh salah satu rekannya yang juga berbeda pilihan soal konflik Golkar di pusat dan mendukung Agung Laksono. Tetapi ketika dihadapkan pada keputusan fraksi dalam pernyataan sikap terhadap interpelasi, tetap patuh.

Wakil ketua DPD Golkar Sumut hasil Munas Riau ini pun menyatakan bahwa sejatinya, Golkar di Sumut tetap satu dan solid. Jika ada dualisme, itu terjadi di tingkat pusat dan tidak di daerah. Sehingga sebelum ada putusan final terkait kepengurusan DPP yang sah, maka pihaknya tetap akan mempertahankan kepengurusan yang ada saat ini.

“Saya tidak mau bicara (konflik) itu. Yang saya tahu Golkar satu. Kalaupun ada dualisme, itu dipusat. Jadi kalau pemerintah memutuskan final, kita siap dan patuh terhadap Golkar,” sebutnya.