Pendalang Ki Manteb Soedharsono yang ditunjuk menjadi dalang untuk pertunjukan wayang di acara tersebut mengaku dirinya kerap diminta menggelar wayang kulit di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Bahkan, dia sudah mulai wayangan di kantor partai berlambang beringin semenjak Orde Baru.
“Saya itu dulu sering ndalang di sini, sejak masa almarhum Darmono, Wahono, dan Harmoko. Nah, sekarang sudah waktunya wayang kembali ke Slipi,” ujarnya.
Seniman yang dijuluki ‘Dalang Setan’ ini menegaskan pernyataannya itu bukan berarti dirinya merupakan kader Golkar. Wayang dinilainya adalah warisan kebudayaan dunia yang siapa pun boleh menikmati.
“Dalang itu bukan punya siapa-siapa tetapi milik Indonesia. Mau saya diundang Golkar, PDIP, Demokrat, PKB, NasDem, saya hadir,” tegasnya.
Ditemui wartawan di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3), Ketum Golkar Agung Laksono, mengatakan pihaknya akan mulai bekerja sejak SK diterbitkan oleh Kemenkumham.
“Saya percaya Ical dan kawan-kawannya lambat laun akan luluh dan ikhlas. Semua menyadari yang dipegang adalah asas legalitas formal. Kita berjuang, tetapi ada aturan-aturannya,” kata Agung.
Bekas Waketum Golkar ini juga mengimbau agar pengikutnya tidak perlu terpancing dengan pernyataan tidak menyenangkan dari kubu Ical. Menurutnya, itu adalah reaksi yang wajar.
Pada Senin (23/3) pagi pun, kubu Agung sudah menyampaikan surat ke DPR. “Ketua fraksi Golkar yang baru adalah Agus Gumiwang. Sekretarisnya adalah Fayakun. Nanti fraksi lah yang mengurusi perubahan komisi,” katanya.
Menyusul keluarnya SK kepengurusan Golkar dari Kemenkumham, rapat paripurna pembukaan masa sidang ke III di gedung DPR, kemarin siang, diwarnai interupsi oleh anggota Fraksi Golkar, Fayakhun Andriadi. Dia berbicara di saat pimpinan rapat, Fahri Hamzah baru selesai membacakan lima surat masuk dari Presiden Jokowi.
Kelima surat itu yakni surat presiden perihal pengangkatan kapolri, rencana pembukaan hubungan diplomatik dengan Republik Sudan Selatan, usul calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rancangan UU tentang penetapan Perppu No. 1 2015 tentang perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, dan surat perihal rencana ratifikasi protokol perubahan pertama terhadap persetujuan perdagangan bebas ASEAN dan Selandia Baru.
Nah, begitu selesai membacakan daftar surat masuk, Fayakun langsung menyela. “Interupsi pimpinan. Ada surat masuk tentang permohonan penggantian pengurus fraksi Golkar DPR RI, mohon itu bisa dibacakan pimpinan, bersama surat masuk yang lain,” kata Fayakhun.
Namun, Fahri menolak membacakannya. Alasannya, semua surat yang dibacakannya tersebut merupakan hasil rapat pembahasan di Setjen DPR. Politikus PKS ini tidak menepis masih ada surat lain yang baru masuk, tapi belum bisa dibacakan karena belum dirapatkan oleh Setjen.
“Kebetulan yang saya bacakan sudah dirapatkan setjen DPR RI. Kami dengar ada beberapa surat masuk, tapi belum dirapatkan, nanti pasti dibacakan,” jelasnya.
